Besaran pungutan hasil perikanan, yang salah satunya berdasarkan harga patokan ikan, dianggap memberatkan. Pemerintah diminta proporsional. Sejumlah asosiasi nelayan mengeluhkan ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk usaha perikanan tangkap yang dinilai membebani pelaku usaha. Tarif pungutan hasil perikanan untuk kapal perikanan meningkat hingga mencapai 400 persen, dengan komponen penentuan tarif dinilai tidak adil. Pungutan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ketentuan ini menggantikan PP No 75/2015. Komponen penetapan tarif pungutan hasil perikanan (PHP) per gros ton (GT) kapal dihitung berdasarkan produktivitas kapal, harga patokan ikan, dan ukuran kapal. Tarif ini berlaku untuk kategori kapal penangkapan ikan berukuran di atas 5 GT hingga 60 GT. Adapun opsi tarif praproduksi untuk kapal 60 GT-1.000 GT dikenai 10 persen dan kapal di atas 1.000 GT sebesar 25 persen. Sementara itu, opsi tarif pascaproduksi untuk kapal di atas 5 GT sampai 60 GT ditetapkan 5 persen dan kapal di atas 60 GT sebesar 10 persen.

Industri logistik Indonesia berkembang di tengah pandemi. Pembatasan aktivitas masyarakat mendorong arus pengiriman barang meningkat drastis. Data dari Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), mencatat arus pengiriman barang di Indonesia selama pandemi bertumbuh hingga 40%.

Arman mengatakan, tumbuhnya potensi pertumbuhan sektor logistik diiringi banyaknya pemain baru yang masuk, membuat pihaknya melihat potensi bisnis untuk mengembangkan layanan satu pintu.

"Melihat potensi pertumbuhan industri logistik yang masih besar di masa mendatang dengan berbagai tantangannya, kami melahirkan AGROS untuk menjawab satu per satu tantangan yang ada. Kami menyediakan segala kebutuhan dari hulu ke hilir agar semua pihak dalam industri ini dapat menikmati benefitnya," ujarnya.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi di daerah harus melibatkan pengusaha lokal atau UMKM agar pertumbuhan ekonomi lebih merata. Menurut dia, kebijakan pemerintah tidak boleh mengacu pada cara lama.

Seluruh investasi yang masuk di daerah, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing harus kolaborasi dengan pengusaha lokal.

Bahlil berujar, pemerintah tengah mendorong tumbuhnya kawasan-kawasan ekonomi baru di seluruh Indonesia. Realisasi investasi di daerah pun diklaim telah dirancang agar lebih memiliki dampak bagi masyarakat sekitar.

Transaksi keuangan berbasis digital yang terus meningkat menjadi indikasi masyarakat makin menerima model layanan keuangan nontunai. Akseptasi publik meluas disaat pandemi Covid-19. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2021 meningkatkan sejalan dengan penerimaan dan preferansi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan pembayaran digital, dan akselerasi digital banking. 

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menyatakan bahwa pandemi Covid-19 saat ini telah mengubah aktivitas yang kita lakukan dalam banyak hal menjadi melalui digital. Dikutip dari media sosail resmi OJK, ada tiga manfaat digitalisasi di sektor jasa keuangan Tanah Air yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pertama, menutup kesenjangan inklusi keuangan terutama untuk populasi yang kurang terlayani (underserver). Kedua, menyediakan layanan pembayaran dan pembiayaan inovatif untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM, dan ketiga, memiliki peran dalam mendorong digitalisasi sektor jasa keuangan (SJK) dan financial  technology pada perekonomian Indonesia. 

Menurut Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto, penerbitan kartu kredit corporate card yang bekerja sama dengan Mastercard bertujuan memberikan kemudahan pembayaran nontunai kepada UKM. "Kartu kredit ini juga menawarkan kemudahan pembayaran secara digital sehingga dapat semakin membantu kelancaran aktivitas para pelaku usaha," kata Aquarius. 

Pekan lalu Chef Operating Officer Digital Business PT Bank MNC International Tbk, Teddy Tee menyatakan aplikasi Motion Tee menyatakan aplikasi Motion Banking diharapkan mampu menjangkau nasabah-nasabah baru. Aplikasi dihadirkan untuk menyatu berbagai aplikasi MNC Bank dan fitur perbankan lainnya dalam bentuk aplikasi yang mudah diakses dan penuh fitur andalan. (yetede)

Institute of Startegi Initiative mengusulkan diskon pajak penjualan atas barang mewah dirancang untuk jangka menengah setidaknya hingga 2024. Direktur Institute of Strategic Initiative (ISI) Lucky Djani mengatakan hal ini terutama untuk menjaga keberlanjutan  dampak pengganda pada industri komponen otomotif. Dengan pertumbuhan permintaan dari pabrikan, imbuhnya, industri komponen membutuhkan waktu untuk investasi meningkatkan kapasitas produksi sehingga nilai keekonomiannya tercapai. "Misalnya pemberian PPnBM DTP (Barang Mewah Ditanggung Pemerintah) sampai 2024 sehingga para pelaku usaha, pabrik-pabrik komponen bisa menyesuaikan," katanya dalam webinar, Kamis (23/9).

