Kabar memperhatikan datang dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat melaporkan, sejak tahun lalu hingga Juli 2019, telah terjadi PHK atas 36.000 karyawan di area Bandung Raya dan empat perusahaan TPT gulung tikar. Biang keroknya tentu saja impor produk TPT yang marak. Pelaku usaha menduga telah terjadi penyelewengan Permendag Nomor 64 Tahun 2017 yang memberikan keleluasaan impor bagi pemegang Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Impor Umum (API-U) di Pusat Logistik Berikat (PLB).

Menurut beleid tersebut, pemegang API-P boleh mengimpor produk TPT untuk kebutuhan sendiri, sedangkan pemegang API-U bisa memperjualbelikan produk TPT impor kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Nyatanya, banyak pengimpor yang memperjualbelikan bahan baku TPT impor di pasaran. Padahal harga produk TPT impor dengan produk yang dibikin di dalam negeri bisa terpaut hingga 20%. Alhasil daripada bersaing dari sisi harga, sejumlah produsen tekstil hilir memilih untuk efisiensi mesin menjadi 30% - 40%, meskipun sebenarnya konsumsi produk TPT dalam negeri saat ini tetap tinggi. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah menutup keran impor.

Para pelaku bisnis ayam domestik bakal semakin terdesak. Sebab, impor ayam Brasil berpotensi menambah sesak pasar unggas yang selama ini pasokannya sudah berlebih. Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), menilai masuknya impor ayam Brasil berpotensi merugikan produsen ayam di dalam negeri, terutama kelompok peternak mandiri. Padahal selama ini peternak sudah mengalami kesulitan menghadapi persaingan dengan perusahaan besar. Oleh karena itu, GOPAN mengharapkan pemerintah memperlihatkan harga sarana produksi ternak agar lebih terjangkau dan tak memberatkan kelompok peternak mandiri skala kecil dan menengah, meliputi bibit ayam, pakan dan obat-obatan.

Efektivitas belanja negara terhadap per­tumbuhan ekonomi masih cukup minim. Berdasarkan catatan Badan Peren­canaan Pembangunan Na­sional (Bappenas), pertum­buhan ekonomi pada 2011 mencapai 6,16% dengan belanja negara hanya mencapai Rp1.294 triliun. Pada 2018, ketika belanja negara men­capai Rp2.269 triliun pertum­buhan ekonominya justru berada di angka 5,17%. Berarti ada belanja yang tidak tepat sasaran, yang namanya belanja tepat sasaran adalah belanja yang punya efek secara makro. Adapun yang menjadi sorotan adalah belanja K/L yang be­saran­nya sudah dipatok dalam UU yakni belanja pendidikan dan belanja kesehatan,  sehingga perlu dimaksimalkan dampaknya. Saat ini Bappenas tengah men­cari faktor-faktor pembentuk dari belanja negara yang dapat men­dorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah dinilai perlu menyederhanakan serta memperbaiki prosedur impor bawang putih untuk meminimalkan terjadinya persaingan tidak sehat dan korupsi. PPU merangkai runtutan penyebab terjadinya lonjakan harga yang tinggi dikarenakan terlambatnya rencana impor produk hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian serta surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Pertanian. KPPU menyatakan bahwa penerbitan izin impor seyogyanya didasarkan pada permintaan yang telah memenuhi prasyarat dan dilakukan sesuai dengan waktu realisasi impor yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Selama ini, dengan adanya dua jalur yang harus ditempuh importir di dua kementerian dalam mengajukan izin impor, justru memunculkan peluang penya­lahgunaan wewenang. Selain itu, agar pungutan tarif yang dikenakan terhadap impor bawang putih dapat digunakan untuk mendukung program swasembada bawang putih yang ditargetkan terjadi pada 2021. Rekomendasi dari KPK kepada pemerintah agar Kemendag menyusun acuan untuk menentukan kelayakan harga bawang putih yang diimpor di tingkat konsumen supaya terhindar dari praktik korupsi dan suap. Dan juga perlu revisi Peraturan Menteri Per­dagangan No. 20/2017 tentang Pen­daftaran Pelaku Usaha Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok. Pasalnya, dalam aturan tersebut bawang putih tidak termasuk komoditas yang distributornya diwajibkan melakukan post audit atas laporan distribusi dan stok yang dimiliki.

Biaya investasi yang tercermin dari incremental capital-output ratio (ICOR) masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain. Semakin tinggi ICOR, semakin besar pula biaya investasi yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan output produksi. Pada 2014. ICOR Indonesia tercatat sebesar 5,5. Angka tersebut lumayan tinggi dibandingkan dengan Vietnam 5,2, India 4,9, Malaysia 4,6, Thailand 4,5, dan Filipina 3,7. Namun, saat rata-rata negara Asia Tenggara mengalami penurunan ICOR ke kisaran 3 - 4 pada 2018, ICOR Indonesia justru melambung 6,3.

