Kementerian Perindustrian berupaya untuk mengembalikan kejayaan industri keramik nasional seperti era 2014 sebagai produsen nomor empat di dunia. Target ini ditopang dengan kebijakan strategis. Salah satunya dengan program substitusi impor sebesar 35% yang ditargetkan tercapai pada 2022. Implementasi didukung dengan kebijakan pengendalian tata niaga impor keramik dan pembatasan pelabuhan masuk di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain itu, ada kebijakan minimum import price untuk ubin keramik serta pemberlakuan SNI wajib yang diperketat. 

“Kami telah melakukan pertemuan dengan Asosiasi Aneka Keramik Indonesia [Asaki] guna mencari solusi agar industri keramik nasional bisa lebih berdaya saing di kancah global,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melalui siaran pers, Senin (25/1). Agus menyatakan industri keramik saat ini optimistis dapat kembali berjaya apabila mendapatkan dukungan dan atensi dari pemerintah. Asaki sepakat mendukung misi besar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk substitusi impor.

Seperti diketahui, wabah pandemi Covid-19 memang telah menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan industri, termasuk sektor keramik. Utilisasi industri keramik sempat turun menjadi 30% pada kuartal II/2020 kemudian mulai beranjak naik hingga 60% periode kuartal III/2020. Peningkatan itu tidak terlepas peran dari implementasi kebijakan harga gas industri sebesar US$6 per Million British Thermal Unit (MMBTU). 

Berdasarkan data Kemenperin, kekuatan industri ubin keramik di Indonesia ditopang sebanyak 37 perusahaan yang tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Total kapasitas produksi terpasang sebesar 537 juta m2 atau 8,14 juta ton per tahun yang menyerap tenaga kerja hingga 150.000 orang. Adapun, jumlah anggota Asaki mencapai 71 perusahaan yang terdiri atas industri ubin keramik, keramik tableware, saniter, genteng atau roof tile, dan industri pendukung lainnya.

Produsen keramik memproyeksikan rerata utilisasi industri 2021 akan meningkat di level 72,5% setelah sempat anjlok hingga 30% pada kuartal II/2020 dihantam pandemi Covid-19. Secara detail, utilisasi industri 2020 sebesar 56%, sedangkan pada semester II/2020 utilisasi sudah mendekati tahun lalu yakni 64%. Adapun, volume produksi pada 2020 diproyeksi mencapai 301 juta m2.  “Utilisasi ubin keramik paling rendah pada kuartal II/2020 di angka 30% dan kuartal IV/2020 sudah di kisaran 70%. Perkiraan utilisasi meningkat pada 2020 di kisaran 72,5% dengan volume produksi 389 juta m2,” kata Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto kepada Bisnis, Selasa (29/12/2020). 

Pada semester I/2021, level utilisasi diproyeksi stabil di level 70% yang kemudian dilanjutkan pada paruh kedua 2021 di level 75%. Volume produksi diproyeksi mendekati 400 juta m2 pada 2021. Jika angka itu tercapai, Indonesia berpotensi memperbaiki peringkat produksi terbesar di dunia menjadi ranking enam atau tujuh. Pada 2019, volume produksi keramik 349 juta per m2 yang menempatkan Indonesia berada diperingkat delapan produsen terbesar di dunia. 

Lebih lanjut, proyeksi perbaikan industri keramik di atas sejalan dengan Kemenperin yang memiliki perkiraan pertumbuhan industri galian non-logam akan naik di level 7,36% setelah tahun ini minus 8,19%. Edy menyebut untuk mempertahankan momentum pemulihan dan kebangkitan industri keramik pasca penurunan harga gas US$6 per MMBTU, Asaki mendesak sejumlah langkah konkret perlindungan dan penguatan industri keramik, seperti pembatasan pelabuhan impor tertentu dan penetapan minimum import price. Dia menyebut industri keramik nasional harus mendapatkan atensi khusus terlebih sebagai industri strategis yang menyerap jumlah tenaga kerja cukup besar lebih dari 150.000 orang dan dengan TKDN yang tinggi rerata di atas 75%. 