Ketua 1 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengusulkan perlakuan kembali PPnBM pada awal tahun depan dilakukan secara bertahap guna menjaga permintaan. Bila kebijakan itu tidak diterapkan, menurutnya, akan terjadi demand shock karena adanya kenaikan harga mobil. Menurutnya, volume permintaan dan penjualan perlu dijaga untuk membuka keran investasi dan mengembangkan industri turunan otomatif dalam negeri.  Berdasarkan catatan ISI, insentif PPnBM memberikan dampak peningkatan permintaan disektor industri sebesar Rp29 triliun. Porsi permintaan terbesar terjadi di industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer mencapai 26 triliun, industri karet barang dari karet dan plastik sebesar Rp736 miliar, dan industri peralatan listrik sebesar Rp609 miliar. (yetede)

Kementerian Perdagangan mencatat pandemi Covid-19 telah menghadirkan standar baru perdagangan yang menekan produk ekspor Indonesia di negara mitra dagang. Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Natan Kambuno mengatakan bahwa faktor keamanan dan kesehatan mendorong munculnya standar perdagangan yang ketat dibandingkan dengan standar internasional justru menjadi hambatan teknis. "Kerap kali sertifikat ini menjadi hambatan karena standar yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor lebih ketat dari standar internasional. Akibatnya persyaratan sertifikasi muncul sebagai hambatan tehnis perdagangan terutama saat sertifikasi menjadi syarat keberterimaan produk kita di negara tujuan ekspor," katanya dalam suatu webinar, Kamis (23/9)

Terdapat pula syarat sertifikasi Low Indirect Land Usage Convertion-Risk (ILUC) atau level resiko alih fungsi lahan pada produk biofuel yang masuk Uni Eropa dan pengetatan impor produk perikanan akibat kontaminasi virus Covid-19 di China. Selain itu, Indonesia juga bisa memanfatkan kerja sama perdagangan dengan negara mitra untuk mengurai tantangan ini. "Melalui kerja sama ini dapat disepakati mutual recognition arrangement antar pihak atau negara yang bergabung dalam kerja sama hingga diharapkan standar Indonesia dapat diakui dan tidak perlu ada uji kelayakan," tambahnya.

Vice President Strategic Business Unit, Sertifikasi dan Eco Framework Sucofindo, BUMN penyedia jasa sertifikasi, Nurbeta Kurniawan menilai ekspor Indonesia telah telah didukung lembaga penilai kesesuaian atau lembaga sertifikasi yang memadai. "Kami sebenarnya siap mendukung dalam perdagangan, terutama terkait sertifikasi. Masalahnya, adakah keberlanjutan dari perdagangan komoditas tersebut? Contohnya kami sudah terakreditasi (sebagai penilai resmi), tetapi sustainnability perusahaan tidak berlanjut." papar Nurbeta. (yetede)

Nilai pinjaman yang disalurkan oleh perusahaan financial technology peer-to-peer lending menunjukkan pertumbuhan yang baik ditengah pandemi Covid-19. Jumlah pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp86 triliun-Rp120 triliun. Perkembangan bisnis layanan keuangan berbasis teknologi peer-to-peer (P2P) diproyeksikan menjangkau semua lini, baik yang berbasis konvensional maupun syariah. Ketua Umum Asosiaso Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya mengatakan bahwa penyaluran pembiayaan  layanan tekfin P2P lending syariah hingga akhir tahun ini diperkirakan tumbuh di kisaran 70%-80%.

"Kita lihat (fintech) syariah terjadi lonjakan cukup dahsyat. Lihat data per Juli tahun ini sudah melebihi 2020. Kami melihat ada potensi lonjakan cukup tinggi pada tahun ini, mungkin 70%-80% pertumbuhannya dari 2020, katanya, Rabu (22/9). Ronald juga menuturkan saat ini jumlah pemain fintech syariah masih tergolong sedikit. Hingga saat ini, katanya, baru ada 16 fintech dari total 204 penyelenggara resmi, baik tercatat, terdaftar, maupun yang berizin. Masing-masing memiliki akad berbeda atau segmen tersendiri mulai dari UMKM dilevel mikro sampai menengah, hingga terkhusus properti.

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah, jumlah pemain fintech P2P lending yang menyusut karena regulator dan industri tengah berbenah menjadi lebih matang. Oleh sebab itu, AFPI terus mengingatkan para pemain untuk senantiasa menaati aturan main dari regulator, terutama terus memutakhirkan credit scoring yang dimiliki, menjaga tingkat kredit macet atau wanprestasi pengembalian pinjaman 90 hari tetap rendah. "Untuk bisa memenangkan persaingan, platform harus mampu menjaga kualitas, yang sejalan dengan upaya menjaga kepercayaan lender. Biar dipercaya, tentu harus handal dan meningkatkan expertise dalam penyaluran pinjaman." katanya. (yetede)

Pemerintah memastikan untuk tidak membuka keran impor jagung pakan ternak guna menciptakan stabilitas harga komoditas itu dikalangan peternak yang belakangan ini mengeluhkan masalah lonjakan harga. Keputusan itu diambil setelah rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Kementerian Perekonomian pada Rabu (22/9). Saat rapat itu Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan bahwa Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi telah memastikan ketersediaan jagung untuk pakan dalam negeri relatif aman. 

