Kejaksaan Agung diketahui telah melakukan penyitaan terhadap 458 bidang tanah atas nama Benny Tjokrosaputro terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi penempatan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya. Kejagung tidak akan berhenti untuk mencari aset milik para tersangka baik yang disembunyikan di dalam maupun di luar negeri. Hal tersebut dilakukan,dalam rangka pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Asuransi Jiwasraya sebesar Rp16,81 triliun. Kejagung baru melimpahkan berkas tiga tersangka dari enam tersangka yaitu mantan Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, dan mantan Kepala Divisi Investasi Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan. Sementara, tiga tersangka sisanya, akan dilimpahkan pada awal April 2020. Ketiga tersangka sisanya itu adalah Komisasris Utama PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat.

Anjuran menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan massa dinilai berdampak ke perdagangan, pariwisata dan jasa. Namun teknologi menawarkan alternatif. Salah satunya belanja daring untuk usaha perdagangan . Konsumsi masyarakat dinilai bisa disokong melalui perdagangan elektronik atau e-dagang.

Akan tetapi kepanikan waga terkait wabah Covid-19 berpengaruh ke pasar. Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal menyatakan pemerintah perlu mengambil langkah serius, cepat dan tegas untuk mencegah penyebaran penyakit. Pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta seperti peritel untuk membatasi pembelian barang serta menindak tegas spekulan atau penimbun.

Pelaku industri manufaktur tak mengendurkan lini produksinya meski pemerintah membatasi ruang gerak masyarakat sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Pemenuhan kebutuhan konsumen menjadi pertimbangan utama langkah ini. Pabrikan farmasi, makanan & minuman, hingga plastik kemasan tetap menjaga laju lini produksinya untuk mengantisipasi kebutuhan. Sejak Presiden Joko Widodo mengimbau agar masyarakat membatasi interaksi sosial dan sebaiknya bekerja dari rumah, pelaku usaha sudah mulai membuat sejumlah penyesuaian. Namun, konsep work from home (WfH) jelas tak bisa serta merta diejawantahkan secara menyeluruh. Pabrikan farmasi, makanan & minuman, hingga plastik kemasan tetap menjaga laju lini produksinya untuk mengantisipasi kebutuhan.

Beberapa perusahaan manufaktur telah menerapkan protokol preventif untuk kesehatan karyawan termasuk pemberian vitamin untuk karyawan dan pembersihan atau disinfektan berkala fasilitas fisik pabrik, kerja dari rumah diterapkan secara fleksibel, bagian produksi tetap bekerja normal, kecuali bagi yang sakit atau ada anggota keluarga yang diduga terpapar COVID-19, sales dan marketing, banyak meeting dilakukan dengan audio atau video conference juga order online.

Untuk sektor manufaktur memang akan cukup sulit membatasi ruang kerja. Namun, perlu dipastikan setiap pabrikan sudah memiliki kebijakan guna menekan penyebaran COVID-19. Manufaktur memiliki beban kerja masing-masing mungkin untuk kewajiban ekspor dan yang lain yang harus tetap dikerjakan di pabrik. Mendorong gairah pelaku industri di dalam negeri agar tetap berproduksi guna memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor. Langkah strategis yang telah dilakukan antara lain adalah menjaga ketersediaan bahan baku, meskipun di tengah kondisi tekanan ekonomi global sampai dampak terhadap pandemi COVID-19. Bahan baku yang berasal dari China sudah kembali masuk ke Indonesia, meski jumlahnya belum maksimal.

Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan surplus neraca perdagangan seperti yang terjadi pada Februari lalu hanya sementara. Menurut dia, surplus lebih disebabkan oleh anjloknya volume impor, khususnya impor bahan baku untuk industri manufaktur, termasuk yang berorientasi ekspor.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada Februari lalu mengalami surplus US$ 2,34 miliar. Nilai ekspor saat itu mencapai US$ 13,94 miliar atau naik 2,24 persen dibanding Januari. Sedangkan impor turun 18,69 persen menjadi US$ 11,60 miliar. Surplus terjadi di tengah meluasnya wabah virus corona (Covid-19) yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dunia. Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan surplus yang terjadi bukan disebabkan oleh perbaikan fundamental ekspor. Piter memberi contoh emas dan logam mulia sebagai komoditas yang mengalami kenaikan ekspor terbesar pada Februari lalu. Menurut dia, kenaikan nilainya sejalan dengan peningkatan harga emas, beberapa bulan terakhir, seiring dengan fluktuasi pasar keuangan global.

Insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui investment allowance bagi industri padat karya dinilai mampu mengkompensasi gaji yang harus dibayarkan pengusaha atas jumlah tenaga kerja yang diserap. Namun investor sektor tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan agar bisa menikmati fasilitas tersebut. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/2020 mengeluarkan aturan turunan dari investment allowance yang memungkinkan pengusaha di industri padat karya untuk mengurangkan penghasilan netonya sebesar 60% dari jumlah penanaman modalnya berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah selama 6 tahun. Industri padat karya yang bisa mendapatkan fasilitas ini adalah wajib pajak (WP) badan dalam negeri, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan 45 kegiatan yang terlampir dalam PMK No. 19/2020, dan harus mempekerjakan tenaga kerja Indonesia secara rata-rata sebanyak 300 orang dalam satu tahun pajak. Sektor industri merupakan sektor dengan biaya upah yang tergolong rendah, sehingga kompensasi berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 10% dari nilai aktiva tetap berwujud termasuk tanah untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk membayar 300 tenaga kerja dinilai cukup memadai. Investment allowance dan tax allowance tidak dapat diperbandingkan karena kedua insentif tersebut memiliki landasan hukum yang berbeda, sehingga bentuk fasilitasnya pun berbeda pula. 

Seiring dengan merebaknya isu COVID-19 yang menekan sektor manufaktur, pelaku industri periklanan mengoreksi target pertumbuhan belanja iklan tahun ini menjadi hanya 8% dari proyeksi awal sebesar 10%—12%. Gejala-gejala perlambatan belanja iklan sudah terlihat sepanjang kuartal I/2020. Pasalnya, banyak perusahaan menunda atau membatalkan agenda peluncuran maupun acara-acara penunjang promosi. Asosiasi juga memproyeksikan penurunan pendapatan kotor di industri periklanan. Kinerja belanja iklan tahun ini tergantung pada seberapa cepat pemerintah menangani COVID-19. Jika masalah ini selesai akhir kuartal II/2020, belanja iklan dari pelaku manufaktur akan segera kembali pulih.

Direktur Riset Center of Reform on Economics, Piter Abdullah, memprediksi fluktuasi nilai tukar bakal terjadi untuk beberapa waktu ke depan. Penurunan nilai tukar tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga hampir di seluruh negara mengalami hal yang sama.

Dia mengatakan dampak penyebaran virus corona (Covid-19) yang mengglobal berdampak pada kegiatan perekonomian dunia. Intervensi Bank Indonesia perlu kapasitas besar untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tidak turun lebih dalam. Melansir data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, rupiah dalam perdagangan kemarin ditutup melemah menjadi 14.818 dari 14.815 pada akhir pekan lalu. Jika dirunut dari puncak wabah corona yang terjadi di dunia sejak Februari lalu, nilai tukar rupiah yang semula berada di level 13.726 per dolar Amerika Serikat melemah lebih dari 1.100 poin. Nilai tukar rupiah terakhir kali jeblok pada level 15.235 pada 2018. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pasar khawatir pandemi virus corona berlanjur. Meski ada rapor bagus terhadap neraca perdagangan selama Februari yang surplus US$ 2,34 miliar, pelemahan rupiah tak bisa dibendung. Selain itu, kata Ibrahim, masih banyak sentimen negatif bagi dalam negeri, seperti penurunan kembali suku bunga acuan Amerika Serikat selama dua pekan beruntun menjadi 0-0,25 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal dampak penyebaran virus corona (Covid-19) bakal melambatkan laju perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Perlambatan perekonomian terlihat dari rapor perdagangan, baik ekspor maupun impor Indonesia, yang jeblok sepanjang dua bulan terakhir.

