Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan tahunan indeks konsumsi rumah tangga masyarakat sepanjang kuartal III 2019 stagnan. Berbagai aktivitas niaga penting dalam pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Indeks penjualan eceran riil tumbuh 1,8 persen dari 4,56 persen. Loyonya belanja masyarakat di sektor retail makin terlihat dengan realisasi pertumbuhan belanja kartu kredit yang cuma 1,84 persen pada kuartal III tahun ini. Padahal belanja kartu kredit pada kuartal yang sama tahun lalu tumbuh 4,5 persen. Melansir data BPS belanja masyarakat di sektor makanan, pakaian, transportasi, komunikasi, restoran, hingga hotel mengalami penurunan.

Selain itu acuan tingginya belanja masyarakat yang biasa tercermin dari penjualan mobil juga menurun pada tahun ini. Penjualan mobil wholesale hingga ke tingkat dealer turun dari 302.774 unit menjadi 272.522 unit. Sebelumnya, Bank Indonesia memprediksi penjualan retail tahunan bakal terus melemah pada tahun ini. Dalam prediksi tersebut, penjualan retail di kuartal III bakal jeblok hingga 1,8 persen. Adapun pertumbuhan retail kuartal I tumbuh 8,8 persen, disusul pertumbuhan kuartal II dengan realisasi 4,2 persen. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan P. Roeslani, mengatakan sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan hingga menyentuh angka 5,02persen. Hingga akhir tahun, ia melanjutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan sampai di angka 5 persen. Salah satunya disebabkan oleh faktor seperti perekonomian global yang mengalami ketidakpastian.

Pemerintah akan mengoptimalkan belanja negara sebagai mesin penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2019. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan optimalisasi belanja negara dilakukan karena APBN merupakan instrumen untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Selama kuartal III 2019, konsumsi belanja pemerintah tercatat hanya tumbuh 0,98 persen, menurun dari periode sama tahun lalu yang mencapai 6,27 persen. Sedangkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung stagnan dan investasi melambat tak sesuai dengan harapan. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2019 melambat menjadi 5,02 persen dibanding pada kuartal II 2019 yang sebesar 5,05 persen.

Sebagai konsekuensi dari belanja yang lebih ekspansif pada kuartal IV ini, pemerintah mengantisipasi dampaknya terhadap pelebaran defisit APBN 2019. Pelebaran defisit itu diperkirakan berada dikisaran 2,0-2,2 persen dari sebelumnya ditargetkan 1,8 persen. Namun menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menuturkan, ke depan, pertumbuhan ekonomi tak seharusnya bergantung pada konsumsi ataupun belanja pemerintah. Harusnya sudah berfokus pada investasi, khususnya infrastruktur yang efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan maksimal dalam jangka panjang.

Impor sampah kertas dan plastik ke Indonesia masih berlangsung hingga kini. Volume impor sampah terus meningkatdan pengembalian ke negara asal tak berjalan mulus. Manager of Research and Program Development Ecoton, Daru Setyo Rini, mencatat impor sampah plastik scrap mencapai 320 ribu ton pada 2018. Angkanya melonjak 150 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 121 ribu ton. Adapun impor sampah kertas melonjak dari 546 ribu ton pada 2017 menjadi 739 ribu ton tahun lalu.

Daru memperkirakan lonjakan volume impor plastik dan kertas itu juga berlanjut tahun ini. Harga jual kertas campuran di Amerika menurun drastis sejak tiga tahun yang lalu. Pada semester pertama 2017, harganya mencapai US$ 83 per ton. Namun pada periode sama tahun ini harganya hanya US$ per ton. Penurunan harga menguntungkan importir di Indonesia yang memang membutuhkannya sebagai bahan baku produksi. Ditjen BC menangani 2.194 kontainer sampah impor yang tercampur limbah B3 sepanjang tahun ini hingga Oktober 2019. Pencegahan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas, Tanjung Priolk, dan Tangerang. Sebanyak 374 kontainer diantaranya telah diekspor kembali ke negara asal. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, mendesak pemerintah agar menginvestigasi bisnis impor limbah, termasuk kementerian dan perusahaan yang terlibat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan pemerintah terus memantau pergerakan kontainer yang berisi plastik dan kertas tercampur limbah B3 kenegara asalnya.

