Perusahaan produsen keju dan mayones, PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU), optimistis kinerja di kuartal III-2023 lebih baik dibandingkan dengan kuartal II-2023. Sejumlah inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan ini diyakini mampu membuahkan hasil positif bagi kinerja emiten tersebut. "Penjualan kuartal III tumbuh di atas kuartal yang sama tahun lalu, termasuk per bulannya. Dan inilah baseline yang kami yakini nanti di pengujung tahun dapat mengejar di atas performa tahun lalu," ujar Paulus Tedjosutikno, Direktur Utama Mulia Boga Raya Tbk, kepada KONTAN, Kamis (19/10). Sebagai gambaran, pada kuartal II-2023, KEJU mencetak penurunan kinerja, baik pada segmen top line maupun bottom line. KEJU mencatatkan pendapatan Rp 476,04 miliar pada kuartal III-2023, atau turun 17,79% dibanding dengan kuartal II-2022 yang sebesar Rp 579,08 miliar. Paulus memaparkan, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu penurunan kinerja semester I-2023 dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Di antaranya adalah pertumbuhan industri fast moving consumer goods (FMCG) yang melandai dibandingkan tahun sebelumnya. "Tahun 2023, seiring dengan situasi back to normal setelah tiga tahun lockdown di rumah karena pandemi, pengeluaran masyarakat cenderung ke arah out of home experience, seperti travel atau mobilitas dan cenderung berkurang masak dan makan di rumah dibanding tahun sebelumnya," paparnya. Sementara di tahun 2022, selain masih pandemi, ada beberapa kebijakan yang memicu kenaikan permintaan. Yakni, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% di April 2022, dan kenaikan harga jual produk di Juni 2022. Tingginya penjualan tahun 2022 juga berkat aksi KEJU yang membuka saluran pemasaran baru, seperti e-commerce. Meskipun channel pemasaran itu dapat membantu mendongkrak penjualan, namun dibutuhkan biaya investasi yang cukup tinggi.

Arah kebijakan moneter dalam jangka panjang tampaknya tengah berada di persimpangan. Maklum, kebijakan pengetatan maupun pengenduran yang dieksekusi oleh bank sentral masing-masing memiliki konsekuensi yang tak bisa dianggap remeh.Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Kamis (19/10), Bank Indonesia (BI) menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Keputusan BI menaikkan suku bunga acuan ini dalam rangka merespons pelemahan rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global dan sebagai langkah preemptive dan forward looking memitigasi dampaknya ke imported infl ation.Akan tetapi, jika dipahami dengan saksama, menaikkan suku bunga acuan bisa dibilang langkah aman yang bisa ditempuh oleh BI pada saat ini. Musababnya, rupiah masih rawan pelemahan akibat besarnya arus keluar modal asing. Di sisi lain, kenaikan suku bunga acuan memiliki efek yang tak ramah bagi perekonomian nasional. Secara teori, makin tinggi suku bunga maka makin tinggi pula biaya pinjaman yang diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha. Sebaliknya, jika BI mempertahankan suku bunga acuan di tengah tingginya volatilitas mata uang Garuda, maka cadangan devisa berisiko makin menyusut lantaran besarnya intervensi yang dilakukan di pasar valuta asing. Inilah yang kemudian memosisikan bank sentral di persimpangan.Solusinya adalah, otoritas moneter pun wajib mengoptimalkan instrumen lain untuk menenangkan rupiah, terutama dua program anyar, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan penempatan valuta asing Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Gubernur BI Perry Warjiyo, menyadari betul kondisi yang dilematis itu. Menurutnya, penguatan dolar Amerika Serikat (AS) memberikan hantaman bagi mata uang lain, termasuk rupiah. Sejalan dengan itu, selain memaksimalkan instrumen yang ada, BI juga akan menerbitkan senjata baru untuk mendorong masuknya aliran modal asing ke dalam negeri, yakni Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).Kedua instrumen tersebut akan diimplementasikan pada 21 November 2023. SVBI diterbitkan pada tenor 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan, sedangkan SUVBI akan diterbitkan dengan tenor 1, 3, dan 6 bulan. "Penerbitan SVBI dan SUVBI sebagai instrumen moneter yang pro market untuk pendalaman pasar uang dan menarik portfolio inflows, dengan mengoptimalkan aset surat berharga dalam valuta asing yang dimiliki BI sebagai underlying," jelas Perry. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pelemahan rupiah dalam 3 bulan terakhir telah memukul pelaku usaha, khususnya dalam bentuk penggelembungan overhead cost.Anjloknya rupiah menyebabkan penurunan produktivitas usaha dan daya saing ekspor. Bahkan, banyak pebisnis terpaksa menaikkan harga jual akibat kenaikan overhead cost impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal.