(Oleh - HR1)

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi hasil perikanan Indonesia tidak kurang dari 65 juta ton per tahun. Namun, Indonesia belum juga berjaya dalam perdagangan hasil perikanan. Ekspor pada 2018 baru mencapai US$4,49 miliar yang menempatkan Indonesia di posisi ke-15 di bawah Thailand (3) dan Vietnam (4). Udang masih menjadi primadona. Pada 2019 nilai ekspornya US$1,72 miliar, diikuti tuna-cakalang US$0,75 miliar. Selanjutnya, cumi-sotong-gurita, rajungan-kepiting dan rumput laut berturut-turut US$556,3 juta, US$393,5 juta, dan US$324,9 juta. Untuk mengejar ketertinggalan sekaligus mengincar lima besar dunia, pemerintah tergiur jalur cepat dengan mencanangkan program menaikan ekspor udang hingga 250 persen pada 2024.

Sayangnya, sejak dicanangkan 2019 peta jalan dan rencana detail program masih dalam kajian, tidak mudah menentukan strategi dan perencanaan. Ketika data, jumlah, luas, sistem budidaya, produktivitas, dan sebaran tambak tidak tersedia. Pada 2019, ekspor udang Indonesia mencapai 207.000 ton dimana lebih dari 80 persen hasil budidaya di tambak. Umumnya, udang diekspor dalam bentuk beku atau frozen peeled dan shell-on dengan rendemen rata-rata 65 persen. Konsumsi domestik tidak lebih dari 0,2—0,5 kg per kapita, sehingga produksi diperkirakan tidak lebih dari 450.000 ton. Menariknya, di masa pandemi Covid-19 tren permintaan produk olahan meningkat.

Diperkirakan volume ekspor produk ready to cook dan ready to eat tahun lalu naik 40 persen. Ini kesempatan mendorong produk bernilai tambah (value added) untuk menggenjot nilai ekspor. Tahun lalu, harga rata-rata produk naik 3 persen dan bila kenaikan konsisten hingga 4 tahun ke depan. Target peningkatan ekspor 250 persen cukup dengan ekspor 425.000 ton. Dari data kami pada 2018, beroperasi sekitar 8.500 hektare (ha) dan 26.000 ha tambak intensif dan semi intensif dengan luas efektif masing-masing sekitar 6.100 ha dan 15.700 ha. Produktivitas rata-rata masih tergolong rendah, masing-masing hanya sekitar 30 ton dan 7 ton/ha/tahun.

Selain itu, ada sekitar 300.000 ha tambak tradisional tersebar di berbagai pelosok Tanah Air. Karena kerusakan lingkungan dan memburuknya kualitas perairan, produktifitas kini hanya sekitar 300—400 kg/ha/tahun. Pemerintah harus segera mempermudah dan menyerderhanakan perizinan. Kedua, membangun infrastruktur di kawasan tambak. Instalasi pengolahan air limbah kolektif dikelola bersama demi menjamin budidaya berkelanjutan.

Ketiga, introduksi teknologi tepat guna ramah lingkungan. Pilot project diperlukan untuk meningkatkan produktivitas tambak tradisional. Paling tidak sekitar 300.000 ha tambak tradisonal harus naik kelas menjadi tambak tradisional plus dengan produktivitas minimal 0,8-1,0 ton/ha/tahun. Keempat, menjamin ketersediaan induk unggul. Dalam satu uji coba organoleptik di Jepang, udang jerbung (Penaeus merguiensis) ternyata lebih disukai dibandingkan dengan udang windu dan vaname.

Kelima, membuat regulasi, menjaga kelestarian lingkungan, keamanan pangan dan keberlanjutan usaha. Sertifikasi tambak harus didorong dan dipermudah untuk menjamin persyaratan traceability yang diminta pembeli. Keenam, meningkatkan promosi dan branding. Ketujuh, menurunkan tingkat resiko usaha. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan memberi kemudahan agar aset tambak bisa dijadikan agunan.

(Oleh - HR1)

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendukung penggalakan penggunaan mobil listrik dan juga motor listrik di Jawa Timur. Bahkan Pemprov Jatim sudah memberikan keringanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) hingga 90 persen. Sesuai dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, insentif pajak dan BBM yang diberikan kepada mobil listrik mencapai 90 persen dari dasar tarif normal. Sehingga pajak hanya di pungut 10 persen dari pajak yang seharusnya. Tarif pajak mobil listrik sendiri sebesar 1.5 persen dari dasar pengenaan. Sementara tarif BBN sebesar 10 persen dari dasar tarif. 

