Indonesia Investment Authority (INA) dan PT Angkasa Pura/AP II (persero) menandatangani dua perjanjian tentang kemitraan strategis pengelolaan dan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) serta Cargo village Bandara Soetta. Hal itu sejalan dengan keberadaan Soetta sebagai Infrastruktur penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan keungggulan kempetitif Indonesia sehingga perlu diakselerasi pengembangan dan standar pengelolaannya. 

Ketua Dewan Direktur INA Ridha WIrakusumah optimis dengan adanya kerja sama ini. Melalui kemitraan  dengan Angkasa Pura II, kata dia, INA menghadirkan managemen kargo sehingga mendukung terciptanya pengelolaan dan pengoperasian bandara kelas dunia di gerbang utama Indonesia tersebut. "Bandara Soetta dapat memberikan layanan terbaik sesuai dengan best practice global, merealisasikan seluruh potensinya,serta menjadi kunci penggerak sektor logistik udara di Indonesia." ungkap Ridha dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (11/10)

Direktur Utama AP II Muhammad Awaludin manambahkan kemitraan strategis dengan INA akan secara cepat meningkatkan daya saing Bandara Soekarno-Hatta ditingkat regional dan global. Melalui kemitraan dengan INA, berbagai pengembangan sedang dijalankan dalam hal penciptaan layanan terbaik bagi pengguna jasa dan transformasi layanan kargo di Bandara Soetta yang dilengkapi dengan state the art technology akan menandakan dimulainya era baru dan modern dalam layanan kargo udara di Indonesia akan diakselerasi implementasinya.

Lebih lanjut, Muhammad Awaludin menjelaskan pembangunan cargo Village Bandara Soekarno-Hatta bertujuan untuk mengakomodasi dan mengantisipasi tumbuhnya pasar angkutan kargo di Indonesia yang juga dipengaruhi pesatnya pertumbuhan e-commerce. Pengembang akan dilakukan diatas lahan 90 hektare (ha) atau tiga kali lipat dibandingkan terminal cargo existing. Kapasitas Cargo nantinya dapat menangani 1,5 juta-2,2 ton kargo per tahun. Digitalisasi juga akan diterapkan disetiap lini Cargo Village guna mempermudah dan mempercepat berbagai proses. (yetede)

Industri perfilman akan menerima stimulus dari pemerintah dengan nilai Rp75 miliar. Stimulus ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung penguatan aspek industri di masa pandemi Covid-19. "Bantuan akan diberikan dalam bentuk skema promosi, lisensi dan produksi," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga Salahudin Uno pada acara weekly Media Briefing, Senin (11/10). Sandiaga menjelaskan, promosi dalam skema untuk promosi akan dilaksanakan mulai Oktober hingga 10 Desember 2021. Target penerimaan bantuan pada skema ini adalah 40 rumah produksi dengan nilai 1,5 miliar per rumah produksi. "Periode pendaftaran sudah dilakukan pada 1-10 Oktober 2021, dan segera kami relisasikan." ungkap dia.

Pada skema produksi, lanjut Sandiaga, stimulus akan diberikan untuk film pendek dan dokumenter. "Pelaksaan produksi film terpilih harus selesai hingga final pada 10 Desember 2021, dan pendaftaran sudah berlangsung dari 8-15 Oktober mendatang," tutur dia. Sandiaga mengungkapkan, stimulus dengan skema produksi akan menyasar 60 rumah produksi atau komunitas film dengan nilai bantuan mencapai Rp250 juta per rumah produksi atau komunitas. "Untuk stimulus dengan skema lisensi akan segera hadir dan akan diumumkan berikutnya," pungkas dia. (yetede)

Pemerintah perlu mengatur kuota impor ayam/bibit induk (grand parent stocks/GPS) guna mengatasi anjloknya harga ayam hidup (live bird/LB) dan telur konsumsi (ayam layer) di Tanah Air. "Jumlah ayam over supply sepanjang 2021, ini dampak kuota impor GPS 2020, sebab ayam GPS menghasilkan ayam parent stock (PS)  dan DOC, FS, jadi pemerintah harus cermat menghitung kebutuhan ayam di masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19," kata Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ali Usman.

