Kapasitas produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk semakin besar dengan beroperasinya pabrik pengerolan baja lembaran panas atau hot strip mill (HSM) 2 di Cilegon, Banten. Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, mengatakan basis produksi yang dibangun dengan investasi sebesar US$ 521 juta atau Rp 7,5 triliun itu bisa memangkas 25 persen biaya operasi. Tak hanya untuk keperluan konstruksi infrastruktur, produk itu pun bisa dipakai industri otomotif premium yang membutuhkan baja dengan ketebalan spesifik. “Jadi, selain menaikkan kapasitas, fasilitas baru ini bisa meningkatkan daya saing produk baja Indonesia,” ucap Silmy. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan Krakatau Steel mulai bisa menghasilkan untung setelah merugi selama delapan tahun berturut-turut. Dia menambahkan, Krakatau Steel juga sudah melalui dua tahapan restrukturisasi utang. “Sekarang sudah untung Rp 800 miliar. Tapi saya bilang ke manajemen jangan berpuas diri,” kata Erick dalam acara yang sama. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, bahkan menyarankan supaya Krakatau Steel mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dia menyebutkan, impor besi dan baja pada periode Januari-Agustus 2021 naik 121,2 persen secara tahunan. “Nilai kumulatifnya sebesar US$ 7,3 miliar karena sedang pemulihan permintaan,” tutur Bhima.

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menyebut moratorium lahan sawit penting untuk meningkatkan produktivitas. Wakil Ketua DMSI, Sahat M. Sinaga, meminta pemerintah memperpanjang kebijakan menunda pemberian izin operasi untuk perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 yang berakhir pada 19 September lalu. Sahat menilai, moratorium juga mendorong produktivitas petani rakyat. Apabila moratorium dihentikan, Sahat menyebutkan, dampaknya akan buruk bagi produktivitas petani rakyat. Selain itu, target sertifikasi sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk kebun milik petani rakyat akan sulit tercapai. 

Perpanjangan Inpres Nomor 8/2018 tentang Moratorium Sawit juga dipercaya bakal menjamin masa depan tata kelola sawit yang lebih baik dan berkelanjutan. Pasalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan PP Nomor 24 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur larangan perusahaan sawit melakukan ekspansi lahan di kawasan hutan. Pada bulan lalu Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 4,7 miliar. Produk minyak sawit merupakan kontributor terbesar, yaitu 19 persen dari ekspor bulanan sebesar US$ 21 miliar yang sebagian besar dikirim ke Cina dan India. Menurut Satria, industri CPO juga memegang kunci pemulihan ekonomi karena mempekerjakan sekitar 4 juta petani.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimistis target baru realisasi investasi di bidang pelancongan bisa dikejar hingga akhir tahun ini seiring dengan pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap investasi pariwisata tahun ini meningkat 15-20 persen dari target yang dibuat sebelumnya. Menurut Sandiaga, skema sertifikasi kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang diterapkan di industri akomodasi terbukti menarik investor. Hal ini tampak dari nyaris separuh realisasi investasi asing di sektor pariwisata pada kuartal pertama 2021 terpakai untuk pengembangan bisnis hotel berbintang. Nilainya berkisar Rp 592 miliar. “Masih percaya diri untuk pembangunan hotel. Saya kira kita menerapkan strategi yang tepat,” tuturnya.

Bisnis akomodasi pun menjadi penerima terbesar investasi dalam negeri pariwisata pada kuartal I 2021, dengan nilai Rp 4,238 triliun. DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Bali menjadi tiga wilayah utama penerima investasi tersebut. “Kami bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersiap karena akan ada revenge tourism,” kata Sandiaga. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyarankan penguatan ekosistem pariwisata sebagai perangsang investasi baru. Menurut dia, pemerintah sering berfokus pada promosi dan melupakan peningkatan kualitas. “Misalnya soal sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih butuh sertifikasi profesi serta pendidikan vokasional.” 

