Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Susi : Satgas Anti pencurian Ikan Harus Lebih Kompak

22 Nov 2018

Menteri Kelautan dan Perikanan meminta jajaran satuan tugas anti pencurian ikan (satgas 115) lebih kompak dalam membrantas praktik ilegal, unreported dan unregulated (IUU) fishing di tanah air. Hal ini diperlukan agar upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi sumber daya ikan berjalan maksimal. Komoditas unggulan Indonesia : udang, tuna dan patin. Nilai ekspor udang dan tuna sampai dengan September 2018 menduduki urutan pertama dan kedua yang masing-masing US$ 1.302,50 juta (37%) dan US$ 433,60 juta (12,3%).

Ekonomi

RI Kantongi Komitmen Ekspor Pertanian US$ 5 miliar

22 Nov 2018

CEPA untuk produk cokelat, manggis, salak dam kopi yang mengahasilkan komitmen ekspor senilai US$ 667,80 juta tahun ini. Perjanjian lainnya Cile CEPA untuk komoditas minyak sawit mentah dan jagung menghasilkan komitmen ekspor US$ 143,80 juta tahun ini. FTA untuk produk tepung, kelapa, mangga, sarang burung walet, kopi, madu, cokelat, teh dan reptil yang nilai ekspornya mencapai US$ 3 miliar tahun ini. Terakhir melalui Indonesia-european free trade area asociation dengan komoditas rempah-rempah, kakao, kopi, teh, produk kayu dan ikan menghasilkan komitmen ekspor US$ 1,2 miliar pada 2018.

Ekonomi

Menkeu : PPN Ekspor Jasa 0% diperluas

22 Nov 2018

Pemerintah memperluas fasilitas perpajakan berupa tarif pajak PPN ekspor jasa 0% untuk mendorong peningkatan ekspor jasa. Ekspor jasa tersebut berupa jasa teknologi informasi, jasa penelitian dan pengembangan, jasa hukum, jasa akuntansi dan pembukuan serta audit,jasa interkoneksi, jasa sewa alat angkut, maupun freight forward jasa pengurusan alat transportasi.

Ekonomi

Perbaiki Birokrasi Kemudahan Berusaha

22 Nov 2018

Pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi XVI kembali bakal merelaksasi daftar negatif investasi (DNI). Indeks kemudahan berbisnis 2018 yang dirilis oleh bank dunia menunjukan bahwa Indonesia masih berada diposisi 144 dari 190 negara dalam indikator memulai bisnis. Satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah ialah dengan mengoptimalkan sistem OSS dan menyinkronkan aturan pusat dan daerah. Pemerintah juga perlu memberi pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan OSS tersebut.

Ekonomi

Mengejar Konsumsi

22 Nov 2018

Sektor perikanan budidaya, ditargetkan 10,36 juta ton sedangkan rumput laut 19,54 juta ton. Upaya mengenjot produksi budidaya nyatanya masih terganjal urusan pakan. Sementara itu, evaluasi izin perikanan tangkap masih perlu dipercepat . Berdasarkan data KKP kapal berukuran 30 gross ton ke atas yang aktif berjumlah 3.864 kapal, 3.623 mengantongi izin SIPI dan 241 unit mengantongi izin SIKPI. Dalam 2 bulan terakhir izin yang dikeluarkan dari hasil evaluasi berjumlah 1.300 kapal.

Ekonomi

Kinerja Manufaktur Masih Meredup

22 Nov 2018

Share manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan sepanjang tahun 2010 hingga 2018. Di tahun 2018 hanya mencapai 20,05%.Pelemahan ekspor akibat dampak perang dagang dan perlambatan ekonomi global pada tahun depan bakal mempengaruhi kinerja pertumbuhan manufaktur.

Ekonomi

Kadin Minta Kebijakan Ekonomi XVI ditunda

22 Nov 2018

Kadin meminta pemerintah menunda implementasi paket kebijakan ekonomi XVI yang mencakup perluasan tax holiday, peningkatan devisa hasil ekspor industri berbasis SDA dan relaksasi daftar negatif industri (DHI) yang diluncurkan pada pekan lalu. Poin yang menjadi perhatian khusus KADIN adalah perhatian khusus terhadap UMKM nasional. Menkeu menanggapi permintaan kalangan pengusaha yang meminta pelaksaan paket kebijakan tersebut ditunda.

Ekonomi

Pertukaran Informasi secara Spontan

22 Nov 2018

Pertukaran informasi spontan sesuai dengan perdirjen pajak no.24/2018 tentang tata cara pertukaran informasi secara spontan dalam rangka melaksanakan perjanjian internasional adalah pertukaran informasi yang dilakukan secara spontan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dengan cara menyampaikan informasi yang dinilai relevan untuk kepentingan perpajakan otoritas perpajakan negara mitra kepada pejabat berwenang di negara mitra atau sebaliknya tanpa didahului dengan permintaan.

Ekonomi

Govt speeds up issuance of incentives

22 Nov 2018

Sehubungan dengan terbitnya paket kebijakan ekonomi yang terakhir pekan lalu, pemerintah akan mempercepat menerbitkan beberapa peraturan terkait dengan insentif fiskal dalam menunjang untuk lebih menarik invetasi masuk ke dalam negeri. Diantaranya peraturan terkait dengan sektor migas, super deduction tax untuk perusahaan yang menyediakan pelatihan bagi para pegawai atau mengadakan R&D, tarif PPh Penjualan barang mewah (termasuk hunian mewah) sebesar 5% akan diturunkan menjadi 1%, dan batas harga properti mewah yang terkena PPnBM dinaikan dri Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar.

Ekonomi

Relaksasi DNI untuk Genjot Investasi

21 Nov 2018

Salah satu kebijakan relaksasi DNI 2018 adalah mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI. Bidang usaha yang dikeluarkan tersebut menjadi lebih sederhana perizinanya atau lebih terbuka untuk investasi. Dari 54 bidang usaha tersebut, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan porsi kepemilikan melalui PMA menjadi maksimum 100% bagi 25 bidang usaha.