Tidak semua orang pusing tujuh keliling gara-gara pandemi Covid-19. Menurut laporan Credit Suisse, sebagaimana tertuang dalam Global Wealth Report 2021, kekayaan para orang kaya justru meningkat selama pandemi. Kondisi ini sejatinya juga terlihat di pasar saham dalam negeri. Harga sejumlah saham yang dimiliki taipan Indonesia melesat tinggi di masa pandemi. Buat contoh, tengok nilai saham Grup Triputra milik pengusaha TP Rachmat.

Aset Grup Triputra antara lain meroket berkat kenaikan harga saham PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA). Prospek bisnis logistik seiring tingginya penggunaan aplikasi jual beli daring di masa pandemi telah memoles saham ASSA. Alhasil, kapitalisasi pasar emiten ini juga melesat tinggi. TP Rachmat memiliki 177,17 juta saham ASSA secara langsung. Kemarin, harga ASSA Rp 2.470 per saham. Alhasil, nilai saham ASSA milik TP Rachmat Rp 437,61 miliar, melesat 464,93% dibanding periode sama tahun sebelumnya, Rp 77,6 miliar. Saat itu, harga saham ASSA masih berada di Rp 438 per saham. Anthony Salim juga menikmati penambahan harta dari kenaikan harga saham. Harga saham PT DCI Indonesia Tbk (DCII) yang dibeli petinggi Grup Salim ini, misalnya, naik tinggi sepanjang tahun ini.

Harga saham DCII melesat akibat sentimen kebutuhan teknologi digital di masa pandemi. "Pandemi Covid-19 membantu percepatan proses digitalisasi, " ujar Arief Budiman, Head of Research Ciptadana Sekuritas, Senin (12/7). Arief juga menilai bisnis emiten yang bergerak di bidang terkait teknologi digital memiliki prospek jangka panjang yang menarik. Sebab, hampir seluruh aspek kehidupan ke depan akan didorong menuju tren digitalisasi. Bila dihitung, kapitalisasi pasar saham-saham Grup Triputra mencetak kenaikan total tertinggi, mencapai 413,31% year to date. Di urutan berikutnya ada Grup Lippo yang total kapitalisasi pasarnya naik 118,22%.

Pemerintah berencana mengembangkan percontohan kluster udang atau shrimp estate di tiga wilayah di Indonesia. Pembentukan kluster udang merupakan salah satu upaya menggenjot peningkatan ekspor udang hingga 250 persen sampai tahun 2024. Pelaksana Tugas Direktur Pakan dan Obat Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tri Hariyanto mengemukakan, upaya peningkatan produksi dan ekspor udang akan dilaksanakan melalui pengembangan kluster udang, revitalisasi tambak dan kluster kawasan budidaya udang, serta penyederhanaan perizinan tambak udang.

Tiga lokasi kluster udang itu meliputi Kebumen di Jawa Tengah, dengan potensi 350 hektar, Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat dengan potensi 5.060 hektar, dan Sulawesi Tenggara dengan potensi seluas 2.487 hektar. Luas kluster udang di tiap wilayah ditetapkan minimal 1.000 hektar. Pada 2022, alokasi program kluster udang direncanakan senilai Rp 250 miliar untuk area 100 hektar atau 33 persen dari pagu anggaran sektor perikanan budidaya.

Upaya lain adalah revitalisasi tambak udang yang akan dilaksanakan di delapan lokasi, meliputi Tanggamus di Lampung; Belitung di Kepulauan Bangka Belitung; Cilacap di Jawa Tengah; Sumbawa di Nusa Tenggara Barat; Tarakan di Kalimantan Utara; serta Pinrang, Luwu, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan. Selain itu, sistem integrasi tambak udang dibentuk dengan mengadopsi kawasan industri perikanan yang ada di Mesir. Di Mesir, luas tambak 1.200 hektar memproduksi 2 miliar ekor udang per satu siklus, yakni empat bulan, dan ditopang teknologi canggih.

