Ekonomi
( 40554 )Rangkap Jabatan Diusut
Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga memeriksa petinggi Garuda Indonesia lainnya yakni Pikri Ilham Kurniansyah dan Juliandra Noertjahjo terkait rangkap jabatan. Selain tercatat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia, Askhara juga tercatat sebagai komisaris utama Citilink Indonesia dan komisaris utama Sriwijaya air. Ketiga perusahaan tersebut memiliki bidang usaha yang sama yakni maskapai penerbangan niaga berjadwal. Adapun Pikri menjabat sebagai Direktur niaga Garuda Indonesia sekaligus komisaris di Citilink Indonesia dan Sriwijaya Air. Sementara Juliandara menjabat sebagai Direktur utama Citilink Indonesia dan komisaris di Sriwijaya air.
Laporan Keuangan
Kementerian Keuangan dan OJK menyatakan bahwa laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun buku 2018 bermasalah. Dua fakta disampaikan OJK terkait laporan itu adalah pengakuan pendapatan dari kerjasama Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi berdampak terhadap laporan kerugian perseroan serta laporan keuangan yang tidak ditandatangani dua anggota komisaris yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria. Soal denda, Garuda akan segera membayar Rp 1,25 miliar sesuai keputusan OJK dan BEI.
Taxes Strangle Jakarta's Entertainment Industry
The Jakarta Municipal government's move to hike taxes to the entertainment industry has dealt a heavy blow to entertainment businesses' revenues. This move, which was initiated in 2015 during the reign of the then-governor Basuki Tjahaya Purnama, aimed to achieve a target of Rp 45.32 trillion (USD 3.2 billion) in municipality tax revenue.
Since 2015, the entertainment tax has increased from 20% to 25% under municipality law. This tax is levied on goods and services at predominantly nocturnal venues such as clubs, bars, karaoke joints. Meanwhile, an even higher tax (35%) is levied to goods and services at massage parlors, saunas, and spas.
This had led to industry-wide critique and protests from the entertainment sector. Represented by Asphija (Association of Entertainment Enterpreneurs in Jakarta), entertainment business owners claim that the policy is killing the industry, closing down businesses since 2015. The association is also planning to file a formal complaint with the city council to the now-governor of Jakarta, Anies Baswedan, with hopes of a review in the policy to reflect the entertainment business needs connected to its dwindling revenues. A plan also echoed by Johnny Simanjuntak, and Indonesian politician from the Democratic Party of Struggle (PDI-P).
However, the city administration has refused to take blame for the decline in the nightlife sector, claiming that in fact the downturn was most likely caused by inefficient business managements that could not cope with economic slowdown that had impacted the country's economy as a whole.
Harga Garam Rakyat Kian Terpuruk
Harga garam rakyat kian anjlok seiring dengan bertambahnya pasokan dan seretnya penyerapan pada awal musim panen tahun ini. Pada awal masa panen, pertengahan Juni 2019 harga garam kualitas terbaik ditingkat petambak berkisar Rp 700-Rp 800 per kg. Namun kini jadi Rp 400 sd Rp 500 per kg seiring meluasnya areal panen.
Ketua Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Muhammad Hasan menduga ada permainan kartel yang menyebabkan harga garam rakyat terpuruk. Impor garam 3,7 juta ton tahun lalu berlebih dan menyisakan stok hingga saat ini. Hasan mendesak komitmen pemerintah agar melindungi petambak rakyat.
Isu Masih Bergulir
Isu pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit Indonesia di negara-negara Uni Eropa ,masih tetap berlangsung. Industri minyak sawit Indonesia dianggap belum mampu memenuhi target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Political Advisor to The Minister of Climate and Environment Norwegia Marit Vea mengatakan, Norwegia tak melarang penggunaan minyak sawit. Norwegia memahami industri minyak sawit berperan penting terhadap pendapatan Indonesia. Norwegia mengedepankan upaya agar industri minyak sawit relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Norwegia tengah mengembangkan program pendanaan atau investasi dan insentif kepada perusahaan-perusahaan minyak nabati yang mampu menjunjung tinggi SDGs, termasuk mengurangi deforastasi. Program tersebut semacam green fund. Program tersebut pun telah ditawarkan ke salah satu pemerintah Indonesia. Pihak Norwegia juga mengapresiasi Indonesia untuk mengembangkan bisnis minyak sawit tanpa merusak hutan.
LinkAja Siap Garap Bisnis Pembayaran
LinkAja resmi meluncur Minggu (30/6) dan siap menantang platform pembayaran yang sudah ada, yaitu Go-Pay dan OVO. Meski baru meluncur, LinkAja sudah bisa digunakan di Singapura. Target ke depan, LinkAja akan dapat digunakan di Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan.
LinkAja akan bernaung di bawah kendali PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang sahamnya dikuasai BUMN. Porsi kepemilikan BUMN adalah 25% dimiliki Telkomsel. BRI, Bank Mandiri, dan BNI masing-masing memegang 20%, Bank BTN dan Pertamina masing-masing 7% dan Jiwasraya 1%. Ke depan ada lima BUMN lain yang akan bergabung, yaitu Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Kereta Api Indonesia, Jasa Marga, dan Garuda Indonesia.
