Pelanggaran impor tekstil dan produk tekstil di pusat logistik pusat berikat (PLB) marak terjadi dalam dua tahun terakhir. Akibatnya, potensi pendapatan negara yang hilang dari pajak impor di PLB mencapai Rp 450 miliar pada 2018 dan diprediksi terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef), terjadi pembiaran terhadap praktik kecurangan penurunan harga (undervalue) dan volume di kawasan PLB. Pada tahun 208 dan sepanjang tahun 2019, penurunan harga impor TPTP mencapai 73% dan importir di PLB hanya membayar pajak tidak sampai 30% dari seharusnya. Indef mencatat terjadi undervalue impor untuk produk dengan nomor HS 6006 asal Tiongkok sebesar 71,07% selama 2014-2018. Praktik ini meningkat pasca-diterbitkannya Permendag Nomor 64 Tahun 2017 yang membuka keran impor produk TPT dan kemudahan kegiatan impor melalui PLB.

Riset Google menyebut hanya 104 juta orang dari 400 juta orang dewasa di Asia Tenggara yang sudah sepenuhnya menikmati layanan finansial. Sekitar 98 juta orang tergolong underbanked atau sudah mempunyai rekening bank tetapi tidak cukup akses ke kredit, investasi dan asuransi. Sementara sejumlah 198 juta orang tergolong unbanked atau tidak mempunyai rekening bank. Jutaan usaha skala kecil dan menengah menjadi bagian dari kelompok tersebut. Padahal akses ke layanan keuangan menjadi kunci menggerakan ekonomi internet.

Pada 19 Juni 2019, Presiden Joko Widodo melontarkan keresahanya tentang kinerja perdagangan dan investasi. Kinerja investasi dan perdagangan internasional mengecewakan. Padahal 2 aktivitas ekonomi itu merupakan sektor kunci untuk menekan defisit neraca perdagangan dan transakasi berjalan. Menurut pihaknya kebijakan investasi dan urusan perizinan tidak ada tendangan apa-apa.

Di sektor investasi presiden gusar karena Indonesia tidak terpilih sebagai lokasi ekspansi perusahanaa-perusahaan China yang terkena dampak perang dagang AS-China. Dari 33 perusahaan China yang hendak berekspansi ke Asia Tenggara, sebanyak 23 perusahaan memilih Vietnam sedangkan 10 perusahaan lainnya memilih Thailand, Malaysia dan Kamboja. Hal ini menunjukan masih ada persoalan dalam iklim investasi di Indonesia.

Bank Dunia dalam tinjauan harga komoditas pada 29 Oktober 2019 menyebutkan harga komoditas dunia direvisi turun. Beberapa komoditas itu adalah minyak mentah, batu bara, CPO, karet dan logam. Hal itu menjadi tantangan perbaikan kinerja perdagangan Indonesia mendatang.

Pada 19 Juni 2019, Preseiden Jokowi melontarkan keresahanya tentang kinerja perdagangan dan investasi. Kinerja perdagangan dan investasi mengecewakan. Padahal, dua aktivitas ekonomi itu merupakan sektor kunci untuk menekan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.

Menurut Jokowi, sampai saat ini kebijakan investasi, urusan perizinan tidak ada tendangan apa-apa. Di sektor onvestasi, presiden gusar karena Indonesia tidak terpilih sebagai lokasi ekspansi perusahaan-perusahaan China yang terkena dampak perang dagang Amerika Serikat-China. Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara dalam hal menarik investasi.

Industri tekstil dan produk tekstil nasional ,makin tertekan 10 tahun terakhir. Pelaku usaha berharap kebijakan pemerintah menumbuhkan industri tekstil dalam negeri, bukan sebaliknya.

Terkait penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil, Indef merekomendasikan sejumlah langkah :

• impor tekstil dan produk tekstil mesti dilengkapi persetujuan dan pertimbangan dari kementerian teknis. Hal ini berujuan untuk menjaga kesesuaian volume dan jenis barang yang diimpor sehingga kebocoran terhindar
• industri dalam negeri perlu dilindungi antara lain melalui bea masuk impor produk tekstil
• membenahi PLB (pusat logistik berikat)
• parameter kualitas air limbah pun disetarakan dengan negara lain

Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil seluruh Indonesia Suharno Rusdi berpendapat pasar tekstil global diproyeksikan terus tumbuh menjadi 1,23 triliun dollar AS pada tahun 2025. Ironisnya, utilisasi pabrik di dalam negeri rendah yakni rata-rata 49% artinya banyak mesin yang tidak jalan. Sebagai perbandingan di China berkisar 78-80%, Vietnam 70-80% dan Bangladesh 80-84%.

Pihaknya mendengar dari orang-orang yang mengimpor kain dari China bahwa harga di gudang 60% lebih rendah dari harga pasar di Indonesia. Sementara dipedagang perantara 40% lebih rendah dan di pedagang akhir 20%. Dalam kondisi seperti itu produk dalam negeri sulit bersaing.

