Benelli Motor Indonesia menyatakan pemilik merek Benelli, Geely Company, tertarik untuk membangun pabrik di Indonesia. Studi kelayakan bahkan telah dilakukan dan Indonesia dinilai memiliki sejumlah nilai positif meski ada juga poin negatif, khususnya terkait dengan sistem perpajakan kendaraan roda dua. Poin negatif tersbut terkait dengan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), di mana motor dengan kapasitas mesin 250 cc dikenakan tarif pajak 60%. Hal itu membuat sepeda motor Benelli yang memiliki DNA motor besar menjadi tidak kompetitif dari sisi harga. Sebagai contoh, harga Benelli di Malaysia setara Rp79 juta, sedangkan di Indonesia karena PPnBM, harga bisa menyentuh Rp150 juta. Dengan harga jual yang tinggi, sulit untuk Benelli bisa bersaing, belm lagi dengan persaingan Tax Holiday.

IMF memperkirakan pelemahan ekonomi dunia lebih dalam dari perkiraan awal. Saat ini, tingkat utang pemerintah dan korporasi global terus meningkat. Menurut IMF, kerentanan sistem keuangan dan perekonomian meningkat, baik di negara maju maupun negara berkembang. Negara emerging market sebaiknya membatasi ketergantungan utang luar negeri jangka pendek, dan memastikan cadangan mata uang asing dan buffer fiskal memadai.

Ekonom Indef mengingatkan pemerintah Indonesia akan adanya beban utang di dalam negeri yang semakin besar. Meski rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman, kemampuan APBN untuk membayar utang dalam jangka panjang semakin berat. Terlebih, utang jatuh tempo di bawah satu tahun semakin banyak.

Indonesia gagal mencegah Uni Eropa menerapkan delegated act untuk kesepakatan Renewable Energy Directive (RED) II. Uni Eropa tetap bersikukuh jika produk sawit dan turunannya sebagai produk minyak nabati dengan risiko tinggi. Tak tinggal diam, Indonesia menyiapkan langkah balasan. Selain membawa kasus ini ke WTO, Indonesia juga akan meninjau ulang perjanjian ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA). Pengusaha berharap aksi balasan pemerintah Indonesia tidak akan berujung pada perang dagang.

Pemerintah Jepang akan menaikkan pajak penjualan pada Oktober 2019 mendatang. Kenaikan ini dilakukan di tengah pelemahan pertumbuhan ekonomi global yang menekan ekspor komoditas. Kenaikan tarif pajak konsumsi ini diperkirakan dari 8% menjadi 10%.

Perubahan pola berbelanja masyarakat Indonesia yang menjadi kian serba praktis membuat pertumbuhan ritel modern segmen pasar swalayan kecil semakin moncer pada 2019. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, pola berbelanja masyarakat saat ini telah berubah. Konsumen saat ini, cenderung berbelanja dengan memperhatikan tiga aspek, yakni dekat, cepat, dan akurat. Perubahan pola masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tren penutupan gerai pasar swalayan besar maupun pasar swalayan dalam beberapa tahun terakhir. Tren penutupan ini bukan merupakan akibat dari penurunan daya beli masyarakat, melainkan peralihan gaya berbelanja. Nilai total omzet yang diperoleh seluruh gerai toko kelontong modern yang terdaftar sebagai anggota Aprindo mencapai Rp8 triliun s.d. Rp16 triliun per tahunnya. Adapun, berdasarkan riset dari Fitch Ratings, perusahaan yang bergerak di segmen pasar swalayan kecil akan menikmati pertumbuhan industri dan pendapatan yang signfikan pada tahun ini. Kondisi itu berbanding terbalik dengan peritel segmen pasar swalayan dan pasar swlayan besar. Nilai perdagangan ritel modern secara total pada 2019 diperkirakan dapat mencapai setidaknya Rp256 triliun, atau tumbuh sekitar 10% dibandingkan dengan tahun lalu.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) menargetkan 50% badan usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) bisa masuk ke sektor ekonomi digital pada tahun 2024. Hal itu akan dituangkan pada RPJMN 2020-2024. Mengacu data pada Kemenkop-UKM, terdapat 62 juta badan usaha di Indonesia, usaha menengah sebanyak 58 ribu unit, usaha kecil 757 ribu unit dan usaha skla mikro 62 juta unit.