Tingginya ketidakpastian global yang memantik ketidakpastian di pasar keuangan mendorong berlanjutnya aliran modal asing di pasar saham Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat investor asing membukukan aksi jual bersih Rp1,05 triliun pada perdagangan Kamis (19/10). Akibatnya, net sell di pasar saham secara kumulatif meningkat menjadi Rp8,2 triliun sepanjang tahun berjalan 2023.Arus keluar dana investor asing juga dicatat oleh Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global mendorong aliran keluar modal asing (net outfl ows) dalam bentuk investasi portofolio pada kuartal III/2023 sebesar US$2,1 miliar.“Tekanan terhadap aliran modal asing terus berlanjut pada kuartal IV/2023 yang hingga 17 Oktober 2023 mencatat net outfl ows sebesar US$0,4 miliar,” tuturnya dalam keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (19/10).Dalam RDG tersebut, BI memutuskan untuk mengerek naik suku bunga acuan atau BI-7 Day Repo Rate (BI7DRR) 25 basis poin ke level 6%. Di tengah sentimen suku bunga acuan, indeks harga saham gabungan (IHSG) merosot 1,18% ke level 6.846,42 pada akhir perdagangan kemarin. Koreksi itu membuat IHSG berbalik memerah secara year-to-date(YtD) dengan return -0,06%.Head of Research NH Korindo Sekuritas Liza Camelia Suryanata memperkirakan BI pada Desember nanti akan memonitor segala perkembangan data ekonomi global dan nilai tukar rupiah sebelum memutuskan perubahan suku bunga lebih lanjut. Terpisah, Head of Research InvestasiKu (Mega Capital Sekuritas) Cheril Tanuwijaya mengatakan peningkatan suku bunga acuan BI ini cukup mengejutkan pasar karena di luar konsensus. “Investor bisa simak saham-saham perbankan yang fundamentalnya masih kuat, dan energi, khususnya minyak. Saham pilihannya adalah BBCA, BBNI, MEDC, dan ELSA,” ujar Cheril.Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan pasar merespons negatif peningkatan suku bunga acuan BI. Respons negatif ini terutama terjadi pada saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga, seperti perbankan.

Dana padanan dari pemerintah bagi dosen dan perguruan tinggi menjadi stimulus riset yang mendukung pengembangan industri ataupun UKM. Dengan demikian, perguruan tinggi terdorong untuk berkolaborasi dan mengembangkan inovasi berbasis kepakaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dana padanan penugasan dari program Kedaireka untuk Politeknik Negeri Jember, Jatim, tahun 2022, misalnya, dimanfaatkan untuk mencari solusi legalitas perizinan produk pengalengan ikan, roti, dan kopi yang potensial di wilayah ini. ”Untuk politeknik ada skema dana padanan penugasan. Kami manfaatkan untuk mengatasi masalah terkait legalitas usaha.

Sebagai politeknik badan layanan umum kami harus bisa mengembangkan potensi sesuai keilmuan yang kami miliki,” kata Ketua Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Jember, Budi Hariono, di Jember, Rabu (18/10/2023). Manajer teaching factory pengalengan Politeknik Negeri Jember M Mardiyanto mengatakan, ada potensi ikan lemuru yang berlimpah di tempat pengelolaan ikan Puger. ”Kami melihat industri pengalengan ini harus dikembangkan. Kami memiliki kepakaran dan teknologi pengalengan berstandar industri yang bisa mendukung peningkatan harga nilai jual ikan lemuru tangkapan nelayan yang rendah,” kata Mardiyanto. (Yoga)

Kapal-kapal ikan asing masih terus mengincar sumber daya ikan Indonesia. Aparat pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada akhir pekan lalu menggagalkan pencurian ikan oleh kapal ikan berbendera Filipina di perairan Laut Sulawesi. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Laksda Adin Nurawaluddin dalam keterangan pers, Rabu (18/10) mengemukakan, kapal ikan FB SL asal Filipina tertangkap saat melakukan penangkapan illegal di Laut Sulawesi, di koordinat 04°26.386’N-124°01.980’E. Kapal itu ditangkap oleh kapal pengawasan KKP Hiu 015. Operasi penangkapan itu merupakan bentuk sistem pengawasan terintegrasi yang tengah dikembangkan KKP.