Asosiasi Penyelenggara Data center Indonesia memproyeksikan pembangunan pusat data bakal mengarah pada pemanfaatan energy alternatif, menyusul besarnya kebutuhan energi untuk bisnis tersebut.  Sekjen Asosiasi Penyelenggara data Center Indonesia (IDPRO) Teddy Sukardi mengatakan pusat data sebagai infrastruktur penyimpanan data dengan mesin pendingin yang besar, beroperasi dengan tenaga yang besar. Menurutnya, pusat data berpotensi menjadi kontributor penggunaan energi berbasis fosil terbesar kedepannya. Peralihan pergerakan manusia akan membuat penggunaan energi berpusat pada infrastruktur digital,  temasuk pusat data, jika tidak dikembalikan. 

Teddy mengatakan bahwa perubahan iklim yang menjadi isu dunia, juga berperan besar dalam mendorong kebutuhan terhadap pusat data yang ramah lingkungan. Beberapa perusahaan penyewa kapasitas pusat data, menurutnya, akan melihat sumber energi yang digunakan oleh penyedia pusat data sebelum memutuskan untuk menyewa kapasitas. Menurutnya, penyedia pusat data tidak mengeluarkan dana untuk mendapatkan listrik dari PLN. Selain itu efisiensi juga hadir  dalam  management pusat data yang lebih ketat terhadap konsumsi energi.

Teddy juga memperkirakan era perang harga di industri pusat data sudah berlangsung saat ini. Teddy mengatakan resiko perang harga yang muncul kerena banyaknya jumlah pemain pusat data tidak dapat dihindari. Beberapa indikasi, ujarnya, telah muncul dimana penyedia pusat data menawarkan penyimpanan data seumur hidup, dengan hanya membayar beberapa dollar AS didepan. "Apa benar cara seperti itu? kalau 100 tahun atau tidak, itu juga mengundang pertanyaan." kata Teddy. Meski terjadi perang harga, kata Teddy, pusat data di Indonesia tidak akan berlebih suplai seperti perkantoran di Indonesia. (yetede)

Di antara segelintir bisnis yang mampu menuai 'buah manis' kala pandemi Covid-19, terdapat sektor logistik yang ikut moment keuntungan. Pemain di sektor logistik pun beramai-ramai berekpansi kendati masih di bawah bayang-bayang pandemi. Beberapa perusahaan yang melebarkan sayap bisnis a.I. KAI Logistik, PT Blue Bird Tbk, PT Pos Indonesia, dan Daytrans, anak perusahaan PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk. Menurut Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Sugi Purnoto, saat ini pertumbuhan bisnis logistik dipicu oleh perkembangan digital atai teknologi informasi.

"Secara pemetaan sekarang pertumbuhan itu ditopang oleh dua sektor, yaitu pertumbuhan dari sisi market yang berbasis teknologi informasi, dalam hal ini marketplace, dan logistik yang memang didorong oleh kegiatan secara fisik dalam kegiatan logisitk itu sendiri," katanya, Minggu (19/9). Selain itu, tambahnya, bisnis logistik disumbang oleh sektor bangunan yang dipicu oleh stimulus pajak pertambahan nilai pembelian rumah yang ditanggung pemerintah (PPN-DPT) hingga 100% untuk unit dibawah Rp 2 miliar.

Kendati begitu, pertumbuhan bisnis logistik tidak merata, mengingat beberapa sektor, khususnya ritel, justru turun selama pandemi yang harus memangkas target pertumbuhan. Baru-baru ini sejumlah pelaku bisnis melakukan inovasi baru dalam meningkatkan layanan logistiknya. Daytrans meluncurkan layanan baru, yaitu pengiriman paket ke seluruh destinasi di Indonesia. Market Communication WEHA Yohanes Julianto mengatakan penambahan layanan ini sangat penting dalam strategi pengembangan bisnis  Daytrans ke depan karena dapat menguatkan brand image di mata pelanggan.

Pada Layanan Kurir, KAI Logistik juga telah melakukan beberapa pendekatan, yaitu menghadirkan KALOG+, serta penjajakan dengan berbagai pihak. Pada saat yang sama, Blue Bird yang dikenal sebagai layanan transportasi darat kini memperluas jangkauan layanan logistik ke 16 kota. Terbaru PT Pos Indonesia juga mulai melakukan terobosan menyiasati persaingan bisnis yang sangat ketat. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana mengatakan kerja sama akan memperkuat bisnis kiriman antar kedua perusahaan. (yetede)