Badan Pemeriksa Keuangan masih harus menyelesaikan sejumlah temuan terkait dengan audit kerugian negara PT Asuransi Jiwasraya. Auditor negara itu akan mengumumkan hasil pemeriksaan pada pekan ini. Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkirakan nilai kerugian dalam penempatan dana investasi di Asuransi Jiwasraya mencapai Rp13,7 triliun. Belakangan, dari hasil pemeriksaan nilai kerugian negara membengkak hingga sekitar Rp17 triliun.

Kejagung menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisaris Utama PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Aset yang disita yakni tanah dan rumah di Jalan Mas Murni Jakarta Selatan; Jalan Puri Casablanca, Jakarta Selatan; Jalan Mas Murni Permata Hijau Jakarta Selatan; Jalan Hang Jebat Raya, di Simprug Golf Jakarta Selatan; serta di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan. Selain itu, jaksa penyidik juga menyegel satu unit apartemen yakni Apartemen Ambassade Residences LT-6 Unit H, Jakarta Selatan.

Kasus ini murni kejahatan korporasi. Seharusnya korporasi Jiwasraya dijadikan tersangka dalam kasus itu. Dan juga perkara tersebut bukanlah perkara tindak pidana korupsi, melainkan perkara tindak pidana penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ekonomi kita tahun ini benar-benar berat. Belum kelar perang dagang, wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona menerjang sejak Desember 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, tekanan ekonomi akibat virus corona lebih rumit ketimbang krisis 2008. "Bedanya, saat itu hanya sektor keuangan dan pasar modal, sekarang lebih kompleks karena memukul sektor riil," tandas Ani, panggilan karib Menkeu

Penyebaran virus corona membuat mobilisasi orang turun tajam. Aktivitas industri terhambat, tak hanya turunnya daya beli, tapi juga terjadi disrupsi rantai pasok. Efeknya, manufaktur terkapar. Sektor jasa juga terganggu. Mobilitas orang yang terbatas membuat bisnis jasa, horeka sampai bisnis penerbangan juga terpukul.  Efek lanjutannya bukan mustahil mengenai sektor keuangan. Pasalnya, banyak negara yang jadi mitra dagang Indonesia juga terpapar Covid-19. Ini akan menganggu kinerja ekspor dan impor kita. Jika ini terus berlanjut, potensi kredit bermasalah juga berpotensi naik, apalagi nilai tukar rupiah masih volatil.

Pemerintah memang telah menyiapkan kebijakan stimulus, mulai dari sektor pariwisata hingga penerbangan. Hanya, janji stimulus itu belum juga bisa berjalan 100%. Pemerintah bahkan sudah merancang stimulus kedua, kali ini untuk sektor riil, khususnya manufaktur. Mulai dari pemotongan pajak pribadi dan badan, pemangkasan bea masuk impor sampai relaksasi pembayaran kredit. Sebelumnya Bank Indonesia (BI) sudah memangkas bunga acuan dan melonggarkan likuiditas perbankan.

Catatan Kamar Dagang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, merebaknya virus corona sudah terjadi penurunan penjualan produk 25%-30% di banyak bisnis. Industri otomotif hingga pariwisata yang paling terdampak. Karena itu, Kadin minta pemerintah segera mengeluarkan stimulus. Salah satu yang penting memberi kemudahan impor dari negara -negara selain China, khususnya untuk impor bahan baku yang selama ini tergantung dari Tiongkok.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan, pemerintah harus segera merealisasikan insentif, bukan sekadar janji. Jika terlambat, momentum mengungkit ekonomi bisa benar-benar hilang. Ekonom Indef Bhima Yudhistira menambahkan, pemerintah harus berkejaran dengan waktu, karena risiko perlambatan ekonomi akibat corona tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank nasional mempercepat penurunan suku bunga kredit untuk membangkitkan dunia usaha yang tertekan, termasuk akibat penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan stimulus berupa penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Days Reverse Repo Rate ke level 4,75 persen dan pelonggaran rasio giro wajib minimum valuta asing dan rupiah sudah terwujud. Dia berharap kebiajakn itu mampu mengurangi risiko industri perbankan di tengah meluasnya wabah corona. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, mengatakan pelonggaran bunga kredit dinantikan pengusaha, di tengah melemahnya perdagangan dunia. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan selama ini selisih suku bunga pinjaman yang diperoleh dunia usaha masih cukup besar dibanding suku bunga acuan bank sentra. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bank milik negara berkomitmen untuk menurunkan bunga kredit.