”Ini merupakan bentuk komitmen KKP dalam rangka menindak tegas para pencuri ikan,” kata Adin. Dari data KKP, sejak Januari hingga pertengahan Oktober 2023, kapal pengawas KKP tercatat telah menangkap 15 kapal ikan asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik (WPPNRI) 716 itu awalnya diketahui dari pantauan citra satelit Command Center KKP. Informasi itu ditindaklanjuti kapal pengawas perikanan KKP Hiu 015 dengan melakukan penghentian, pemeriksaan, dan penahanan terhadap kapal ikan ilegal asal Filipina itu, akhir pekan lalu. Dari hasil pemeriksaan, kapal itu memuat ikan lemadang kering, cakalang kering, cumi kering dan layang kering. Kapal tersebut diawaki nakhoda Filipina dan 14 ABK berkebangsaan Filipina. (Yoga)

Tawaran gaji di iklan lowongan pekerjaan di JobStreet sepanjang 2023 stagnan. Mayoritas industri yang memasang iklan di platform ketenagakerjaan itu tidak mencantumkan perubahan penawaran nominal gaji dibandingkan 2022. Berdasarkan laporan riset ”Paduan Gaji 2023” yang dirilis oleh JobStreet by Seek (JobStreet) akhir September 2023, 95,7 % industri yang memasang iklan lowongan pekerjaan di platform JobStreet menunjukkan tidak ada perubahan tawaran rata-rata gaji yang signifikan pada tahun ini dibandingkan 2022. Sebanyak 1,3 % industri memasang tawaran kenaikan gaji dan 1,4 % industri menunjukkan penawaran nominal gaji yang turun.

JobStreet menggunakan data gaji dari iklan lowongan pekerjaan yang dipasang oleh perusahaan di laman JobStreet Indonesia pada periode April 2022-Maret 2023. Tujuan laporan adalah menganalisis dan melihat tren gaji yang ditawarkan di pasar tenaga kerja. ”Beberapa waktu lalu sempat terjadi fenomena PHK yang besar-besaran karena sejumlah perusahaan mematok nominal gaji yang tinggi dan ini memberatkan operasional perusahaan. Kalau sekarang (2023), mayoritas industri memasang tawaran gaji yang stabil, artinya (mungkin) mereka menginginkan bisnis tumbuh berkelanjutan,” ujar Country Marketing Manager JobStreet by SEEK untuk Indonesia (JobStreet) Sawitri saat temu media, Rabu (18/10) di Jakarta. (Yoga)

Memasuki usia ke-354 tahun, Sulsel berupaya mempertahankan posisi sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Problem alih fungsi lahan yang rata-rata 6 % per tahun menggerus produksi padi di daerah ini, sekaligus mengubah wajah lanskap daerah dan kehidupan masyarakatnya. Data Sulawesi Dalam Angka 2023 yang dirilis BPS Sulsel menyebutkan, luas panen tanaman padi di Sulsel tahun 2022 adalah 1.042.107,35 hektar dengan produksi padi 5.341.020,84 ton. Kabupaten Bone merupakan kabupaten dengan produksi padi tertinggi, yakni 894.709,77 ton. Dengan produksi padi 5,3 juta ton, Sulsel relatif surplus. Data Dinas Pertanian Sulsel menyebutkan, kebutuhan konsumsi padi untuk wilayah Sulsel  sekitar 1 juta ton. Artinya, ada kelebihan produksi 2 juta ton yang dapat dikirim ke daerah-daerah.

Dibandingkan dengan 2021, produksi padi Sulsel membaik. Pada 2021, luas panen padi Sulsel seluas 991.935,52 ha dengan produksi 5.152.871,43 ton. Namun, jika dibandingkan dengan produksi lima tahun lalu (2018) yang mencapai 5,7 juta ton, angka itu turun. Persoalan alih fungsi lahan dan rendahnya minat generasi muda bertani, antara lain, terlihat jelas di Kabupaten Gowa. Di wilayah itu, banyak areal sawah yang berganti rupa menjadi permukiman. Kota Makassar yang sudah kian padat menyebabkan kawasan-kawasan pertumbuhan baru beralih ke Kabupaten Gowa dan Maros. Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel Imran Jausi mengatakan, “Kami sudah buat regulasi untuk menekan alih fungsi lahan. Misalnya, untuk sawah kelas 1 atau yang beririgasi, jika dialihfungsikan, harus diganti rugi tiga kali lipat. Kami belum bisa memberi insentif untuk mempertahankan lahan,tetapi kami berupaya menerapkan sanksi tegas,” katanya. (Yoga)