Pada senin (11/10) di Jakarta, terjadi demonstrasi peternak rakyat broiler dan layer dengan menggandeng Aliansi Mahasiswa BEM Seluruh Indonesia. Aksi tersebut menyusul anjloknya harga LB dan telur ayam konsumsi. Salah satu tuntutan aksi peternak yaitu ingin SE Ditjen PKH Kementan tersebut dicabut karena tiap dilaksanakan berdampak pada harga DOC final stock (FS) yang melambung tinggi tapi harga LB berfluktuasi cenderung rendah.

Ali Usman menjelaskan, banjirnya pasukan DOC FS pada Oktober ini tidak lepas dari dampak alokasi kuota impor GPS sebanyak 675,999 ekor pada 2020, meskipun realisasi kuota impor 2020 dikurangi 31.001 ekor dari kuota 2019 sebanyak 707.000 ekor. Sedangkan pada 2019 data menunjukkan adanya kelebihan GPS sebanyak 53,229 ekor. BPS mencatat, angka konsumsi ayam masyarakat pada masa normal 12,79 kg/kapita/tahun, konsumsi ayam turun 9,08 kg/kapita/tahun pada masa pandemi. (yetede)

Prospek ekspor furnitur Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh industri kecil dan menengah, diyakini kian cerah seiring dengan membaiknya permintaan dari sejumlah negara. Kementerian Perindustrian mencatat pada Januari—Agustus 2021, ekspor produk furnitur dengan kode HS 9401-9403, telah mencapai US$1,61 miliar, tumbuh 36% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Direktur Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Emil Satria mengatakan pertumbuhan itu menunjukkan ketahanan industri furnitur dan kerajinan selama pandemi masih tinggi. “Proyeksi sampai akhir 2021 diharapkan nilai ekspor produk furnitur dapat mencapai angka US$2 miliar,” kata Emil kepada Bisnis, akhir pekan lalu. Sebagai perbandingan, kinerja ekspor furnitur 2020 senilai US$1,91 miliar atau meningkat 7,6% dari 2019 senilai US$1,77 miliar.

Dana asing diperkirakan masih akan mengalir ke pasar saham Indonesia hingga akhir 2021, Sejumlah faktor yang mendorong masuknya dana asing (inflow) diantaranya window dressing pada akhir tahun, valuasi harga saham domestik yang masih murah, penurunan kasus Covid-19, lonjakan harga komoditas serta kinerja perekonomian nasional pada kuartal IV-2021 yang diprediksi naik signifikan. Berdasarkan Bursa Efek Jakarta (BEI), investor asing mencatat beli bersih (net buy) di saham sebesar Rp12,4 triliun selama enam hari berdagang terakhir, sehingga secara year to date (ytd) hingga 8 Oktober 2021 mencapai Rp28,38 triliun.

Aksi beli bersih investor asing sebesar Rp 2,42 triliun pada perdagangan Jum'at (8/10) lalu turut mendongkrak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup menguat 65,37 poin (1,02%) ke posisi 6,481,77 semenetara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 14,63 point (1,69%) ke posisi 939,88. Secara ytd, IHSG menguat 8,41% dan LQ45 naik 0,53%. Pengamat dan praktisi pasar modal yang juga founder CEO Finvesol Consulting, Fendi Susiyanto meyakini, dana asing akan mengalir deras ke pasar saham mau pun surat utang negara (SUN) hingga akhir tahun.

Lebih lanjut, hingga akhir tahun, Fendi memprediksikan IHSG bisa tembus level 6.600-7.000. Hal tersebut juga didorong oleh dana asing yang akan menjadi katalis dan kegairahan investor domestik untuk masuk ke pasar saham.  Apalagi investor asing cenderung realitas dalam menganalisa saham. Di sisi lain, untuk pasar obligasi, investor asing, menurut Fendi,  juga akan melirik untuk menempatkannya di Indonesia. Kenaikan dana asing di pasar surat utang juga akan terjadi hingga akhir tahun ini dengan alasan yang sama dengan pasar saham.

