Sebanyak dua investor asing siap masuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati atau yang lebih dikenal dengan Rebana. Kedua pemodal besar tersebut, berencana membangun pabrik dengan produk yang berorientasi ekspor. " Permintaan untuk masuk ke kawasan banyak. Tapi kalau perusahaan yang betul-betul itu Hyundai", kata Asda II Bidang Ekonomi Setda Jawa Barat Eddy M Nasution di acara Rakor IKM Bandung, beberapa waktu yang lalu. Hyundai berencana membangun pabrik mobil dengan perkiraan investasi Rp 40 Triliun. Pabrikan otomotif asal Korea Selatan itu berencana mengekspor 40% produksinya serta 60% untuk pasar domestik. Rencananya pabrik Hyundai mulai berproduksi pada 2021 dengan kapasitas 250 ribu unit per tahun. Jenis kendaraan yang bakal digarap di Indonesia, antara lain SUV, MPV, hatchback, dan sedan. Nantinya, pabrik Hyundai di Indonesia ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.500 orang. Eddy menjelaskan bahwa investor lain yang juga tertarik untuk berinvestasi di KEK Rebana adalah investor asal Jepang, dari Grup Shizouka.

Setelah industri tekstil, kini giliran industri elektronik yang terancam melakukan PHK terhadap karyawannya. Setidaknya empat perusahaan elektronik di Batam terancam kolaps dan sedang memproses PHK karyawannya. Keempat perusahaan itu adalah PT Noble Batam, PT Foster Electronic Indonesia, PT Unisem Batam dan PT Samina. Beberapa masalah yang membelit industri di Batam antara lain: (1) upah minimum semakin tidak kompetitif, (2) Frekuensi demonstrasi di Batam kian tinggi, (3) Masih mahalnya ongkos angkut kontainer dari Batam ke luar negeri, (4) Masih ada aturan berbelit yang dikeluarkan berbagai lembaga pemerintah pusat.

Pemerintah berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau tahun 2020. Namun besaran kenaikan tarif tersebut menunggu pembahasan pemerintah dengan DPR. Untuk meningkatkan penerimaan cukai hasil tembakau, pemerintah melalukan beberapa strategi, antara lain: menyesuaikan tarif cukai, pemberantasan pita cukai ilegal, ekstensifikasi barang kena cukai baru yakni kantong plastik, hingga penertiban barang kena cukai ilegal.

Kepala Kepabeanan dan Cukai BKF Kementerian Keuangan, menjelaskan tujuan utama rencana kenaikan tarif bukan untuk mengejar penerimaan, tetapi diarahkan untuk mengendalikan konsumsi dan mengurangi dampak negatif barang kena cukai. Selain itu, Ditjen Bea Cukai akan mengerahkan upaya ekstra yang lebih masif dalam pengawasan rokok ilegal.  Ditjen Bea Cukai juga akan memperbaiki layanan pemesanan pita cukai.

Kementerian ESDM mengatakan pihaknya tengah menyusun peta jalan (roadmap) penanganan tambang liar. Hanya saja, roadmap tersebut hanya berfokus pada tambang ilegal yang berlokasi di wilayah tambang berizin. Hingga kini, Kementerian ESDM belum memiliki data pasti soal jumlah tambang ilegal yang beroperasi, serta kerugian yang ditimbulkan. KLHK menyebut pada periode 2015-2016 ada 8.638 titik tambang ilegal yang tersebar di Indonesia dengan luas mencapai 500.000 ha. Dari hasil verifikasi di 732 titik, sekitar 20% di antaranya merupakan pertambangan emas tanpa izin yang tersebar di 33 provinsi. kecuali DKI Jakarta. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 38 triliun untuk emas, dan Rp 315 miliar untuk non-emas.

Setidaknya ada empat perusahaan elektronik di wilayah Batam terancam kolaps dan tengah memproses PHK kepada karyawannya. Keempat perusahaan itu adalah PT Noble Batam, PT Foster Elsctronic Indonesia, PT Unisem dan PT Samina. Ketua Apindo Kota Batam, menjelaskan ada sejumlah masalah utama perusahaan padat karya di Batam. Pertama, upah minimum sudah tidak kompetitif. Kedua, frekuensi demonstrasi semakin tinggi. Ketiga, masih mahalnya ongkos angkut kontainer dari Batam ke luar negeri. Keempat, masih adanya aturan pemerintah yang berbelit. Direktur Promosi dan Humas BP Batam menjelaskan, perusahaan-perusahaan itu telah merugi selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, ada pergeseran industri ke arah yang lebih tinggi teknologinya.

