Ekonomi global diperkirakan kontraksi setidaknya 6% tahun ini. Hilangnya pendapatan dan ketidakpastian menjadi dampak yang ditimbulkan oleh wabah virus corona Covid-19. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD menyatakan, jika sampai terjadi gelombang kedua penularan di akhir tahun, kontraksi itu dapat mencapai 7,6%. Pada kedua skenario di atas, pemulihannya akan berlangsung lambat dan tidak pasti.

Organisasi berbasis di Paris, Prancis ini menggarisbawahi, produk domestik bruto (PDB) global dapat tumbuh sebesar 5,2% pada 2021. Jika krisis Covid-19 tertanggulangi. Tapi hanya sebesar 2,8% jika muncul gelombang infeksi yang kedua. Menurut laporan tersebut, aktivitas ekonomi di 37 negara anggota OECD telah runtuh. Dalam beberapa kasus penurunan mencapai 20%-30%. Selama tidak ada vaksin atau pengobatan atas virus corona Covid-19, OECD menilai upaya menjaga penularan dengan jaga jarak fisik, mengetes orang, melacak, dan mengisolasi yang terinfeksi akan tetap menjadi kunci dalam memerangi pandemi ini. Tetapi dalam kondisi seperti itu, sektor-sektor yang dipengaruhi oleh penutupan perbatasan dan sektor yang membutuhkan kontak pribadi yang dekat, seperti pariwisata, perjalanan, hiburan, restoran, dan akomodasi tidak dapat beroperasi seperti sebelumnya.

Pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia telah mengambil langkah besar untuk melindungi bisnis dan para pekerja dari kejatuhan ekonomi. Tetapi ini juga memiliki konsekuensi, kata laporan itu, karena utang publik bruto naik dengan cepat. Pemerintah dinilai perlu menyesuaikan dukungannya, memungkinkan proses restrukturisasi yang cepat untuk perusahaan, menyediakan penghasilan bagi pekerja di antara sejumlah pekerjaan, pelatihan bagi yang kehilangan pekerjaan, dan perlindungan sosial bagi pihak yang paling rentan.

Investor startup yang juga pendiri Indies Capital, Pandu Patria Sjahrir, menilai situasi pandemi seharusnya dapat menjadi pemicu bagi perusahaan startup Indonesia untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun, pada masa ini keberlangsungan startup masih sangat tergantung dari suntikan modal investor. Selaku investor, Pandu mengaku berani menyuntikkan modal ke startup lantaran melihat masa depan dari sisi pasarnya. Perusahaan digital juga memiliki segmentasi yang luas.

Pandu merupakan salah satu investor Indonesia yang sangat tertarik investasi di perusahaan rintisan. Lewat perusahaan besutannya Indies Capital dan AC Ventures sudah menyuntikkan modal kurang lebih ke 70 perusahaan startup, nilai investasinya bisa mencapai US$ 100 juta. Beberapa startup yang didanai oleh Pandu melalui AC Ventures adalah WarungPintar, Wahyoo, Aruna, Waste4Change, Xurya, Paxel, Akseleran.

Rencana penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi barang atau jasa digital dari luar negeri secara elektronik dengan tarif 10%, memiliki potensi penerimaan hingga Rp 10 triliun. Pajak yang mulai berlaku 1 Juli 2020 ini akan menyasar transaksi produk-produk digital seperti Netflix, Spotify, hingga Zoom. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDIP Indah Kurnia mengatakan, Kementerian Keuangan berusaha mencari sumber pembiayaan baru dan menambah penerimaan negara di tengah pandemi Covid-19 dengan penarikan pajak digital. Dengan potensi transaksi produk digital sekitar Rp 102 triliun dan tarif PPN 10%, maka penerimaan yang akan didapat mencapai Rp 10 triliun.

