PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) menerima persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendapatkan insentif pajak dalam jangka waktu tertentu (tax holiday). Alasannya, perseroan sedang menggarap proyek pengembangan kompleks petrokimia kedua melalui anak usahanya, PT Chandra Asri Perkasa. " Investasi kompleks petrokimia kedua diproyeksikan berkisar US$ 4-5 miliar dan dijadwalkan rampung pada 2024, serta menciptakan lapangan kerja hingga 25 ribu orang saat puncak pekerjaan konstruksi," ucap Direktur CAP Erwin Ciputra. Saat ini, dia menuturkan, Indonesia merupakan net importer petrokimia. Total impor produk oleofin mencapai 50% lebih dari kebutuhan. Dengan alasan ini, Chandra Asri mengklaim dapat membantu mengurangi impor produk petrokimia Indonesia, meningkatkan perekonomian hilir dalam negeri serta meningkatkan neraca pembayaran negara.

PPATK menyatakan sedang menyelidiki kemungkinan aliran dana tersebunyi dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Penyelidikan dilakukan dengan pendekatan follow the money. "Pada prinsipnya PPATK itu akan mendukung khususnya pendekatan follow the money. Jadi dari aliran transaksinya saja," ucap Ketua PPATK Ki Agus Ahmad Badaruddin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (21/1). Sebab, kata dia, dengan pendekatan follow the money akan dapat dungkap siapa pelakunya, jenis tindak pidana, serta dimana dan jumlah harta kekayaan yang disembunyikan. Adapun penyelidikan dari PPATK akan dilakukan dengan melihat secara keseluruhan transaksi dari perusahan tersebut, baik yang melibatkan individu maupun korporasi. Untuk permintaan memproses aliran dana kasus Jiwsraya oleh Kejaksaan Agung baru masuk setelah dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendeteksi kerugian keuangan negara. Pada kesempatan yang sama Ki Agus mengungkapkan, aliran dana ilegal lintas negara (illicit financial flow) saat ini mencapai 2% hingga 5% dari Produk Domestik Bruto global. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari adanya globalisasi serta kemajuan interkoneksi sehingga kejahatan ekonomi lintas negara semakin canggih dan terorganisir. Selain itu, berdasarkan laporan Global Financial Integrity (GFI) pada 2017 berjudul Transnational Crime and the Developing World diketahui bahwa pendapatan dari 11 kejahatan transnasional diperkirakan mencapai US$ 1,6 Triliun sampai US$ 2,2 Triliun per tahun. "(Dana) itu tidak hanya masuk langsung ke kantor para pelaku tetapi juga digunakan kembali untuk membiayai kejahatan lain," lanjut Ki Agus.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperkuat sinergi untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari hasil pemeriksaan BPK yang terindikasi merugikan keuangan negara. Penguatan sinergi itu akan dimulai dengan memperbarui sejumlah kesepakatan dari kedua lembaga tersebut. "MoU ini akan diperbaharui dari nota kesepahaman dulu yang pernah dilaksanakan. Kesepakatan bersama ini mulai berlaku hari ini. Maka kesepakatan bersama BPK dan KPK Nomor 01/KB/I-VIII.3/09/2006 tentang kerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ia mengatakan kesepakatan ini meliputi tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang terindikasi pada kerugian negara dan unsur pidana. BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif guna menungkap adanya kerugian kerugian negara dan unsur pidana, sedangkan KPK memiliki wewenang untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi.

OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) menegaskan entitas yang menjalankan aplikasi investasi MeMiles bukan pelaku yang bergerak di sektor jasa keuangan. Model bisnisnya pun tidak jelas, bahkan cenderung menawarkan investasi dengan skema return tinggi tanpa adanya kegiatan usaha. "Entitas tersebut bukan sektor jasa keuangan, sehingga tidak terdaftar di OJK. Usaha entitas ini adalah money game yang tidak mempunyai kegiatan yang jelas," ungkap Ketua SWI Tongam L Tobing kepada Investor Daily di Jakarta, Minggu (5/1). Pada Juli 2019, sambung Tongam, SWI menghentikan kegiatan MeMiles lewat serangkaian pemblokiran pada web, aplikasi, dan situs oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. "Kegiatan ini bodong, karena tidak ada izin untuk menghimpun dana danjuga imbal hasilnya diduga dengan skema gali lubang tutup lubang dengan mengutamakan rekrutmen peserta baru," terang dia. Tongam mengilustrasikan, MeMiles mengiming-imingi peserta hanya dengan menyetorkan Rp 300 ribu bisa mendapatkan ponsel pintar. Adapun setoran Rp 3 juta berkesempatan mendapatkan motor. Kalau peserta menyetor Rp 7 Juta maka berkesempatan mendapatkan mobil. "Ini membuat masyarakat kita cepat tergiur dan ikut," lanjutnya.

