Menurut Wakil Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bidang Luar Negeri, Rusmin Lawin, kalau sampai 3 bulan ke depan corona belum selesai, saya pikir keseluruhan target ekonomi harus direvisi, akan terkoreksi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Yang dikhawatirkan, kalau industrinya sampai berhenti, maka banyak rantai pasok yang akan terganggu termasuk bahan bangunan. Sementara itu, Vice President PT Metropolitan Kentjana Jeffry Tanudjaya mengatakan dengan ditemukannya dua kasus virus corona di Indonesia, pengembang mulai khawatir. Padahal, sebelumnya banyak pengembang yang menyebut bahwa dampak dari corona tidak akan besar pada pasar properti. Selain dari negara asalnya setop, yang masih minat ke Indonesia kan pasti kabur juga. Namun, diketahui apakah dampaknya akan sampai menghentikan pembangunan hingga membuat pengembang harus menunda peluncuran proyek-proyeknya. Perlambatan pembangunan,bisa terjadi apabila pengembang menggunakan bahan baku bangunan yang diimpor, terutama dari negara-negara terdampak wabah.

Dana pengadaan bibit bawang merah tahun anggaran 2018 di Kabupaten Malaka NTT sebesar Rp 9,6 miliar diduga dikorupsi hingga Rp 4,6 miliar dengan modus penggelembungan harga dan kolusi tender. Kasus ini membuat petani kesulitan menanam bawang merah. Kontraktor pelaksana dalam pengadaan benih bawang merah tahun 2018 tersebut adalah CV Timindo.

Di tengah potensi meningkatnya permintaan akan produk obat dan suplemen, pabrikan farmasi masih dipusingkan oleh ancaman kelangkaan bahan baku obat pada kuartal II/2020. Secara umum tidak ada peningkatan signifikan penjualan pada produk suplemen kesehatan baik secara harga maupun jumlah pemakaian. Meskipun demikian, ada kenaikan harga obat di pasaran sekitar 10% seiring dengan terlambatnya pasokan bahan baku obat (BBO) dari China sejak dua minggu yang lalu. Diperkirakan stok sebagian jenis BBO akan kosong pada kuartal II/2020, karena pabrikan di China juga belum pulih dari tekanan akibat merebaknya wabah virus corona. Sekitar 60%—62% BBO pabrikan farmasi nasional berasal dari China. Adapun, India memasok sekitar 20%, sedangkan selebihnya berasal dari berbagai negara.

Pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh peritel modern terkait dengan transparansi harga barang dan jasa terus saja terjadi, bahkan 7 tahun setelah Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/2013 diterbitkan. Berdasarkan hasil survei Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan, hingga tahun ini masih banyak ditemui kasus pelanggaran Permendag No.35/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Peneliti Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Michael Manurung menyebut 58% peritel modern di Tanah Air mengklaim belum mengetahui adanya beleid tersebut, sedangkan 33% mengaku sudah mengetahuinya tetapi tidak memahami isi regulasi. Di 25% toko modern yang disurvei juga masih ditemui pelanggaran di mana pengusaha tidak mengenakan harga yang terdapat pada kasir apabila terdapat ketidaksesuaian harga yang tertera di rak dengan harga di kasir.

Kendala peritel modern dalam mengimplementasikan permendag tersebut adalah nihilnya sosialisasi dari pemerintah daerah (pemda), frekuensi perubahan harga yang terlalu cepat, serta kurangnya jumlah personel yang menangani pencantuman harga pada barang. Dengan demikian, dia mengimbau pemda memasifkan pembinaan konsumen terkait dengan hak mereka mengetahui harga yang tercantum di barang/rak toko modern sesuai dengan Permendag No. 35/2013.  Ketua Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy N. Mandey menilai pelanggaran yang terjadi bukan hal yang disengaja dan murni kelalaian pengolah toko. Disoroti juga adanya praktik pencantuman label harga tanpa keterangan apakah pajak pertambahan nilai (PPN) telah disertakan atau tidak. Padahal, pelaku usaha ritel modern memiliki kewajiban mencantumkan harga yang sudah ditambah dengan nilai PPN, alih-alih mencatumkan harga yang seolah-olah murah, tetapi konsumen masih dibebankan pembayaran PPN ketika melakukan pembayaran di kasir.    

