Ekonomi
( 40554 )Industri 4.0, Digitalisasi Sektor Konstruksi Digenjot
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia terus menggenjot upaya digitalisasi di sektor konstruksi di dua sektor, yakni sumber daya manusia konstrukai dan rantai pasok material konstruksi.
Inkindo telah melaunching I-Bridge dan KTA online internal Inkindo. Inkindo juga menggenjot digitalisasi Portal I-Bridge sehingga memungkinkan perusahaan dapat dengan mudah memperoleh informasi dan merekrut tenaga ahli konstruksi yang telah terdaftar di sana.
Selain itu, Inkindo dalam waktu dekat akan meluncurkan aplikasi DMI (Data Material Inkondo) yang akan memudahkan para anggota asosiasi itu menemukan rantai pasok material.
Adapun lemahnya database rantai pasok material dan peralatan konstruksi masih menjadi kendala. Hal ini menyebabkan pemanfaatan material lokal sering terlewatkan karena sistem pendataan yang belum menyeluruh.
Pemerintah Menyiapkan Uji Coba Distribusi B30
Setelah mengetes penggunaan campuran 30% biodiesel pada minyak solar (B30) pada kendaraan bermesin diesel, secara bertahap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menguji coba pendistribusiannya. Pemerintah ingin mengetahui kualitas bahan baku dan kesiapan jalur pendistribusian. Pemerintah pun menyiapkan tambahan unsur minyak nabati atau fatty acid methyl ester (FAME) supaya badan usaha pencampur bisa segera mempersiapkan penyediaan B30. Acuan pemerintah adalah Keputusan Menteri ESDM 227 K/10/MEM/2019 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel 30% (B30) ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode 2019. Menteri ESDM sudah menandatanganinya pada 15 November 2019.
Percobaan pendistribusian akan berlangsung di delapan wilayah distribusi . Kedelapan wilayah mencakup terminal bahan bakar minyak (TBBM) Rewulu, TBBM Medan, TBBM Balikpapan, TBBM Plumpang, TBBM Kasim, TBBM Plaju, TBBM Panjang dan TBBM Boyolali. Uji coba distribusi melalui pipa, truk dan kapal mulai November hingga Desember 2019. Selama pendistribusian, pemerintah juga ingin mengetahui kadar kenaikan air yang ideal dalam bahan bakar biodiesel. Kadar air yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi mesin kendaraan. Perubahan standar kadar air juga bisa menyebabkan produsen merombak mesin kendaraan. Efeknya, biaya produksi mereka meningkat.
Uji coba distribusi adalah bagian dari persiapan menuju implementasi B30 mulai awal tahun 2020. Tak sekadar mengubah konsumsi, pemerintah ingin tambahan penghematan devisa negara dari pengurangan impor solar. Sebelumnya, berlaku penggunaan biodisel 20% (B20). Kementerian ESDM berharap bisa segera menghitung angka subsidi solar sejalan dengan penerapan B30 ke depan. "Dengan dilakukannya uji coba ini akan berkurang sekitar 10%," tutur Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik Kementerian ESDM.
Hingga akhir uji coba B30 Desember nanti, pemerintah memperkirakan bakal ada tambahan serapan 72.000 kiloliter (kl) biodiesel. Sementara untuk penerapan B20, pemerintah mengalokasikan sekitar 6,6 juta kl biodiesel tahun ini. Hingga September 2019, serapan dalam program B20 mencapai 4,49 juta kl. Sementara total alokasi biodiesel untuk tahun depan sebanyak 9,59 juta kl. Alokasi tersebut juga untuk menopang program B30.
Jiwasraya Bersiap Menggandeng Mitra Strategis
Setelah memberi restu pendirian anak usaha bernama Jiwasraya Putra, OJK membuka peluang bagi manajemen Jiwasraya menjalankan aneka skenario penyelamatan. Peluang tersebut, termasuk mencari investor sebagai mitra strategis untuk memenuhi kebutuhan dana. Sumber Tempo di pemerintahan mengatakan salah satu calon mitra strategis yang vakan masuk ke Jiwasraya adalah perusahaan asuransi asal HongKong, FWD Life, FWD akan menyuntikkan modal ke Jiwasraya Putra, anak usaha yang dibentuk Jiwasraya bersama empat entitas penyuntik modal, yaitu PT Pegadaian, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, dan PT Telkomsel.