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan berencana menambah perjanjian persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) alias tax treaty dengan 23 yuridiksi baru sepanjang tahun ini. Langkah ini merupakan tahap kedua setelah Presiden Jokowi secara resmi mengesahkan Multilateral Instrument (MLI) akhir tahun lalu.

 Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba alias Base Erotion and Profit Shifting (BEPS). Dalam Perpres tersebut, pemerintah mencantumkan P3B Indonesia dengan 47 negara.

Asal tahu saja, MLI merupakan modifikasi pengaturan tax treaty secara serentak tanpa melalui proses negoisasi bilateral untuk meminimalissi potensi penghindaran pajak. MLI dikembangkan OECD sebagai salah satu cara untuk menutup kesenjangan peraturan pajak internasional yang ada dengan merujuk hasil dari BEPS Action OECD dalam perjanjian pajak bilateral diseluruh dunia. Meskipun belum menjadi angora OECD, Indonesia ikut meratifikasi perjanjian MLI di Paris, pada 2017 lalu.

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak John Hutagaol menyebut, pada tahap pertama , Indonesia mengusulkan 47 P3B untuk diamandemen melalui skema MLI. Dari 47 P3B itu, terdapat 19 P3B yng sudah diratifikasi di tiap yuridiksi sesuai dengan ketentuan domestiknya. Tahap kedua akan ada 23 P3B baru yang akan diajukan oleh Indonesia. Substansi pembahasannya, akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing yuridiksi.” kata John kepada KONTAN. Sehingga P3B Indonesia bertambah menjadi 70 yuridiksi. Sayang beliau masih belum mau menyebut tambahan negara yang dimaksud. Yang jelas, jumlah P3B Indonesia pada tahun ini akan bertambah dari P3B dengan 47 negara menjadi P3B dengan 70 negara. Sehingga ruang gerak Wajib Pajak nakal yang ingin melakukan aksi penghindaran pajak kian sempit.

Masalah Asuransi Bumiputera kurang lebih mirip dengan Jiwasraya, yakni terkait persoalan pembayaran klaim ke nasabah. Namun sengkarut di Bumiputera lebih kusut. Bumiputera adalah sebuah perusahaan asuransi berbadan hukum mutual. Dengan kata lain, pemegang polis adalah pemilik saham Bumiputera. Pemerintah sendiri memperkuat bentuk mutual itu melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 tahun 2019 yang terbit akhir tahun lalu. Hanya, aturan baru itu belum 100% menyelesaikan persoalan Jiwasraya. Beda jika pemerintah mengeluarkan aturan demutualisasi atau mengubah Bumiputera menjadi perseroan terbatas (PT), investor bisa masuk.

Jika nasabah Jiwasraya bisa mengharapkan adanya bailout pemerintah, nasabah Bumiputera harus menggantungkan nasib mereka pada Badan Perwakilan Anggota (BPA) atau dalam istilah PP 87/2019 menjadi RUA (Rapat Umum Anggota) serta kemampuan manajemen menyelesaikan sengkarut di Bumiputera. Dari data yang dimiliki KONTAN: potensi klaim Bumiputera tahun ini sampai Rp 9,6 triliun. Perinciannya: klaim pemegang polis yang jatuh tempo sepanjang 2020 ini senilai Rp 5,4 triliun. Selain itu, outstanding klaim hingga saat ini mencapai Rp 4,2 triliun dari 265.000 pemegang polis."Potensi klaim memang sebesar itu," tandas Direktur Utama AJB Bumiputera Dirman Pardosi kepada KONTAN Ahad (19/1). Guna membayar klaim pemegang polis, Bumiputera mengoptimalisasikan aset miliknya, yakni lewat penjualan aset properti sekaligus kerjasama operasional (KSO). Bumiputera membidik dana segar Rp 2 triliun dari rencana itu. Dirman menegaskan, optimalisasi dilakukan untuk seluruh aset properti baik di properti maupun finansial.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi menyampaikan, regulator masih menunggu proposal rapat umum anggota (RUA) Bumiputera. "Bagaimana pun juga yang harus menyelesaikan pengurus dan pemegang saham, yang sesuai dengan anggaran dasar," terang Riswinandi.