Pemerintah di seluruh dunia ditantang meningkatkan stimulus fiskal guna membendung dampak ekonomi dari penyebaran wabah virus corona setelah sebelumnya sejumlah bank sentral mengendurkan kebijakan moneter. Desakan itu muncul setelah Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengingatkan pentingnya stimulus fiskal saat risiko penurunan terjadi, seperti penyebaran wabah yang kian luas dan pertumbuhan global yang lebih rendah dari proyeksi. Dalam kajian sementara berjudul Coronavirus: The world economy at risk, OECD menyatakan kebijakan yang terkoordinasi di antara seluruh ekonomi diperlukan untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan di seluruh dunia dan menyediakan stimulus paling efektif untuk ekonomi global. Argumen yang mendukung tindakan fiskal adalah kemampuannya untuk menopang permintaan yang tidak diwadahi oleh pelonggaran moneter. Pemangkasan suku bunga dipandang kurang efektif saat produksi dan investasi cenderung melemah karena permintaan turun. Pada kondisi itu, stimulus fiskal dinilai lebih jitu mengerek permintaan.

Dampak coronavirus (COVID-19) terus meluas dan menjalar ke sekitar 50 negara dengan jumlah korban yang terus meningkat. Secara total, World Health Organization (WHO) mencatat korban sudah lebih dari 80.000 orang. Awalnya, pengaruh virus tersebut diperkirakan tidak parah. Namun prediksi tersebut meleset karena penyebarannya sulit terdeteksi. Salah satu sektor yang sangat terpuruk adalah industri penerbangan dan sektor yang terkait langsung dengannya. Secara alami, industri penerbangan bergantung pada aktivitas bisnis (business trips) dan rekreasi (leisure).

Perlambatan bisnis travel berdampak pada subsektor, baik backward linkage maupun forward linkage. Pengaruh pada subsektor backward linkage berhubungan dengan sektor-sektor yang mendorong bisnis perjalanan umroh seperti subsektor makanan-minuman atau catering, subsektor pakaian dan alas kaki, maupun subsektor perdagangan. Sedangkan pada forward linkage terkait dengan sektor-sektor yang langsung ditopang oleh di ndustri travel, seperti industri penerbangan. Sebagai catatan, kinerja industri penerbangan terus melambat karena beberapa tekanan seperti harga tiket maupun dampak kenaikan harga minyak dunia (khususnya 2018). Khusus untuk biro perjalanan, kerugian diperkirakan Rp1 triliun-Rp2 triliun per bulan, dengan asumsi pemberangkatan jemaah 50.000 orang per bulan dan biaya sekitar Rp20 juta. Walaupun biro perjalanan berpotensi merugi besar, harus ada jaminan dana umroh jamaah yang tidak berangkat dikembalikan. Dalam kaitannya dengan biro perjalanan, pemerintah perlu memberikan stimulus agar bisnisnya tidak mati suri.

Sejumlah penyedia jasa logistik meminta agar pemerintah memberi stimulus berupa keringanan biaya kargo setelah industri rantai pasokan terdampak kebijakan pengetatan penerbangan guna mencegah penyebaran virus corona. Asperindo mengatakan bahwa stimulus terhadap industri logistik sangat perlu. Stimulus berupa penurunan tarif kargo udara sangat dibutuhkan pengusaha karena pada 2019 lalu terjadi kenaikan tarif yang cukup signifikan. Biaya pengiriman kargo udara cenderung mahal. Dengan mahalnya biaya kargo udara, dia mengombinasikan pengiriman barang melalui jalur darat dan pesawat udara. Subsidi harga kargo udara dari maskapai layaknya diskon harga tiket pesawat. Masih ada sejumlah insentif riil yang bisa diberikan ke para pelaku logistik, yakni insentif bebas biaya tol untuk truk antarkota. Insentif biaya tol tersebut, bisa mengurangi biaya logistik terutama di sektor darat yang selama ini menguasai 90% aktivitas logistik. Diusulkan juga supaya ada insentif penundaan pembayaran pajak sehingga pengusaha logistik bisa mengatur ulang arus kasnya menjadi lebih sehat. Diperlukan stimulus jangka menengah melalui pemberian kemudahan izin usaha invetasi dan perpajakan bagi pelaku UMKM, dan percepatan positive list investment untuk pemodal asing di sektor logistik.