Direktur Kemitraan Institut Teknologi Surabaya Arman Hakim mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah untuk bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, dimulai dari perusahaan telekomunikasi hingga pasar (market place). Hal itu agar UMKM dapat menjembatani ke teknologi sehingga setidaknya bisa bersaing di pasar nasional. Dengan kata lain, UMKM didorong agar bermitra dengan para penyedia terknologi serta diberi pelatihan yang menunjang.

Berdasarkan pebisnis yang dihubungi KONTAN, setidaknya ada enam pekerjaan rumah bidang ekonomi dan bisnis yang menanti presiden terpilih. Pertama, bidang perpajakan meliputi: penyederhanaan aturan yang ramah pengusaha, membentuk Badan Penerimaan Negara, ekstensifikasi basis data pajak khususnya sektor informal, dan meningkatkan kesadaran lewat edukasi dan sosialisasi. Kedua, bidang investasi mencakup integrasi perizinan satu pintu pemerintah pusat dan daerah, insentif tax holiday dan tax allowence.

Ketiga, bidang ekspor mencakup membuka akses pasar baru dan menekan bea masuk, membuka akses pembiayaan bagi para eksportir. Keempat, bidang energi meliputi: konsistensi perencanaan dan implementasi sektor energi, membenahi peraturan tumpang tindih, memanfaatkan potensi sumber daya energi dalam negeri untuk menjaga ketahanan energi.

Kelima, bidang industri antara lain: kemudahan perizinan berusaha dengan menghindari segala jenis pungutan liar, membuka akses impor bahan baku industri yang tak tersedia di dalam negeri. Keenam, bidang ketenagakerjaan, meningkatkan produktivitas lewat kebijakan upah yang produktif, membenahi regulasi yang menghambat daya saing.

OECD menilai keinginan empat bank sentral di kawasan Asia Tenggara untuk membuat kebijakan pengelolaan lalu lintas modal alias capital flow management (CFM) kurang tepat. Menurut Head of Asia Desk Development Centre, Kensuke Tanaka, isu arus modal asing keluar (outflow) akan mereda. Justru tantangan saat ini muncul dari transaksi e-commerce dan fintech. Kebijakan makroprudensial dalam jangka panjang mesti bisa menangkap masalah perlindungan data dan cyber security.

OECD menilai keinginan empat bank sentral di kawasan Asia Tenggara untuk membuat kebijakan pengelolaan lalu lintas modal alias capital flow management (CFM) kurang tepat. Menurut Head of Asia Desk Development Centre, Kensuke Tanaka, isu arus modal asing keluar (outflow) akan mereda. Justru tantangan saat ini muncul dari transaksi e-commerce dan fintech. Kebijakan makroprudensial dalam jangka panjang mesti bisa menangkap masalah perlindungan data dan cyber security.

Gejolak nilai tukar dan defisit neraca dagang disebabkan karena perekonomian Indonesia belum sepenuhnya terbuka. Pandangan itu terungkap dalam diskusi Economics Outlook for Southeast Asia, China and India 2019, Kamis (11/04). Keterbukaan ekonomi Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Malaysia yang rasionya mencapai 136%, Thailand 123%, dan Vietnam 200%.

Untuk meningkatkan keterbukaan ekonomi, Indonesia perlu meningkatkan investasi asing langsung (foreign direct investment). Sebab, semakin kecil arus modal atau investasi yang masuk, perputaran makin kecil dan pasar menjadi tipis. Selain itu, perlu upaya menahan portofolio kelua, salah satunya dengan insentif  reverse tobin tax. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan daya saing, antara lain simplifikasi ekspor, percepatan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), pembangunan infrastruktur, hingga pemberian tax holiday bagi industri pionir dan substitusi impor.