Pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN/VAT) untuk komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang masuk dari Indonesia sebesar 20% dari sebelumnya 10%. Kenaikan pajak tersebut dipicu oleh adanya kesalahpahaman terkait minyak sawit yang dianggap tidak sehat. Oleh karenanya, Indonesia harus berencana untuk melakukan upaya bernegosiasi dengan Pemerintah Rusia.

Kondisi industri manufaktur kian mengkhawatirkan. Setelah BPS melaporkan lesunya industri manufaktur semester I-2019, kini IHS Markit menyampaikan hal senada. Hasil catatan di survei Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia makin memburuk. IHS Markit menganalisis, pelemahan ini akibat pesanan baru tumbuh lebih rendah, sementara stok barang jadi masih menumpuk. Namun, pebisnis masih tetap optimis dan memprediksi pelemahan hanya bersifat sementara.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional menyebut, perlambatan sektor manufaktur terjadi karena dua hal. Pertama, pengusaha masih tertekan efek eskternal perang dagang AS dan China. Kedua, pebisnis masih menanti stabilitas pascapemilu. Ketiga, pemerintah menjadi semi-dormant alias menghindari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversi selama periode sekitar pemilu.

Dalam kondisi seperti ini, ekonom Indef Bhima Yudhistira berharap pemerintah memperlus akses pasar ekspor ke negara non tradisional seperti ke Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara kawasan Pasifik. Selain itu, pemerintah harus segera merealisasikan paket kebijakan ekonomi yang belum banyak berjalan.

Pemadaman listrik secara total atau blackout di sebagian wilayah sistem kelistrikan Jawa—Bali selama beberapa jam pada Minggu (4/8) mulai pukul 11.50 WIB telah menyebabkan aktivitas ekonomi dan bisnis serta sektor vital terdampak sangat serius. Pemadaman itu membuat suplai listrik ke moda raya terpadu (mass rapid transit/MRT) terhenti, aktivitas manufaktur, pusat perbelanjaan, layanan perhotelan serta sektor lainnya juga ikut terganggu. 

Ketua Umum Asosiasi Data Center Indonesia (ACCI) Alex Budiyanto mengatakan, pemadaman listrik menyebabkan banyak pelayanan digital di pusat penyimpanan data tidak dapat beroperasi. Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengamanan (AKLP) Yustinus Gunawan menjelaskan, pemadaman listrik memaksa pabrikan kaca harus menggunakan genset agar mesin terus beroperasi. Namun, pemindahan daya tersebut membuat kinerja mesin tidak dapat beroperasi maksimal. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAplas), mengatakan bahwa mesin pabrik petrokimia akan mati ketika aliran listrik padam walaupun hanya dalam hitungan detik, dan butuh 3 hari untuk menyalakan kembali. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, pemadaman listrik tersebut menyebabkan layanan perhotelan terganggu, terutama hotel-hotel di daerah tujuan wisata. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) juga menyebutkan bahwa kejadian padamnya listrik membuat transaksi pembayaran secara nontunai terganggu. 

Ada-ada saja ulah sejumlah oknum memanfaatkan teknologi untuk mengakali serta mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jika sebelumnya banyak tawaran kredit tanpa agunan (KTA) yang marak menggganggu masyarakat, kini muncul sebaliknya: tawaran menutup akun kartu kredit maupun KTA meski tagihan masih berjalan.

Oknum tersebut menggunakan pop up message, sehingga mengesankan pesan tersebut dikirim resmi dari operator seluler maupun fitur dari aplikasi mobile banking. Para pelaku melakukan intersepsi secara ilegal dan melanggar UU 11/2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. OJK juga mengimbau masyarakat untuk waspada karena jasa yang ditawarkan bukanlah berasal dari lembaga jasa keuangan.

Donald Trump kembali menebar ancaman. Kali ini, orang nomor satu di Amerika Serikat itu akan menetapkan tarif sebesar 10% terhadap produk asal China senilai US$300 miliar. Produk yang menjadi target tarif baru ini mencakup telepon pintar, komputer, dan pakaian. Adapun pengenaan tarif ini akan berlaku per 1 September mendatang. Trump menambahkan, tarif itu berpeluang untuk naik menjadi 25% jika China masih berbelit pada saat perundingan.  Dengan ancaman tarif tersebut, Trump seolah siap mengambil risiko jika nantinya akan menggoyahkan ekonomi dan konsumen Amerika Serikat (AS). China telah berulang kali mengecam taktik tekanan semacam itu, yang berarti akan memperpanjang kebuntuan jika Beijing merespons ancaman dengan memilih mundur dari meja perundingan.  China menegaskan bahwa mereka akan memberikan sanksi balasan terhadap ancaman tarif tambahan dari Trump.