Kepala Riset Henan Putihrai sekuritas Robertus Yanuar Hardy mencermati dana asing yang mengaliar deras ke pasar saham Indonesia  dipengaruhi oleh sentimen global yang cukup stabil terutama  setelah adanya kepastian Amerika Serikat tidak akan mengalami goverment shutdown hingga Desember 2021. Meski demikian sentimen regional masih dibayangi ketidakpastian kasus gagal bayar perusahaan property Tiongkok, Evergrande. Sementara dari sisi domestik, aliran dana asing juga disebabkan oleh sistem pembobotan IHSG baru yang sudah diberlakukan berdasarkan free float sehingga penilain indeks semakin lebih objektif. (yetede)

Pemerintah membuka alternatif pembiayaan proyek Kereta Api (KA) Cepat Jakarta-Bandung dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.39 Tahun 2021 tentang Perubahan  Atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antar Jakarta dan Bandung yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2021. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan,  dibukanya opsi sumber pendanaan dari APBN lantaran empat BUMN yang terlibat proyek itu terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga menghambat kemampuan perusahaan dalam membiayai proyek kerjasama Indonesia dan Tiongkok itu.

"Hal ini yang membuat kondisi mau tidak mau supaya kereta cepat dapat terlaksana dengan baik maka harus meminta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan," kata Arya kepada wartawan dikutip Minggu (10/11).  Adapun Perpres 93/2021 menunjuk PT KAI sebagai pimpinan konsorsium Sebelumnya pimpinan konsorsium itu dipegang oleh PT Wijaya Karya. "Jadi ini bukan apa-apa. Ini masalah soal seperti itu (BUMN terkena dampak pandemi). Dan, dimana-mana hampir semua negara itu pemerintah memang ikut campur juga dalam proyek kereta cepat," Terang Arya.

Sebelumnya pemerintah, mengungkapkan rencana menjadikan PT KAI sebagai pemimpin konsorsium BUMN pemodal proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Adapun dalam menggarap proyek ini PSBI membentuk perusahaan patungan bersama konsorsium perusahaan Tiongkok, Beijing Yawan, yang diberi nama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Porsi masing-masing konsorsium di KCIC adalah PSBI sebanyak 60% dan Beijing Yawan sebesar 40%. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sempat mengungkapkan, ada tiga permasalahan terkait proyek KA Cepat. Pertama, terkait penyetoran modal awal. Menurut dia, rencana penanaman modal oleh PT PTPN VIII dalam bentuk tanah di walini, tidak disetujui oleh konsorsium. (yetede)

Sektor tranportasi laut dalam negeri masih perlu dibenahi lantaran angkutan laut nasional  yang jumlahnya terlalu sedikit, telah memacu ongkos kirim barang domestik menuju daerah terpencil menjadi sangat mahal. "Sebelum pandemi lebih mahal ketimbang eksportir mau ekpor barangnya dari Jakarta ke Tiongkok. Itu biayanya (ekspor ke Tiongkok) lebih murah ketimbang kita kirim barang dari Jakarta ke Indonesia Timur, sehingga ini arus diperbaiki." tutur Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam webinar pekan lalu. 

Ia menjelaskan, adanya masalah logistik karena sektor transportasi laut yang belum memadai merupakan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan dengan tujuan untuk mempermudah dan mengefisiensikan biaya logistik dan menjamin semua rantai pasok diseluruh wilayah Indonesia. "Perlu kita waspadai bahwa kita ketahui transportasi ini sangat penting sekali untuk perekonomian suatu negara. (Transportasi) membuka aksebilitas dan konektivitas, apalagi kita negara maritim, tentunya kita harus mempunyai  transportasi laut yang kuat dan solid," tegasnya.

"Dengan supply yang sesuai dengan kebutuhan lainnya tentu ini akan mencipatakan pertumbuhan ekonomi yang akan sustainable. Karena dengan supply-demand dari barang itu terjaga kemudian inflasi rendah, sehingga ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berlanjut kedepan." ungkapnya. Lebih lanjut, ia menyebut pada kuartal  II-2021, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh luar biasa pesat hingga mengalami kenaikan pesat hingga mengalami kenaikan 25,1% secara year on year. Kenaikan ini juga didorong pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas pada periode tersebut. Bahkan kenaikannya dirasakan oleh semua moda transportasi baik angkutan rel, darat, dan laut, bahkan udara. (yetede)

Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong para pelaku usaha memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) demi mendukung program akselerasi ekspor pertanian yakni Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratieks) 2024. Pemerintah mengalokasikan dana KUR pertanian Rp 56 triliun pada 2020 dan Rp71 triliun pada 2021. Dengan KUR, pelaku usaha bisa memaksimalkan produk dan kualitas produk pertanian sehingga kontinuitis pasokan ke pasar ekspor terjaga. 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, sektor pertanian mengambil peranan penting saat pandemi Covid-19 melanda, antara lain melalui ekspor produk pertanian yang mampu menyumbang devisa hingga Rp 451,80 triliun spanjang 2020. "Saat banyak sektor tidak bisa mencipatakan uang, pertanian mampu memberikan kontribusi besar bagi negara. Pertanian bisa menghasilkan Rp 450-an  triliun hanya dari ekspor, apalagi pada saat era digital seperti ini maka produk pertania bisa dijual keseluruh dunia,"  kata Mentan.

Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan Bambang menyatakan, berkat semangat Gratieks yang terus digelorakan, kini tiap daerah mulai sadar akan potensi pertaniannya dan ikut bergerak menyukseskan Gratieks. "Untuk mengakselerasi ekspor, peluangnya sangat besar, terutama bagi perusahaan yang sudah melaksanakan aktivitas usaha agribisnisnya maupun yang baru merintis. Apalagi pemerintah sudah menyediakan pembiayaan melalui KUR. Kami harap pelaku usaha berani memanfaatkan dana perbankan itu, usaha pertanian kalau diseriusi akan berhasil.

Pada 2020 ekspor pertanian RI telah menjangkau lebih dari 150 negara dan diharapkan terus bertambah. Oleh sebab itu Kementan mengajak semua pemangku kepentingan bahu membahu mewujudkan Gratieks 2024. Peranan Barantan sangatlah penting melalui peningkatan pelayanan fasilitas pertanian khususnya ekspor pertanian, juga bagian dari perlindungan sumber daya alam hayati pertanian dari ancaman hama penyakit berbahaya, "Bagi yang baru mendengar, mungkin tidak masuk akal mewujudkan Gratieks pada 2024. (yetede)

Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku dari China terhitung tinggi. Krisis energi di China berpotensi mengganggu pasokan bahan baku bagi industri hilir, tetapi memberi peluang bagi industri hulu dan antara. Krisis energi di China, India, dan Eropa diperkirakan berdampak terhadap industri dalam negeri. Krisis ini dikhawatirkan menghambat produksi akibat kelangkaan bahan baku impor, tetapi sekaligus membawa peluang untuk mengembangkan industri hulu dan antara lokal. Pelaku industri dari hulu ke hilir pun bersiap mengantisipasi dampak krisis tersebut. Saat ini, China, India, dan Eropa tengah mengalami krisis energi akibat imbas kebijakan pengurangan penggunaan energi fosil. Di China, kondisi itu diperparah dengan embargo suplai impor batubara dari Australia. Pabrik-pabrik terpaksa mengurangi produksi, bahkan menutup operasionalnya lantaran terjadi pemadaman listrik bergilir.

Otoritas Tiongkok berjanji akan memperkuat pengawasan terhadap industri pembayaran daring dan melanjutkan tindakan keras anti- monopoli. Gubernur bank sentral Tiongkok (PBoC) Yi Gang menyatakan. Pihaknya akan terus menindak keras perusahaan-perusahaan raksasa teknologi lewat regulasi. Selama sekitar setahun pihak berwenang telah menargetkan berbagai raksasa teknologi lokal. Diantaranya raksasa e-commerce Alibaba, layanan tranportasi raksasa Didi Chuxing, dan raksasa pengiriman  makanan Meituan, atas dugaan praktik monopoli dan permainan data konsumen secara agresif.

Tindakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas oleh pemerintah untuk memperketat cengkramannya pada ekonomi nomor dua dunia itu, termasuk menargetkan perusahaan pendidikan swasta, properti dan kasino. "Kami akan terus bekerja sama dengan otoritas anti-monopoli untuk mengekang monopoli dan secara aktif menangani diskriminasi algoritme dan bentuk baru lainnya dari perilaku anti persaingan," kata Yi Gang, Senin (8/10). Ia menyampaikan hal ini dalam pidato utama di konferensi Bank for Internasional Sattlements (BIS) tentang pengaturan atas sektor tersebut.

Regulator Tiongkok pada September 2021 memerintahkan perusahaan besar-besaran pada aplikasi pembayaran terbesar di negara itu, Alipay. Sementara partai komunis yang berkuasa mencoba mengendalikan pertumbuhan yang tidak terkendali dari raksasa teknologi. Alipay diminta untuk memecah unit usaha pinjaman mikro yang menguntungkan. Adapun perusahaan sistem pembayaran pihak ketiga tersebut telah mencatat dari satu milyar pengguna di Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya. (yetede)