Ekonomi
( 40789 )Praktik ”Hijau” Jadi Kebutuhan Dunia Usaha
Prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG semakin menjadi keharusan serta melekat dalam perencanaan jangka panjang perusahaan. Akumulasi komitmen dan realisasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan-perusahaan, juga bakal mendukung tercapainya target Indonesia Emas 2045. Hal itu mengemuka dalam CEO Insight bertema ”Menjawab Tantangan melalui Pengembangan Bisnis Keberlanjutan”, yang juga rangkaian Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di Jakarta, Senin (23/10). Hadir sebagai pembicara kunci adalah Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan.
Nurul mengatakan, gerakan bisnis global bertema hijau, biru, dan sirkular bukan hanya komitmen global, melainkan para pelaku usaha pun memiliki keinginan sama. Sebab, mereka pun memiliki kepentingan untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Paling penting bagi Indonesia adalah pengurangan jejak karbon dari sisi energi. ”Sebab ternyata bukan hanya karena komunitas global melakukannya, melainkan market (pasar) juga menginginkan itu. Ada survei menyebutkan generasi awal hingga generasi Z sepakat membeli produk-produk yang kontribusi karbonnya lebih rendah, sekalipun harganya lebih mahal,” ujar Nurul.
Presdir PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, penerapan ESG oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) bukan dianggap sebagai keharusan, melainkan menjadi keniscayaan dan kebutuhan, yang sudah melekat pada perencanaan bisnis jangka panjang perusahaan. Ia menambahkan, anggaran lingkungan dan sosial sudah masuk perencanaan bisnis PTFI. ”Tahun lalu (2022), biaya sosial kami Rp 2 triliun dan biaya lingkungan Rp 2,5 triliun. Ini bukan pengeluaran ekstra karena secara mendasar masuk bujet dan kami akan lakukan itu sampai dengan 2041 sesuai perencanaan jangka panjang kami,” ujarnya. (Yoga)
Pengembang Siasati Kenaikan Biaya Produksi
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD yang berlanjut diprediksi berimbas pada kenaikan biaya produksi yang dapat mendorong peningkatan harga properti. Meski demikian, pengembang akan menyiasati kenaikan biaya produksi guna menekan kenaikan harga rumah. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengemukakan, fluktuasi nilai tukar rupiah merupakan hal biasa terjadi,tetapi depresiasi nilai tukar rupiah kali ini dinilai tinggi sehingga dapat berdampak pada kenaikan biaya produksi di sektor properti. Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai tak akan berdampak signifikan pada rumah segmen menengah bawah karena 80 % komponen biaya produksi tidak menggunakan bahan impor.
Meski demikian, dampaknya akan terasa jika terjadi kenaikan harga bahan bakar yang memengaruhi biaya logistik dan bahan bangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak pelemahan rupiah terhadap kenaikan harga bahan bakar. Joko menambahkan, pengembang properti berupaya melakukan efisiensi biaya guna mengantisipasi kenaikan biaya produksi. Hal itu guna menjaga pasar properti tetap tumbuh di tengah tekanan daya beli. ”Pengembang akan berupaya efisienkan biaya sebisa mungkin agar biaya produksi tidak naik. Kami ingin tumbuhkan animo dan kepercayaan masyarakat bahwa ini saat terbaik membeli properti,” ujarnya, saat dihubungi di Jakarta, Senin (23/10). (Yoga)
OJK Luncurkan Peta Jalan Perasuransian 2023-2027
Warga Tolak Pajak Ojek dan Toko Daring
Suku Bunga Berpotensi Naik Lagi
Ekonomi Global Masih Menjadi Tantangan
Menangkal Gangguan Siber ke Sistem Keuangan
Efek Ekonomi Global Seret Turun IHSG ke Level 6.741
Menangkal Gangguan Siber ke Sistem Keuangan
Penetrasi Rendah Asuransi Indonesia
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









