Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai penutupan laman menonton film IndoXXI merupakan salah satu perlindungan terhadap karya hak kekayaa intelektual. Karena itu, dia mengatakan pemerintah akan terus menyisir dan memblokir situs serupa jika kembali tayang dan bisa diakses oleh masyarakat.

Sejumlah situs dan aplikasi film serta musik resmi-seperti Netflix,HOOQ,Spotify,serta Apple Music- sesungguhnya telah masuk Indonesia. Mereka juga menarik biaya langganan konsumen di Indonesia. Meski begitu, pada praktiknya, pemerintah belum memungut pajak dari situs dan aplikasi resmi tersebut. Salah satu sebabny adalah belum ada aturan resmi yang dapat digunakan pemerintah untuk memungut pajak , meski perusahaan digital lainnya , seperti Facebook dan Twitter, memperoleh pemasukan iklan dari dalam negeri. Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan semua kewajiban pajak para aplikator asing bakal dilandasi aturan baru omnibus law yang sedang disusun pemerintah saat ini. Dalam undang-undang baru yang membawahkan undang-undang yang ada sebelumnya, para aplikator akan dijadikan mitra pemerintah untuk memungut pajak penghasilan dari transaksi yang terjadi di dalam negeri.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong masyarakat untuk memanfaatkan skema baru untuk kredit perumahan rakyat tahun depan, setelah skema subsidi selisih bunga (SSB) dihapuskan. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto memberi contoh skema alternatifnya ialah bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), yang berasal dari pinjaman luar negeri serta hibah lembaga donor.

Menurut Eko, SSB dihapus karena menjadi beban fiskal pemerintah. Dia mengatakan ketika SSB diluncurkan, pemerintah harus mengawal kredit tersebut hingga tenornya berakhir, yaitu 15-20 tahun untuk menyiapkan selisih bunganya. Tahun ini skema SSB dimanfaatkan oleh 99.907 unit rumah. SSB menjadi skema pembiayaan kepemilikan rumah dengan penyerapan terbesar sepanjang 2015-2018. Pada periode tersebut, SSB dimanfaatkan untuk membiayai kredit 558.848 unit rumah. Meski dihapuskan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran Rp 3,8 miliar untuk pembayaran akad SSB tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan SSB, Eko mengatakan, penyerapan skema BP2TB masih rendah. Pemerintah pun akan menyalurkan BP2BPT untuk 312 unit rumah dengan anggaran Rp 13,4 miliar pada 2020.

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diduga tak hati-hati dalam mengembangkan bisnisnya di masa lalu. Kementerian BUMN mengungkapkan, Jiwasraya tercatat pernah menggelontorkan dana untuk menjadi salah satu sponsor klub sepak bola asal Inggris, Manchester City, di tengah kondisi keuangan yang memburuk. Adapun pemberian sponsor itu dilakukan selama empat tahun sejak Juni 2014 hingga 2018 dengan total biaya yang harus dikeluarkan perseroan mencapai Rp 13,5 miliar per tahun.

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan pemberian sponsor Jiwasraya kepada Manchester City ini justru kian membebani perusahaan yang kinerjanya tengah limbung. Dia merinci, biaya sponsorship  Jiwasraya untuk Manchester City sebesar Rp 7,5 miliar per tahun setelah pajak. Kemudian, terdapat pula biaya kunjungan senilai Rp 4 miliar yang bersifat tentatif, biaya suvenir Jiwasraya dengan logo klub senilai Rp 1 miliar per tahun, dan biaya konsultan sebesar Rp 1 miliar per tahun. Kerja sama itu pun akhirnya diputus pada 2018 oleh Direktur Pemasaran Korporat Jiwasraya, Indra Widjaja. Langkah manajemen lama yang minim prinsip kehati-hatian dalam pengembangan bisnis sebelumnya juga ditemukan dalam penempatan produk investasi perseroan. Salah satunya adalah penempatan saham pada perusahaan- perusahaan yang memiliki kinerja fundamental yang kurang baik atau biasa disebut dengan istilah “saham gorengan”. Alih-alih menghasilkan, investasi Jiwasraya

