Keinginan pemerintah untuk mengendalikan aliran duit panas milik asing (hot money) di portofolio pasar keuangan semakin menguat. salah satunya adalah rencana pengenaan pajak bagi dana panas ini. Skema pengenaan pajak mirip dengan tobin tax yaitu pengenaan pajak atas pembelian valas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perlu waktu untuk menentukan desain yang tepat bagi penerapan tobin tax di Indonesia. Hanya pengenaan tobin tax agar bisa mencegah ketidakstabilan tapi Indonesia tetap mendapatkan manfaat dari capital inflow. Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo melihat, skema tobin tax ideal untuk membendung risiko arus deras hot money di pasar keuangan domestik. Meski dapat menahan aliran modal di pasar keuangan dan mengurangi spekulasi, Yustinus menilai saat ini skema tobin tax sulit diterapkan di Indonesia. Sebab kondisi pasar keuangan dalam negeri masih belum dalam. Oleh karena itu, Yustinus menilai saat ini pemerintah lebih cocok untuk merapkan skema reverse tobin tax. Tujuanya menahan modal investasi tetap di dalam negeri untuk jangka waktu sepanjang mungkin sehingga paradigmanya memberikan insentif bagi yang menyimpan modal lama bukan penalti jangka pendek.

Rasio kepatuhan korporasi pada 2018 tercatat anjlok dibandingkan dengan 2017 meskipun mereka tetap diandalkan sebagai penopang utama penerimaan khususnya PPh nonmigas pada tahun ini. Data Ditjen Pajak menunjukkan, total wajib pajak (WP) korporasi atau badan yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2018 sebanyak 854.000 WP atau hanya 58,8% dari total WP korporasi yang wajib SPT sebesar 1,4 juta. Raihan ini juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan capaian 2017 yang berada pada angka 65%. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa fenomena anjloknya rasio kepatuhan WP badan yang bertolak belakang dengan kenaikan kepatuhan materiel menunjukan adanya diskoneksi antara keduanya. Menurutnya, hal ini juga mengindikasikan bahwa adanya pemusatan materiel pada kelompok WP tertentu. Prastowo menganggap, dengan realitas tersebut pemerintah perlu kembali melakukan benchmarking sektoral supaya tidak terjadi deviasi antara margin dan laba. Dia mencontohkan, proses benchmarking bisa dilakukan di sektor perkebunan. Pemerintah tinggal melakukan laporan keuangan dan dianalisis rata-rata margin laba kotor, biaya, laba bersih, pembayaran pajak.

Budiarto Tjandra, Ketua Pengembangan Sport Shoes & Hubungan Luar Negeri Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), mengatakan bahwa saat ini industri alas kaki mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh). Namun, dia menyebutkan bahwa hanya ada satu perusahaan sepatu yang memanfaatkan insentif tersebut.Tidak terlalu signifikan karena kurang menarik. Pemerintah telah memberi fasilitas PPh kepada industri padat karya melalui Peraturan Pemerintah No. 9/2016. Beleid itu menyebutkan bahwa industri pakaian jadi dan industri alas kaki masuk menjadi bidang usaha yang memperoleh insentif PPh. Salah satu fasilitas yang diatur dalam beleid tersebut adalah pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun, yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial. Tjandra menuturkan bahwa asosiasi telah beberapa kali meminta pemerintah memberi insentif perpajakan yang lebih menarik dan lebih pasti untuk memacu pertumbuhan industri alas kaki. Apalagi, industri ini menjadi salah satu penyumbang ekspor dari sektor manufaktur.

Tokopedia mengangkat Agus D. W. Martowardojo sebagai Komisaris Utama. Bergabungnya Agus ke Tokopedia memperkuat tren perekrutan eksekutif berpengalaman oleh perusahaan-perusahaan teknologi raksasa di Indonesia. Valuasi Tokopedia diperkirakan mencapai US$7 miliar atau lebih dari Rp100 triliun. Fokus Tokopedia bergeser dari yang sebelumya sebagai penyedia platform pasar daring menjadi sebagai penyedia infrastruktur teknologi (infrastructure-as-a-service).

