Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin negara-negara G-20 bersama-sama memenangi dua peperangan yaitu melawan Covid-19 dan melawan pelemahan ekonomi dunia. G-20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam penanganan Covid-19 dan mendorong agar pandemi tidak menganggu kemitraan serta kerjasama yang sudah dibangun bertahun-tahun.

Terkait persoalan ekonomi, Presiden mendorong negara G-20 bekerjasama serta menyinkronkan kebijakan dan instrumen ekonomi untuk melawan keterpurukan ekonomi sebagai dampak covid-19.  Presiden juga mendorong G-20 menjaga stabilitas sektor keuangan termasuk kesediaan likuiditas serta memberikan relaksasi dan dukungan bagi dunia usaha yang terpukul akibat Covid-19. Penting bagi anggota G-20 mencegah disrupsi produksi dan menjaga kelancaran distribusi.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menyatakan wabah corona akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kajian Indef, kata dia, wabah corona akan berdampak besar padalaju konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek.

Menurut Andry, turunnya konsumsi membuat pertumbuhan PDB merosot menjadi 3,58 persen hingga 3,66 persen.Angka ini jauh di bawah asumsi APBN 2020 yang mencapai 5,3 persen. Dia juga mengatakan wabah corona akan menurunkan PDRB di semua provinsi. Penurunan PDRB didorong oleh lesunya produktivitas sektoral yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja minim. Andry mengatakan ada dua sektor yang paling terkena dampak wabah corona, yaitu jasa pariwisata dan penerbangan. Saat ini, pendapatan hotel sudah turun menjadi hanya rata-rata 20-50 persen. Begitu juga dengan restoran. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan telah membuat skenario pasca-wabah corona meluas. Menurut dia, jika wabah ini berlangsung hingga lebih dari enam bulan, skenario paling buruk ialah pertumbuhan ekonomi hanya 2,5 persen atau bahkan sampai 0 persen. Menurut Sri, skenario ini terjadi jika protokol lockdown berlaku di Indonesia. Adapun dalam skenario paling moderat, kata Sri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bertahan di atas 4 persen. Direktur Riset Center of Reform on Economy Piter Abdullah mengatakan wabah corona juga bisa menyebabkan kenaikan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,7 juta jiwa pada September 2019. Angka ini merepresentasikan 9,22 persen dari total penduduk di Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah sudah menggelontorkan dana secara langsung ataupun tak langsung untuk dua stimulus kebijakan ekonomisenilai Rp 158,2 triliun. Meski begitu, dia memastikan anggaran untuk sembilan kebijakan lanjutan yang baru diumumkan pemerintah pada Selasa lalu itu tercukupi.

Selain mengotak-atik alokasi pos anggaran yang sudah ada, pemerintah masih bisa memainkan instrumen pelebaran defisit. Dia merujuk pada pelebaran defisit sebesar 0,8 persen dari produk domestik bruto senilai Rp125 triliun yang bakal dijadikan amunisi untuk menanggulangi bencana wabah corona. Selain itu, kata dia, masih ada rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perihal keuangan negara. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, engatakan skema utama pemerintah dalam menanggulangi virus corona adalah merealokasi dan memfokuskan ulang pos belanja yang ada. Sebelumnya, Selasa lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada peluang untuk memperlebar defisit dan utang negara. Selain memutuskan ada pelebaran defisit mencapai batas 3 persen, Sri mengatakan pemerintah giat mencari pendanaan dari utang luar negeri. Akhir pekan lalu, Asian Development Bank mengumumkan menyetujui utang ringan untuk Indonesia sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,8 triliun.

Setekah meredam signifikan kasus Covid-19, China mencoba menghidupkan lagi mesin-mesin ekonominya. Namun, wabah dibelahan dunia lain menghadirkan tantangan baru.  

Keputusan penutupan kota Wuhan (tempat berasalnya covid-19) akan dicabut pada 8 April 2020. Setelah mampu menekan angka kasus penularan lokal dan mengklaim sudah relatif melewati melewati masa krisis akibat Covid-19, China berupaya menghidupkan lagi mesin-mesin ekonominya. Pabrik-pabrik yang telah beroperasi harus menghadapi tekanan pengurangan karyawan akibat anjloknya permintaan dari luar negeri. Pandemi global Covid-19 telah menekan permintaan dari luar terhadap  barang-barang dari China. Penutupan aktivitas ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Eropa, AS, dan pasar negara berkembang pasti akan menyebabkan kontraksi dramatis ekspor China yang mungkin anjlok sekitar 20-45% secara tahunan pada triwulan-2020. Prospek pertumbuhan ekonomi China telah direvisi, turun ke bawah 5% tahun ini. 