Industri perbankan mulai bersiap merencanakan strategi memperkuat kinerja bisnisnya pada tahun depan. Aksi merger dan akuisisi antar perbankan pun kian gencar dilakukan menjelang akhir tahun ini. Salah satunya adalah PT Bank Central Asia Tbk yang baru saja mengumumkan mengakuisisi PT Bank Rabobank International Indonesia, dengan total nilai pembelian saham Rp 397 miliar.

Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, menuturkan akuisisi tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha perseroan ke depan. Komitmen tinggi terhadap inovasi digital juga ditunjukkan BCA dengan alokasi belanja modal senilai Rp 5,2 triliun untuk kebutuhan teknologi dan informasi tahun depan. Selain itu, bank terbesar di Tanah Air ini juga menginjeksi modal sebesar Rp 200 miliar kepada anak usaha modal ventura, PT Central Capital Ventura. Aksi konsolidasi juga ditempuh oleh PT Bank Permata Tbk yang kemarin resmi diakuisisi oleh Bangkok Bank Public Limited. Akuisisi itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian pembelian saham bersyarat Bangkok Bank dengan Standard Chartered Bank dan PT Astra International Tbk, dengan total nilai akuisisi Rp 37,43 triliun untuk kepemilikan 89,12 persen. Adapun PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di bawah kepemimpinan baru Reoyke Tumilaar sebagai Direktur Utama, menyiapkan diri untuk tiga fokus bisnis baru pada 2020. Pertama adalah transformasi digital. Kedua, kolaborasi antara segmen wholesale dan retail banking. Ketiga, pengembangan segmen komersial dan UKM.

Perusahaan jasa wisata berbasis online atau travel online mencetak kenaikan jumlah pelanggan dan omzet pada masa libur Natal dan tahun baru. Menurut Corporate Communications Manager Pegipegi, Busyra Oryza, performa bisnisnya kian moncer pada masa liburan akhir tahun. Berdasarkan catatan pemesanan Pegipegi, kata dia, kebutuhan berwisata masyarakat naik 30 persen.

Produk yang paling memikat konsumen, kata Busyra, adalah pemesanan tiket pesawat dan reservasi hotel. Menurut dia, hal ini disebabkan kebiasaan para pelancong atau traveler yang menyiapkan kebutuhan tiket perjalanan jauh sebelum liburan tiba. Untuk menjaring konsumen, travel online juga menerapkan inovasi. Traveloka, misalnya, meluncurkan pemesanan villa dan apartemen di wilayah perkotaan hingga pegunungan dan pantai. Besarnya potensi pasar travel online di Indonesia tercatat dalam kajian “2019 Year in Search Indonesia” yang disusun Google, Temasek, dan Bain and Company. Dalam hasil riset tersebut, nilai transaksi atau gross merchandise value (GMV) travel online meningkat dari US$ 5 miliar (Rp 70 triliun) pada 2015 menjadi US$ 10 miliar (Rp 140 triliun) tahun ini. Nilainya bisa melonjak hingga US$ 25 miliar (Rp 350 triliun) pada 2025.

Penyedia penginapan murah turut kebanjiran pesanan selama liburan akhir tahun ini. Vice president Marketing Airy, Ika Paramita, mengatakan tingkat hunian mitra hotelnya kini di atas hari biasa, yang mencapai 60-70 persen per bulan. Airy adalah perusahaan berbasis online yang menyediakan properti sewaan, dari hotel hingga penginapan.

Menurut Ika, sejak 2015 Airy bermitra dengan 2.000 pemilik properti dengan jumlah total kamar 30 ribu unit. Dia mengaku bisnisnya kian moncer seiring dengan pertumbuhan angka pelancong milenial yang cenderung mencari penginapan murah untuk durasi tinggal singkat. Rata-rata biaya yang dibbelanjakan konsumen di segmen ini sebesar Rp 100 ribu-300 ribu per malam. Country Marketing Director RedDoorz Indonesia, Sandy Maulana, juga mengatakan keterisian propertinya naik signifikan dibanding pada tahun sebelumnya. Tingginya minat terhadap penginapan murah diungkap dalam kajian Google, Temasek, serta Bain and Company yang bertajuk “2019 Year in Search Indonesia”. Google mencatat arus pencarian informasi mengenai lokasi staycation untuk akhir pekan naik 3,4 kali pada tahun ini. Aktivitas menginap tanpa ke luar kota atau wilayah yang dekat itu digemari lantaran hemat biaya dan waktu. Empat target pencarian utama staycation, menurut penelitian tersebut, dimulai dari hotel bintang 4, hotel berdesain khusus (boutiqe hotel), hotel kelas suites , serta penginapan murah alias budget hotel.