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi sepanjang Januari hingga Desember 2019 sebesar 2,72 persen. Angka itu terendah sejak 2009 sebesar 2,78 persen. Berdasarkan komponen, inflasi tertinggi terjadi pada komponen harga barang bergejolak (volatile prices) yang mengalami inflasi sebesar 4,3 persen. Angka ini lebih tinggi ketimbang 2018, yaitu sebesar 3,39 persen. Adapun untuk inflasi inti pada Desember 2019 sebesar 3,02 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3,07 persen.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pengendalian inflasi sudah dilakukan secara koordinatif dari pusat ke daerah, tidak hanya menjadi tugas Bank Indonesia. Pasalnya, kata dia, fenomena gejolak inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh sisi suplai, terutama komoditas pangan. Selain itu, Susiwijono mengatakan inflasi rendah juga dipengaruhi oleh kelompok administered price (AP) yang dikendalikan. Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) telah menghitung risiko kenaikan inflasi dan menyusun berbagai strategi. Strategi itu adalah tiket angkutan, kenaikan tarif listrik, hari besar keagamaan, dan laiinya. Ketika harga kelompok administered price masih dapat dikendalikan, inflasi kelompok volatile food diupayak turun.

Gejolak di Timur Tengah diperkirakan akan mengerek harga minyak dunia. Ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan tewasnya pemimpin militer Iran, Qassem Soleimani, akibat aksi Amerika Serikat menjadi sentimen buruk dalam perdagangan minyak.

Menurut Fithra, kenaikan harga minyak yang terlalu cepat bisa menggoyahkan sektor riil. Dampak turunnya ialah kenaikan harga barang. Fithra memprediksi harga minyak dunia bisa menyentuh US$ 80 per barel. Harga rata-rata minyak dunia naik dari US$ 66 pada 31 Desember 2019 menjadi US$ 68,6 per barel pada 3 Januari lalu. Direktur Utama Investa Saran Mandiri Hans Kwee mengatakan harga minyak bisa saja melonjak secara drastis jika Iran menggelar aksi balasan yang menyulut perang. Terganggunya 30 persen suplai minyak dunia, kata Haris, bisa memicu kenaikan harga minyak hingga kembali menembus US$ 100 per barel. Menurut Hans, jika harga minyak dunia sudah menyentuh US$ 80 per barel, kondisi pasar saham bakal berubah. Dia mengatakan investor bakal memilih instrumen investasi yang aman seperti emas, dolar Amerika Serikat, dan Yen Jepang. Meski begitu, Hans yakin Indonesia memiliki kondisi fundamental ekonomi yang baik untuk menahan gejala buruk tersebut. Dia menyebutkan penguatan nilai tukar rupiah yang kini mencapai 13 ribu per dolar AS, menjadi modal yang cukup jika suatu saat gejolak mata uang terjadi.

Pemerintah terus memandang perkembangan harga minyak dunia menyusul eskalasi ketegangan geopolitik Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran. Terlebih, sejumlah perusahaan minyak dan gas nasional baru saja melakukan penurunan harga bahan bakar minyak.

Direktur Jenderal Migas, Djoko Siswanto, menuturkan bahwa harga BBM bersubsidi, yaitu solar dan premium dipastikan tak akan mengalami penyesuaian kembali walau harga minyak dunia masih diliputi ketidakpastian. Sejak Jumat pekan lalu, minyak mentah Brent tercatat mengalami kenaikan harga sekitar 6 persen atau di atas level US$ 70 per barel. Kemarin, harga minyak Brent untuk kontrak Maret melonjak 2,14 persen menjadi US$ 70,07 per barel. Sedangkan harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari meningkat 1,9 persen menjadi US$ 64,25 per barel. Adapun kebutuhan impor minyak dengan kenaikan harga drastis juga dikhawatirkan dapat mempengaruhi harga BBM yang baru saja mengalami penurunan. Seperti yang telah diketahui, penyesuaian penurunan harga BBM nonsubsidi dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, dan PT Total Oil Indonesia pada awal tahun ini. Shell melakukan penyesuaian harga sejak 1 Januari 2020 dan Total sejak 3 Januari 2020. Sementara itu, Pertamina mulai menurunkan harga per 5 Januari 2020.