Perizinan juga akan disederhanakan dari 21 izin menjadi tiga izin saja. Pemerintah menargetkan kenaikan bertahap ekspor udang hingga 250 persen dalam kurun tahun 2019-2024. Target itu sejalan dengan rencana kenaikan nilai ekspor dari 1,7 miliar dollar AS menjadi 4,25 miliar dollar AS. Secara tahunan, nilai ekspor udang diharapkan tumbuh rata-rata 20 persen, sedangkan pertumbuhan volume ekspor diharapkan rata-rata 15 persen per tahun.

Sejalan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, pemerintah menunda pelaksanaan program bekerja dari destinasi pariwisata, wisata vaksin, atau pembukaan kembali kunjungan wisatawan mancanegara dengan skema travel corridor arrangement. Ketiga program itu akan dibahas kembali saat evaluasi PPKM darurat. ”Kami mengikuti kelanjutan PPKM darurat dan perkembangan situasi darurat Covid-19 lain,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno saat temu media, di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyerukan program bekerja dari Bali serta destinasi lain untuk membantu pemulihan industri di kawasan destinasi dan sudah berjalan. Program ini menyasar aparatur sipil negara. Sementara wisata vaksin disebut sebagai program yang sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo dan direncanakan akan dijalankan. Adapun pembukaan kembali pariwisata Indonesia untuk wisatawan mancanegara dengan skema travel corridor arrangement (TCA) ditargetkan mulai Juli 2021. Menurut Sandiaga, info tentang penambahan 15 daerah PPKM darurat, selain Jawa dan Bali, telah disampaikan kepada seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kementerian masih sama, yakni mendorong daerah memfasilitasi vaksinasi Covid-19 bagi pekerja dan berkoordinasi agar ada penurunan harga tes usap.

Untuk proyek ekonomi kreatif yang telanjur jalan, seperti film, kementerian memfasilitasi proses sampai pascaproduksi. Kementerian tetap menggelar sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (CHSE). ”Kami mengusahakan agar dana bantuan insentif pemerintah dan hibah bisa cair pada triwulan III-2021,” ujarnya. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansja saat dihubungi mengatakan, Asita memaklumi keputusan pemerintah tersebut. Sebab, konsep PPKM darurat bertujuan positif bagi kesehatan dan keselamatan banyak orang. ”Sejumlah negara sudah memblokir kunjungan dari Indonesia seperti Singapura dan Uni Emirat Arab. Situasi global pun sedang susah meskipun beberapa negara lebih mampu mengendalikan pandemi Covid-19,” tuturnya. Akan tetapi, PPKM darurat dan penundaan program mendatangkan wisatawan akan menyebabkan industri semakin terpuruk. Kunjungan wisatawan domestik juga susah diperoleh. ”Kami berharap PPKM efektif dan tuntas. Jangan terlalu panjang. Kami sudah stuck,” katanya.

Pemerintah membentuk induk (holding) badan usaha milik negara bidang pariwisata untuk mengembangkan ekosistem industri pariwisata di Tanah Air. Langkah tersebut dinilai perlu dikawal agar keberadaannya mampu meningkatkan kinerja industri pariwisata. Sebelumnya, dalam rapat kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7/2021), Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Kementerian BUMN telah memutuskan untuk mengubah nama PT Survei Udara Penas (Persero) atau Penas menjadi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Aviata.

Kartika menyebut kebutuhan pendanaan berupa penyertaan modal negara (PMN) mencapai Rp 9,318 triliun tahun depan. Dana itu akan menjadi sumber utama permodalan dan akan dipakai untuk restrukturisasi, pengembangan infrastruktur, serta penyelesaian proyek kawasan ekonomi khusus (KEK). Terkait itu, Sandiaga menyatakan, pihaknya mendukung Aviata. Dia menilai pembentukan induk BUMN pariwisata dan pendukungnya sebagai sinergi yang positif. Aviata perlu dipandang sebagai langkah strategis memetakan kebutuhan pariwisata berkualitas yang menjunjung lingkungan berkelanjutan sesuai tren pariwisata pasca pandemi Covid-19.