Pemerintah tengah mempersiapkan berbagai stimulus fiskal jilid II dalam bentuk insentif, salah satunya dari sisi pajak untuk menjaga iklim bisnis dunia usaha. Stimulus fiskal dikeluarkan sebagai kebijakan countercyclical dalam mengantisipasi down-side risk dari dampak penyebaran virus korona terhadap perekonomian domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini tengah terus membahas dan menghitung secara keseluruhan insentif pajak yang akan diberikan khususnya bagi pengusaha yang memiliki reputasi baik terkait pembayaran dan pelaporan pajak. Ia pun membocorkan wacana insentif fiskal tahap II dengan komponen yang akan diberikan keringanan yakni Pertama Pajak Penghasilan (PPh 21) atau pajak karyawan. Namun hingga saat ini ia masih enggan menjelaskan bagaimana skema yang akan diterapkan untuk pajak karyawan tersebut. Kedua terkait, pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Ketiga untuk PPh Pasal 22 merupakan pungutan pajak penghasilan badan dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah. 

Bagi Anda yang memiliki bisnis dalam kegiatan ekspor-impor, pahami penjelasannya berikut ini. “Kita pertimbangkan semua ya, PPh 21, 22, bahkan 25 kita akan lihat semua, termasuk restitusi PPN yang dipercepat terutama untuk perusahaan yang reputable. Kita sekarang sedang menghitung sercara keseluruhan terutama sektor yang terkena dan kemudian dampaknya kepada neraca mereka dan bagaimana kita bisa bantu dari sisi korporasi maupun masyarakat. Jadi sekarang ini sedang difinalkan” ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (5/3). Meskipun PPh 21, 22, bahkan 25 berpotensi untuk diringankan namun, ia enggan menjelaskan secara detail dan rinci seperti apa skema dan akan mulai dilaksanakannya kapan. Sebab Sri Mulyani mengatakan bahwa stimulus insentif fiskal jilid kedua masih dalam tahap finalisasi dan masih perlu didiskusikan oleh berbagai Kementerian terkait, bahkan masih harus dipresentasikan kepada Presiden Joko Widodo terlebih dahulu. Apabila sudah dipresentasikan dan mendapatkan persetujuan Presiden, maka ia baru akan menceritakannya kepada awak media. “Nanti saya ceritakan sesudah saya presentasikan ke Presiden dulu, sebelum saya ceritakan ke Anda semua. Kita tunggu tanggal mainnya, sebab kita sedang sedang hitung,” jelas dia. Di samping, itu, Menkeu mengatakan memasuki tahun 2020, tadinya berbagai pihak memperkirakan bahwa akan terjadi perbaikan dibandingkan tahun 2019 yang sudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang terendah sejak terjadinya krisis finansial di tahun 2008 hingga 2009.

"Bisa jadi tahun 2020 akan lebih lemah dari tahun lalu dan itu bukan berita bagus. Padahal 2020, kita berharap adanya perbaikan, terutama dikaitkan masih banyak negara sudah menggunakan stimulus moneter fiskal yang diharapkan ada confidence” jelasnya, Menurut dia memasuki tahun ini, penyebaran virus korona tak hanya sampai sebulan jadi harus meningkatkan kehati-hatian, ketika terjadi corona virus dalam waktu dua minggu terakhir telah terjadi penurunan harga saham, nilai tukar bergerak melemah. Selain itu bank-bank sentral negara lain juga mulai antisipasi dampak virus korona dengan menurunkan suku bunga sebesar 50 bps. Mantan Bendahara Negara itu mengatakan bahwa APBN saat ini tengah dalam situasi yang berat dikarenakan penerimaan pajak yang mengalami tekanan, disertai pelemahan pada semua sektor. Dalam menghadapi situasi tekanan yang berimbas adanya pelemahan pada penerimaan berbagai sektor maka pemerintah tidak boleh ikut lemah, justru harus mampu mengcounter pelemahan dengan berbagai isnentif dengan tujuan agar ekonomi kembali tumbuh. “Peranan fiscal policy tools untuk counter pelemahan. Kalau ekonomi lemah, maka penerimaan pajak lemah dan ikut lemah maka smeua terperosok dalam pelemahan.

