;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

AS Selidiki Izin FAA Terkait 737 Max

19 Mar 2019

Departemen Transportasi AS sedang menyelidiki penerbitan persetujuan Federal Aviation Administration (FAA) atas pesawat jet Boeing 737 Max milik Boeing Co. Penyelidikan berfokus pada sistem anti-stall di pesawat. Otoritas penerbangan sedang menyelidiki apakah sistem itu mungkin menyebabkan kecelakaan Lion Air serta Ethiopian Airlines. Departemen Transportasi berusaha menentukan apakah FAA menggunakan standar desain yang sesuai dan analisis teknik dalam menyertifikasi sistem anti-stall pesawat, yang dikenal sebagai MCAS.

Wisman Dimanjakan

19 Mar 2019

Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia mempersiapkan enam strategi untuk bisa mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2019. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan :

  • strategi pertama adalah mempercepat penyelesaian infrastruktur pendukung pariwisata, salah satunya New Yogyakarta International Airport
  • strategi kedua meningkatkan jumlah atraksi wisata yang mengedepankan potensi daerah
  • strategi ketiga yaitu melakukan percepatan perbaikan amenitas di Borobudur dan Danau Toba
  • berupaya meningkatkan durasi dan lama tinggal wisman di Indonesia
  • mendorong pembiayaan terkait pariwisata, membuat dukungan data dan informasi, klasifikasi aktivitas pariwisata, menyediakan kredit usaha rakyat terkait pariwisata, hingga peningkatan sumber daya manusia dengan menyediakan pelatihan vokasi dan sertifikasi
  • terakhir pemerintah dan BI sepakat menyusun standar kepariwisataan
Langkah jangka pendek tersebut diharapkan dapat membantu penerimaan target devisa pariwisata sebesar 17,6 miliar dolar AS. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan optimis capaian tahun ini bisa lebih besar daripada target, hal ini karena sejumlah perkembangan strategi dan perbaikan dibeberapa sektor telah rampung. Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai target pemerintah akan berat dicapai. Tahun lalu, realisasi kedatangan wisman 15,8 juta orang, target realistis seharusnya diangka 17 juta sd 18 juta kunjungan. Hariyadi menyarankan, pemerintah perlu meningkatkan insentif promosi, utamanya dengan menggaet industri serta maskapai penerbangan.

Aturan Emisi Bisa Menggerus Pasar LCGC

19 Mar 2019

Pemerintah tengah menggodok skema insentif untuk program kendaraan emisi rendah atau low carbon emission vehicle (LCEV). Kebijakan ini merupakan lanjutan dari program Kendaraan Bermotor Hemat Bahan Bakar dan Harga Terjangkau (KBH2) atau low cost and green car (LCGC). Di aturan baru, pemerintah mengusulkan prinsip pengenaan PPnBM berdasarkan kadar emisi. Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM) memproyeksikan pasar LCGC semakin menurun tergerus skema kebiijakan baru LCEV. Sementara itu, Ketua I Gaikindo mengatakan pasar LCGC masih tetap akan dinanti. Pasalnya, harga jual LCGC masih di bawah kendaraan bermotor lain

Ekspor Turun, Industri Sawit Kebanjiran Insentif

19 Mar 2019

Pemerintah menambah insentif eksportir kelapa sawit, minyak sawit mentah, crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Pemerintah membebaskan pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKPS), setelah sebelumnya membebaskan eksportir dari kewajiban bea keluar. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Maret 2019 hingga 31 Mei 2019. Tujuan pemerintah agar membantu eksportir sawit saat harga turun di pasar global. Terlebih, eksporti sawit menghadapi tekanan permintaan akibat pelemahan ekonomi China, tarif bea masuk yang tinggi di India, serta kampanye hitam di Uni Eropa.

Kemendag Cabut Aturan Verifikasi Ekspor CPO

19 Mar 2019

Kementerian Perdagangan mencabut Permendag Nomor 54 tahun 2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil, dan produk turunannya. Pencabutan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan ekspor komoditas produk kelapa sawit dan turunannya sehingga tidak perlu lagi dilakukan verifikasi oleh surveyor sebelum muat barang. Sebelumnya, surveyor harus melalui proses verifikasi administratif dan fisik, penentuan jenis dan spesifikasi teknis serta kualitas barang melalui analisa laboratorium. Dengan pencabutan ini diharapkan akan membuat ekspor produk kelapa sawit dan turunanya meningkat.

