Kementerian Keuangan Meksiko akan mengenakan pajak bagi platform digital seperti layanan streaming video Netflix dalam rencana anggaran negara itu tahun depan. Wakil Menteri Keuagan Meksiko mengatakan, total pungutan pajak Meksiko terlalu rendah dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin lainnya, sehingga perlu meningkatkan pendapatan publik. Sejauh ini tidak ada kesepakatan yang mengatur tentang pengenaan pajak layanan digital, mengingat server perusahaan ada di negara-negara seperti AS, tetapi pelanggannya ada di berbagai negara lain.

Tak kurang 40% jualan barang e-commerce saat ini merupakan cross border. Bagi pemerintah tentu merugikan karena dampaknya memperparah defisit neraca dagang. Namun anehnya, pemerintah malah memberi peluang derasnya barang impor dengan mendorong pembukaan Pusat Logistik Berikat (PLB) di mana-mana. Secara umum fasilitas PLB bagus, karena memberikan kemudahan pabean dan efisiensi logistik untuk aktivitas ekspor-impor. Sayangnya, PLB tak hanya menampung bahan baku, tapi juga bisa untuk barang jadi dan e-commerce. Alhasil, produsen ponsel bikin PLB untuk mengimpor besar-besaran produk terbarunya. Dengan maraknya penjualan daring, gerai ritel bakal terlindas. Begitu pula dengan nasib market place lokal, punah bila tidak ada keberpihakan pemerintah. Seharusnya PLB didorong untuk ekspor, bukan malah untuk menimbun produk jadi yang diimpor untuk dipasarkan di negara kita. Iklim demokratisasi perdagangan pun perlu dijaga, agar para unicorn bisa mendaki menjadi decacorn dan selanjutnya hectacorn - jangan sampai mengempis jadi kuda poni atau kecoak.

Indonesia berpeluang mendapat keuntungan langsung dari program pemerintah China mengembangkan Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative (GMF-BRI) alias jalur sutera modern. China berpeluang memberikan pendanaan hibah untuk enam proyek infrastruktur. Keenam infrastruktur itu adalah Kawasan Industri Kuala Tanjung (Sumatera Utara), Pelabuhan Kuala Tanjung, Kawasan Industri Kualanamu (Sumatera Utara), proyek energi bersih Sungai Kayan (Kalimantan Utara), Kura-kura Island Tech Park (Bali) dan program peremajaan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, ada dua proyek yang baru disepakati untuk studi kelayakan bersama, yaitu Kawasan Industri Tanah Kuning (Kalimantan Utara) dan Kawasan Pariwisata Likupang (Sulawesi Utara).

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan investasi yang masuk ke Indonesia sudah dikelola dengan baik. Luhut juga memastikan investasi ini tidak akan menambah utang Indonesia ke China. Direktur CORE, Muhammad Faisal, berpendapat, proyek yang masuk dalam BRI akan berdampak maksimal bagi perekonomian jika direncanakan secara matang. Faisal berharap pemerintah bisa bersepakat untuk tetap memberikan prioritas pada penggunaan tenaga kerja domestik dan penggunaan bahan baku dalam negeri.

Dewan negara-negara produsen minyak sawit (CPOPC) menggelar pertemuan dengan pemangku kebijakan Uni Eropa untuk membahas kebijakan UE terkait kelapa sawit yang dinilai diskriminatif. Indonesia dan Malaysia mencoba meyakinkan UE agar mempertimbangkan ulang kebijakan soal sawit. Jika aturan sawit disahkan UE, Indonesia akan meninjau ulang hubungan RI-UE. Bagi Indonesia, industri kelapa sawit adalah komoditas penting karena menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta dalam upaya pencapaian UN Sustainable Development goals (UN SDGs). Kebijakan Uni Eropa yang berkembang saai ini disampaikan tidak menampung pandangan berimbang terkait sawit Indonesia.

Sekjen kementerian industri primer malaysia Tan Yew Chong mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah kompetisi sehat dan adil. Kadang-kadang kita bekerjasama, kadang-kadang kita berkompetisi. Tetapi kita punya tujuan jelas untuk membangun kompetisi yang sehat. 

Bisnis financial technology peer-to-peer lending semakin tumbuh. Per 5 April 2019, OJK mencatat ada 106 entitas fintech yang terdaftar dan diawasi. Fintech terbaru adalah Jembatan Emas, Kredible, KlikUMKM, Klik Kami, Cairin, Empat Kali, dan Batumbu. Setiap calon penyelenggara fintech lending harus mengikuti pelaihan dan ujian dari Asosiasi Pendanaan Fintech Indonesia (APFI). APFI menjadi mitra strategis OJK untuk menyaring, menyertifikasi perusahaan fintech lending.