Perkembangan teknologi dan penetrasi internet diyakini mendorong inklusi sekaligus literasi keuangan masyarakat. Dengan semakin bertambahnya jumlah masyarakat pengguna jasa dan produk layanan keuangan juga akan turut menopang pertumbuhan ekonomi domestik. 

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida menyampaikan keberadaan dan pertumbuhan perusahaan teknologi finansial (tekfin) memiliki dampak terhadap peningkatan inklusi keuangan dari 59,74% pada 2013 menjadi 67,82% pada 2016.

Kuatnya fundamental ekonomi diyakini akan mengamankan Indonesia dari dampak resesi yang melanda sejumlah negara di kawasan Asia. Di sisi lain, sejumlah investor masih melirik Indonesia untuk lokasi pengembangan bisnis di Asia. Hal ini semakin menegaskan kekuatan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global. Resesi yang mengancam negara tetangga seperti Singapura dan Hong Kong tidak akan menjalar ke Tanah Air. Pasalnya, perlambatan ekonomi di kedua negara tersebut berasal dari faktor internal. Kekuatan pasar domestik Indonesia juga akan didukung oleh kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang terdiri atas 16 negara. Tingginya antusias investor terlihat dari mulai diliriknya Indonesia sebagai tujuan relokasi pabrik asal China. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, sebanyak 11 perusahaan asal China akan memindahkan pabriknya.
September lalu, BKPM juga mencatat sebanyak 33 perusahaan asal China akan pindah ke Indonesia sebagai imbas dari ketegangan perang dagang.

Akurasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyajikan data diuji. Pertumbuhan ekonomi yang ‘seolah’ stabil mendapat sorotan. Ekonom Capital Economics Gareth Leather dalam laporan berjudul ‘Emerging Asia Data Response’ menduga data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS manipulatif dan tak bisa dijadikan rujukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari activity tracker yang dikembangkan Capital Economics, Gareth mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena pertumbuhan kredit yang rendah, kebijakan fiskal yang tidak memiliki daya ungkit, serta tertekannya harga komoditas. Dilansir dari Bloomberg, hal yang sama diungkapkan oleh Trinh Nguyen, ekonom dari Natixis SA di Hong Kong. Menurutnya, tidak mungkin Indonesia menorehkan pertumbuhan yang stabil di tengah pertumbuhan konsumsi pemerintah dan investasi yang melambat, serta impor yang terkontraksi.

Kepala BPS menegaskan tidak melakukan manipulasi angka pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, penghitungan PDB mengacu pada PBB serta diawasi oleh Forum Masyarakat Statistik dan IMF.  Angka pertumbuhan ekonomi 5,02% (yoy) juga tidak mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia stabil. Ekonomi nasional tertolong karena net ekspor. Penurunan impor yang tajam dan ekspor yang stabil membuat net ekspor tumbuh lebih baik.

Sektor kuliner atau food and beverage akan menjadi salah satu sektor potensial bagi para investor ekonomi digital seperti venture capital. Direktur Eksekutif Northstar Group, Henky Prihatna, mengatakan para koleganya di dunia pendanaan terpincut oleh industri kuliner karena sektor ini dibutuhkan masyarakat. Henky merujuk pada pendanaan Kopi Kenangan yang menerima kucuran dana kurang lebih Rp 300 miliar atau senilai US$ 20 juta pada Juni lalu. Menurut dia, kucuran dana dari lembaga pendanaan asal India, Sequoia, itu menjadi tolok ukur kepercayaan investor di sektor kuliner. Dua bulan berselang, langkah Kopi Kenangan diikuti oleh start-up penyedia minuman tradisional seperti es campur, Goola, dengan pendanaan Rp71 miliar.