Insentif fiskal untuk sektor pariwisata yang diberikan dalam rangka mengantisipasi dampak wabah korona (Covid-19) terhadap perekonomian Indonesia perlu segera dieksekusi di lapangan. Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah pun diperlukan agar eksekusi kebijakan yang telah diambil pemerintah itu bisa berhasil. "Menurut saya (insentif fiskal itu) bagus. Mudah-mudahan eksekusi bisa lancar, pajak hotel dan restoran dinolkan untuk daerah yang terkena dampak korona. Hanya eksekusinya ini yang harus kita tunggu," ucap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani ketika ditemui di Kompleks DPR-RI Jakarta, Rabu (26/2). Pemerintah baru saja meluncurkan insentif untuk pariwisata sebagai langkah antisipasi terhadap dampak dari wabah virus corona (Covid-19) terhadap perekonomian Indonesia. Insentif diberikan dalam beberapa hal, pertama memberikan diskon tiket sebesar 30% untuk setiap penerbangan di 10 destinasi wisata yang berlaku selama tiga bulan yaitu Maret, April dan Mei 2020. Kedua, memberikan insentif berupa diskon avtur di bandara pada sembilan destinasi wisasta dengan total diskon Rp 265,5 miliar dan ini juga berlaku selama tiga bulan. Ketiga, pemerintah juga mendorong adanya insentif sesuai dengan usulan dari asosiasi bahwa untuk pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata tarifnya dinolkan. Mengingat keterkaitan antar insentif ini, Hariyadi berpendapat, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya saat pusat memberikan subsidi, maka pemerintah daerah tidak menarik pajak tetapi memberikan subsidi. Saat ada angkah yang seirama maka bisa langsung dieksekusi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawti mengatakan, dalam pertemuan anggota G20 yang diadakan di Riyadh, Saudi Arabia, Sabtu (22/2) membahas mengenai pajak digital khususnya bagi badan usaha yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT). Pasalnya saat ini dunia tengah merespons perubahan dari model bisnis yang kemudian memengaruhi kemampuan untuk memajaki sektor digital. Nantinya, suatu negara dapat menarik pajak terhadap perusahaan digital yang mendapatkan revenue dari pendapatan mereka. "BUT itu tidak lagi jadi tolok ukur untuk pemajakan, karena perusahaan digital tak perlu bertempat tinggal secara fisik di suatu negara. Sehingga, bagaimana caranya tidak secara fisik di negara ini namun memiliki kegiatan eknomi dan mendapatkan pendapatan. Nah, itu yang dicarikan berbagai upaya," ujarnya ketika ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarata, Senin (24/4). Seperti diketahui perusahaan digital seperti Netflix, Facebook, Twitter, hingga Google memiliki kegiatan bisnis di Indonesia namun tidak memiliki kantor secara fisik di dalam negeri, yang merupakan syarat dari pemungutan pajak. "Jadi, umpama kita bicara Google, Amerika Serikat sebagai negara asal dan semua negara di mana google beroperasi. Caranya bagi profit antara negara asal dengan penerima itu seperti apa," tuturnya. Menurutnya, ada 3 proposal yang telah dibahas dalam pertemuan G20 mengenai pemajakan sektor digital. Kendati demikian, dirinya enggan menjelaskan secara rinci. "Jadi rencananya Juli pada G20 di Jeddah akan dilaporkan kesepakatan yang kita harapkan bisa terjadi. Masih ada cukup berbagai pandangan yang berbeda, AS memiliki posisi sendiri. Kita harap sebelum akhir 2020 pada saat leaders meeting kita sepakati prinsip-prinsip pemajakan tersebut yang menciptakan kepastian, keadilan, dan transparansi pemajakan," ujarnya.

Pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Kondisi ini memukul sektor properti. Pengembang properti merevisi target jumlah rumah yang dibangun dan penyelesaian proyek properti. 