Ia merinci ada tujuh bentuk dan nilai transaksi barang digital yang memiliki potensi di Indonesia. Pertama, transaksi dari perangkat lunak telepon genggam yang mencapai Rp 44,7 triliun, media sosial dan layanan over the top sebesar Rp 17,07 triliun, hak siaran atau layanan televisi berlangganan Rp 16,49 triliun, serta sistem perangkat lunak dan aplikasi sebesar Rp 14,06 triliun. Kemudian untuk transaksi digital dari penjualan film sebesar Rp 7,65 triliun, perangkat lunak khusus seperti perangkat mesin dan desain sebesar Rp 1,77 triliun. Kemudian untuk transaksi game, video, dan musik digital sebesar Rp 880 miliar. Tahun ini, defisit fiskal diproyeksi melebar hingga 6,34% atau setara Rp 1.039,2 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB). Belanja negara diproyeksi naik menjadi Rp 2.738,4 triliun sementara pendapatan turun menjadi Rp 1.699,1 triliun.

Indah mengatakan implementasi pengenaan PPN 10% mulai 1 Juli 2020 dapat dilakukan bertahap, dengan terlebih dahulu menarik pajak digital yang bersifat konsumtif, seperti Netflix dan Spotify. Sementara yang bersifat produktif, seperti Zoom bisa ditunda. Hal ini menimbang juga pengenaan pajak untuk platform digital ini akan dibebankan ke konsumen. Terkait ini, Indah menyarankan, agar pemerintah memberikan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh mengenai pajak platform digital.

Senior Country Representative US-ABC Angga Antagia mengatakan, dalam implementasi kebijakan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan harus memberikan kemudahan dari segi registrasi dan pelaporan dengan dokumen elektronik yang disederhanakan. Kemudian, perlu ditentukan secara jelas ruang lingkup subjek pajaknya. Ia mengatakan, pemerintah juga perlu untuk menyelaraskan konsensus internasional dengan multitalteral seperti OECD framework dan menghindari unilateral measures.

Upaya pemulihan kinerja ekspor Indonesia pada tahun ini bakal berhadapan dengan sejumlah tantangan, mulai dari kebijakan restriksi, kompetisi perebutan pasar, hingga penurunan permintaan.

Aksi proteksionisme tersebut bakal mengganjal akses pasar produk Indonesia. Hal ini setidaknya terlihat dari munculnya tuduhan-tuduhan baru antidumping dan safeguard yang menyasar komoditas utama ekspor. 

Kementerian Perdagangan mencatat bahwa Indonesia harus menhadapi 16 kasus trade remedies selama pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut, 14 kasus merupakan investigasi baru dan dua di antaranya adalah investigasi review atau peninjauan ulang. 

India menjadi negara yang paling aktif melakukan investigasi tersebut dengan total 5 kasus. Posisinya disusul Amerika Serikat dan Ukraina. 

Wakil Ketum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, masalah utama ekspor saat ini adalah kepercayaan pasar yang turun. Dari dalam negeri, Shinta menyatakan pemulihan ekspor dihadapkan pada faktor penurunan produktivitas nasional pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor karena terimbas kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Pada tahun ini, Kementerian Perdagangan menyiapkan misi dagang ke 11 negara tujuan dengan potensi transaksi ekspor mencapai US$62,60 miliar atau 38% dari target ekspor nonmigas 2020. 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Kasan Muhri menyatakan, situasi pandemi Covid-19 yang turut memengaruhi fokus kebijakan negara tujuan ekspor menjadi tantangan dalam misi dagang tahun ini. 

Terkait upaya pemulihan ekspor, Shinta menyarankan agar pemerintah fokus pada pemberian fasilitas perdagangan dari sisi ekspor. Dengan demikian, biaya ekspor bakal menjadi lebih rendah dan membuat produk Indonesia menjadi lebih kompetitif. 

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik & Hubungan Antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat menuturkan, produk makanan olahan memiliki tren kenaikan permintaan seiring dibukanya perekonomian sejumlah negara. 

Namun, Rachmat mengaku tak sedikit pelaku usaha yang mengalami kendala permodalan dan bahan baku dalam 3 bulan terakhir. 

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto masih memasang target optimistis bahwa produk tekstil ekspor Indonesia dapat mengisi pangsa pasar yang lebih besar di negara seperti Amerika Serikat sebagai efek dari perang dagang. 