Pemerintah mewaspadai dampak gagal besar utang yang membelit raksasa properti Cina, Evergrande, terhadap perekonomian domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, krisis utang Evergrande berpotensi mempengaruhi stabilitas keuangan Cina ataupun global. Terlebih, Negeri Panda itu merupakan mitra dagang utama dan tujuan ekspor terbesar Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan krisis keuangan yang menimpa Evergrande berpotensi menimbulkan ketidakpastian pasar keuangan global. Pasar keuangan domestik, khususnya pasar modal, dikhawatirkan turut terkena dampak dari situasi ini. "Dalam jangka pendek, diproyeksikan terpengaruh oleh apa yang terjadi di Cina, termasuk gagal bayar korporasi tersebut," katanya. Alfred berujar, sentimen Evergrande akan mereda bila perusahaan tersebut dapat mengupayakan penyelesaian pemenuhan kewajibannya. Sedangkan pelaku pasar juga tampak terus mencermati respons pemerintah Cina yang sejauh ini belum memberikan sinyal untuk mengucurkan dana talangan. "Ini menunjukkan dampak krisis Evergrande sejauh ini masih bisa terkendali atau belum memberikan dampak sistemik."

Dana pihak ketiga dari segmen simpanan berjangka atau deposito sepanjang tahun ini menyusut. Hingga Agustus 2021, senilai simpanan berjangka kelompok perorangan tercatat Rp1. 388,5 triliun. Berdasarkan data analisis uang beredar yang dirilis Bank Indonesia pada pekan lalu, simpanan perjangka perorangan itu lebih rendah dibandingkan dengan posisi Desember 2020 sebesar Rp.1.456,6 triliun. 

Executif Vice President Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk. Hera,F Haryn mengatakan bahwa ada kecenderungan nasabah saat ini memilih menempatkan dananya ke intrusmen investasi. Bank dengan sandi BBCA itu mencatatkan peningkatan pada kinerja wealth manegement sejalan dengan minat dan antusiasme investasi dari nasabah yang meningkat." Ini terlihat dari pertumbuhan asset under management (AUM) produk reksa dana, obligasi, bancassurance yang mencapai 45% secara tahunan (sampai dengan Juni 2021)," ujarnya, Minggu (26/9). Bank Indonesia (BI) mencatat dana penghimpunan itu melambat dibandingkan dengan posisi juli 2021. "Kondisi likuiditas perbankan pada Agustus 2021 sangat longgar, tercermin pada alat likuid terhadap DPK yang tinggi yakni 32,76% dan pertumbuhan DPK sebesar 8,81%,"kata Gubernur BI Perry Warjiyo, pekan lalu.

Dalam kesempatan lain, transformasi digital di industri perbankan dinilai mampu memicu kebangkitan Bank Pembangunan Daereh atau BBPD. "Dengan hadirnya layanan digital keuangan saat ini, sudah seharusnya menjadi pemicu bagi BPD untuk lebih bangkit dan melihatnya sebagai peluang " ujar Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Purbaya Yudhi Sadewa, Jum'at (24/9). Berdasarkan data LPS, tiering dan nominal yang dijamin oleh LPS pada total simpanan BPD per Agustus 2021 mencapai sekitar Rp655 triliun. Tiering simpanan dengan saldo Rp100 juta hingga Rp200 juta naik paling tinggi  sebesar Rp3,38 triliun. (yetede)

Bisnis pangkalan data di Indonesia berkembang cukup pesat dalam beberapa waktu terakhir. Para konglomeratpun tak mau ketinggalan ambil bagian. Petumbuhan ekonomi digital dan gencarnya ekspansi e-commerce serta perusahaan teknologi lainnya  diproyeksi memunculkan lonjakan permintaan layanan pangkalan data atau data center dalam beberapa tahun kedepan. Laporan Savlls Research menyebutkan Pures Data Centres dan SpaceDC adalah segelintir perusahaan global di bisnis pangkalan data yang berjanji untuk melakukan intensitasi di Indonesia. Sementara itu Alibaba dan GoogleCloud sudah berencana meningkatkan bisnis mereka di sektor tersebut. 

