Pemerintah dinilai perlu menyederhanakan serta memperbaiki prosedur impor bawang putih untuk meminimalkan terjadinya persaingan tidak sehat dan korupsi. PPU merangkai runtutan penyebab terjadinya lonjakan harga yang tinggi dikarenakan terlambatnya rencana impor produk hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian serta surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Pertanian. KPPU menyatakan bahwa penerbitan izin impor seyogyanya didasarkan pada permintaan yang telah memenuhi prasyarat dan dilakukan sesuai dengan waktu realisasi impor yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Selama ini, dengan adanya dua jalur yang harus ditempuh importir di dua kementerian dalam mengajukan izin impor, justru memunculkan peluang penya­lahgunaan wewenang. Selain itu, agar pungutan tarif yang dikenakan terhadap impor bawang putih dapat digunakan untuk mendukung program swasembada bawang putih yang ditargetkan terjadi pada 2021. Rekomendasi dari KPK kepada pemerintah agar Kemendag menyusun acuan untuk menentukan kelayakan harga bawang putih yang diimpor di tingkat konsumen supaya terhindar dari praktik korupsi dan suap. Dan juga perlu revisi Peraturan Menteri Per­dagangan No. 20/2017 tentang Pen­daftaran Pelaku Usaha Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok. Pasalnya, dalam aturan tersebut bawang putih tidak termasuk komoditas yang distributornya diwajibkan melakukan post audit atas laporan distribusi dan stok yang dimiliki.

Biaya investasi yang tercermin dari incremental capital-output ratio (ICOR) masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain. Semakin tinggi ICOR, semakin besar pula biaya investasi yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan output produksi. Pada 2014. ICOR Indonesia tercatat sebesar 5,5. Angka tersebut lumayan tinggi dibandingkan dengan Vietnam 5,2, India 4,9, Malaysia 4,6, Thailand 4,5, dan Filipina 3,7. Namun, saat rata-rata negara Asia Tenggara mengalami penurunan ICOR ke kisaran 3 - 4 pada 2018, ICOR Indonesia justru melambung 6,3.

Menteri Keuangan mengatakan, rendahnya pendidikan dan terbatasnya kemampuan SDM membuat biaya investasi semakin mahal. Menkeu mengklaim setiap tahun pemerintah menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, tapi hasilnya belum juga maksimal. Selain kualitas SDM rendah, Menkeu menyebut tingginya biaya investasi disebabkan oleh rumitnya birokrasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menambahkan, perlu ada strategi konfigurasi investasi, misalkan penurunan suku bunga riil, optimalisasi investasi sehingga return lebih cepat dan berorientasi ekspor. Selain itu harus ada efisiensi produksi melalui pengembangan energi murah. Ia menyebut pemerintah akan fokus investasi pada sektor non-infrastruktur, yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, dan industri kimia.

DJP masih mencari cara untuk memajaki industri digital. Untuk itu, DJP akan memanfaatkan pertemuan otoritas pajak se-Asia Pasifik ke-49 di Yogyakarta, September mendatang. Dalam pertemuan itu akan dibahas mengenai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), peningkatan kapasitas di bidang belanja perpajakan dan manajemen keuangan, serta agenda pembaharuan reformasi perpajakan anggota. Pertemuan itu juga akan dihadiri oleh OECD.

Adapun DJP bakal mengangkat pembahasan mengenai informasi, data, dan teknologi ekonomi digital. Sebelumnya, Kepala BKF menyatakan bahwa saat ini pemerintah kesulitan untuk merumuskan skema perpajakan bagi ekonomi digital, sebab hak pemajakan tidak jelas. Saat ini, Kemkeu sedang mengkaji peraturan perpajakan di dalam negeri untuk mengantisipasi perkembangan e-commerce. Salah satu tujuannya agar pemerintah dapat membuat aturan yang menegaskan kewajiban perusahaan over-the-top (OTT) sebagai wajib pungut PPN atas produk yang dijual di Indonesia.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mencatat, impor keramik dari India melesat lebih dari 10 kali lipat. Oleh karena itu, produsen keramik lokal meminta India masuk dalam daftar negara yang dikenai safeguard. Hal tersebut sesuai dengan PMK 119/2018. Saat PMK itu diteken, India belum masuk daftar safeguard lantaran impor keramik India masih 3%. Impor keramik China yang sebelumnya mencapai 60% kini sudah menyusut menjadi 30%. Tapi impor keramik tidak berkurang lantaran porsi yang semula didominasi China digantikan produk India. Makanya, Asaki mengirimkan surat kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) agar memasukkan India ke daftar negara yang dikenai safeguard. Begitu pula dengan Vietnam yang perlu diwaspadai.

