Bukalapak, salah satu platform e-commerce terbesar di Tanah Air, mencatat pertumbuhan aktivitas belanja online di platformnya berkisar 15-20% selama masa pandemi Covid-19. VP of Merchant Bukalapak Kurnia Rosyada mengatakan, antusiasme masyarakat berbelanja serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terbukti dengan tercatatnya lebih dari 40.000 jenis produk yang dipasarkan oleh ratusan UMKM yang banyak bergabung sejak #BanggaBuatanIndonesia diluncurkan.

Memasuki bulan Juni ini, Bukalapak mulai mencatat kategori ponsel (handphone), sepeda, beserta hobi dan koleksi menjadi produk-produk yang paling banyak diminati pembeli. Khusus untuk kategori sepeda, pencarian paling populer pada sepeda gunung merek Polygon dan MTB. Lalu, produk sepeda lipat dengan merek Exotic, Pacific, dan United. Pembeli juga berburu produk aksesoris sepeda seperti kacamata Google, helm sepeda MTB, serta tempat minuman.

Kinerja ekspor Indonesia dibayangi ketidakpastian seiring dengan adanya sinyal lambannya pemulihan ekonomi Amerika Serikat selaku salah satu mitra dagang utama setelah China.

Dalam proyeksi kuartalannya, bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) menunjukkan bahwa bunga acuan bakal tetap mendekati nol sampai akhir 2021. Hal ini menjadi sinyal perekonomian Negeri Paman Sam akan membutuhkan waktu yang panjang untuk pulih. 

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W. Kamdani mengemukakan, proyeksi ekonomi yang diumumkan The Fed makin memupuskan harapan perekonomian dan perdagangan dapat segera pulih dengan skenario kurva berbentuk V. Shinta menjelaskan pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang lamban bakal berimbas pada ekspor Indonesia secara langsung. Dia mengemukakan produk-produk yang bakal mengalami penurunan drastis mencakup produk nonesensial yang amat dipengaruhi daya beli seperti furnitur, garmen, sepatu, travel goods, komponen elektronik dan permesinan, serta karet. 

Secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Benny Soetrisno masih melihat sedikit harapan di tengah proyeksi ekonomi Amerika Serikat. Dia meyakini permintaan di Negeri Paman Sam akan pulih. 

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics Mohammad Faisal mengemukakan, sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat juga merupakan salah satu pasar utama produk-produk dari berbagai negara. Dengan permintaan yang terganggu di AS, dia menyebutkan kebutuhan bahan baku industri yang dipasok Indonesia ke negara eksportir lainnya otomatis akan berkurang. Di sisi lain, akses pasar Indonesia bakal diadang oleh berbagai hambatan non tarif karena negara tersebut bakal memprioritaskan produksi lokal. 

Kekhawatiran serupa dikemukakan Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia Firman Bakrie. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang lamban dinilainya bakal diiringi dengan daya beli. Terlebih, ekspor sepatu Indonesia ke Amerika Serikat didominasi oleh jenis sepatu bermerek ternama.

Ekonomi digital yang lahir sebagai wujud dari revolusi industri 4.0 mendapatkan tempat yang luar biasa saat pandemi Covid-19. Pembatasan interaksi fisik antar manusia menyebabkan berbagai bentuk transaksi ekonomi dilakukan secara jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan teknologi digital.

Menurut Agus Sugiarto, Advisor Otoritas Jasa Keuangan, Tidaklah berlebihan kalau transaksi ekonomi yang berbasis teknologi digital ini berhasil mengerem kecepatan laju penularan virus corona ke seluruh umat manusia. Don Tapscott, yang pertama kali melontarkan ide tentang ekonomi digital pada 1995, tentu bergembira bahwa ekonomi digital ternyata mendapatkan peran dan dampak yang penting di era pandemi ini. Amazon, membukukan kenaikan penjualan 26 % dan merekrut 175.000 pegawai baru saat korporasi lain melakukan PHK. Total transaksi Shopee di Asia Tenggara & Taiwan meningkat 111.2 % menjadi US$ 429.8 juta. Jumlah konsumen Ali Baba Group meningkat menjadi 726 juta.