Perwakilan perdagangan Amerika Serikat (USTR) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang dan menggolongkanya sebagai negara maju. Akibatnya, sejumlah kemudahan perdagangan yang dimiliki Indonesia untuk pasar AS tergerus. Salah satu kemudahan yang tidak didapatkan lagi oleh Indonesia adalah standar de minimis sebesar 2% dan pengabaian standar volume impor dalam hukum counter vailing duty (CVD). Pencabutan fasilitas ini berlaku mulai 10 Februari 2020.

Menurut peneliti Indef Andry Satrio Nugroho, produk ekspor unggulan Indonesia akan terdampak oleh perubahan definisi itu seperti tekstil dan produk tekstil serta minyak kelapa sawit dan turunanya. USTR tak lagi menggolongkan Indonesia dalam kelompok WTO berstatus negara berkembang karena kontribusi Indonesia ke perdagangan dunia telah lebih dari 0,5% berdasarkan data 2018. Pengubahan status USTR itu menurut Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia Shinta Widjadja Kamdani berpotensi merambat ke pencabutan fasilitas sistem tarif prefensial umum (GSP).

Paket wisata delapan hari pada pertengahan tahun ke enam kota di China ditawarkan Rp 20 juta dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulan. Promosi itu seharusnya menarik. Namun, virus korona baru (covid-19) membuat pengunjung yang jumlahnya lebih sedikit dari tahun lalu enggan meliriknya. Secara keseluruhan volume penjualan paket dan tiket wisata dipameran yang digelar 21-23 Februari 2020 juga diprediksi menyusut. Antusiasme masyarakat mencari tiket atau perjalanan keluar negeri menurun dibandingkan tahun lalu.

Mengutip pemberitaan New York Times, wabah Covid-19 diproyeksikan dapat mengurangi pendapatan maskapai penerbangan global sampao 29 miliar dollas AS pada 2020. Sebagian besar kerugian akan dialami maskapai penerbangan di kawasan Asia Pasifik. Saat wabah SARS merebak, kerugian maskapai global sekitar 6 miliar dollar AS. Lalu lintas penumpang internasional butuh 9 bulan untuk pulih.

Untuk mencegah dampak negatif dari virus korona dan perlambatan ekonomi dunia terhadap ekonomi Indonesia, Presiden Joko Widodo emenrbitkan paket kebijakan fiskal senilai Rp 10,3 triliun. Anggaran utu diambil dari dana cadangan di APBN 2020. Dengan paket ini, berbagai insentif disiapkan. Pemerintah menyiapkan tambahan manfaat kartu sembako dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000, diskon liburan serta insentif bagi maskapai dan agen perjalanan yang bisa mendatangkan wisman dan turis lokal.

Menurut Sri Mulyani, insentif diberikan untuk menjaga ekonomi Indonesia ditengah penyebaran virus korona yang melumpuhkan aktivitas negara dengan perekonomian terbesar kedua yaitu China. Dampak negatifnya yang kemungkinan bisa menurunkan baseline growth (perhitungan angka dasar pertumbuhan kita dari 5,02% ke 4,7%).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi bulanan pada Februari 2020 sebesar 0,28 persen. Meski angka ini lebih rendah ketimbang bulan sebelumnya, BPS mencatat inflasi Februari naik dibanding periode yang sama tahun lau, yang mengalami defiasi 0.08 persen.