Dalam sepekan ini harga jagung pipil di tingkat petani Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, merangkak naik menjadi Rp 3.500 - Rp 3.700 per kilogram, yang sebelumnya Rp 2.800 - Rp 3.200.

Informasi dihimpun hariansib.com di sejumlah gudang pemipil di Kecamatan Tigabinanga, Selasa (26/1/2021) dalam sepekan terakhir harga jagung di tingkat petani secara bertahap merangkak naik yang sebelumnya Rp 2.800 - Rp 3.200 per kilogram menjadi Rp Rp 3.500 - Rp 3.700 per kilogram.

Neraca perdagangan RI sepanjang 2020 surplus US$ 21,7 miliar. Surplus ini disebut yang tertinggi sejak 2012 yang sempat menyentuh lebih dari US$ 20 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyebut neraca dagang Indonesia 2020 yang surplus sebenarnya menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.  Alasannya, impor Indonesia sepanjang periode itu mengalami penurunan yang mendalam. Impor yang merosot bisa mempengaruhi sektor produksi yang dikonsumsi di dalam negeri.

Pelemahan pada sektor produksi itu bisa dilihat dari yang terjadi pada kuartal III-2020 lalu. Beberapa yang mengalami penurunan seperti sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan, hingga konsumsi otomotif.

“Kalau kita lihat di situ sektor perdagangan turun 5,3% yoy, transportasi dan pergudangan turun 16,7% artinya perdagangan terganggu, stocking terganggu, kemudian penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman turun 11,86%,” paparnya.

Berdasarkan data BPS Kalsel, nilai impor Kalsel pada Desember 2020 mencapai USD 52,31 juta atau naik 85,35 persen dibandingkan November 2020 yang hanya USD 28,22 juta. Sedangkan, nilai ekspor naik sebesar 9,24 persen. Dari USD 509,72 juta menjadi USD 556,81 juta.

Kepala BPS Kalsel, Moh Edy Mahmud mengatakan, ada tiga kelompok barang yang mempunyai nilai impor tertinggi pada Desember di antaranya bahan bakar mineral sebesar USD 41,11 juta, mesin-mesin/pesawat mekanik senilai USD 5,98 juta dan kelompok kapal laut sebesar USD 3,30 juta.

Mengenai impor menurut negara asal, dia merincikan, tertinggi berasal dari Malaysia yang mencapai USD 35.75 juta. Diikuti Singapura, USD 11,71 juta dan Cina sebesar USD 1,81 juta.

Terkait negara tujuan ekspor, Edy mengungkapkan pada periode Desember barang-barang dari Kalsel paling banyak diekspor ke Cina dengan nilai USD 226,20 juta. Selain Cina, dia menyampaikan, ekspor Kalsel ke India pada Desember juga lumayan tinggi yakni sebesar USD 109,28 juta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, total ekspor perikanan Indonesia sepanjang tahun 2020 mencapai 1.262.000-ton senilai 5,203 miliar dollar AS. Volume itu meningkat 6,6 persen dibandingkan ekspor tahun 2019, sementara nilainya tumbuh 5,4 persen.

Di sisi nilai, kontribusi terbesar berasal dari komoditas udang, yakni 2,04 miliar dollar AS atau 39,21 persen dari total nilai ekspor Indonesia tahun lalu, diikuti tuna-cakalang sebesar 724 juta dollar AS (13,92 persen). Sementara komoditas cumi-sotong-gurita tercatat 509 juta dollar AS (9,79 persen), rajungan-kepiting 367 juta dollar AS (7,05 persen) dan rumput laut 279,6 juta dollar AS (5,2 persen).

Adapun dari sisi volume, ekspor udang tercatat 239.230-ton (18,9 persen), tuna-cakalang yakni 195.710-ton (15,51 persen), rumput laut 195.570-ton (15,5 persen) dan cumi-sotong-gurita 140.040 ton (11,1 persen).

Menurut Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Artati Widiarti, komoditas unggulan yang diharapkan mendongkrak ekspor tahun ini adalah udang, rumput laut, tuna-cakalang, dan cumi-sotong-gurita.

Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja mengemukakan, ekspor udang tahun ini ditargetkan sekitar 2,45 miliar dollar AS atau naik 20 persen, sedangkan rumput laut sekitar 300 juta dollar AS atau tumbuh 7,1 persen.

Dompet digital berlomba-lomba bermitra dengan penyelenggara platform investasi untuk meningkatkan jumlah pengguna layanan, seiring meningkatnya minat investasi masyarakat. Salah satu contohnya, saat ini pengguna layanan dompet digital Ovo bisa membeli produk reksadana PT Bareksa Portal Investasi melalui fitur Invest yang terdapat dalam aplikasi Ovo.

Presiden Direktur Ovo sekaligus CEO Bareksa Karaniya Dharmasaputra mengatakan, melalui kerja sama dan integrasi itu, Ovo dan Bareksa memberikan alternatif layanan pembayaran investasi secara lebih luas kepada investor. Sinergi Ovo dan Bareksa ini membuat pembayaran investasi reksa dana menjadi lebih mudah.

Tidak hanya Ovo, pada tahun lalu PT Fintek Karya Nusantara penyelenggara dompet digital Linkaja memulai kerja sama dengan platform investasi Bibit.id untuk menjual produk investasi. Terdapat dua bentuk kerja sama, yakni Linkaja menjadi metode pembayaran di aplikasi Bibit, serta Bibit menjadi platform investasi di Linkaja.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menujukkan pertengahan tahun 2020, total asset konglomerasi keuangan sudah bernilai Rp 7.486 triliun. Angka itu setara 63,6% dari total aset Sistem Jass Keuangan (SJK) secara industri.

Dari jumlah total asset tersebut dominasi konglomerasi keuangan dipimpin oleh entitas utama yakni perbankan sebesar 95,7%.

Dua teratas diisi grup pelat merah. Grup Bank Rakyat Indonesia (BRI) berada di puncak dengan aset Rp 1.404,9 triliun. Menyusul Grup Bank Mandiri dengan aset Rp 1.375,4 triliun. Posisi ketiga diiisi grup swasta, yakni Bank Central Asia (BCA) dengan aset Rp 983,8 triliun.

Dari BUMN datang dari penggabungan tiga bank syariah milik bank BUMN yakni PT Bank Mandiri Syariah, PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah. Bank hasil merger itu nantinya akan memiliki modal inti Rp 20,4 triliun. Malah tahun 2022 bank yang bernama Bank Syariah Indonesia ini bisa naik ke BUKU IV dengan modal inti minimum Rp 30 triliun.

Izin impor bawang putih didesak segera terbit untuk menjaga kepastian pasar, di tengah kondisi stok carryover sebanyak 175.000 ton yang diproyeksi hanya cukup memenuhi kebutuhan kuartal I/2021. Ketua II Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Valentino menjabarkan kebanyakan importir mengantongi surat persetujuan impor (SPI) yang baru diterbitkan pada Oktober dan November 2020, serta masih dalam proses merealisasikan impor sampai dengan 31 Desember 2020

Bagaimanapun, dia memperingatkan keamanan stok bawang putih akan sangat bergantung pada tingkat konsumsi bulanan. Konsumsi bawang putih selama pandemi cenderung turun dari yang normalnya mencapai 48.000 ton per bulan menjadi 40.000 ton sebulan. Menurutnya, turunnya konsumsi bawang putih tidak terlepas dari aktivitas industri yang terbatas selama pandemi. Konsumsi dari usaha katering yang memasok makanan ke para pekerja pun turun.

Komisioner KPPU Taufik Ariyanto mengatakan potensi gejolak harga bawang putih bisa kembali terulang jika impor tidak dilakukan pada masa kritis, yakni Maret, karena stok awal April diyakini akan defisit. Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto pun melaporkan potensi berkurangnya pasokan bawang putih mulai April 2021. “Sekarang masih ada stok sisa 2020 yang berjumlah 134.000 ton. Sehingga untuk akhir Januari perkiraan sisa stok 85.000 ton, akhir Februari 42.000 ton. Mulai Maret, April sudah mengalami shortage untuk kebutuhan

(Oleh - HR1)