Kementerian Keuangan bersiap menerapkan berbagai skema pembiayaan, termasuk menambah utang untuk menutupi  defisit anggaran. Dirjen PPR Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan opsi penambahan utang antara lain dengan menerbitkan enam produk surat utang negara SBN retail tahun ini.

Menurut Luky, meski terus bertambah, rasio utang negara masih di ambang batas aman. Dia mencatat, rasio utang negara hingga Desember 2019 mencapai 29,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) senilai Rp 4.778 triliun. Rasio utang tersebut, kata dia, sudah membaik dari 2018 yang mencapai 29,98 persen. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, utang negara tak boleh melebihi 30 persen dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sinyal menambah utang tahun ini kian kuat. Menurut dia, realsiasi keseimbangan primer yang menjadi acuan kebutuhan utang baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 melonjak dari minus Rp 20,1 triliun menjadi Rp 77,5 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan belanja negara yang ditetapkan pada 2020 bisa diserap optimal sesuai dengan alokasinya. Menurut dia, meski ada faktor perlambatan ekonomi dunia yang berujung pada kekuranagn penerimaan pajak, pemerintah masih memiliki banyak instrumen untuk menambal kebutuhan belanja. Askolani mengatakan belanja mendadak seperti penanggulangan bencana banjir dipastikan terus cair. Dana untuk Badan Nasional Penanggulanagn Bencana yang sudah dialokasikan Rp 500 miliar tahun ini, menurut dia, masih bisa ditambah jika kondisi mendesak. Demikian pula dengan kebutuhan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun infrastruktur. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan seluruh menteri dan pimpinan lembaga agar segera merealisasi belanja modal di awal tahun. Ia mengatakan lambatnya belanja modal yang sudah menjadi kebiasaan harus diubah.

Industri properti nasional diperkirakan bisa bertumbuh positif tahun ini meski tak terlalu signifikan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida mengatakan para pengembang menargetkan pertumbuhan pasar hingga 10 persen tahun ini.

Menurut Totok, pencapaian target tersebut didukung oleh rencana pemerintah untuk menyederhanakan regulasi lewat omnimbus law atau aturan induk. Dia juga meyakini sektor properti masih mampu didorong setelah stagnan selama enam tahun terakhir. Totok mengatakan ada tujuh faktor yang memepengaruhi kinerja sektor properti, yaitu pembiayaan, pertanahan, perizinan, perpajakan, infrastruktur, tata ruang, serta regulasi. Namun Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto memperkirakan industri properti nasional belum akan bertumbuh signifikan. Menurut dia, berakhirnya masa pemilihan umum belum berdampak pada pertumbuhan bisnis properti. Ferry juga menyebutkan kondisi geopolitik saat ini masih rentan terhadap pelemahan ekonomi global. Dampaknya bisa memperburuk bisnis properti. Menurut dia, pembeli potensial menanti stimulus fiskal dari pemerintah, penurunan suku bank, hingga harga promosi dari pengembang. Relaksasi aturan loan to value (LTV), ujar dia, bisa menjadi sentimen positif, tapi belum mampu mendorong penjualan karena harus dibarengi penurunan bunga kredit.

Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Tiga di antaranya merupakan manajemen lama Jiwasraya pada periode tahun 2008 sampai 2018. Mereka adalah Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Jiwasraya Harry Prasetyo dan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan. Sedangkan dua lainnya adalah petinggi perusahaan swasta, yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat. Kelima tersangka itu juga langsung dijebloskan ke dalam rumah tahanan.