Selain FWD, ada calon investor lain. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan saat ini delapan pemodaL TENGAH MENJALANI TAHAP UJI TUNTAS (due diligence). Berdasarkan dokumen yang disampaikan manajemen Jiwasraya kepada DPR dalam rapat tertutup pada Kamis dua pekan lau, skema investor strategis diharapkan mampu menghasilkan dana hingga Rp 5 triliun untuk membantu likuiditas dan solvabilitas Jiwasraya. Meskipun begitu, dana tersebut tak bisa menutupi seluruh kebutuhan Jiwasraya yang mencapai Rp 32,89 triliun, termasuk untuk mencukupi ketentuan permodalan dari OJK.
Bukalapak Siap Jadi Penyalur KUR
Bukalapak menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke UKM yang menjadi mitra marketplace tersebut. Kesiapan itu dilatarbelakangi oleh perusahan selama setahun terakhir yang terbilang sukses bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menyalurkan kredit ultra mikro (UMi). " Secara sistem, kami siap turut menyalurkan KUR, karena sebelumnya kami sudah menyalurkan UMi bagi usaha mikro," kata CEO Bukalapak Achmad Zaky usai bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Senin (18/11)
Ekosistem Logistik Nasional, Eksekusi Jangan (Cuma) Basa-Basi
Sektor logistik nasional diakui memang banyak menyimpan masalah inefisiensi. Pemerintah pun tak kalah militan untuk memperbaikinya, termasuk rencana membangun platform digital terintegrasi.
Sebelum menggagas platform digital untuk logistik, pemerintah pernah memiliki rencana besar dalam mengembangkan sektor logistik. Rencana besar itu dirangkum dalam sebuah cetak biru bernama Sistem Logistik Nasional (Sislognas) pada 2012.
Dari Sislognas ini, pemerintah akan membangun sebuah ekosistem logistik nasional alias national logistics ecosystem.
Namun, ekosistem ini tidak pernah terimplementasi dengan baik karena pemerintah kesulitan menyatukan berbagai pemangku kepentingan ke dalam satu kesatuan wadah baik antarinstansi maupun kalangan swasta. Kondisi ini membuat rantai birokrasi logistik nasional cenderung menjadi berlapis-lapis dan inefisien. Ekosistem yang masih terpisah-pisah tersebut kini sudah dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah, katanya, sudah membentuk Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola Kemenko Perekonomian. Selain itu, ada Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) yang dipegang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Adapun, swasta sudah memiliki e-warehouse, e-shipping, e-tracking, dan berbagai layanan elektronik lainnya yang dikembangkan masing-masing.
Para pebisnis di sektor logistik menyambut baik rencana pembentukan ekosistem logistik nasional. Mereka memberi catatan agar ekosistem yang dibangun benar-benar mengakomodasi kebutuhan para pelaku logistik.
Industri Mainan, Pabrik Baru Mulai Berproduksi
Ekspor industri mainan diproyeksi dapat menyentuh level US$500 juta pada akhir tahun ini, seiring dengan mulai berproduksinya pabrik baru dan penetrasi produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Sebagian investasi baru dari China sudah mulai berproduksi pada tahun ini. Selain itu, beberapa investor dari China dan Hong Kong sedang menjajaki kerja sama dengan pabrikan lokal.
Indonesia merupakan salah satu dari tiga tujuan relokasi pabrikan mainan dari China setelah India dan Vietnam.
Iklim Investasi Inasional, Benahi Kepastian Hukum
Perlambatan aliran investasi menuju sektor manufaktur perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi, Indonesia mulai mengalami fase deindustrialisasi dimana kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus turun dari tahun ke tahun.
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh Indonesia ditantang untuk mampu meyakinkan investor menanamkan modalnya di daerah.
Bila investor telah yakin berinvestasi, DPMPTSP setempat juga harus membantu pebisnis memperoleh kepastian hukum, misalnya dalam hal perizinan. Harus pula dipastikan bahwa investasi yang dilakukan menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi negara.
Secara nominal sesungguhnya realisasi investasi di Indonesia sudah cukup baik. Hal ini terutama terkait dengan investasi menuju sektor manufaktur yang langsung menghasilkan produk hilir. Namun investasi menuju sektor manufaktur yang mampu mengolah komoditas mentah menjadi produk setengah jadi masih kurang. Akibatnya, investasi yang masuk masih belum bisa menyelesaikan masalah defisit neraca dagang. Akhirnya, Indonesia tetap haus impor produk mentah untuk diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi. pemerintah perlu menyiapkan insentif yang spesifik dan tepat sasaran guna meyakinkan investor, seperti halnya Vietnam dan Thailand yang memberikan insentif khusus bagi investor yang mau masuk ke sektor-sektor atau lokasi-lokasi yang tidak populer.
