Setidaknya delapan negara di kawasan Timur Tengah (Timteng), Asia dan Eropa, tercatat berminat dan melirik sejumlah sektor investasi di Indonesia saat ini dan dua calon investor dari Malaysia dan Inggris sedang digiring pihak Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk turut investasi agribisnis dan agroindustri di kawasan Food Estate Sumut di Humbang Hasundutan.

Ketua Umum KADIN Provinsi Sumut, Khairul Mahalli, menyatakan perusahaan mancanegara yang berminat investasi ke Indonesia tersebut adalah dari dua negara dari Timur Tengah (Middle East Countries) yaitu UAE dan Qatar. Empat negara dari kawasan Asia (Asian Countries) yakni Hongkong, India, Jepang dan Malaysia. Lalu, dua negara lagi dari kawasan Eropa (European Countries) yaitu Inggris dan Rusia.

Dia memaparkan hal itu dalam temu virtual yang khusus mengangkat profil dan potensi daerah Sumut dalam forum investasi untuk adaptasi sektor-sektor bisnis potensial yang akan ditawarkan kepada masing-masing calon investor mancanegara tersebut.

Sembari menunjukkan agenda peluang investasi (minutes of meeting for investment opportunities) dari kalangan asosiasi dagang dan bisnis internasional tersebut, dia memaparkan calon investor dari dua negara sangat potensial untuk digiring berinvestasi di kawasan Food Estate Humbang Hasundutan untuk pengembangan bisnis komoditi pangan, tanaman herbal dan juga produk-produk agroindustri.

Nilai ekspor produk besi dan baja sepanjang tahun 2020 mencapai US$ 10,85 miliar atau sekitar Rp 152,29 triliun, naik 46,84% dari tahun sebelumnya US$ 7,38 miliar. Pandemi Covid-19 tidak menjadi halangan bagi industri baja Tanah Air untuk memacu pertumbuhan ekspornya pada tahun lalu. Hasil bagus tersebut karena banyak pabrik baja di dunia seperti di Eropa yang mengurangi produksi selama pandemi. Tren bagus ekspor baja akan berlanjut pada tahun ini karena pandemi Covid-19 masih berlanjut. Sehingga, industri baja nasional harus mampu mengambil peluang emas ini untuk menguasai pasar luar dan dalam negeri. 

Langkah positif pemerintah untuk mengendalikan importasi dan memberikan perlindungan terhadap industri baja nasional adalah kebijakan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai technical barrier impor, tetapi juga erat kaitannya dengan keamanan dan keselamatan pengguna baja, sehingga harus diberlakukan secara wajib.  Kemenperin sendiri telah menargetkan pengurangan impor baja sebesar 35%. Langkah yang ditempuh antara lain meningkatkan penggunaan baja dalam negeri, meningkatkan pengawasan baja yang tidak memiliki SNI wajib dan mencari investasi untuk subtitusi impor. Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk industri baja berbenah dan bangkit. 

(Oleh - IDS)

Ekspor sarang burung walet (SBW) sepanjang 2020 mencapai Rp 28,90 triliun, atau meningkat 2,13% dari 2019 yang sebesar Rp 28,30 triliun. Ekspor sarang walet menjadi salah satu penyumbang utama pada peningkatan ekspor produk pertanian tahun lalu. Tren ekspor SBW menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Hal itu karena rumah dari burung walet (Collocalia sp) itu dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan dan banyak dihasilkan di Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. SBW dapat hidup baik dengan ekosistem yang terjaga, mulai dari hutan, laut dan sungai. 

Saat ini, SBW yang diperdagangkan merupakan komoditas binaan dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian (Kementan) untuk produktivitasnya. Untuk pendampingan eksportasi, mulai dari harmonisasi aturan, persyaratan teknis sanitasinegara tujuan, dan bimbingan teknis sanitari dan keamanan pangan (food safety) dilakukan oleh Barantan Kementan. Partisipasi dan dukungan dinas pertanian, peternak dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan komoditas SBW sangat diperlukan. Salah satunya terhadap penyakit flu burung atau avin influenza (AI).

(Oleh - IDS)

Pada 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran insentif usaha dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional senilai Rp 20,26 triliun. Insentif mencakup pajak ditanggung pemerintah, pengembalian Pajak Penghasilan (PPh) impor, dan pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Insentif dunia usaha di luar insentif perpajakan untuk bidang kesehatan serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fasilitas insentif bidang kesehatan seperti PPh Pasal 22 impor dan PPN untuk produk farmasi. Adapun insentif pajak UMKM berupa PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Seluruh insentif pajak diberikan hingga 31 Desember 2020.