Tahun ini Real Estate Indonesia (REI) menargetkan pembangunan 259.808 rumah subsidi dan 200.000 rumah non subsidi. Target itu diturunkan 30% akibat kondisi perekonomian tak menentu. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat REI Totok Lusida menyampaikan, proyek properti harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Pahala N Mansury mengatakan, sektor properti dapat menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa-masa perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebab sektor ini berdampak pada lebih dari 170 sektor industri turunan sehingga berfungsi meningkatkan taraf hidup masayarakat. BTN memberikan stimulus berupa percepatan proses kredit dan relaksasi sejumlah syarat pengajuan kredit kepada pengembang properti.

Pusat perbelanjaan mengalami tekanan mendalam akibat pandemi Covid-19. Tingkat okupansi kini tinggal 10-20%, penutupan sementara pusat perbelanjaan mulai ditempuh sebagai salah satu langkah mencegah penyebaran virus dan menekan beban operasional. Penutupan sementara berlangsung hingga 5-8 April 2020. 

Pusat perbelanjaan yang tutup antara lain : Senayan City dan Central Park di Jakarta, Mall Ratu Indah (Makassar), serta tiga pusat perbelanjaan Summarecon Mall di Kelapa Gading, Serpong dan Bekasi Meski operasional mal dihentikan sementara, beberapa gerai di mal masih beroperasi antara lain supermarket, farmasi, serta anjungan tunai mandiri untuk melayani kebutuhan konsumen.

Dunia meningkatkan penanganan wabah Covid-19 dengan ekspansi fiskal luar biasa. Sejumlah negara mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 2% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia tengah berupaya menangani wabah melalui instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Menurut Sri Mulyani di Australia mengalokasikan 10% PDB untuk penduduk yang terdampak langsung Covid-19. Inggris menganggarkan 4% PDB untuk stimulus fiskal berupa bantuan tunai, pengurangan pajak, dan subsidi bagi penduduk yang diputus bekerja atau yang dikurangi jam kerjanya. Kanada menganggarkan 3,6% PDB untuk mendukung pekerja  dan dunia usaha. Perancis 2% PDB untuk memberikan jaminan ke perusahaan dan swasta. AS menambah 1 triliun dollar AS bagi paket stimulus.

Adapun stimulus fiskal dan dana penanganan Covid-19 yang dialokasikan Indonesia melalui APBN masih relatif kecil yaitu Rp 118,3 trilun - Rp 121,3 triliun (kurang dari 1% PDB). Disisi lain, Bank Indonesia mencatat aliran modal asing yang keluar dari Indonesia pada awal Januari 2020-23 Maret 2020 sebesar Rp 125,2 triliun dan dari jumlah tersebut Rp 104,7 triliun keluar pada bulan Maret 2020. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan cadangan devisa Indonesia cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Dalam jangka panjang, analis menilai kinerja distributor ponsel PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) masih akan tumbuh positif. Cuma, penjualan diproyeksi tergerus sebagai dampak penyebaran virus korona. Analis BNI Sekuritas William Siregar mengatakan, penyebaran virus korona di Tanah Air bakal memberikan dampak signifikan bagi kinerja gerai ponsel Erafone. Ini dikarenakan kebijakan physical distancing yang dikumandangkan pemerintah. William menilai kebijakan ini menjadi ancaman bagi seluruh pelaku industri ritel di awal tahun ini. Persediaan atau inventory ponsel juga akan terganggu oleh perlambatan distribusi peredaran smartphone akibat tutupnya pabrik produksi di China. Ini akan terasa pada kinerja perusahaan di kuartal kedua hingga ketiga dan akan menjadi ancaman bagi kinerja keseluruhan di 2020 ini. Di sisi lain, penerapan International Mobile Equipment Identity (IMEI) tahun ini diperkirakan belum berdampak ke kinerja keuangan. Dampaknya diprediksi terasa tahun depan . Erajaya juga masih menjadi pemimpin pasar Indonesia dan mendominasi pangsa pasar perangkat telekomunikasi, dengan kurang dari 35%. Selain itu, produk internet of things (IoT) berpotensi mendorong pertumbuhan penjualan Erajaya secara signifikan ke depan. Ditambah lagi, Putu optimistis profitabilitas emiten tersebut bisa meningkat seiring dengan implementasi IMEI di 2020.