Kemko Perekonomian memastikan program diskon 50% tarif pesawat tetap berlaku hingga ada evaluasi lagi. Jumat (9/8) pekan lalu, Kemko Perekonomian menggelar evaluasi bulanan untuk kali pertama dan dihadiri pejabat Kementerian Perhubungan dan manajemen maskapai penerbangan. Rencananya, pemerintah akan menggantikan program diskon tarif dengan kebijakan permanen. Pasalnya, jika terus diterapkan, kebijakan itu berpotensi menekan kinerja keuangan maskapai penerbangan. Meski diakui oleh direktur utama Citilink, bahwa program diskon tarif meningkatkan keterisian penumpang.

Devaluasi nilai tukar yuan oleh Pemerintah China sebagai bentuk balasan dari ancaman kenaikan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat AS. Kebijakan Negeri Panda itu juga akan berimbas negatif terhadap mata uang kelompok Asia.  Secara tidak langsung kebijakan itu juga berdampak besar terhadap negara lain. Dampak terbesar pun dapat dirasakan oleh negara yang sedang dan akan memberlakukan kerja sama perdagangan bebas dengan China. Devaluasi yuan akan menyebabkan produk-produk dari China lebih murah sehingga volume impor berpotensi naik. Devaluasi yuan dapat melemahkan sektor manufaktur nasional. Untuk menghadapi dampak tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memberlakukan hambatan nontarif, seperti standar nasional Indonesia (SNI) dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Pertumbuhan bisnis teknologi finansial atau tekfin peer-to-peer (P2P) lending di berbagai wilayah mencatatkan pertumbuhan pesat, melebihi tingkat pertumbuhan di Pulau Jawa yang notabene merupakan pusat bisnis tekfin. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agregat total pinjaman yang disalurkan tekfin P2P lending pada Juni 2019 mencapai Rp44,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat atau 97,6% (year-to-date) dibandingkan dengan akhir tahun lalu senilai Rp22,6 triliun. Pertumbuhan pinjaman yang terjadi di luar Jawa justru mencatatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa. Pertumbuhan pinjaman Jawa tercatat meningkat 96,2% (year-to-date), sedangkan pertumbuhan di luar Jawa lebih tinggi, yakni sebesar 107,19% (year-to-date) dari akhir tahun lalu. Belum padatnya pasar di luar Jawa membuat pertumbuhan tekfin P2P lending di berbagai wilayah menjadi sangat pesat. Belum tingginya penetrasi tekfin P2P lending di luar Jawa juga membuat tingkat pertumbuhannya relatif lebih tinggi.

Presiden Joko Widodo mengaku telah menandatangani Perpres tentang Kendaraan Bermotor Listrik. Aturan itu akan menjadi motor penggerak bagi industri untuk mengembangkan kendaraan bermotor dengan energi listrik. Presiden Jokowi berharap mobil listrik nantinya bisa beredar dengan harga terjangkau. Untuk itu, ada beberapa insentif yang bakal diberikan, antara lain: penghapusan PPnBM.

Tahap awal, kendaraan listrik bisa impor dengan insentif PPnBM 0%. Bertahap ada kewajiban kandungan lokal dari baterai 60%, lainnya 35% selama tiga tahun, dan tahun berikutnya 45%. Agar murah, subsidi harga mobil listrik dari Pemda, termasuk bebas ganjil genap, tarif parkir lebih murah.

Kesulitan keuangan membuat salah satu entitas Duniatex Group, PT Delta Dunia Sandang Textile (DSST) gagal membayar bunga senilai US$ 11 juta dari sindikasi senilai US% 260 huta. Masalah menjadi pelik ketika kondisi ini menjadi efek domino ke entitas lainnya seperti perusahaan tekstil besar PT Delta Merlin Dunia Textile (DMDT) yang mengambil pasokan bahan baku dari DSST. Saat ini, para kreditur Duniatex tengah membicarakan skema restrukturisasi dengan AJ Capital sebagai pihak yang ditunjuk untuk membuat proposal restrukturisasi utang.

Profesor keuangan di Universitas Peking, Michael Pettis, memperingatkan utang besar yang membebani perekonomian Tiongkok. Pemerintah China harus cepat melakukan reformasi ekonomi domestik karena masalah utang ini sangat serius, seperti bom waktu. Kendati memberi lampu kuning, ia yakin China bisa meredam krisis ini.