KPK mencermati serius proses perpanjangan izin operasi PT Tanito Harum. Selain itu, KPK juga ingin mengetahui data realisasi produksi dan penjualan batu bara Tanito Harum selama periode Januari hingga Juni 2019. Secara prinsip, perpanjangan operasional Tanito Harum tak jadi soal, asalkan luas area harus mengikuti UU Minerba, yaitu 15.000 hektare. Untuk itu, KPK sudah berkirim surat bernomor B/5989/LIT.05/10-15/07/2019 kepada kementerian terkait.

Beban upah menjadi alasan kuat para pengusaha untuk merelokasi pabrik. Belum lama ini, terungkap 140 pabrik di Jawa Barat gulung tikar karena isu pengupahan. Pelaku usaha yang masih memiliki modal memilih ekspansi atau memindahkan pabriknya dari area Jawa Barat ke Jawa Tengah. Relokasi menjadi salah satu pilihan untuk menekan biaya produksi, sehingga bisa lebih kompetitif. Relokasi biasanya menyasar daerah dengan UMK lebih kompetitif dan tidak ada upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin menjelaskan, selain upah murah, daya tarik Jawa Tengah adalah proses perizinan yang lebih mudah. Selain itu, Jawa Tengah memiliki pelabuhan Tanjung Emas, dan masyarakatnya lebih kondusif.

Industri manufaktur di Indonesia masih menunjukkan kinerja yang positif sepanjang kuartal II 2019. Hal ini tercermin pada peningkatan produktivitas industri manufaktur baik skala besar dan sedang maupun yang mikro dan kecil.

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) pada kuartal II 2019 naik hingga 3,62 persen (yoy) jika dibandingkan periode yang sama di 2018. Peningkatan tersebut, terutama disebabkan oleh naiknya produksi industri pakaian jadi yang mencapai 25,79 persen. IBS yang mengalami kenaikan produksi tertinggi adalah jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, yang menyentuh di angka 9,55 persen. Berikutnya, beberapa industri yang juga mengalami pertumbuhan produksi tertinggi yaitu industri pencetakan dan reproduksi media rekaman, industri makanan, industri kertas dan barang dari kertas, serta industri pengolahan lainnya.

Pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil (IMK) pada kuartal II 2019 naik sebesar 5,52 persen (yoy) jika dibandingkan di periode yang sama di 2018. Kenaikan tersebut dipicu terutama disebabkan naiknya produksi industri komputer, barang elektronika dan optik, sebesar 17,74 persen. Industri percetakan dan reproduksi media rekaman naik 17,01 persen, serta industri pengolahan lainnya yang juga naik hingga 10,95 persen.

Presiden Amerika Serikat (AS) membuat pernyataan melalui akun Twitter, seperti dilansir oleh Washington Post, bahwa pada 1 September 2019 akan mulai memberikan tambahan tarif 10 persen untuk 300 miliar dolar AS yang tersisa dari barang dan produk dari Cina ke AS. Ini belum termasuk 250 miliar dolar AS yang sudah dikenakan tarif 25 persen. Akibatnya Indeks Dow Jones Industrial Average merosot sekitar 300 poin dalam hitungan beberapa menit, setelah sebelumnya mengalami sentimen positif pasca penurunan suku bunga dari The Fed. Perundingan dagang dengan Cina disinyalir telah diwarnai aksi tunggu oleh Cina yang kemungkinan tidak menyetujui perjanjian dagang hingga pemilihan presiden AS tahun depan. Hal ini mengundang reaksi keras dari Trump yang bahkan tidak akan pernah menyetujui kesepakatan di kemudian hari. Sejumlah ekonom dan tokoh politik berpandangan bahwa perang dagang Trump menjadi hambatan besar dalam mengerek pertumbuhan ekonomi AS. Perang dagang yang terjadi tidak akan menguntungkan bahkan akan merugikan semua pihak, dikarenakan ketidakpastian akan timbul secara konsisten yang memperlambat laju investasi.

Ada kabar baik bagi pelaku industri reksadana dan investor reksadana. Pemerintah berencana memberikan insentif PPh atas bunga atau diskonto obligasi yang jadi aset dasar reksadana. Ditjen Pajak menyebutkan tarif pajak dimaksud akan menjadi 0% berlaku hingga tahun 2020. Dalam revisi PP 100/2013 nantinya juga akan memperluas pemberian insentif. Insentif juga bakal berlaku untuk dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi real estate (DIRE) serta kontrak investasi kolektif efek beragunan aset (KIK-EBA). Insentif ini diharapkan mendorong pendalaman pasar keuangan serta mendukung penerbitan obligasi infrastruktur dan real estate.