Saat pandemi Covid-19 diperkirakan sekitar 7,5 juta UMKM di seluruh dunia gulung tikar. Di Indonesia diperkirakan sekitar 16.313 UMKM. Ekonomi digital diharapkan mampu memulihkan kinerja UMKM namun sayangnya hanya 3,79 juta dari 59,2 juta UMKM yang sudah mengadopsi digital. Salah satu jalan pintasnya adalah dengan menggandeng e-commerce. Disisi lain, Pandemi Covid-19 juga telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran ke arah contactless payment.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menjalankan usaha secara digital (go digital). Pada akhir 2020, sebanyak 10 juta pelaku UMKM ditargetkan berjualan melalui platform digital. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan dalam diskusi Zooming With Primus, berdasarkan catatan Kemenkop-UKM, saat ini baru 13% atau 8 juta pelaku UMKM yang sudah melakukan penjualan melalui platform digital. Diskusi yang dipandu Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu itu juga menghadirkan Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira dan founder aplikasi Titipku Ong Tek Tjan.

Teten mengatakan, bila ditelaah lagi, UMKM yang bisa tetap bertahan yaitu yang bisa melakukan adaptasi. Adaptasi bisa dijalankan dalam beberapa bentuk. Pertama, dari yang tadinya berjualan secara konvensional jadi berjualan secara daring. Kedua, yaitu UMKM yang sebelumnya bersikap menunggu pembeli kini harus aktif mencari pembeli. Menurut dia, kondisi krisis di tahun 2020 ini berbeda dengan tahun 1998. Pada 1998, UMKM justru tampil menjadi pahlawan ekonomi karena banyak usaha besar yang berjatuhan. UMKM tumbuh pesat bahkan ekspornya naik 350%. Sedangkan dalam krisis karena pandemi Covid-19 ini memukul langsung kelangsungan UMKM.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh stakeholder, untuk menjaga kelangsungan UMKM ditengah pandemi Covid 19. Tidak hanya dalam konteks pemanfaatan jejaring digital, namun juga dalam hal penguatan produk digital. Berdasarkan data Badan Pusat Stastik (BPS), pada Mei 2020 nilai impor hanya mencapai US$ 8,44 miliar. Angka ini menunjukkan penurunan 32,65% dari April 2020 dan penurunan 42,2% dari periode sama tahun 2019. Sementara jika dilihat dari komponen impor terjadi penurunan, yaitu impor barang konsumsi turun sebesar 23,08%, bahan baku turun 34,66%, dan barang modal turun 29,01%. Anggawira menuturkan, pemerintah seharusnya bisa mendorong pengembangan UMKM sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor serta mendukung secara finansial seperti skema kredit karena perbankan saat ini juga mengalami kesulitan likuiditas.

Sementara itu, Founder Titipku Ong Tek Tjan mengatakan, dalam kondisi new normal ini perlu ada perubahan dalam praktik perbankan. Menurutnya, lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bank sentral sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk restrukturisasi kredit. Di saat yang sama juga diperlukan simplifikasi ketika melakukan restrukturisasi kredit, sehingga UMKM bisa segera mendapatkan restrukturisasi kredit. Di saat banyak usaha mengalami penurunan aktivitas justru aplikasi Titipku mengalami peningkatan omset sampai 600% di tengah pandemi Covid-19 ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan bahwa arus penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) global pada tahun ini kemungkinan merosot 40% karena krisis virus corona Covid-19. Sedangkan dampak terburuk dari PMA ini diperkirakan terjadi pada 2021. Hal ini sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal UNCTAD Mukhisa Kituyi.