Pemerintah menyiapkan kebijakan fiskal yang bakal difokuskan kepada jaring pengaman sosial atau social safety net. Berbagai program jaminan sosial disiapkan seperti menambah bantuan sosial kepada 15 juta keluarga penerima manfaat dari semula Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu yang berlaku sejak awal bulan. Yang terbaru, kata Sri Mulyani, pemerintah membebaskan pajak penghasilan para karyawn yang tergolong dalam pajak penghasilan Pasal 21 selama enam bulan per April mendatang. Tak kurang dampak langsung dan tak langsung pandemi virus corona diperkirakan mencapai Rp 158 triliun terhadap keuangan negara. Angka tersebut berasal dari berbagai stimulus pemerintah, tak hanya di bidang ekonomi tapi ada juga berbagai keringanan di sektor kesehatan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi terbatas ihwal pangan. Ada beberapa produk komoditas yang akan jadi fokus pemerintah. Berbagai pangan tersebut adalah beras, daging sapi dan kerbau, gula, minyak goreng, serta daging ayam.

Supply Chain Indonesia memproyeksikan pertumbuhan bisnis transportasi dan pergudangan akan terkoreksi sebagai imbas wabah virus corona yang berdampak signifikan terhadap perdagangan dan aktivitas logistik dunia. Sebelumnya, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi memperkirakan subsektor transportasi pada 2020 akan tumbuh 8,20%, sedangkan subsektor pergudangan tumbuh sebesar 11,27%. Menurutnya, perhitungan itu mengacu data ekonomi Indonesia selama 3 tahun terakhir.Analisis SCI menunjukkan subsektor transportasi Indonesia pada 2019 didominasi angkutan darat (jalan) dengan kontribusi Rp390,8 triliun atau 53,64%, diikuti angkutan udara Rp257,7 triliun atau mencapai 35,37%. Angkutan lainnya memberikan kontribusi rendah antara lain angkutan laut Rp50,6 triliun atau hanya 6,94%, dan angkutan rel Rp12,1 triliun sekitar 1,66%. Ditambah lagi subsektor pergudangan pada 2019 tumbuh sangat tinggi sebesar 16,69% menjadi Rp153,1 triliun. Pada 2018, pertumbuhan bisnis pergudangan hanya 9,61% dengan kontribusi sebesar Rp131,2 triliun. 

Sementara itu, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memproyeksikan pertumbuhan logistik pada 2020 hanya tumbuh sekitar 5%, dengan faktor pemberat utama pandemi virus corona dan ketegangan perang dagang. Dampak wabah virus corona, cukup besar terhadap logistik sepanjang 2 bulan berjalan pada tahun ini. Dampaknya berupa pengurangan 70% impor dengan China. Saat ini, dampak negatif itu sudah masuk ekspor ke China dan beberapa negara yang juga mulai berkurang. Diperkirakan dalam jangka waktu 9 bulan hingga 12 bulan mendatang menjadi masa yang sangat sulit.

BPS mengelompokkan sektor logistik mencakup subsektor transportasi per moda yaitu rel, darat, laut, udara, serta sungai, danau, dan penyeberangan. Sektor logistik juga mencakup pergudangan (pergudangan dan jasa penunjang angkutan, serta pos dan kurir).

Sentimen pandemi virus corona jenis baru (COVID-19) yang terus meluas secara global turut menyeret industri properti di Indonesia, sehingga berbuntut pada adanya perubahan proyeksi untuk tahun ini. Indonesia Property Watch (IPW) mengatakan pasar properti di Tanah Air secara fundamental sebetulnya sudah siap untuk naik pada tahun ini menyusul lemahnya industri properti sejak 2014. Hanya saja,  adanya beberapa faktor yang terjadi belakangan ini termasuk pandemi virus corona yang juga masuk ke Indonesia membuat pasar properti ikut terhantam. Mau tidak mau, tren kenaikan pasar properti bisa terkoreksi. Industri properti di Tanah Air pada 2019 lalu sebetulnya sudah mulai menunjukkan tren positif. Pasar perumahan, misalnya, IPW mencatat kenaikannya 10,5% dibandingkan dengan 2018. 

Secara terpisah Vice President PT Metropolitan Kentjana Jeffri Tanudjaja berpendapat insentif perpajakan seperti pemangkasan pajak bisa menggenjot pasar properti. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bidang Luar Negeri Rusmin Lawin. Dia menyebutkan keringanan pajak bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan Direktur Program Jakarta Property Institute (JPI) Mulya Amri. Dia mengemukakan pajak properti bagi konsumen saja sudah berat, apalagi bagi pengembang.

Pemerintah memang sudah banyak memberikan insentif dan juga subsidi, tapi buktinya belum banyak bergerak. Ini perlu dibenahi dari sisi pajak, karena rumah adalah kebutuhan primer, orang pasti bayar.