Dalam kasus Goola, Kepala Eksekutif Goola Kevin Susanto mengatakan suntikan dana dari modal ventura memberi nilai tambah tersendiri bagi perusahaannya. Setidaknya ada dua strategi yang bisa dilakukan pengusaha di bidang makanan dan minuman supaya bisa memperoleh kucuran investasi dari modul ventura. Salah satunya adalah produk yang dijual haruslah autentik. Di samping itu, Co-founder Gorry Holding, perusahaan rintisan makanan sehat, William Susilo, mengatakan kebutuhan makanan sehat menjadi amunisi untuk mendapat pendanaan besar. Meski tak merinci, pendanaan dari sebuah ekuitas privat asal Singapura tahun lalu membuat Gorry bisa menyediakan belanja modal Rp17 miliar untuk mengembangkan bisnisnya pada tahun ini.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan pertumbuhan industri manufaktur Indonesia tertekan kondisi perekonomian global yang melemah hingga membuat permintaan barang manufaktur berkurang. Dia berencana memperluas pasar ekspor untuk mendorong kembali geliat industri tersebut. Agus menyebutkan sejumlah wilayah berpotensi menjadi pasar baru ekspor Indonesia seperti negara- negara di Asia-Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika. Pemerintah, kata dia, sedang mencari peluang kerja sama dengan menyiapkan kajian mengenai pasar dan produk yang bisa diperdagangkan dengan negara tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hinggga kuartal III 2019, negara tujuan ekspor nonminyak dan gas Indonesia terbesar adalah Cina dan Amerika Serikat dengan nilai masing-masing US$ 18,35 miliar dan US$ 13 miliar. Ekspor ke Cina mencapai 15,99 persen dari ekspor total, sedangkan ke Amerika mencapai 11,33 persen. Namun kedua negara itu sedang terlibat perang dagang hingga menyulitkan Indonesia untuk terus menjual barang ke negara tersebut. Hingga akhir 2019, Kementerian Perindustrian menargetkan pembangunan 18 kawasan industri di luar Jawa. Potensi investasi yang bisa digaet sebesar Rp 250 triliun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 900 ribu orang. Hal ini semua dilakukan karena menurut data industri manufaktur mengalami tren pelemahan. IHS Markit merilis purchasing manager index manufaktur Indonesia yang turun ke level 47,7 pada Oktober akibat rendahnya permintaan. Posisi ini mendekati level terendah indeks manufaktur sejak November 2015. BPs pun mencatat, hingga kuartal III 2019, pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) hanya sebesar 4,35 persen.

Kementerian Perdagangan telah merevisi peraturan tentang ketentuan impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2019. Aturan ini merupakan perubahan kedua atas Permendag No. 85 Tahun 2015 yang juga telah direvisi sebelumnya dalam Permendag No. 64 Tahun 2017. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kemendag, Indrasari Wisu Wardhana, menuturkan aturan anyar tersebut akan memperketat izin impor TPT yang dianggap lemah dalam aturan sebelumnya. Untuk menekan potensi kebocoran, dia mengatakan, Kemendag akan menerbitkan persetujuan impor (PI) TPT berdasarkan permohonan dari importir yang disampaikan secara online.

Menurut Wisnu, alokasi impor yang diberikan Kementerian merujuk pada jenis, jumlah, dan kapasitas produksi terpasang pelaku usaha (importir TPT). Dengan begitu, potensi kebocoran akibat ketidaksesuaian kapasitas produksi riil dapat ditekan. Permendag tersebut sempat menuai kritik dari pelaku industri karena pasal 7A mengatur keterlibatan pihak ketiga untuk bekerja sama dalam produksi atau maklon. Pasal ini dinilai membuka peluang untuk manipulasi permohonan alokasi impor. Menurut Wisnu, maklon yang dimaksud dalam beleid tersebut adalah jasa pengerjaan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Filament Indonesia (APSy-FI), Redma Gita Wirawasta, menuturkan ketentuan dalam pasal 7A tersebut berpotensi memunculkan importir bodong. Sebab, importir boleh memindahtangankan bahan baku lewat mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga.

Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan ekspor produk sawit. Namun, di dalam negeri sejumlah hal perlu diperbaiki antara lain produktivitas. 

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menyatakan persaingan dalam perdagangan sebenarnya hal biasa termasuk CPO dan produk turunanya. Agar mampu berkompetisi, daya saing produk harus ditingkatkan. Caranya antara lain dengan meningkatkan produktivitas perkebunan, industri serta menekan ongkos produksi. Perihal tingkat produktivitas, rata-rata produktivitas perusahaan besar sekitar 4 ton per hektar. Sedangkan rata-rata produktivitas peekebunan sawit rakyat sekitar 2 ton per hektar. 

Ketua umum Gapki Joko Supriyono menyampaikan jika pemerintah ingin industri sawit Indonesia semakin kompetitif, ada sejumlah hal yang mesti diperbaiki selain produktivitas yakni biaya logistik dan tenaga kerja.