Sementara itu, konsensus Bloomberg memperkirakan neraca dagang Mei akan mengalami surplus US$544,43 juta. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menjelaskan surplus dipicu oleh penurunan impor yang melebihi penurunan ekspor. Penurunan impor ini dikarenakan masih rendahnya aktivitas manufaktur di Indonesia. 

McKinsey dalam survei sentimen konsumen Indonesia selama terjadi pandemi Covid-19 menemukan optimisme konsumen akan pemulihan ekonomi telah menurun ke level terendah sejak Maret 2020 dimana hanya tinggal 39% konsumen dari sebelumnya 51% yang mengaku optimistis ekonomi akan pulih dalam 2-3 bulan.

Menurut McKinsey, terdapat tiga perempat penduduk Indonesia mengalami penurunan pendapatan dan tabungan, meskipun sebagian besar menghabiskan lebih banyak (pendapatan). Sedangkan lebih dari seperempat konsumen telah beralih merek dan pengecer, dan banyak yang berharap untuk melanjutkan setelah krisis. Konsumen berharap untuk terus menghabiskan lebih banyak waktu memasak, mengkonsumsi konten video, belajar online, dan berkomunikasi satu sama lain secara virtual.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, pemerintah akan memperluas relaksasi cukai untuk minuman mengandung etil alkohol (MMEA) karena dianggap sebagai salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19.

Sebelumnya, relaksasi diberikan untuk hasil tembakau yakni penundaan pembayaran cukai, serta pembebasan cukai etil alkohol untuk pembuatan hand sanitizer, disinfektan, dan produk sejenis. 

Rencananya, pelonggaran akan diberikan untuk minuman beralkohol golongan A, seperti bir dan minuman sejenis lainnya. 

Ada empat dampak yang harus ditanggung oleh para pelaku industri MMEA. Pertama penurunan penyerapan pasar, kedua penurunan penjualan, ketiga kebijakan meliburkan sementara karyawan, dan keempat penurunan proyeksi volume bayar cukai.

Dia menyebutkan bahwa cukai golongan A dibayarkan secara berkala. Sementara itu, di undang-undang relaksasi bisa dilakukan namun hanya 10 hari. 

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, relaksasi harus diberikan terkait dampak yang diakibatkan dari pandemi corona.  

Industri rokok misalnya, bukan berarti relaksasi yang diberikan untuk mendorong orang merokok, melainkan bertujuan menyelamatkan para tenaga kerja. Begitu pula dengan industri minuman beralkohol. Jika jumlah pekerja yang kena PHK makin tinggi, maka akan menjadi beban pemerintah karena harus mengucurkan bantuan sosial lebih besar.   

Di sisi lain, Bea Cukai melakukan survei untuk mengukur dampak pandemi Covid-19 terhadap industri hasil tembakau, sebanyak 14,4% responden menyatakan telah menghentikan operasi bisnis. 

Sebanyak 95 pabrik meliburkan pegawainya dengan perkiraan pegawai diliburkan mencapai 14.515 orang. Selain itu, juga telah terjadi pemutusan hubungan kerja dengan total 152 orang. Di sisi lain, sebanyak 82 perusahaan telah mendapatkan penundaan pembayaran pita cukai selama 90 hari dengan nilai Rp18,1 triliun. 

Penjualan semen nasional anjlok hingga 32% menjadi 3,8 juta ton pada Mei 2020 dibandingkan bulan sama tahun lalu. Sementara itu, dibandingkan April 2020, penurunannya mencapai 24,9%. Meski demikian, Analis RHB Sekuritas Andrey Wijaya meyakini, kinerja negatif industri semen tersebut tidak akan berlangsung lama.

Semen Indonesia juga mengalami penurunan penjualan cukup dalam yaitu merosot hingga 30,9% menjadi 2,1 juta ton dibanding April 2020 atau 36.7% bila dibandingkan periode sama tahun lalu. Hal ini sebagaimana sebelumnya diperkirakan Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso karena adanya bulan ramadan dan hari Raya Idul Fitri, serta libur panjang dan diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan hak akses pemanfaatan data kependudukan kepada 13 institusi yang terdiri dari, 10 institusi jasa keuangan, 2 perusahaan sektor kesehatan dan 1  lembaga amal. Akses itu dapat mempercepat pelayanan dan mencegah potensi pinjaman fiktif dari bisnis sejumlah institusi keuangan tersebut. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan dengan bergabungnya 13 institusi itu, maka telah terdapat 2.108 pengguna yang memanfaatkan data kependudukan.