Salah satu insentif dan fasilitas pajak yang mesti diprioritaskan pemerintah pada tahun ini terkait sektor kesehatan. Pemberian insentif dan fasilitas pajak diarahkan untuk mendorong keterlibatan swasta dalam percepatan program vaksinasi.

Per November 2020, utang luar negeri Indonesia 416,587 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.860 triliun. Jumlah itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral 206,526 miliar dollar AS dan utang swasta 210,061 miliar dollar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyampaikan, utang luar negeri Indonesia tumbuh 3,9 persen secara tahunan. Menurut data BI, dari jumlah itu, sebesar 349,777 miliar dollar AS di antaranya berupa utang jangka panjang atau periodenya lebih dari setahun.

Pengusaha minta pemerintah membuka akses vaksinasi Covid-19 untuk swasta. Akses tersebut untuk mendistribusikan dan mengimpor vaksin secara mandiri.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Minggu (17/1/2021), mengatakan, pengusaha swasta berharap dilibatkan dalam proses distribusi dan pembelian vaksin.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, pada dasarnya, seluruh lapisan masyarakat harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses vaksin secara gratis. Peran pihak swasta penting untuk mempercepat distribusi program vaksin gratis pemerintah. Namun, bukan untuk meraih keuntungan dari bisnis vaksin.

Tauhid menyarankan agar keterlibatan swasta dibatasi. Perusahaan bisa membantu mendistribusikan vaksin kepada karyawan dan keluarga karyawan secara gratis, tetapi tidak diperbolehkan menjual kembali vaksin itu ke masyarakat luas melalui mekanisme pasar. Dalam hal ini, peran pihak swasta adalah mendukung program pemerintah.

Emiten pertambangan mineral, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyangkut kasus gugatan Budi Said sehingga perseroan dihukum membayar kerugian mencapai Rp 817,4 miliar. Perseroan melalui kuasa hukumnya akan menempuh upaya hukum dengan mengajukan banding atas putusan PN Surabaya terhadap kasus itu. ANTM dinyatakan terbukti telah berbuat melawan hukum atas hilangnya 1.136 kilogram atau 1,1 ton emas yang dibeli Budi Said setara Rp 817,4 miliar.

Adapun, pengusaha asal Surabaya ini mengaku telah membeli 7 ton emas di Butik Emas Logam Mulia Surabaya I Antam setelah ditawarkan diskon harga oleh beberapa oknum pekerja di gerai itu. Namun, Budi hanya menerima 5,9 ton emas, sedangkan sisanya atau sebesar 1,1 ton tidak diterima. ANTM tidak pernah menerapkan harga diskon dan hanya bertransaksi dengan harga yang dikeluarkan secara resmi oleh perseroan.

Dalam Gugatannya, Budi Said meminta perseroan memberikan tambahan Logam Mulia dengan mengacu pada harga diskon yang dijanjikan oleh pihak tidak berwenang. ANTM menganggap gugatan ini tidak masuk akal dan tidak berdasar. Oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini juga telah dijatuhi hukuman pidana. Perseroan pun mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penawaran oknum yang memberikan harga atau skema penjualan logam mulia ANTM yang tidak wajar.

(Oleh - IDS)

Pertumbuhan dana kelolaan instrumen reksa dana berbasis instrumen surat utang syariah atau sukuk cukup unggul sepanjang 2020 lalu. Tahun ini, instrumen jenis ini pun berpotensi kembali banyak diburu investor sebab menjanjikan tingkat keuntungan yang tinggi serta berbasis prinsip syariah. Dari antara berbagai jenis reksa dana syariah yang ada, reksa dana syariah berbasis surat utang mendominasi dengan porsi mencapai 61%. Reksa dana pendapatan tetap memiliki basis aset dasar yakni sukuk negara/korporasi, sedangkan reksa dana sukuk selain berbasis sukuk negara/korporasi juga turut mengikutsertakan instrumen surat berharga koersial syariah (SBKS) bertenor 1 tahun.