Sementara di Asia, pandemi Covid-19 diprediksi memicu penurunan pendapatan yang diinvestasikan kembali dari afiliasi asing di kawasan itu. Sementara krisis kesehatan ini telah menggarisbawahi pentingnya Tiongkok, dan ekonomi negara lainnya di Asia lainnya sebagai pusat produksi global. James Zhan, direktur investasi dan perusahaan UNCTAD menuturkan, menurut laporan UNCTAD, Sebanyak 32 negara kurang berkembang, yang terkurung daratan, sedang berjuang menangani dampak ekonomi pandemi terhadap arus PMA – terutama dengan ditutupnya perbatasan-perbatasan antarnegara, negara-negara itu tidak dapat beralih ke transportasi laut langsung – sebagai cara untuk mengangkut sekitar 80% dari perdagangan global. Zhan mengatakan, pemulihan bisa menciptakan peluang bagi negara-negara berpenghasilan menengah karena rantai nilai menjadi lebih regional.

Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan memberikan layanan selama 24 jam dalam sepekan bagi pelaku usaha yang membutuhkan bantuan terkait penggunaan fasilitas fiskal, untuk mendorong optimalisasi fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha. 

Salah satu sektor yang mendapatkan fasilitas insentif fiskal adalah cukai. Fasilitas cukai yang diberikan kepada pelaku usaha berupa pembebasan cukai etil alkohol yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan hand sanitizer, disinfektan, dan barang sejenis lainnya. 

Dalam catatan Ditjen Bea Cukai, hingga 1 Juni 2020 total etil alkohol yang diberikan pembebasan mencapai 82,6 juta liter dengan nilai Rp1,65 triliun. 

Sementara itu, dari sisi pelunasan dan produksi rokok, sebanyak 82 pabrik tercatat mengajukan penundaan pembayaran cukai selama 90 hari. 

Insentif ini juga bertujuan untuk melindungi perusahaan barang kena cukai yang terkena dampak pandemi. Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) misalnya, pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp695,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp120,61 triliun dialokasikan untuk insentif dunia usaha. 

Adapun dana yang dikucurkan antara lain untuk pembiayaan korporasi serta dana sektoral kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Kemudian dana untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dana perlindungan sosial, serta kebutuhan Kesehatan.

Pelaku industri pangkalan data optimistis akan adanya peluang untuk lebih ekspansif pada tahapan pembukaan kembali perekonomian pascapandemi Covid-19. 

CEO Telkomsigma Sihmirmo Adi menyatakan era kenormalan baru membuka pintu cuan bagi bisnis pangkalan data (data center), seiring dengan keyakinan akan terjadinya pergeseran tren pola bisnis di Indonesia yang bakal lebih mengedepankan penggunaan layanan digital yang andal. 

Menurutnya, antisipasi pemetaan bisnis yang dipilih oleh Telkomsigma saat ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu jangka panjang dengan membangun beberapa pangkalan data serta antisipasi terhadap pasar global, dan untuk jangka pendek akan menambah space serta variasi ketersediaan produk.

Selain itu, dia mengatakan agar pangkalan data lokal dapat bersaing pada masa depan, pelaku industri harus terus memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia (SDM). 

President Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) Hendra Suryakusuma menilai penyedia pangkalan data lokal secara kapasitas, kualitas, dan kemanan sudah sangat siap untuk mendukung ekosistem digital Indonesia. Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi juga mengatakan pangkalan data penting untuk menopang segala macam transaksi serta akses digital yang bakal melonjak semasa pandemi dan pascapandemi.

Industri otomotif adalah salah satu sektor yang sangat sensitif terhadap perubahan. Jika diibaratkan tubuh manusia, sektor ini serupa dengan seorang penderita alergi yang cenderung mudah reaktif terhadap gangguan kecil. 

Sejumlah prinsipal global masih gencar melakukan inovasi dan rekayasa teknologi, tetapi dalam lingkup yang serba terbatas. Ini akibat dana riset dan pengembangan yang dialokasikan para prinsipal juga kian ramping. 

Sektor otomotif, yang masuk dalam kelompok industri unggulan nasional selama berdasawarsa, ini padahal selalu menjadi andalan baik untuk menyedot tambahan investasi, ekspor, tenaga kerja, maupun pengembangan teknologi. Namun, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) membeberkan bahwa realisasi penjualan ritel otomotif pada Mei 2020 sudah terperosok ke level terdalam, dengan angka penurunan mencapai 82% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu (year-onyear/y-o-y). 