13 institusi tersebut diantaranya tiga penyelenggara fintech P2P lending yaitu PT Pendanaan Teknologi Nusa (Pendanaan.com), PT Digital Alpha Indonesia (UangTeman), dan PT Ammana Fintek Syariah (Ammana). Kemudian, empat multifinance yaitu PT Commerce Finance (CFinance), PT Astrido Pacific Finance, PT Radana Bhaskara Finance, dan PT Mitra Adipratama Sejati (MAS) Finance. Lalu dua bank yakni PT BPR Tata Karya Indonesia dan PT Bank Oke Indonesia Tbk. Lalu satu penyelenggara uang elektronik yaitu PT Visionet Internasional (OVO) serta dua perusahaan sektor kesehatan yaitu PT Indo Medika Utama dan PT Affinity Health Indonesia. Termasuk satu lembaga amal yakni Yayasan Dompet Dhuafa Republika.

Pemerintah Kota Beijing pada Minggu (14/6) melaporkan 57 kasus positif baru infeksi virus corona Covid-19. Angka harian tertinggi sejak April 2020 ini seluruhnya terkait dengan sebuah pasar grosir pangan besar di ibukota Tiongkok tersebut. Klaster baru ini membuat langkah-langkah karantina kembali diberlakukan. Warga di 11 wilayah permukiman di sekitar pasar diperintahkan tinggal di rumah.

Pasar Xinfandi dilaporkan merupakan pemasok terbanyak produkproduk segar bagi warga Beijing. “Beijing memasuki masa yang sangat tidak biasa,” ujar Xu Hejian, juru bicara Pemkot Beijing, dalam konferensi pers. Dari 36 kasus positif baru itu, 12 di antaranya tinggal di permukiman bagi orang-orang yang bekerja di Xinfandi, pasar yang berlokasi di distrik Fengtai. Hampir semua orang di sana antara pernah bekerja atau berbelanja di pasarnya. Salah satu kasus baru yang terkonfirmasi pada Minggu adalah pria berusia 56 tahun yang bekerja sebagai sopir bus bandara. Sebelum jatuh sakit, seperti dilaporkan media negara People's Daily, ia datang ke pasar Xinfandi pada 3 Juni 2020. Beijing News, seperti dilansir Reuters, melaporkan bahwa pria tersebut sudah berbulan-bulan tidak bekerja dan tidak ada kontak dengan para penumpang perjalanan udara.

Gao Xiaojun, juru bicara otoritas kesehatan Beijing mengatakan, siapa saja yang menunjukkan gejala demam akan menjalani tes serologi dan asam nukleat, untuk memastikan positif tidaknya Covid-19. Selain itu, mereka harus tes darah dan pemindaian CT. Fasilitas-fasilitas kesehatan, tambah Gao, tidak diperbolehkan menolak pasien yang menunjukkan gejala-gejala demam.

Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengingatkan, situasi  dunia pasca Covid-19 akan cenderung menjadi lebih rumit. Ada tujuh fenomena yang akan mewarnai dunia setelah Covid-19, yang salah satunya adalah pergeseran model bisnis dari konvensional ke digital.

Pertama,  kemungkinan  terjadinya perlambatan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Kedua, kemungkinan akan adanya penurunan produktivitas karena terganggunya rantai pasok global. Ketiga, adanya tren pengajuan pinjaman di tingkat nasional, perusahaan, maupun individu. Keempat, adanya kesenjangan yang bisa jadi lumayan besar, antara pasar modal dan ekonomi riil. Kelima, kata dia, adalah pergeseran model bisnis dari paradigma lama ke paradigma digital/virtual. Keenam, kelanjutan dari periode dengan inflasi rendah yang cukup panjang, bahkan bukan tidak mungkin deflasi. Ketujuh, terlihat suatu polarisasi lebih lanjut antara Tiongkok dan Amerika Serikat atau yang oleh sebagian orang disebut dengan decoupling.