Target realisasi penanaman modal asing di Tanah Air pada tahun ini diprediksi meleset, sejalan dengan aksi wait and see pelaku usaha akibat penyebaran virus corona. Investasi yang masuk ke Indonesia pada awal tahun ini terhambat. Beberapa di antaranya bahkan menunda realisasi lantaran wabah virus corona yang menyebar di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Karena corona ini, demand rusak, suplai rusak, produksi rusak. Demand termasuk di dalamnya tentu saja konsumsi dan investasi. Sejumlah stimulus telah digelontorkan untuk meredam dampak ekon omi akibat virus tersebut. Pada tahap awal, pemerintah telah mengucurkan dana Rp10,3 triliun untuk menstimulasi beberapa sektor, terutama pariwisata dan perumahan. Pemerintah juga melonggarkan importasi barang dengan tujuan mengamankan industri serta pasokan produk di dalam negeri.

Pemerintah tidak dapat memaksa untuk meningkatkan investasi di tengah suasana ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Justru, penyebaran virus corona merupakan kesempatan bagi pemangku kepentingan di Indonesia untuk melakukan reformasi kebijakan secara struktural. Salah satu agenda utama yang seharusnya dikejar, lanjutnya, yakni menyelesaikan RUU Cipta Kerja dan omnibus law perpajakan. Reformasi kebijakan struktural memiliki tujuan untuk meningkatkan posisi kemudahan berbisnis (ease of doing business/EODB) di Indonesia.

Pasar sekunder bisnis properti mulai terusik serangan virus corona meski diyakini dampaknya tak terlalu lama. Kondisi berinteraksi saja ada kekhawatiran di masyarakat, wajar jika bisnis properti di pasar sekunder menyusut. Bisnis properti mulai berada di awal kebangkitan sejak akhir tahun lalu setelah lesu selama 6 tahun. Namun, serangan virus corona menunda kebangkitan tersebut.

Para investor yang biasa menangguk keuntungan di pasar sekunder makin memperpanjang menahan diri akibat serangan virus corona ini. Sebelum terjadi serangan virus corona, pasar sekunder memang telah menyusut akibat kelesuan bisnis properti sejak 2013. Meskipun masih ada kekhawatiran mengenai serangan virus corona yang mengadang kebangkitan bisnis properti, masih ada peluang bagi investor untuk menanggu keuntungan di pasar sekunder dengan memilih properti yang tepat.

Sebagai contoh Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, produk properti yang tetap diminati pembeli termasuk investor, bukan hanya konsumen (end user).  Kondisi positif itu didorong pula oleh harganya yang relatif masih terjangkau dengan kisaran Rp18 juta per meter persegi hingga Rp30 juta per meter persegi. Permbangunan PIK 2 saat ini masih berada pada tahap pertama seluas 1.050 hektare dan kelak dikembangkan hingga seluas 6.000 hektare. Contoh lainnya,  Prioritas Land membangun apartemen Majestic Point di Serpong, Tangerang, Banten. Saat ini apartemen 32 lantai itu tinggal menyisakan 160 unit dari 900-an unit yang tersedia di dua menara apartemen tersebut. Apartemen ini juga dilengkapi 50 unit berupa ruko, small office home office (SOHO), dan kios. Bagi summarecon, masalah banjir dan virus corona tidak membawa banyak dampak pada proyek-proyeknya. Keterisian apartemen yang ada di Summarecon Bekasi, rata-rata baru mencapai 50%, untuk kawasan banjir seperti proyek Summarecon di Kelapa Gading, permintaan tetap ada.

Wabah COVID-19 diyakini bakal memicu penurunan ekspor jasa kuartal I/2020 dari periode yang sama 2019. Analis Indonesia Services Dialogue memprediksi ekspor jasa mencapai US$7,2 miliar—US$7,5 miliar pada kuartal I/2020. Pemerintah diimbau untuk memacu ekspor jasa dengan moda commercial presence dan moda cross border. Dua moda tersebut tidak terlalu dipengaruhi pergerakan manusia. Untuk moda commercial presence, perusahaan jasa sektor kuliner atau konsultasi bisa membuka cabang di luar negeri. Untuk cross border, pengusaha jasa animasi bisa memperbanyak pemesanan dari luar negeri bisa dikerjakan di Indonesia. Atau jasa audit/keuangan, order dari luar negeri, dikerjakan di Indonesia, dikirim via internet. Potensi ekspor jasa dengan moda cross border cukup menjanjikan. Tiap tahun nilai perdagangannya mencapai rerata US$3,7 triliun.