Di tengah pandemi Covid-19, sejumlah perusahaan teknologi kian bergigi. Dari rahim ekonomi digital ini pula, lahir para triliuner dan miliarder milenial yang melesat bersama ekspansi perusahaan yang mereka besarkan. Sederet taipan muda yang dimaksud adalah para pendiri dan tokoh kunci start up digital tersebut. Dari Bukalapak.com, yang pada Agustus nanti akan IPO, muncul tiga nama pendirinya yaitu Achmad Zaky, Muhammad Fajrin Rasyid dan Nugroho Herucahyono. Ketiganya mencatatkan nilai kepemilikan saham di atas Rp 1 triliun.

Berdasarkan prospektus Bukalapak, Zaky memiliki 4,45 miliar saham. Dengan kisaran harga IPO antara Rp 750 hingga Rp 850 per saham, nilai kepemilikan Zaky mencapai Rp 3,34 triliun-Rp 3,78 triliun. Dengan hitungan sama, nilai maksimal kepemilikan saham Fajrin dan Nugroho di Bukalapak masing-masing mencapai Rp 2,32 triliun dan Rp 1,82 triliun.

Ihwal rencana go public, Chief Executive Officer Bukalapak, Rachmat Kaimuddin Jumat pekan lalu mengungkapkan, Bukalapak optimistis mampu memperkuat jaringan bisnis, membentuk ekosistem digital, serta turut memajukan UMKM di Indonesia. Oh iya, Rachmat juga memiliki saham di Bukalapak dengan kisaran nilai Rp 78,22 miliar- Rp 88,65 miliar.

Lompatan besar juga diciptakan para pendiri GoTo, perusahaan hasil merger antara Gojek dan Tokopedia, pada Mei 2021. Nilai valuasi GoTo disebut-sebut mencapai sekitar USS 17 miliar. Nilai aset pendiri Gojek, Nadiem Anwar Makarim yang kini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya, telah melonjak lebih dari 321 kali lipat menjadi Rp 4,22 triliun dari kepemilikan saham Gojek. Angka ini dihitung berdasarkan valuasi investasi Telkomsel di Gojek. Telkomsel membenamkan USS 450 juta atau sekitar Rp 6,4 triliun untuk memiliki 89.125 unit saham Gojek.

Nilai aset William Tanuwijaya lebih tinggi lagi. Pendiri Tokopedia yang pernah menjadi penjaga warnet itu memiliki aset di GoTo senilai Rp 4,68 triliun. Kekayaan Nadiem, William dan kawan-kawan berpotensi lebih besar lagi setelah GoTo menggelar go public pada tahun ini. Pengamat Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) lan Joseph Matheus Edward berpendapat, di masa mendatang akan muncul kembali orang-orang kaya baru dari start up digital. Hal ini seiring dengan ekosistem ekonomi digital yang semakin menguat dan membesar.

Pemerintah membuka bisnis layanan vaksinasi Covid-19 atau vaksinasi berbayar ke publik. Keputusan pemerintah ini dinilai bisa memicu komersialisasi vaksinasi, dan menghambat percepatan target vaksinasi untuk meredam pandemi Covid-19. Sebagai catatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi membuka bisnis vaksinasi Covid-19 ke publik mulai Senin, 12 Juli 2021. Perusahaan milik negara, PT Kimia Farma Tbk ditunjuk untuk berbisnis vaksinasi. Penugasan Menkes kini melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021. Kementerian Kesehatan (Kemkes) menetapkan harga vaksin individu ini Rp 321.660 per dosis, serta biaya penyuntikan Rp 117.910 per dosis. Alhasil, biaya vaksinasi lengkap sebesar Rp 879.140 per orang.

Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mempercepat program vaksinasi. Jenis vaksin yang dijual bebas kepada masyarakat adalah produk vaksin buatan Sinopharm dari China. Sedianya, vaksin ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi Gotong-Royong bagi dunia usaha bagi para karyawan mereka.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay khawatir bisnis vaksin ini akan memicu komersialisasi program vaksinasi dan produk vaksin Covid-19. Padahal, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, vaksin merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan negara kepada warganya. "Vaksinasi itu semestinya gratis, sebagai tanggung jawab pemerintah. Ini yang saya kira perlu diperjelas," ujar Saleh, Minggu (11/7).

Indonesia mendapatkan tiga juta dosis vaksin buatan Moderna yang berasal dari Amerika Serikat (AS). Vaksin ini diperoleh Indonesia melalui kerjasama multilateral Covax Facility. "AS berkomitmen memberikan vaksin kepada Indonesia 4.500.160 dosis," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat kedatangan vaksin Moderna di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (11/7).

Untuk tahap pertama, Indonesia mendapatkan tiga juta dosis vaksin Moderna. Vaksin asal Negeri Uwak Sam ini telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Indonesia juga terus berupaya untuk mendapatkan vaksin dari jalur komersial atau pembelian. Hingga saat ini, Indonesia telah mendatangkan 122,73 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk jadi maupun curah atau booster bagi para tenaga kesehatan di Indonesia.

Tekanan ekonomi akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat juga bakal berdampak terhadap penerimaan pajak. Sebab itu, kinerja penerimaan pajak akan sangat bergantung pada penanganan pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Juni 2021 sebesar Rp 557,77 triliun, tumbuh 4,89% year on year (yoy). Capaian ini membaik dibanding realisasi pada periode yang sama di 2020 yang terkontraksi hingga 12% yoy.

Berdasarkan sektor usahanya, penerimaan pajak industri pengolahan periode tersebut mencapai Rp 154,34 triliun, tumbuh 5,7% yoy. Disusul, realisasi pajak dari sektor perdagangan Rp 110,17 triliun, tumbuh 11,4% yoy. "Industri pengolahan dan perdagangan punya peranan penting terhadap penerimaan pajak. Karena, kontribusinya masing-masing sebesar 29% dan 21% terhadap penerimaan pajak," kata Yon pekan lalu. Selain dua sektor itu, realisasi penerimaan pajak sektor informasi dan komunikasi mencapai Rp 24,1 triliun, tumbuh 15,8% yoy. Salah satu faktor pendorongnya adalah perkembangan platform digital dan aktivitas ekonomi digital yang makin menggeliat saat pandemi Covid-19.

Sayangnya, lima sektor usaha lainnya tercatat masih minus. Pertama, penerimaan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp 77,79 triliun, turun 3,9% yoy. Kedua, konstruksi dan real estate Rp 27,03 triliun, turun 16% yoy. Ketiga, transportasi dan pergudangan sebesar Rp 23,46 triliun, turun 1,1% yoy. Keempat, jasa perusahaan Rp 18,81 triliun, turun 4,2% yoy. Kelima, pertambangan Rp 19,48 triliun, turun 8,1% yoy.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, kebijakan PPKM Darurat mengakibatkan pola pengulangan pertumbuhan negatif bagi mayoritas sektor, seperti yang pernah terjadi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kuartal II-2020. Karena itu, tak menutup kemungkinan sektor perdagangan dan pengolahan yang menjadi kontributor penerimaan pajak terbesar kembali kontraksi terutama di kuartal III-2021. "Faktor penerimaan pajak tahun ini sangat tergantung dari kecepatan pengendalian pandemi dan upaya pemulihan ekonomi," kata Darussalam kemarin.