Menteri Keuangan mengatakan, rendahnya pendidikan dan terbatasnya kemampuan SDM membuat biaya investasi semakin mahal. Menkeu mengklaim setiap tahun pemerintah menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, tapi hasilnya belum juga maksimal. Selain kualitas SDM rendah, Menkeu menyebut tingginya biaya investasi disebabkan oleh rumitnya birokrasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menambahkan, perlu ada strategi konfigurasi investasi, misalkan penurunan suku bunga riil, optimalisasi investasi sehingga return lebih cepat dan berorientasi ekspor. Selain itu harus ada efisiensi produksi melalui pengembangan energi murah. Ia menyebut pemerintah akan fokus investasi pada sektor non-infrastruktur, yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, dan industri kimia.

DJP masih mencari cara untuk memajaki industri digital. Untuk itu, DJP akan memanfaatkan pertemuan otoritas pajak se-Asia Pasifik ke-49 di Yogyakarta, September mendatang. Dalam pertemuan itu akan dibahas mengenai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), peningkatan kapasitas di bidang belanja perpajakan dan manajemen keuangan, serta agenda pembaharuan reformasi perpajakan anggota. Pertemuan itu juga akan dihadiri oleh OECD.

Adapun DJP bakal mengangkat pembahasan mengenai informasi, data, dan teknologi ekonomi digital. Sebelumnya, Kepala BKF menyatakan bahwa saat ini pemerintah kesulitan untuk merumuskan skema perpajakan bagi ekonomi digital, sebab hak pemajakan tidak jelas. Saat ini, Kemkeu sedang mengkaji peraturan perpajakan di dalam negeri untuk mengantisipasi perkembangan e-commerce. Salah satu tujuannya agar pemerintah dapat membuat aturan yang menegaskan kewajiban perusahaan over-the-top (OTT) sebagai wajib pungut PPN atas produk yang dijual di Indonesia.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mencatat, impor keramik dari India melesat lebih dari 10 kali lipat. Oleh karena itu, produsen keramik lokal meminta India masuk dalam daftar negara yang dikenai safeguard. Hal tersebut sesuai dengan PMK 119/2018. Saat PMK itu diteken, India belum masuk daftar safeguard lantaran impor keramik India masih 3%. Impor keramik China yang sebelumnya mencapai 60% kini sudah menyusut menjadi 30%. Tapi impor keramik tidak berkurang lantaran porsi yang semula didominasi China digantikan produk India. Makanya, Asaki mengirimkan surat kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) agar memasukkan India ke daftar negara yang dikenai safeguard. Begitu pula dengan Vietnam yang perlu diwaspadai.

Kemko Perekonomian memastikan program diskon 50% tarif pesawat tetap berlaku hingga ada evaluasi lagi. Jumat (9/8) pekan lalu, Kemko Perekonomian menggelar evaluasi bulanan untuk kali pertama dan dihadiri pejabat Kementerian Perhubungan dan manajemen maskapai penerbangan. Rencananya, pemerintah akan menggantikan program diskon tarif dengan kebijakan permanen. Pasalnya, jika terus diterapkan, kebijakan itu berpotensi menekan kinerja keuangan maskapai penerbangan. Meski diakui oleh direktur utama Citilink, bahwa program diskon tarif meningkatkan keterisian penumpang.

Devaluasi nilai tukar yuan oleh Pemerintah China sebagai bentuk balasan dari ancaman kenaikan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat AS. Kebijakan Negeri Panda itu juga akan berimbas negatif terhadap mata uang kelompok Asia.  Secara tidak langsung kebijakan itu juga berdampak besar terhadap negara lain. Dampak terbesar pun dapat dirasakan oleh negara yang sedang dan akan memberlakukan kerja sama perdagangan bebas dengan China. Devaluasi yuan akan menyebabkan produk-produk dari China lebih murah sehingga volume impor berpotensi naik. Devaluasi yuan dapat melemahkan sektor manufaktur nasional. Untuk menghadapi dampak tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memberlakukan hambatan nontarif, seperti standar nasional Indonesia (SNI) dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Pertumbuhan bisnis teknologi finansial atau tekfin peer-to-peer (P2P) lending di berbagai wilayah mencatatkan pertumbuhan pesat, melebihi tingkat pertumbuhan di Pulau Jawa yang notabene merupakan pusat bisnis tekfin. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agregat total pinjaman yang disalurkan tekfin P2P lending pada Juni 2019 mencapai Rp44,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat atau 97,6% (year-to-date) dibandingkan dengan akhir tahun lalu senilai Rp22,6 triliun. Pertumbuhan pinjaman yang terjadi di luar Jawa justru mencatatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa. Pertumbuhan pinjaman Jawa tercatat meningkat 96,2% (year-to-date), sedangkan pertumbuhan di luar Jawa lebih tinggi, yakni sebesar 107,19% (year-to-date) dari akhir tahun lalu. Belum padatnya pasar di luar Jawa membuat pertumbuhan tekfin P2P lending di berbagai wilayah menjadi sangat pesat. Belum tingginya penetrasi tekfin P2P lending di luar Jawa juga membuat tingkat pertumbuhannya relatif lebih tinggi.