Pemerintah dinilai perlu mendorong kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam memperkuat ekosistem industri teknologi finansial (tekfin), terlebih saat menghadapi ancaman resesi. Kondisi perekonomian secara makro diliputi ketidakpastian, seiring dengan alotnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Hal tersebut menurutnya berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Pemerintah perlu menyusun strategi yang komprehensif untuk menjaga stabilitas perekonomian, salah satunya dengan mengoptimalkan ekosistem industri tekfin. Dalam cakupan ekonomi makro, tekfin dapat memperkuat financial deepening sehingga memerlukan pengembanggan yang kuat. Pemerintah perlu mengembangkan kolaborasi dalam mengembangkan tekfin, kolaborasi tersebut melibatkan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Mobil hibrida diproyeksikan makin melejit berkat keringanan tarif pajak penjualan barang mewah (PPnBM), setelah sepanjang 9 bulan pertama 2019 mencatatkan kenaikan penjualan signifikan berkat kehadiran model-model baru. Keringanan tarif PPnBM untuk mobil hibrida akan mendorong penjualan. Tahun ini, penjualan kendaraan hibrida tumbuh positif berkat model baru dengan harga yang tidak berbeda jauh dengan model konvensional. Pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah No. 73/2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Aturan PPnBM baru yang akan berlaku 2 tahun lagi itu mengatur tarif yang lebih rendah untuk kendaraan yang termasuk low carbon emission vehicle (LCEV). Adanya disinsentif pajak untuk kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau atau KBH2 adalah bagian dari upaya menggiring industri untuk mengembangkan mobil listrik. Namun, PPnBM baru nanti tidak akan berdampak signifikan terhadap pasar KBH2. Meski tanpa insentif harga mobil ini masih akan lebih terjangkau dibandingkan mobil terelektrifikasi yang mendapatkan insentif perpajakan.

Dua bulan lagi, mandatori biodiesel 30% (B30) akan diterapkan. Kebijakan itu diyakini akan meningkatkan serapan minyak kelapa sawit di pasar domestik dan mengerek harga komoditas itu di pasar global. Saat ini, uji jalan atau road test B30 sudah rampung dikerjakan. Uji jalan yang berlangsung sejak pertengahan Juni 2019 lalu disebut minim catatan. Uji jalan B30 berjalan mulus tanpa hambatan. Kebijakan B20 sepanjang 2019 ini sudah menyerap minyak sawit mentah (CPO) lebih dari 4 juta ton. Serapan CPO dalam negeri sendiri diproyeksikan akan meningkat pada 2020 mendatang seiring diberlakukannya mandatori B30. Diperkirakan akan ada tambahan serapan CPO domestik sebanyak 3 juta ton dari program ini sehingga konsumsi dalam negeri bertambah menjadi 9,4 juta ton. Sebelumnya, DBS Group Research dalam penelitian terbaru berjudul "Indonesia Biodiesel: A Game Changer" menyatakan bahwa potensi tambahan serapan minyak sawit mentah CPO lewat program B30 maupun B50 diperkirakan mencapai 15 juta ton setiap tahunnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kemneterian Perdagangan telah merampungkan aturan bea masuk tindakan pengamanan (safe-guards) untuk menahan lonjakan impor tekstil dan produk tekstil. Airlangga menolak menjelaskan detail aturan safe-guards yang diusulkan kepada Menteri keuangan. Dia menambahkan, jumlah bea masuk pengamanan tersebut sudah diteken Menteri Perdagangan. Kepala Badan Pengkaji dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri, mengatakan aturan safeguards akan diterapkan sementara selama 200 hari sejak diterbitkan. Selama periode itu, pemerintah akan mengkaji dampak kebijakan tersebut.

Penyusunan safeguards berawal dari laporan pelaku industri mengenai banyaknya kain impor yang masuk ke Indonesia, yang membuat industri dalam negeri tak bisa bersaing. Kalangan pengusaha menyebut sembilan perusahaan tekstil terpaksa tutup selama periode 2018-2019. Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil, Suharno Rusdi, menyatakan industri dalam negeri sulit bersaing dengan produk impor. Salah satunya adalah harga produk yang tidak kompetitif. Barang impor, terutama dari Cina, lebih murah 60 persen. Menurut Suharno, kondisi itu diperparah oleh kinerja ekspor yang melemah. Selama 10 tahun terakhir, nilai ekspor tekstil dan garmen Indonesia hanya tumbuh US$ 3,1 juta. Sedangkan ekspor tekstil dan garmen negara tetangga, seperti Bangladesh, mampu tumbuh hingga US$ 45 juta dalam periode yang sama. Vietnam pun moncer dengan pertumbuhan US$ 30,4 juta. Salah satu penyebab terhambatnya ekspor adalah adanya pemain- pemain baru yang menawarkan biaya tenaga kerja lebih murah di tengah pangsa pasar yang stagnan.

Dugaan adanya monopoli pengiriman barang melalui program tol laut oleh perusahaan swasta membuat Presiden Joko Widodo geram, bahkan akan memburu para pemain yang terlibat dalam sindikat tersebut. Program tol laut sebenarnya diapresiasi oleh masyarakat dan kepala daerah seperti bupati dan gubernur. Tol laut dapat menurunkan harga barang sekitar 20%—30% sehingga inflasi turun hingga separuh. Namun, menurutnya, ada keluhan mengenai program tol laut. Akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barang-barangnya dikuasai oleh swasta tertentu. Dan belum diketahui swastanya siapa, sehingga harga barang ini ditentukan oleh perusahaan swasta tertentu tersebut. Harus ada kompetisi dalam pengiriman barang tersebut. Padahal tol laut itu dibangun untuk menurunkan biaya logistik sehingga harga barang menjadi turun.