Indonesia coba meningkatkan ekspor produk kelapa sawit dan turunanya ke negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Salah satu negara yang dibidik untuk peningkatan ekspor sawit adalah Mesir. Duta besar RI untuk Mesir Helmy Fauzi melakukan diplomasi dagang dengan mengunjungi perusahaan Oleo Misr di Mesir. Kunjungan tersebut bertujuan menindaklanjuti kontrak dagang senilai 130 juta dolar AS yang ditandatangani oleh  Oleo Misr dengan perusahaan induk perkebunan PTPN III (persero) dan PT Chtra Agri Indonesia untuk periode 2019.

Oleo Misr sebelumnya menandatangani kontrak dengan perusahaan induk perkebunan PTPN III (persero) untuk pengiriman minyak kelapa sawit sebanyak 10ribu-16ribu metrik ton per bulan dengan nilai 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,4 triliun).

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang diresmikan pada pekan lalu diyakini akan membawa investasi sekitar Rp3 triliun per tahun. Hingga saat ini, nilai investasi yang sudah tercatat mencapai sebesar Rp3,8 triliun. Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto mengatakan bahwa sampai dengan 2030 diperkirakan total investasi yang masuk ke kawasan tersebut mencapai Rp35 triliun. Total investasi yang sudah masuk hingga kini baru mencapai sekitar 10%. Dari tiga investor yang sudah masuk ke KEK Bitung saat ini baru PT Futai yang mulai membangun pabriknya dan berinvestasi di sana. Adapun, PT Pasific Ocean Fishery dan PT Indojaya Fortuna disebutkan masih mengurus proses perizinan. Selain itu, ada beberapa para pelaku industri yang sudah berada di Bitung sebelum KEK ditetapkan yang akan turut menikmati, fasilitas tax allowance. Namun demikian, untuk memperoleh fasilitas tax holiday mereka diminta menambah investasinya.

Aktivitas penyelenggaraan layanan pinjam meminjam langsung berbasis teknologi atau peer to peer lending semakin semarak seiring dengan berkembangnya jumlah pelaku usaha terdaftar di segmen tersebut. OJK kembali menambah catatan perusahaan teknologi finansial (tekfin) P2P lending terdaftar per April 2019. Tercatat sebanyak tujuh perusahaan terdaftar atau mendapatkan izin terdaftar dari OJK pada awal April 2019. Dengan demikian, total tekfin yang terdaftar dan memiliki izin dari otoritas bertambah menjadi 106 entitas pada awal april 2019. Berdasarkan data OJK per Maret 2019, terdapat potensi total 246 perusahaan tekfin di Indonesia. Sebanyak 99 perusahaan telah terdaftar atau memiliki izin, dan tiga diantaranya merupakan tekfin syariah. Bertambahnya pelaku usaha tekfin lending dapat mendorong perkembangan inklusi keuangan, seiring dengan meningkatnya aktivitas keuangan masyarakat.

Perubahan pola berbelanja masyarakat Indonesia yang menjadi kian serba praktis membuat pertumbuhan ritel modern segmen pasar swalayan kecil semakin moncer pada 2019. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, pola berbelanja masyarakat saat ini telah berubah. Konsumen saat ini, cenderung berbelanja dengan memperhatikan tiga aspek, yakni dekat, cepat, dan akurat. Perubahan pola masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tren penutupan gerai pasar swalayan besar maupun pasar swalayan dalam beberapa tahun terakhir. Tren penutupan ini bukan merupakan akibat dari penurunan daya beli masyarakat, melainkan peralihan gaya berbelanja. Nilai total omzet yang diperoleh seluruh gerai toko kelontong modern yang terdaftar sebagai anggota Aprindo mencapai Rp8 triliun s.d. Rp16 triliun per tahunnya. Adapun, berdasarkan riset dari Fitch Ratings, perusahaan yang bergerak di segmen pasar swalayan kecil akan menikmati pertumbuhan industri dan pendapatan yang signfikan pada tahun ini. Kondisi itu berbanding terbalik dengan peritel segmen pasar swalayan dan pasar swlayan besar. Nilai perdagangan ritel modern secara total pada 2019 diperkirakan dapat mencapai setidaknya Rp256 triliun, atau tumbuh sekitar 10% dibandingkan dengan tahun lalu.

Xiaomi, produsen ponsel pintar yang berbasis di Tiongkok, mengumumkan telah memperoduksi 10 juta smartphone di Indonesia melalui kerja sama dengan PT Sat Nusapersada di Batam. Pencapaian tersebut diraih sejak ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 30% berlaku untuk ponsel berteknologi 4G yang dipasarkan di Tanah Air sejak Februari 2017 hingga sekarang. Xiaomi sendiri menguasai pangsa pasar smartphone di Indonesia sebesar 20,5%.