Sebagai pemegang saham Jiwasraya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai buka suara terkait penetapan tersangka tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, penetapan tersangka itu merupakan suatu tindakan tegas dan tak pandang bulu kepada siapapun.

Menurut Erick, kasus di Jiwasraya sudah berlangsung lama. Maka, penetapan tersangka juga menjadi pertanda bagi perusahaan untuk melakukan penataan ulang mulai sekarang sehingga di mana depan bisnis Jiwasraya bisa tumbuh semakin baik. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang telah melakukan investigasi secara mendalam untuk menemukan masalah di Jiwasraya. Hal ini juga didukung kejaksaan yang secara cepat dan responsif menangani kasus ini. Asal tahu saja, audit BPK menyebutkan perusahaan asuransi pelat merah ini banyak berinvestasi di produk keuangan berisiko tinggi. Investasi berisiko itu untuk mengejar pasokan likuiditas pada awal tahun 2014.

Salah satu caranya adalah dengan membeli saham dengan fundamental buruk milik sejumlah tersangka kasus ini. Itu sebabnya, jaksa menduga ada kongkalikong antara manajemen Jiwasraya dengan pemilik perusahaan. Sebut saja misalnya, Jiwasraya membeli saham PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) dan PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) milik Heru Hidayat, salah satu tersangka kasus ini. Jiwasraya juga membeli saham PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) milik Benny Tjokrosaputro, tersangka lain di kasus ini. Audit BPK juga menyebutkan, Jiwasraya pernah membenamkan dana Rp 680 miliar untuk membeli medium term notes (MTN) perusahaan Benny Tjokro. BPK menyatakan, Jiwasraya tidak memperhatikan aspek legal MTN yang dibeli. Sebab, MTN tersebut tidak didaftarkan berdasarkan peraturan perundangan, di dalam negeri dan luar negeri. Kepemilikan ini juga tidak tercatat di bursa efek manapun. Jiwasraya memegang MTN ini pada 2015 hanya selama tiga pekan dengan imbal hasil 12% per tahun.

Penyelesaian kasus dugaan korupsi di PT Asurnsi Jiwasraya masuk ranah politik. Hal ini terlihat dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat itu banya usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) dugaan mega korupsi di Jiwasraya. Tujuh Fraksi DPR menyatakan dukungan pembentukan Pansus Jiwasraya. Hanya Fraksi PDI Perjungan dan Golkar yang ingin dibentuk Panitia Kerja (Panja) demi membuka tabir kisruh keuangan Jiwasraya. Usulan pembentukan Pansus belum ketok palu, meski dalam hitungan suara, posisi PDIP dan Golkar setara 213 kursi atau 46% suar di DPR. Adapun, tujuh fraksi lain mewakili 362 kursi di DPR atau 54% suara. Sejumlah pihak yang terlibat langsung di kasus ini meminta DPR membatalkan wacana Pansus. Pansus hanya akan menjdikan kasus Jiwasraya ini sebagai onjek dan komiditas politik, tidak memerikan jaminan pengembalian uang pemegang polis.

Pengurus YLKI menyebut, bila pansus DPR justru menyetujui bailout Jiwasraya berpotensi menjadikan seperti kasus bailout Bank Century. Adapun nasib pemegang polis bisa terombang-ambing. Sependapat dengan hal tersebut, Salah satu nasabah Jiwasraya Budi Setiyono khawatir pembentukan pansus justru membuat masalah berlarut-larut. Budi berharap, parlemen mendukung langkah pemerintah yang sedang merancang berbagai scenario untuk memulihkan kondisi Jiwasraya. Menteri BUMN berjanji , pemerintah tak akan lepas tangan dan berupaya melunasi kewajiban ke pemegang polis saving plan dengan cara bertahap, tergantung likuiditas Jiwasraya..