Amazone Wab Services (AWS) juga akan meluncurkan pangkalan data di Jawa Barat pada 2022. Sekedar catatan, Colacotion  diartikan sebagai penempatan mesin komputer atau server di lokasi pihak ketiga dan terkoneksi dengan jaringan distribusi  atau bandwidht yang tersedia. Namun pandemi Covid-19 telah mempercepat laju transformasi digital dan adopsi cloud. Maka dari itu, bisnis pangkalan data tumbuh lebih cepat dari perkiraan, apalagi banyak pemain baru yang masuk.  Namun, Indonesia memiliki tujuan ambisius untuk mengambil pasar 40% ekonomi digital Asean pada 2021. Untuk itu, dibutuhkan banyak inisiatif untuk  mempercepat transformasi digital.

Besarnya potensi bisnis pangkalan data membuat korporasi besar hingga konglomerat Indonesia tergiur. Salah satunya adalah Entitas Group Lippo,  PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT). Presiden Direktur Multipolar Technology Wahyu Chandra menuturkan potensi bisnis data center di Indonesia sangat menjanjikan, sehingga perseroan berencana melakukan ekspansi di bisnis ini melalui entitas anak usahanya, PT Graha Teknologi Nusantara Informasi. "Sekarang masih penjajakan, jadi belum dapat memberikan informasi mengenai calon mitra. "Kami berharap dengan adanya calon kemitraan ini kami bisa berkembang lebih cepat dan lebih baik." ujarnya dalam paparan publik insidentil, Kamis (17/9).

Jumlah UMKM di Jabar yang masuk pasar online atau market place terus bertambah selama pandemi Covid-19, Sebelum pandemi hanya 20% atau 602 pelaku UMKM jabar yang masuk di marketplace. Setelah didampingi dan dilatih kini sudah ada 1.623 UMKM masuk marketpalce atau naik 34%. Selama pandemi ini Pemda Provinsi Jabar bersama kab/kota mendampingi dan melatih untuk tetap bertahan bahkan berkembang dengan adaptasi dengan teknologi yakni melakukan strategi pemasaran digital. "Kami sangat perduli dengan UMKM. Kenapa? Karena 90% ekonomi Jawa Barat itu ekonomi UMKM. Kemudian kita ingin semua go digital maka kita lakukan pelatihan pendampingan semua pokoknya," Ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil. 

Jabar pun, kata Ridwan Kamil, terus mendorong daya saing digital. Saat ini Jabar menempati posisi dua dalam hal daya saing digital di Indonesia dengan skors 57,1. Menurutnya ada empat pilar pendukung daya saing digital di Indonesia yakni SDM berkualitas, pembiayaan, teknologi informasi dan komunikasi, pertumbuhan keuangan digital tinggi dan terakhir infrastruktur digital. "Kami ini daya saing ada di rangking dua karena kami ini desa. Makanya Jawa Barat membuat konsep desa digital. Tentunya ada empat yang sedang kami siapkan. SDM harus siap semua, harus jago digital. Kemudian tidak usah pakai cash lagi, semua pakai QR kode, semua pake e-money dan sebagai kemudahan infrastruktur dan lain-lain." jelas Ridwan Kamil.

Ivy Farida selaku owner Bagelan Reubuk Karawang menceritakan, berjualan di kanal digital menuntut para pelaku usaha untuk mampu mempresentasikan produk dengan foto yang indah dipandang. Aspek estetika menjadi salah satu hal utama yang diperhatikan para pelaku usaha saat mengambil foto produk. Namun bagi Ivy produk yang indah dan cantik dipandang saja tidaklah cukup. "Saya sering mendengar keluhan bahwa foto produk berbeda dengan aslinya, artinya foto itu sebagai etalase, jangan memanipulasi. Kita harus pandai memilah apa yang harus kita presentasikan jangan berbeda dan meleset, misal produknya coklat tapi terlalu banyak effect tapi jadi kuning," kata Ivy. (yetede)

Pemerintah Provinsi Sumetra Barat terus berupaya meningkatkan produksi beras solok premium tetapi lahan yang kian menyempit jadi persoalan. Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan intensifikasi lahan menjadi salah satu kunci meningkatkan produksi beras di kota Solok yang memiliki lahan sempit "Intensifikasi lahan perlu dilakukan. Setelah masa panen, lahan kembali ditangani sehingga produktivitas bisa terus ditingkatkan," ujarnya, Senin (27/9).