Transportasi digital mensyaratkan perubahan model bisnis. Bukan sekedar mendigitalkan proses kegiatan. Perusahaan mapan berupaya tetap relevan dengan inovasi dan investasi. 

Di industri telekomunikasi, menurut Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Ririek Adriansyah isu terbesar yang dihadapi adalah perpindahan (shifting) bisnis legasi yang terdiri SMS dan suara menuju ke bisnis digital. Tantanganya kemudian seberapa cepat perusahaan mampu memonetisasi bisnis digital untuk mengompensasi penurunan pendapatan bisnis legasi. 

Sementara PT Astra International Tbk masuk ke ekonomi sistem digital melalui PT Astra Digital Internasional (ADI). ADI memperkenalkan 4 platform digital : Cari Parkir, Sejalan, Movic, dan marketplace Seva.id. 

Investasi di sektor digital pun ditempuh antara lain : PT Pegadaian, PT Blue Bird Tbk, PT Sri Rejeki Isman (Sritek) Tbk. Inoveasi dinilai menjadi kunci menghadapi perubahan akibat evolusi teknologi. Selain pelaku usaha pemerintah dinilai perlu mendorong inovasi antara lain melalui insentuf atas riset dan pengembangan. Namun menurut Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal, insentif perlu lebih fokus ke sektor yang berperan penting terhadap perekonomian.

BRI berencana memiliki satu satelit tambahan, selain BRIsat yang meluncur tahun 2016 silam. Satelit baru ditujukan untuk menjangkau wilayah barat Indonesia. Kelak satelit baru ini tak dioperasikan oleh SateBRI, melainkan afiliasi SateBRI yaitu PT Satkomindo Mediyasa, anak Dana Pensiun (Dapen) BRI. Aturan BRI untuk mengoperasikan satelit adalah izin telekomunikasi khusus dan hanya dapat digunakan untuk keperluan sendiri.

Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) tepat saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74. Gubernur BI mengatakan, QRIS bertujuan untuk memperlancar transaksi non tunai, mendorong inklusi keuangan, memajukan UMKM, dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment model Merchant Presented Mode (MPM). Penjual (merchant) yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (customer) ketika melakukan transaksi pembayaran. Namun yang harus diwaspadai adalah QR code bisa diganti dan dipalsukan. Para pengguna harus waspada, karena benteng pertahanan QR hanya PIN. Modusnya, copet digital itu mencetak potongan-potongan kertas kecil dengan kode QR Code. Lalu menempelkan ke merchant pedagang. Konsumen disarankan untuk mengonfirmasi jika pembayaran mereka sudah diterima merchant.

OJK tengah menggodok revisi  aturan terkait kepemilikan tunggal perbankan alias single presence policy (SPP). Menurut aturan tersebut, perbankan boleh memiliki lebih dari satu bank tanpa harus melakukan penggabunga alias merger. Selain itu, OJK berharap bank-bank besar menjadi lebih tertarik untuk mengakuisisi bank-bank kecil untuk memperluas cakupan bisnis dalam lingkup grup atau holding.

Menko Bidang PMK menyebutkan, berdasarkan hasil kajian pemerintah, ada empat opsi untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Pertama, menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk semua golongan peserta. Kedua, pembenahan dana kapitasi. Ketiga, perbaikan manajemen. Keempat, menambah anggaran untuk peserta bantuan iuran (PBI). Anggota VI BPK, Harry Azhar Aziz, menyoroti banyak pengendapan dana kapitasi di Puskesmas. Dana kapitasi dibagi menjadi dua jenis. Pertama, dana untuk operasional yang habis digunakan Puskesmas. Kedua, dana untuk jasa kesehatan masih banyak belum digunakan oleh Puskesmas. Dana itu mengendap sejak 2015. KPK menduga ada beberapa daerah melakukan persekongkolan dengan pihak Puskesmas untuk melakukan kecurangan (fraud) dalam penggunaan dana kapitasi tersebut.