Ekonomi
( 40554 )Jasa Pembayaran Digital Asing Merangsek
Ceruk bisnis pembayaran digital di dalam negeri ternyata menggiurkan. WeChat Pay dan Alipay asal China yang sempat kucing-kucingan menawarkan layanan pembayaran dalam renminbi melalui teknologi berbasis quick response (QR). WeChat Pay dan Alipay menggandeng PT Alto Halo Network Digital (ADHI) untuk beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, transaksi WeChat Pay dan Alipay di Indonesia menggunakan mata uang rupiah.
Namun itu belum cukup, BI juga mensyaratkan layanan pembayaran asing harus bekerja sama dengan bank umum BUKU 4 agar bisa beroperasi di Indonesia. Deputi Gubernur BI mengatakan, mereka akan diberikan waktu untuk menyesuaikan diri hingga Januari 2020 seiring dengan penerbitan Peraturan Dewan Gubernur BI 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code. Beberapa bank berniat bekerja sama, antara lain BCA, Bank CIMB Niaga. Sementara itu, WhatsApp juga menawarkan fitur dompet digital dengan menggandeng Bank Mandiri.
Operator Minta Aturan IMEI Tak Membebani
Pemerintah sedang menyiapkan payung hukum untuk menangkal peredaran ponsel ilegal. Kelak, setiap perangkat telekomunikasi yang dirakit, dijual, dan digunakan di Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis. Bukan hanya ponsel cerdas, komputer genggam atau tablet berbasis subscriber identification module harus lolos validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Jadi, nomor IMEI ibarat Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi ponsel maupun laptop. Operator telekomunikasi berharap investasi untuk validasi IMEI tidak dibebankan kepada mereka.
Hambatan Ekspor CPO Ke Uni Eropa, RI Ancam Stop Impor Airbus
Indonesia meningkatkan tekanannya kepada Uni Eropa dengan menyiapkan pengalihan impor pesawat terbang dari Airbus ke Boeing asal AS. Hal itu dilakukan setelah Uni Eropa (UE) selalu mempermasalahkan dan menghambat impor produk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya asal Indonesia. Setelah mengalihkan permintaan terhadap minuman beralkohol, buah-buahan dan produk susu dari UE, Indonesia siap menambahnya dengan produk pesawat terbang. Proses pengalihan pemesanan pesawat terbang maskapai Indonesia dari Airbus ke Boeing akan dibicarakan lebih dulu kepada seluruh pihak terkait. Adapun saat ini fokus Indonesia untuk melakukan pengalihan impor dari UE akan diterapkan pada produk susu dan buah-buahan. Namun Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) menilai pemerintah tak berhak mencampuri maskapai dalam menentukan pembelian pesawat dari pabrikan tertentu.
Pendanaan Perusahaan Rintisan, East Ventures Kian Agresif di Tahap Awal
Perusahaan modal ventura (VC) asal Indonesia, East Ventures, mengumumkan penutupan dana investasi keenam sejumlah US$75 juta atau sekitar Rp1 triliun, 2,5 kali lipat lebih besar dari target awal sebesar US$30 juta atau Rp427 miliar. Dana investasi yang oversubscribed ini didukung oleh beragam investor kuat yang terdiri atas para high net worth individuals (HNWI), family offices di Asia, dan beberapa sovereign wealth funds. Dengan enam dana kelolaan yang telah dihimpun, East Ventures kini telah memiliki 150 perusahaan dalam portofolionya yang secara total telah mengumpulkan US$3,5 miliar pada tahap pendanaan selanjutnya. East Ventures adalah investor awal di dua unicorn Indonesia yaitu Tokopedia dan Traveloka. Perusahaan rintisan lain yang berada di portofolio perusahaan adalah Ruangguru, Shopback, IDN Media, dan Moka. Selama 3 tahun terakhir, East Ventures juga memperkenalkan beberapa proyek internal seperti CoHive, Warung Pintar, dan Fore Coffee.
