PT Bank Central Asia Tbk menargetkan integrasi sistem pembayaran dengan aplikasi WeChat dan Alipay bisa mulai digunakan pada awal tahun 2020. Integrasi sistem ini diharapkan memberi tambahan sarana transaksi pembayaran bagi wisatawan mancanegara yang melancong ke Indonesia. 

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap izin impor bawang putih. Seperti kasus suap impor pangan sebelumnya, selain ada pihak swasta sebagai penyuap, kasus ini diduga melibatkan birokrat yang berwenang menerbitkan izin impor. Pertanyaannya, mengapa pengusaha atau swasta sebagai calon importir harus menyuap? Disparitas harga yang amat besar membuat bawang putih menjadi ajang bisnis dan perburuan para pemburu rente. Lebih dari itu, sebagai pengendali dan penguasa pasokan bawang putih di pasar, pemburu rente bisa memainkan harga seperti roller coaster. Disparitas harga yang eksesif dan volume yang besar tak hanya memberikan keuntungan luar biasa bagi penerima kuota impor tapi juga memberi insentif bagi calon penerima kuota untuk menyuap dalam jumlah yang amat besar agar bisnisnya mulus. Untuk memacu keuntungan, importir bahkan mempraktikkan kartel. Praktik kartel oleh 19 importir bawang putih ini pernah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 2014.

Ini menunjukkan, kartel pangan yang tumbuh subuh di negeri ini bukan hanya karena kue ekonomi dan peluang keuntungannya amat besar tetapi juga didorong oleh kecenderungan perilaku pelaku ekonomi untuk menjadi pemburu rente, lemahnya penegakan aturan main dan pengawasan, serta buruknya aransemen kelembagaan dan kualitas kebijakan. Tidak ada cara mudah untuk membalikkan keadaan: dari ketergantungan impor akut menjadi (kembali) swasembada. Oleh karena itu, pertama, Kementerian Pertanian harus memastikan pelbagai langkah untuk mewujudkan swasembada bawang putih 2021 harus bisa dieksekusi di lapangan. Kedua, perlu dilakukan perubahan sistem pengendalian impor bawang putih: dari rezim kuota seperti saat ini ke rezim tarif.

In­dustri kimia dasar me­min­ta pemerintah untuk me­nurunkan batas bawah nilai investasi yang menjadi syarat bagi industri untuk men­dapatkan tax holiday dan tax allowance. Ketua Umum Asosiasi Ki­mia Dasar Anorganik (Akida) Mi­chael Susanto Pardi me­nga­takan bahwa pihak­nya sedang mengusulkan penurunan plafon persyaratan investasi ke bawah Rp100 miliar. Hal itu diperlukan untuk ekspansi in­­dustri kimia dasar hingga 2029.  Pelaku industri kimia dasar tidak dapat menggunakan fa­silitas tersebut lantaran pla­fon yang ditetapkan terlalu tinggi.

Rencana pemerintah merevisi aturan mengenai perhitungan agunan terhadap biaya pencadangan aset bermasalah menuai kontroversi. Hal itu dinilai berisiko dalam menjaga kualitas aset bermasalah yang sewaktu-waktu bisa merosot. Direktorat Jenderal Pajak baru saja membuka wacana untuk memperketat mekanisme penghitungan pencadangan yang bisa dikurangkan sebagai beban biaya atau memperkecil pembayaran pajak. Langkah ini dilakukan karena aturan yang berlaku saat ini dinilai kerap digunakan korporasi perbankan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus disetor ke negara.

Perbankan bukan tipe pelaku industri yang dengan sengaja menginginkan perencanaan pajak. Pemerintah harus berhati-hati dalam perubahan aturan mengenai pencadangan ini. Kebijakan yang mengarahkan pencadangan yang lebih kecil justru membuat perbankan bisa bertindak lebih agresif dalam penyaluran kreditnya. Pelaku industri perbankan bukan seperti industri lain yang sengaja melakukan pencadangan hanya untuk menghindari pajak. Dengan melihat fenomena itu sebaiknya pemangku kebijakan fiskal duduk bersama dengan para stakeholders termasuk bank agar kebijakan yang diambil tidak salah arah, dan berisiko sistemik di kemudian hari.