Sepanjang perjalanan di Kabupaten Gowa, Sulsel, sejauh mata memandang, tanaman pisang mudah ditemui di halaman rumah warga atau di kebun-kebun mereka. ”Saya sudah puluhan tahun menanam pisang. Menanamnya mudah, ongkos pemeliharaan minim, tapi hasilnya lumayan. Dari daun, buah, hingga jantung pisang, semua bisa dijual,” kata Daeng Tuppu (63), petani pisang di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Kamis (12/10). Ia memiliki ratusan pohon pisang di kebunnya. Sembari menunggu pisang berbuah, Daeng Tuppu mengambil daun yang sudah bisa dijual. Tiga kali sebulan, pembeli daun pisang datang ke kebunnya. Selembar daun pisang dihargai Rp 2.500. Dia hanya mengizinkan paling banyak dua lembar daun per pohon. Dari menjual daun saja, sedikitnya dia mendapatkan Rp 1,5 juta per bulan. Tak terpikir dalam benak petani pisang di Gowa bahwa pisang bisa diekspor. ”Kalau ada hasilnya dijual ke pasar atau kadang diambil pedagang. Daunnya juga menghasilkan. Padahal biasanya hanya dibiarkan begitu saja,” ujar Narang (54), petani di Kecamatan Parangloe.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menjadikan budidaya pisang sebagai salah satu fokus programnya. Budidaya pisang dilihat menjadi solusi atas persoalan tengkes, kemiskinan, hingga pengangguran di Sulsel. ”Ini sudah diawali penanaman bibit pisang Cavendish di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Selanjutnya ke kabupaten lain. Kita berharap akan tumbuh hingga ke pasar ekspor,” kata Bahtiar, Senin (9/10), yang menganggarkan Rp 1 triliun untuk budidaya pisang. Ia menargetkan penanaman 1 miliar pohon secara bertahap di lahan seluas 500.000 hektar. Menurut Bahtiar, di tengah tanaman pangan utama, yakni padi dan jagung yang tak menunjukkan peningkatan signifikan, pisang bisa menjadi alternatif pendapatan baru, terlebih lagi, pisang adalah bagian dari tradisi dan budaya yang tak terpisahkan dari orang Sulsel. Banyak sekali makanan khas Sulsel yang berbahan dasar pisang, seperti Barongko, roko-roko uti, es pisang ijo, es pallubutung, sanggara blanda, dan pisang epe. (Yoga)

JAKARTA,ID-Surat kabar harian Investor Daily bersama PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk menggelar konferensi  dan pameran investasi terbesar di Indoensia bertajuk "BNI Investor Daily Summit 2023". Acara ini akan digelar pada 24-25- Oktober 2023 di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta. Seperti pelaksanaan tahun lalu, Presiden Jokowi akan membuka event tahunan ini. "Kami bersyukur acara ini mendapat dukungan yang begitu besar dari banyak pihak. Mulai dari Bapak Presiden, juga menteri dan pimpinan lembaga pemerintah, pelaku usaha, hingga peneliti dan pakar baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kami berharap acara kali ini, dapat tahun yang krusial dalam politik nasional, BNI Investor Daily Summit dapat kembali menjadi platform pertemuan gagasan  untuk Indonesia kedepan," ujar Chairman B-Universe Media Holdings Enggartiasto Lukita dalam ketenagnnya. (Yetede)

JAKARTA,ID- Indonesia perlu terus fokus meningkatkan hilirisasi sektor industri. Hal ini untuk memaksimalkan potensi foreign direct investment (investasi asing langsung/FDI) yang dimiliki berupa keragaman dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini berkaitan dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke China untuk menghadiri Belt and Road International Cooperation ke-3, serta ke Riyadh, Arab Saudi, untuk melakukan pertemuan dengan Putera Mahkota Arab Saudi dan memimpin KTT pertama Asean-Gulf Cooperation Organization (GCC) mampu menggali potensi FDI. Selain itu, Presiden Jokowi juga memimpin KTT ke-1 Asean-GCC (Gulf Cooperation Council) terlebih dahulu sebelum kembali ke Indonesia pada 21 Oktober 2023. "Pemerintah Indonesia harus terus berfokus pada hilirisasi sektor industri untuk komoditas-komoditas seperti nikel, tembaga, dan timah, sektor kesehatan, sektor ketahanan pangan, dan pembangunan IKN," jelas Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Ariawan Gunadi. (Yetede)