Risiko dan Produktivitas Utang Swasta Membaik

18 Mar 2019
Utang Luar Negeri (ULN) swasta Indonesia masih bertambah. BI mencatat, per Januari 2019 ULN swasta tumbuh 10,8% secara year-on-year dengan total US$ 193,1 miliar. Angka ini yang terbesar dibandingkan ULN pemerintah yang naik 3,85% dan BI yang turun 2,59%. Namun, sejauh ini penggunaan ULN oleh swasta masih berkualitas. Pertumbuhan terbesar terjadi pada BUMN. Meski utang naik, risiko kian membaik. Salah satu indikasinya adalah ULN swasta didominasi utang jangka panjang. Pertumbuhan utang sejalan dengan kebutuhan pembiayaan BUMN dalam proyek prioritas pemerintah. Selain itu bunga pinjaman dari luar negeri yang relatif murah dibanding dengan di dalam negeri juga menjadi pemicu perusahaan swasta berutang ke luar negeri. Kenaikan utang luar negeri swasta juga dipicu sikap perbankan domestik yang konservatif dalam menyalurkan kredit di tengah masih tingginya ketidakpastian.

AS Ikut Tekor Akibat Perang Dagang

18 Mar 2019
Perang dagang telah merugikan ekonomi AS senilai US$ 7,8 miliar tahun lalu. Data tersebut didapat dari studi sejumlah universitas di negara tersebut. Para peneliti menganalisis dan menemukan bahwa impor dari negara-negara yang diincar telah menurun sedalam 31,5%, sementara ekspor merosot 11%. Sebelumnya, Trump telah berjanji untuk mengurangi defisit perdagangan dengan menutup arus impor yang dinilainya tidak adil dan menegosiasikan kembali perjanjian perdagangan bebas. Trump menggulirkan agenda perdagangan yang cenderung proteksionis dengan alasan melindungi sektor manufaktur AS. Sementara itu Washington dan Beijing telah terlibat dalam pertempuran tarif yang sengit selama beberapa bulan karena memaksakan tarif secara universal. Trump juga memberlakukan kenaikan tarif yang telah mengguncang Uni Eropa dan mitra dagang utama lain.

Indonesia Kebanjiran Produk Tekstil Impor

18 Mar 2019
Serbuan bahan baku tekstil dan produk tekstil (TPT) impor masih membayangi para produsen tekstil lokal, lantaran produk impor dijual 20% lebih murah. Harga murah tersebut tidak terlepas dari ongkos produksi yang murah, khususnya harga gas di China. Dengan demikian, produksi mereka menjadi berlebih. Saat ini porsi produk kain impor sudah mencapai 45% dari kebutuhan lokal. Dengan kondisi tersebut, para pelaku industri lokal meminta Pusat Logistik Berikat (PLB) tidak membuka seluruh impor barang tekstil.
Nah, menghadapi momentum Lebaran, biasanya produksi garmen meningkat. Namun, sudah tiga tahun ini momentum leabran tidak berdampak signifikan terhadap industri dalam negeri. Hal ini karena pasar dibanjiri pakaian dan kain impor. Para pebisnis meminta kebijakan impor bahan baku dievaluasi kembali. Pemerintah juga segera membenahi penyebaran industri tekstil yang diharapkan terintegrasi di dalam negeri.

Eropa Denda Google atas Dominasinya di Pasar Iklan

18 Mar 2019
Google terancam denda untuk ketiga kalinya dari Komisi Antimonopoli Eropa. Sanksi ini berkaitan dengan AdSense. Google dituding menghalangi pihak ketiga menggunakan produk AdSense dari tampilan iklan pencarian milik kompetitor Google. Dalam tudingan tersebut, Google memonopoli 80% pasar intermediasi iklan pencarian di Eropa selama 10 tahun terakhir. Kasus AdSense mungkin bukan kasus anti monopoli terakhir yang akan menjerat Google. Penegak hukum telah meminta para pesaing Google apakah perusahaan itu secara tidak adil menurunkan persaingan pencarian lokal lewat kuesioner. Itu bisa menjadi jalan yang mengarah ke kasus keempat. Layanan pemetaan online juga menjadi sorotan.

Ri akan Perberat Sanksi Pelaku IUU Fishing

18 Mar 2019
Pemerintah Indonesia akan memperberat sanksi bagi pelaku praktik penangkapan ikan secara illegal (illegal, unreported, and unregulated/IUU Fishing). Salah satu sanksi yang tengah dikaji adalah menjatuhkan hukuman badan bagi pengurus, pemimpin, dan beneficial owner berstatus warga negara asing. Sanksi yang berlaku saat ini dinilai belum memberikan efek jera bagi para pelaku illegal fishing.