JAKARTA - Ekspansi ritel sepanjang sisa tahun ini di tengah pandemi Covid-19 yang kian ganas diperkirakan hanya dapat dilakukan oleh gerai berformat minimarket.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan meski masih mampu berekspansi, realisasinya bakal lebih lambat dibandingkan dengan semester I/2021 dan lebih rendah dibandingkan dengan kuartal III/2020.Sementara itu, gerai dengan format hypermarket dan supermarket hampir dapat dipastikan menahan ekspansi. “Pada situasi sekarang ini, modal tersebut lebih baik dipakai untuk mempertahankan operasional,” ujarnya, Sabtu (10/7). Menurutnya, jika pada 2020 pelaku usaha ritel masih bisa melakukan ekspansi sekitar 60%-70% dari jumlah penambahan saat masa normal, penambahan gerai tahun ini berisiko tertahan di angka 40% dari realisasi pada masa normal. Mengutip data Nielsen Retail Audit, secara keseluruhan sektor ritel modern Indonesia masih tumbuh 1% pada 2020, jauh melambat dibandingkan dengan kenaikan pada 2019 yang mencapai 7,5%. Format minimarket masih tumbuh 6% pada kurun Januari sampai September 2020. Beberapa ritel format minimarket seperti Alfamart dan Indomaret tercatat masih melakukan penambahan gerai.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Platform teknologi finansial yang masih berada dalam ekosistem sandbox terkait dengan inovasi keuangan digital harus mulai diperkenalkan kepada khalayak agar masyarakat memiliki pemahaman dan terhindar dari salah persepsi atas aktivitas operasional yang platform jalankan. Dalam inovasi keuangan digital (IKD) sandbox dikenal sebagai istilah mekanisme keamanan untuk memisahkan program yang sedang berjalan. Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan bahwa inovasi digital berkaitan lembaga jasa keuangan yang berkembang dengan cepat, sebenarnya punya peluang memberikan kemajuan buat Indonesia.Dia mengapresiasi perkembangan sandbox dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengakomodasi inovasi financial technology (fintech). Namun, kecenderungan regulasi selalu tertinggal oleh inovasi memang tak terhindarkan, sehingga sosialisasi lebih intensif rasanya mulai diperlukan.

Sebelumnya, beberapa jenis fintech yang telah matang di bawah naungan BI di antaranya fintech sistem pembayaran, e-money, dan e-wallet. Sementara itu, OJK telah menelurkan regulasi khusus untuk marketplace investasi, securities crowdfunding dan project financing di bawah OJK pasar modal, serta fintech peer-to-peer (P2P) lending di bawah OJK Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).Sisanya, 18 klaster fintech masih bernaung dalam regulatory sandbox atau IKD OJK yang terbagi dalam empat kategori.Pertama, kategori funding terdiri dari aggregator, funding agent, dan financial planner. Kedua, kategori financing terdiri dari blockchain-based, ECF, project financing, financial agent, property investment management, dan P2P lending.Ketiga, yaitu kategori insurance yang memiliki InsurTech dan Insurance Broker Marketplace. Terakhir, ada kategori enabler yang terdiri dari claim service handling, credit scoring, RegTech, otentifikasi transaksi, E-KYC, dan online distress solution.

(Oleh - HR1)

Buah jambu kelutuk merah yang disebut memiliki vitamin A dan C ampuh untuk menambah kesegaran tubuh termasuk menghadapi virus Corona atau Covid-19. Sejak pandemi Govid-19 buah tersebut laris manis dan "diserbu" konsumen begitu buah tiba di pasar dan harganya mahal. Sejumlah pasar tradisional di kawasan Pancing, Cemara dan Pulau Brayan, jambu merah itu sudah berkurang stoknya.

Harga jual jambu kelutuk merah ke konsumen Rp 22.000 hingga Ap25.000 perKg. Ukuran sedang kecil Rp18,000 dan Rp15.000 per Kg. Sebelum virus Corona harga jualnya hanya Rp 8.000, Rp10.000 hingga Rp12.000 per Kg.