Penambahan instrumen dana ventura baru di industri modal ventura pada 2018 tidak terealisasi. Tidak adanya insentif fiskal menjadi kendala utama untuk membentuk instrumen berbentuk kontrak investasi bersama tersebut. Pelaku industri modal ventura mengharapkan adanya insentif dari pemerintah terkait dengan pajak bagi capital gain. Pasalnya, hal itu dinilai sangat berpengaruh bagi pengembangan lini bisnis penyertaan saham. Karena yang menjadi concern paling besar di equity participation adalah saat PMV exit ada capital gain dan ini masih kena tax.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat sampai dengan Desember 2018 terdapat 88 perusahaan finansial berbasis teknologi (financial technology/fintech) peer to peer (P2P) lending yang terdaftar di OJK. Terdapat penambahan enam penyelenggara fintech dalam daftar yaitu: AdaKami, ModalUsaha, Asetku, Danafix, Lumbung Dana, Lahansikam, Modal Nasional, Dana Bagus, ShopeeKredit, ikredo online.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mengintegrasikan data dan informasi devisa terkait ekspor dan impor. Integrasi ditempuh untuk mengoptimalkan pemberian insentif pajak sehingga devisa hasil ekspor bisa bertahan lama di dalam negeri. Alur dokumen, barang, dan uang pun termonitor. PPATK juga menambahkan, bahwa integrasi ini bisa dimanfaatkan untuk melacak kejahatan perpajakan yang belakangan marak terkait pencucian uang.

Industri agro menjadi sektor andalan dalam memacu kinerja industri pengolahan nonmigas yang turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tersebut didukung tumbuhnya tiap subsektor, seperti industri makanan dan minuman, industri hasil tembakau, industri pengolahan kayu, bambu dan rotan, industri kertas dan berbahan kertas, serta industri furnitur. Selain itu, Kemenperin juga menambahkan kinerja positif dari subsektor pengolahan CPO, kakao dan gula. Industri pengolahan sawit, program implementasi B20 mendorong pertumbuhan pasar dosmestik hilir sebesar 6,5% serta ekspor produk pangan dan biofuel kelapa sawit tumbuh ingga 7,4%. Industri kakao terjadi peningkatan utilitas 61% pada 2018. Industri gula didukung pembangunan tiga pabrik baru dengan investasi mencapai Rp16,16 triliun.

Pengusutan terhadap skandal Bitcoin mengingatkan pada kasus penipuan yang dilakukan oleh Tony Santosa yang adalah menantu bos Panin Group Mu'min Ali Gunawan pada tahun 1994. Melalui PT Gunung Sion Valasindo yang bersangkutan menipu nasabah yang ingin menukarkan Dollar Singapura dengan rate menggiurkan (selisih 30 poin dari BI) dengan cek yang ternyata tidak dapat dicairkan. Nasabah melaporkan hal tersebut kepada Pangliman ABRI dan Kantor Wakil Presiden karena kasus tersebut.

Pabrik-pabrik yang memproduksi baja bermutu rendah tak kunjung ditertibkan oleh pemerintah. Baja ini kemungkinan dipakai untuk proyek infrasftruktur yang beberapa kali menimbulkan insiden sejak September 2017. Pabrik-pabrik bermutu rendah ini (non SNI) menimbulkan persaingan yang tidak sehat di kalangan industri serupa dan mengakibatkan semakin tercemarnya lingkungan. Cina sebagai negara asal sudah melarang pabrik-pabrik ini di negaranya, karena itu terjadi relokasi sekitar 2000 pabrik ke negara lain. Selain akibat baja murah, longgarnya kebijakan impor baja juga menekan produksi baja di tanah air .