Wali Kota Solok Zul Elfian mengatakan untuk perluasan lahan pertanian di Kota Solok sudah tidak memungkinkan sehingga jalan keluarnya adalah denga  intensifikasi lahan serta pemanfaatan teknologi dan alsintan. "Kami sudah punya Perda untuk mempertahankan luas lahan sawah yang ada saat ini. Jika intensifikasi dilakukan, ada potensi produksinya ditingkatkan,"ujarnya. Produksi beras premium pada 2019 sebanyak 13.700 ton dan meningkat jadi 16.200 ton pada 2020.

Dalam perkembangan lain, potensi kopi di Desa Rempek Kabupaten Lombok Utara mencapai 2.000 ha meliputi 1200 ha di hutan masyarakat dan 800 ha berada di perkebunan. Pengelola Bumdes desa Rempek Sumardi Haris mengatakan kopi yang di produksi sudah menembus pasar ekspor dengan permintaan tetap. "Kami sudah berhasil mengekpor 20 ton kopi setiap bulan sesuai dengan permintaan dari buyer. Jenis kopi desa Rempek adalah robusta, kami olah menjadi kopi bubuk dengan brand IKM Kopi Mentari," katanya, Senin (27/9). (yetede)

Otoritas ekonomi China dinilai memiliki perangkat memadai untuk mengatasi permasalahan potensi gagal bayar utang yang menimpa raksasa properti asal China,Evergrande. Karena itu, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia diperkirakan akan minim.”China adalah negara besar. Banyak perusahaan besar disana yang pasti punya permasalahan bisnis. Perlu diingat bahwa negara ini punya likuiditas yang mumpuni untuk menangani krisis agar tidak merembet ke banyak sektor lain,”kata Kepala Ekonom Bank Dunia Kawasan Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo secara virtual, Selasa (28/9/2021),waktu Jakarta.

Diberitakan sebelumnya, krisis likuiditas Evergrande yang berpotensi mengakibatkan gagal bayar utang senilai 305 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau Rp 4.355 triliun dikhawatirkan berdampak pada terganggunya kinerja ekspor para negara mitra dagang China, termasuk Indonesia. Otoritas ekonomi China pun sudah memperingatkan grup konglomerasi Evergrande bahwa kewajiban utang yang jumlahnya lebih besar dari cadangan devisa Indonesia per Agustus 2021 (144,8 miliar dollar AS) tersebut dapat memicu risiko yang lebih luas atas sistem keuangan di China jika tidak tertangani dengan baik. 

Kepala Ekonom PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) Budi Hikmat memperkirakan, potensi gagal bayar Evergrande akan berdampak minim terhadap ekonomi Indonesia dan tidak akan sistemik seperti krisis 2008. ”Sejauh ini regulator dan pelaku pasar nasional masih optimistis menyikapi isu gagal bayar Evergrande. Jika memang terjadi gagal bayar, dampaknya diperkirakan tidak akan separah krisis yang disebabkan kredit macet fasilitas kredit perumahan AS ditahun 2008,” ujarnya

Emiten pertambangan yang mengelola tambang batubara, PT Adaro Energy Tbk, merencanakan pembelian kembali sahamnya dari pasar. Jumlah saham yang akan dibeli kembali bernilai Rp 4 triliun. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia, dana yang digunakan untuk melakukan buyback tersebut didapatkan dari kas internal. Adaro akan membeli kembali sahamnya secara bertahap dalam periode tiga bulan terhitung sejak 27 September 2021 sampai 26 Desember 2021.Sejak awal tahun ini, harga saham Adaro terpantau menguat 5,59 persen dengan nilai kapitalisasi pasar Rp 48,30 triliun. Pada awal perdagangan Selasa (28/9/2021), harga saham Adaro naik 9 persen menjadi Rp 1.160 per saham. Sementara itu, emiten lain yang juga sedang melakukan buyback saham adalah PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Emiten pengelola rumah sakit Mitra Keluarga ini melakukan buyback pada periode 23 Agustus hingga 22 November. Menurur rencana, Mitra Keluarga akan membeli kembali saham sebanyak-banyaknya 83 juta saham.