Reksa dana pendapatan tetap syariah dan reksa dana sukuk masih ada risiko dari sisi pergerakan harga sukuk, meskipun risiko itu relatif kecil.Harga sukuk yang bergerak dari waktu ke waktu akan membuat kinerja reksa dana yang menjadi produk turunannya ikut terpengaruh. Berbeda dari dua jenis reksa dana lainnya, reksa dana sukuk  dapat memasukkan instrumen SBKS bertenor 1 tahun ke dalam racikannya. Instrumen ini biasanya  memiliki risiko yang tinggi, tetapi tentunya menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dari surat utang lainnya. Dengan potensi return yang lebih tinggi, peminatnya juga meningkat walau tampak terbatas di kalangan institusi.

Produk reksa dana berbasis obligasi syariah masih layak untuk dikoleksi karena masih dapat memberikan imbal hasil optimal. Prospek reksa dana pendapatan tetap syariah cukup baik pada tahun ini yang diharapkan dapat mendorong nilai AUM industri juga bertumbuh. Prospek lebih cerah jenis reksa dana itu seiring dengan harga sukuk yang lebih rendah sehingga return real diyakini masih akan tinggi. Namun, pertumbuhan lebih agresif dinilai masih akan relatif sulit karena ruang penurunan suku bunga mungkin tersisa satu kali lagi dalam tahun ini. 

(Oleh - IDS)

Segmen produktif bakal menjadi bahan bakar realisasi pinjaman dana industri teknologi finansial khususnya pemberi pinjaman pada 2021. Ekspektasi terhadap kinerja penyaluran pinjaman segmen ini bertolak pada penerapan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mewajibkan seluruh platform peer to peer lending untuk menambah penyaluran pinjaman segmen produktif. Para platform memang terus berbenah untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, iklim bisnis sepanjang 2020 menunjukkan bahwa segmen konsumtif tidak bisa jadi andalan tunggal dikarenakan saat daya beli tertekan, penyaluran pinjaman turut anjlok.

OJK mencatat jumlah akumulasi penyaluran pinjaman kepada sektor produktif baru sebesar 34,97% dari total penyaluran selama industri berdiri. Berdasarkan data AFPI, dari 57 platform yang tercatat masuk kategori produktif, 48 di antaranya juga melayani konsumtif, sedangkan empat platform ikut termasuk kategori syariah. Jumlah platform yang melayani konsumtif hanya ada 30 platform, sedangkan jumlah platform kategori syariah hanya ada enam platform. Hal tersebut membuat asosiasi mendorong agar pelaku usaha melakukan kolaborasi sehingga bisa menggarap dua segmen yang berbeda.

Berdasarkan data AFPI, para pemain industri fintech P2P lending menyalurkan Rp 73 triliun sepanjang 2020, naik 25% secara tahunan dari Rp 58 triliun pada 2019. AFPI pun menargetkan penyaluran pinjaman para platform di 2021 ini mampu mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Perusahaan diharapkan dapat menambah jumlah pengguna sehingga menyentuh 1 juta pengguna pada 2021 degan peningkatan penyaluran bulanan kepada para peminjam meningkat di kisaran normal Rp 200 miliar - Rp 300 miliar.

Regulasi baru masih dalam tahap kajian tanggapan dan masukan para stakeholder. Sebagai industri berbasis teknologi yang pengawasannya ditangani sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK, berharap besar industri lebih sehat karena persentase pemain yang mapan lebih banyak. Sebagai platform yang mempertemukan pendana (lender) dan peminjam dana, harapannya regulasi ini bisa menekan risiko fraud dan gagal bayar cicilan. Para lender pun tenang mempercayakan asetnya ke industri P2P lending.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut melalui Kasubag Program Yuspahri Parangin-angin, Rabu sore (13/1). la menyebutkan, rata-rata hasil panen gabah di Sumut mencapai 5, 15 ton per hektar. la merinci, dari 14 kabupaten tersebut sentra padi tertinggi luas panennya yakni Mandailing Natal 99.293,1 hektar.

Sementara itu data terakhir produksi padi dari 14 kabupaten selama 10 bulan yakni Januari hingga Oktober 2020 capaiannya sebesar 3,343 juta ton. Rata-rata produksi gabah tersebut sudah termasuk hasil panen petani yang varitasnya dibantu pemerintah, la menambahkan takaran 100 Kg padi setelah dikonversi dijadikan beras menjadi 63 Kg.

Tahun 2020 target tanam gabah/ padi Sumut ditetapkan seluas 5.094.000 ton, sedangkan realisasi panen sejak Januari hingga Nopember 2020 sebesar 4.143.142 ton lebih.