Nasabah perbankan pengguna mobile banking harus selalu waspada. Sebab, saat ini tengah marak modus penipuan berteknologi canggih dengan cara meretas informasi telepon seluler pada kartu SIM. Modus penipuan dan tindak kejahatan ini disebut SIM Swap. Pelaku akan mengeksploitasi cara-cara operator melakukan verifikasi terhadap identitas pelanggannya. Dengan cara ini, pelaku dapat menduplikasi informasi pada kartu SIM yang kemudian akan digunakan untuk mengakses data pribadi, terutama untuk layanan finansial. Jika tidak waspada, pelaku bisa menggunakan nomor telepon untuk mengakses mobile banking nasabah dan menguras saldo tabungan nasabah. Untuk itu, bank memitigasi risiko dengan menerapkan otentifikasi yang berlapis untuk nasabah.

Bank Indonesia akan menertibkan operasi penerbit uang elektronik asal China yaitu Alipay dan WeChat Pay. Alasannya, operasi yang mereka lakukan melanggar regulasi. Sesuai aturan BI, penerbit uang elektronik asing wajib bekerja sama dengan bank berukuran besar (Bank Buku 4). Selain itu, mereka harus mematuhi aturan terkait QR Code Indonesia Standard (QRIS).

Akhir 2018 lalu, operasi Alipay dan WeChat mulai marak terjadi di Bali dengan menggunakan yuan. Sampai akhirnya WeChat maupun AliPay menggandeng pemain lokal yakni anak usaha switching ALTO, Alto Halodigital International (AHDI) yang sudah menggandeng Alipay. Dengan begitu, transaksi dua sistem pembayaran asal Tiongkok tersebut menggunakan rupiah, tidak lagi memakai yuan.

Sektor bisnis jasa pengiriman dan logistik terus bertumbuh. Akses infrastruktur yang membaik menjadi katalis positif bagi perkembangan bisnis logistik di Tanah Air. Maka tak mengherankan apabila pemain baru di sektor ini terus bermunculan. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memprediksi, potensi pertumbuhan bisnis logistik bisa mencapai lebih dari 30% hingga tahun 2020 dengan nilai ekonomis lebih dari Rp 40 triliun. Pertumbuhan ini disokong oleh perdagangan online alias e-commerce.

Kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai segera meramaikan jalanan. Pemerintah sudah menerbitkan payung hukum percepatan pengembangan mobil/motor listrik. Beleid itu juga memberikan banyak insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, agar harga jual mobil/motor listrik tidak semahal sekarang. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga membatasi peredaran kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM). Targetnya, pengembangan KBL bisa mendorong kinerja ekspor nasional pada 2030.

Pemerintah bersama pelaku usaha siap menempuh sejumlah langkah untuk menangkis ‘serangan baru’ dari Uni Eropa terhadap produk biodiesel asal Indonesia. Produsen biodiesel berencana menghentikan ekspor bahan bakar nabati ke Benua Biru jika pengenaan BMAS itu membuat pengapalan biodiesel ke Uni Eropa menjadi lebih mahal. Jika pasar ekspor ke Uni Eropa disetop, Indonesia bisa berpaling ke pasar lain sehingga kontribusi terhadap devisa ekspor tetap terjaga. Salah satu pasar yang bisa disasar adalah China. Selain pengalihan ekspor, produsen biodiesel juga bisa meningkatkan penyerapan di dalam negeri melalui kebijakan bauran 30% biodiesel ke dalam Solar (B30). Pemerintah Indonesia akan mengajukan protes ke Komisi Eropa atas pengenaan BMAS sementara terhadap biodiesel asal Indonesia. Tak hanya di situ, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menempuh tindakan balasan ke Uni Eropa dengan sasaran produk olahan susu dari Benua Biru.

Menteri Perindustrian menyebutkan industri baja dan tekstil menjadi prioritas untuk mendapatkan pengamanan dari dampak buruk pengenaan tarif tambahan 10% atas barang China senilai US$300 miliar oleh Amerika Serikat per 1 September 2019. Pengenaan tarif tambahan ditambah devaluasi yuan oleh Pemerintah China dikhawatirkan membuat barang-barang China semakin deras masuk Indonesia. Impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya masih menjadi masalah utama produsen baja nasional. Selain itu, pelaku industri tekstil pun juga merasa tertekan barang impor.