Insentif Pajak Manufaktur Kurang Menarik
Berbagai insentif pajak untuk menarik investasi industri manufaktur seperti tax holiday, tax allowance, hingga yang terbaru super tax deduction dinilai kurang menarik. Buktinya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sektor manufaktur malah turun 13,96% menjadi Rp 104,6 triliun semester-I 2019 dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu Rp 121,6 triliun. Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendy Manile, penurunan investasi di sektor manufaktur menunjukkan bahwa insentif pajak bukan pertimbangan utama investor. Selain pajak, ada faktro lain yang menjadi pertimbangan untuk berinvestasi di manufaktur, seperti daya saing tenaga kerja, kemudahan investasi, upah buruh, dan bahan baku. Penurunan investasi sebenarnya menunjukan lemahnya daya saing Indonesa dan masalah struktural ekonomi di Indonesia yang belum terselesaikan.
Blokir Ponsel Ilegal dengan Nomor IMEI
Pemerintah serius ingin menangkal peredaran ponsel ilegal di Indonesia. Kominfo telah menyiapkan aturan lewat registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Pemerintah berharap aturan ini bertaji membendung ponsel ilegal yang beredar di pasar gelap. Selain itu, aturan IMEI bisa menjaring pemasukan pajak. Berdasarkan data Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), potensi pajak akibat peredaran ponsel ilegal Rp 2,8 triliun per tahun. Pasalnya, dari 45 juta jumlah ponsel pintar per tahun, sebanyak 20%-30% adalah ponsel black market.
Balas UE, RI Hambat Pesawat dan Radar
Kemdag menegaskan sudah melayangkan surat keberatan ke World Trade Organization (WTO) atas penerapan bea masuk untuk produk biodiesel dari Indonesia ke benua biru. Bersamaan dengan itu, Kemdag juga menyiapkan balasan dengan pengenaan bea masuk atas produks susu hingga produk pesawat terbang serta peralatan radar. Mendag sudah membicarakan opsi hambatan impor atas pesawat buatan Prancis, Airbus. Untuk produk radar, masih sekedar opsi.
Insentif Manufaktur Gede, Manfaatnya Masih Minim
Besarnya belanja pajak (tax expenditure) yang digelontorkan pemerintah belum mampu mendorong pertumbuhan perekonomian. Dalam RAPBN 2020, pemerintah mengalokasikan tax expenditure sektor manufaktur mencapai Rp 39,2 triliun. Sayangnya, pertumbuhan sektor manufaktur tahun lalu hanya mencapai 4,27% year on year (yoy). Kepala BKF Kementerian Keuangan mengatakan, dampak belanja pajak tidak bisa dievaluasi tahunan karena industri bergerak terus. Wakil Ketua Umum Kadin menilai, insentif pajak harusnya diarahkan untuk industri manufaktur yang berorientasi ekspor. Pemerintah juga harus cepat mengkaji dampak belanja pajak terhadap pertumbuhan ekonomi hingga per sektor. Dengan begitu, laporan belanja perpajakan bisa melengkapi evaluasi kebijakan insentif pajak pemerintah.
Bisnis Kemasan Plastik Berpeluang Tumbuh 5,2%
Meski diterpa isu wacana pelarangan pemakaian kantong plastik, prospek bisnis kemasan plastik masih licin. Hal itu didorong permintaan produk customer goods, khususnya sektor makanan dan minuman, yang tumbuh 8%-9%. Untuk mengantisipasi wacana pelarangan pemakaian kantong plastik, para produsen menerapkan smart packaging, yang merupakan desain besar dari penggunaan plastik daur ulang. Penggunaan bahan baku daur ulang tidak membutuhkan mesin khusus. Jadi tidak ada investasi tambahan untuk memproduksinya, asalkan suplai plastik daur ulang tetap terjaga.
Pemerintah Siapkan Beleid Baru Bidang Penerbangan
Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru di bidang penerbangan agar bisa menurunkan harga tiket pesawat dalam jangka panjang. Kebijakan baru itu memuat beberapa komponen. Pertama, meningkatkan efisiensi industri penerbangan. Kedua, pengurangan biaya-biaya operasional. Ketiga, mengkaji komponen lainnya dengan insentif yang dibutuhkan industri penerbangan, baik fiskal maupun non fiskal. Setelah ada kebijakan baru, maka kebijakan jangka pendek berupa diskon tiket pesawat LCC akan selesai.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