[Opini] Menertibkan Perdagangan Emas Digital
oleh: Bhima Yudhistira, peneliti INDEF
Perkembangan teknologi digital memudahkan masyarakat untuk memiliki emas. Munculnya aneka aplikasi di smartphone yang berjualan emas secara digital membuat jual beli emas bisa ditransaksikan di mana pun dan 24 jam sehari. Tak kurang 20 perusahaan yang menawarkan "investasi emas" tersedia di Google Play Store. Tak tanggung-tanggung demam pembelian emas digital pun difasilitasi oleh kredit dari platform digital.Kemudahan jual beli emas secara digital tentunya punya beragam konsekuensi. Transaksi emas secara digital tanpa adanya serah terima emas fisik rentan disalahgunakan oleh penjual. Pertama, ketika si pembeli emas mentransfer uangnya, apakah kepemilikan emas sudah berpindah sepenuhnya kepada pembeli. Kedua, jika terjadi perselisihan atau kebangkrutan pada platform digital penjual, bagaimana perlindungan bagi konsumen.
Solusinya sebenarnya sudah ada, yaitu Permendag 119/2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, dan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 4 Tahun 2019 terkait syarat teknis penyimpanan emas di lembaga kliring. Namun, hingga kini pendaftaran provider atau pedagang emas digital masih sedikit. Untuk itu, kepatuhan bagi penjual emas digital dalam bentuk pendaftaran anggota bursa dan kliring merupakan syarat yang tidak bisa ditawar untuk mendorong tumbuh kembang bisnis emas digital di Indonesia.
Perkuat Industri Indonesia
Pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tujuan ekspor. Dengan cara itu, produk-produk ekspor dari Indonesia tidak kalah bersaing dengan produk negara lain yang sudah menjalin kerjasama bilateral. Selain itu pemerintah dan pelaku usaha juga perlu memperkuat struktur industri terintegrasi. Dengan cara itu, impor bahan baku dapat dikurangi melalui substitusi impor.
Pemerintah sedang mengkaji dan mengidentifikasi produk Indonesia yang berpotensi menembus pasar AS. Kementerian Perdagangan mempelajari selera konsumen AS agar bisa menggenjot ekspor. Wakil Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Budiarto Tjandra mengatakan, pemerintah perlu memiliki langkah agresif dan taktis untuk menarik investor ke Indonesa di tengah kondisi perang dagang AS-China.
Upaya meningkatkan ekspor sejumlah produk ke AS terbentur kondisi industri. Dalam industri mebel misalnya, sekitar 80% dari usaha mebel dilakukan oleh usaha mikro,kecil dan menengah. Kondisi ini menyulitkan Indonesia untuk meningkatkan ekspor mebel ke AS secara signifikan khususnya dalam mengisi pasar mebel China. Sekretaris Jenderal Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur menyarankan agar Indonesia menarik investasi berskala besar.
OJK : Masyarakat Jangan Mudah Terpancing
OJK mengingatkan masyarakat agar jangan mudah terpancing oleh tawaran pinjaman dari pelaku teknologi finansial tidak bertanggung jawab. Isu perlindungan konsumen kian penting ditengah pesatnya pertumbuhan industri ini. Data OJK menyebutkan, perusahaan tekfin pinjam meminjam antar pihak yang terdaftar dan berizin OJK sebanyak 113 perusahaan per 25 Juni 2019. Sebanyak 32 perusahaan diantaranya merupakan perusahaan dengan modal asing. Di lapangan potensinya sebanyak 268 perusahaan, sedangkan perusahaan yang telah ditutup oleh satgas waspada investasi sebanyak 947 entitas usaha.
Ketua dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan perlindungan konsumen menjadi salah satu prioritas OJK. Edukasi menjadi penting agar masyarakat mampu memahami industri tekfin dan mampu melindungi diri.
Perang Dagang Bayangi G-20
Perang dagang antara AS-China serta efeknya bagi perekonomian global akan menjadi dua isu utama dalam konfrensi tingkat tinggi G-20 di Osaka. Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping akan bertemu Sabtu, di tengah harapan tercapainya terobosan terkait perang dagang itu.
Trump mengatakan kesepakatan AS-China mungkin tercapai akhir pekan ini. Namun ia menyatakan bersiap mengenakan tarif pada hampir semua produk impor asal China jika kedua negara berkeras dengan posisi masing-masing. Terkait isu gencatan senjata, juru bicara Kementerian Perdagangan China, Gao Feng mengatakan China menyambut baik setip tindakan yang membantu mengurangi ketegangan. Selain itu, China mendesak AS kembali ke jalur kerjasama dan membatalkan sanksi kepada Huawei.
Disisi lain, para pemimpin G-20 datang ke KTT kali ini dalam bayang-bayang perlambatan ekonomi global. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi global hanya 3%, tahun ini diperkirakan lajunya melambat. Bank Dunia dalam Prospek Ekonomi Global per Juni mengoreksi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2019 dari 2,9% ke 2,6%.
Awas, Bom Waktu Jiwasraya dan AJB Bumiputera
DPR dan OJK tengah memelototi kesulitan keuangan sejumlah perusahaan asuransi jiwa, karena persoalan ini melibatkan dana triliunan nasabah dan kreditur. Ibarat bom waktu, persoalan ini bisa meledak kapan saja. Perusahaan asuransi jiwa yang sedang dipantau antara lain PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan AJB Bumiputera.
Jiwasraya kesulitan menjaring polis baru sehingga harus menerbitkan medium term notes (MTN) senilai Rp 500 miliar. Hingga kini pun, perusahaan asuransi milik pemerintah itu belum melaporkan kinerja keuangan tahun 2018, juga laporan keuangan kuartal I tahun 2019.
Kinerja AJB Bumiputera 1912 juga tak lebih baik. Keuangan perusahaan minus Rp 20 triliun sejak tahun 2018. Sampai akhir Januari 2018, total klaim jatuh tempo atau outstanding yang belum dibayar kepada nasabah sekitar Rp 2,7 triliun. Sementara premi yang masuk bukan untuk membayar klaim, tetapi untuk gaji dan biaya operasional.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