Ada 59 Investor China Melirik Jawa Tengah
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah mencatat ada 59 calon investor dari China yang tertarik merelokasi di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Menurut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan dikonfirmasi oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Ratna Kawuri, nilai investasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang furniture tersebut mencapai US$ 2 miliar. Bahkan, mereka ingin segera merealisasikan proses investasinya. Mereka tertarik dengan beberapa kota dan kabupaten, seperti Pemalang, Sukoharjo, Boyolali, Batang, Kendal, dan beberapa wilayah lain yang dipandang berpotensi," jelas Ratna kepada Kontan, Senin (18/11) di Jakarta. Ratna menambahkan, sebelum investor yang nantinya masuk ke Indonesia atau daerah harus investor yang berkualitas. Bukan hanya dari segi nominal, tetapi juga harus ramah lingkungan dan memberi nilai manfaat bagi masyarakat sekitar termasuk dengan memberi lapangan pekerjaan.
Sebelum masuk ke Indonesia akan dilakukan screening perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengetahui apakah kredibel atau tidak, ungkapnya. Namun, sejauh ini, Ratna yakin investor tersebut akan memutuskan untuk bercokol di Jawa Tengah. Hanya saja, ia belum bisa memastikan kapan nantinya proses relokasi itu akan dilaksanakan. Apalagi dengan mengingat masih adanya proses mulai dari perizinan yang harus diurus oleh para calon investor. Itulah hal yang akhirnya dipandang Ratna sebagai tantangan yang harus dilakukan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yaitu tidak hanya sekadar menarik investasi masuk, tetapi juga mengawal dalam para investor merealisasikan investasinya.
Milenial Dominasi Pembelian Sukuk Tabungan
Milenial mendominasi pembelian sukuk tabungan ST005 sepanjang 2019. Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Pengelolaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah, mengatakan milenial menempati porsi 54 persen dalam kue pembeli. Dwi menyebutkan, milenial banyak berkontribusi dalam pembelian sukuk setelah Kementerian mulai memperdagangkan SBN secara daring. Adapun SBN daring pertama dipasarkan pada semester II 2018, yaitu ST002.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, keterlibatan milenial melonjak mencapai 45 persen pada tahun itu. Padahal, pada 2016, saat sukuk ST001 masih dijual secara offline, Kementerian hanya berhasil menjaring milenial sebanyak 13 persen. Adapun secara keseluruhan-sejak 2008 hingga saat ini-Kementerian Keuangan mencatat telah menerbitkan senilai 1.221 triliun. Dwi mengatakan, saat ini Kementerian terus mencari cara untuk menjaring penanam modal yang lebih luas. Misalnya dengan merilis Green Sukuk ST 006 atau sukuk yang diterbitkan untuk mendanai proyek-proyek lingkungan hijau. Adapun Dirjen PPR, Luky Alfirman, menepis anggapan bahwa likuiditas perbankan saat ini sedang mengetat akibat pemerintah gencar menawarkan SBN. Menurut dia, dana pihak ketiga (DPK) dari masyarakat yang dihimpun perbankan saat ini mencapai Rp 5.500 triliun. Sedangkan pada 2019 Kementerian hanya menerbitkan SBN senilai Rp 50 triliun, dan tahun ini juga jatuh tempo sekitar Rp 55 triliun.
Lippo Bantah akan Tinggalkan OVO
Presiden Direktur Multipolar/Lippo Group Adrian Suherman memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa berita-berita yang mengabarkan bahwa Lippo Group akan meninggalkan OVO karena tidak sejalan dengan kebijakan marketing OVO tidak dan hanya rumor. Bersama para pemegang saham lain, kata dia, Lippo Group merupakan bagian dari OVO dan selalu mendukung bagi kemajuan bisnis OVO. Apalagi dalam dua tahun, OVO telah berkembang menjadi fintech e-money Indonesia. Sebelumnya, sumber CNBC Indonesia membisikkan bahwa Lippo Group berniat hengkang karena tak kuat memasok dana untuk mendukung aksi bakar uang dengan layanan gratis, diskon dan cashback. Dalam dua tahun terakhir, OVO disebut agresif bakar uang investor. "Lippo Group berencana cabut dari OVO. Tiap bulan OVO menghabiskan US$ 50 juta (Rp 700 Miliar)," ujar sumber tersebut pada Kamus (14/11). OVO sendiri telah menjadi unicorn ke-5 di Indonesia. CB Insight, firma analisis perusahaan, dalam situsnya, menulis bahwa valuasi OVO diperkirakan telah mencapai US$ 2,9 miliar atau sekitar Rp 41 Triliun. Bahkan CB Insight mengatakan valuasi tersebut sudah berlaku mulai 14 Maret 2019.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023