Meski begitu, BPS mencatat angka inflasi tahun ke tahun pada Februari 2020 menyentuh 2,98 persen. Angka ini lebih tinggi dari pada inflasi tahunan bulan sebelumnya sebesar 2,68 persen. Yunita mengatakan salah satu penyumbang terbesar inflasi Februari ini adalah kenaikan harga bawang putih. Meski harga bawang putih cenderung turun, konsumen sempat merasakan lonjakan harga bawang putih Rp 50 ribu per kilogram. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengatakan kenaikan harga bawang putih dipicu oleh seretnya pasokan dari Cina karena merebaknya wabah virus corona atau Covid-19. Agung memperkirakan stok bawang putih saat ini sekitar 80 ribu ton per Februari. Adapun rata-rata kebutuhan konsumsi dalam sebulan sebesar 46 ribu ton. Ia memprediksi persediaan bawang putih akan habis pada akhir Maret mendatang. Menurut Agung, pasokan bawang putih yang menipis diwarnai oleh panic buying akibat merebaknya wabah corona. Untuk mengantisipasi pasokan, Kementerian Pertanian tengah mengusahakan pengalihan impor dari Cina ke India. Meski wabah Covid-19 merebak, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yakin tingkat inflasi hingga akhir tahun tetap terkendali pada angka 3 plus-minus 1 persen. Salah satu alasannya, ujar Perry, adalah permintaan dalam ekonomi masih lebih rendah daripada kapasitas produksi.

Pemerintah tengah menyiapkan paket insentif lanjutan untuk memperlancar lalu lintas barang, khususnya untuk kebutuhan industri yang tersendat setelah penyebaran virus corona (Covid-19). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto berujar, paket insentif itu berkaitan dengan impor bahan baku dan ekspor barang industri serta komoditas agar dunia usaha mampu bertahan.

Airlangga menjelaskan insentif yang diberikan di antaranya pelonggaran izin ekspor dan impor, kemudahan prosedur perpajakan dan keringanan bea masuk. Hingga efisiensi biaya logistik. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan paket insentif untuk mendorong konsumsi masyarakat, termasuk mengerek kinerja sektor pariwisata. Anggaran pada paket tersebut mencapai Rp 10,3 triliun. Menurut Airlangga, pemerintah juga akan menyederhanakan ketentuan larangan-batasan atau tata niaga ekspor-impor, termasuk mempercepat proses impor oleh 500 importir terpercaya. Paket tersebut ditargetkan selesai pada pekan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih menjajaki sejumlah opsi pemberian keringanan pajak dan tarif pabean. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan paket insentif ini sangat dibutuhkan industri untuk tetap mempertahankan produksinya. Menurut Agus, industri membutuhkan keringanan bea masuk bahan baku dan bahan penolong industri.

Sebagian kalangan perbankan menilai langkah bank sentral menerbitkan kebijakan untuk menangkal pelemahan akibat virus corona belum cukup untuk menggairahkan dunia usaha. Sederet langkah itu harus diikuti oleh sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan regulator lainnya, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan fiskal.

Presiden Direktur PT Bank Mayapada International Tbk Hariyono Tjahjarijadi mengatakan bilai BI saja yang memberikan pelonggaran belum cukup. Likuiditas dan suku bunga bukan satu-satunya yang bisa meningkatkan permintaan kredit. Apalagi, dia menambahkan, penyebaran infeksi virus corona yang merebak dari Wuhan, Cina hingga ke Indonesia diproyeksikan akan semakin menggerus permintaan kredit dunia usaha. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia telah menerbitkan serangkaian paket kebijakan. Beberapa di antaranya ditujukan untuk tetap memacu kinerja intermediasi perbankan, di tengah merebaknya corona. Kebijakan yang dimaksud adalah penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Days Reverse Repo Rate ke level 4,75 persen, serta pelonggaran rasio giro wajib minimum (GWM) valuta asing dan rupiah. Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Ryan Kiryanto menilai, agar pelonggaran kebijakan moneter oleh bank sentral berjalan efektif, kebijakan fiskal yang akomodatif juga diperlukan. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Royke Tumilaar, mengatakan dampak pelonggaran kebijakan moneter, seperti penurunan rasio GWM rerata valuta asing menjadi 4 persen, sebenarnya akan menambah likuiditas perbankan sekitar US$ 3,2 miliar. Selain pelonggaran kebijakan moneter, stimulus diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengantisipasi pelemahan kinerja debitor dalam membayar kewajiban kredit. Stimulus tersebut berupa pelonggaran penghitungan kolektabilitas debitor dari sektor yang terkena dampak corona, dari tiga pilar menjadi hanya satu pilar, untuk pinjaman dengan plafon sampai Rp 10 miliar.