Pada saat yang sama, penjualan mobil dari pabrikan ke dealer pada bulan tersebut terjun bebas 95,77% (y-o-y) menjadi hanya tersisa 3.551 unit. 

Pabrikan melihat penurunan pasar yang sangat masif diakibatkan dampak penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang meluas ke sejumlah daerah. Kondisi ini menghambat saluran dan rantai distribusi produk dan komponen mengingat banyak dealer, showroom, dan bengkel ditutup. 

Langkah rasional pabrikan selanjutnya adalah melakukan efisiensi di semua lini bisnis seperti belanja barang, litbang, upah, dan menyusutkan jumlah pekerja. 

PT Nissan Motor Indonesia (NMI) pun dengan terpaksa menutup fasilitas pabriknya pada akhir Mei 2020. Perusahaan hanya akan berkonsentrasi penuh di pabrik Thailand sebagai basis produksi tunggal untuk pasar Asia Tenggara. 

Masuknya fase kebangkitan ekonomi (reopening economy) harus segera direspons pemerintah mengerahkan segenap tenaga. Respons ini bisa dalam bentuk pemberian stimulus seperti memberikan insentif penggunaan listrik dan gas untuk operasional dan relaksasi pajak yang jelas.

Pemberian diskon harga mobil ke konsumen hanya akan menjadi gimik jangka pendek. Setelah produk dibeli, konsumen tetap dihadapkan pada beban pajak kendaraan yang tinggi. Itulah sebabnya diskon harga mobil bukan menjadi solusi jangka panjang.

Pemerintah menargetkan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dilakukan pada Agustus mendatang. 

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, saat ini, aturan turunan dari PMK No. 48/2020 masuk tahap finalisasi. 

Dia menambahkan, dalam konteks pemungutan PPN, setiap barang atau jasa yang dari luar daerah pabean ke Indonesia akan terutang PPN. Ketentuan ini sebenarnya juga sama dengan pemungutan PPN bagi barang atau jasa konvensional. 

Adapun terkait dengan pemungutan PPh atau pajak transaksi elektronik (PTE), Suryo mengatakan otoritas masih menunggu konsensus global. 

Implementasi pajak digital ini menjadi angin segar bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan. 

Secara total, penerimaan pajak per akhir bulan lalu tercatat Rp444,6 triliun atau 35,4% dari target APBN Perubahan. Realisasi pada tahun ini anjlok 10,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 

Head of Economic Research Pefindo Fikri C. Permana mengatakan, penurunan ini disebabkan karena konsumsi yang tertekan.

Permintaan ekspor produk ikan olahan untuk segmen ritel mengalami lonjakan hingga 20% selama masa pandemi Covid-19. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo mengatakan hal itu terjadi lantaran pada masa pandemi ada kebiasaan baru di masyarakat yang lebih memilih mengonsumsi makanan olahan di rumah daripada di kafe atau restoran. 

Budhi mengatakan kondisi peningkatan pasar ritel untuk produk ikan olahan juga terjadi di pasar domestik dengan kondisi pandemi yang sama. Masyarakat kini cenderung memasak ikan olahan atau kalengan yang setengah jadi karena lebih mudah. 

Namun di sisi lain, permintaan ekspor untuk sektor hotel, restoran dan kafe (horeka) mengalami penurunan hingga 70% banyak yang tutup. 

Budhi memaparkan, berdasarkan data Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), ekspor produk ikan olahan pada 2019 kebanyakan menyasar Amerika Serikat dengan kontribusi 37%. 

Komoditas terbanyak yang paling diminati pasar ekspor yakni udang dengan kontribusi hingga 35%.

Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan mengatakan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jatim pada Mei 2020 tercatat 93,90 atau turun 0,39% dibandingkan dengan April 2020 sebesar 94,26.