Bisnis narkoba di tanah air ternyata sudah amat mengkhawatirkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan hasil temuan terkait transaksi jual beli narkoba di Tanah Air yang jumlahnya teramat besar. Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengungkapkan dari hasil temuan PPATK terkait transaksi jual beli narkoba jumlahnya secara total sudah mencapai Rp 120 triliun. Namun Dian tidak merinci periode waktunya.

Mayoritas utang pemerintah 87,43 persen berasal dari surat berharga negara (SBN) senilai Rp 5.702,49 triliun. Adapun sisanya 12,57 persen berasal pinjaman dalam dan luar negeri senilai Rp 833,04 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto terus melonjak seiring besarnya kebutuhan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Lewat sejumlah kebijakan, pemerintah mengupayakan mengerem tren kenaikan rasio utang agar tidak menjadi bumerang bagi pemulihan ekonomi nasional di masa depan. Posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2021 mencapai Rp 6.625,43 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 40,84 persen. Posisi utang tersebut naik Rp 55,27 triliun dibandingkan posisi akhir Juli 2021 yang tercatat Rp 6.570,17 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan utang saat pandemi Covid-19 adalah hal wajar meski tetap harus dikelola dengan baik. Ia mengatakan, kenaikan rasio utang itu adalah tren yang dialami banyak negara di masa pandemi ini.

Hadir pula antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M. Siahaan. ”Reformasi APBN perlu dilakukan, utamanya dalam sisi penerimaan, seperti pengumpulan pajak. Lewat reformasi, kita berharap penerimaan negara bisa melonjak dan mengatasi defisit fiskal yang biasa dibiayai penarikan utang baru,” kata Sri Mulyani. Pemerintah, lanjutnya, akan terus berinovasi terkait pembiayaan guna menahan laju kenaikan utang pemerintah. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah terus mendorong pembiayaan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Sektor perdagangan dan investasi diupayakan memetik kinerja positif melalui kemitraan ekonomi Indonesia dan Australia yang terus diperkuat di tengah tekanan pandemi saat ini. Indonesia dan Australia berkomitmen menggenjot implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau IA-CEPA di tengah pandemi Covid-19 dan isu politis yang menerpa Australia. Dua komitmen dari sejumlah kesepakatan dalam IA-CEPA yang akan didorong terkait sektor perdagangan dan investasi. Hal itu mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Dan Tehandi Jakarta, Rabu (29/9/2021). IA-CEPA mencakup poin-poin tentang perdagangan bebas, investasi, visa pelatihan kerja, arbitrasi antara investor,perdagangan elektronik, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.Kedua negara menandatangani IA-CEPA pada Maret 2019. Kemudian Australia meratifikasi perjanjian itu pada November 2019 dan Indonesia pada Februari 2020. Kedua negara mulai mengimplementasikannya pada 5 Juli 2020

Perusahaan lithium asal China Chengxin Lithium akan mengambil 65 persen saham dalam proyek lithium di Indonesia senilai US$350 juta. Investasi di pabrik baterai listrik tersebut dilakukan untuk membangun kapasitas produksi di luar negeri. Stellar Investment Pte dari Singapura akan menjadi pemegang 35 persen saham sisanya dan telah diajukan kepada Bursa Efek Shenzhen. Nantinya, perusahaan patungan itu bernama PT ChengTok Lithium Indonesia. Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) akan menjadi lokasi pendirian pabrik yang membuat bahan kimia lithium dalam baterai kendaraan listrik (EV). Selain itu, kawasan ini juga akan menjadi rumah bagi beberapa proyek investasi China, termasuk nikel dan kobalt.

Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia mencatat kewajiban neto sebesar US$264,1 miliar atau sekitar 23,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II 2021. Posisi ini menurun US$3,4 miliar atau 1,27 persen dari US$267,5 miliar yang setara 25,2 persen dari PDB pada kuartal I 2021. Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan terjadi peningkatan nilai Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) lebih rendah dari Aset Finansial Luar Negeri (AFLN). Tercatat, KFLN hanya meningkat tipis dari US$677,7 miliar menjadi US$679,1 miliar. Sementara AFLN naik lebih tinggi dari US$410,2 miliar menjadi US$415 miliar.Erwin mengatakan peningkatan KFLN agak tertahan karena harga saham di pasar modal di dalam negeri agak lesu dalam beberapa bulan terakhir.

Produksi baja di dunia anjlok 1,4 persen pada Agustus 2021 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan produksi baja di dunia ini pertama kalinya dalam satu tahun terakhir. Diperkirakan, produksi baja global masih menurun lebih lanjut dalam beberapa bulan ke depan, seiring dengan kebijakan produsen utama, China, yang berupaya mengurangi polusi. Data Asosiasi Baja Dunia (WSA) mencatat produksi baja mentah merosot menjadi 156,8 juta ton sampai Agustus. Penurunan produksi baja pertama sejak Juli 2020 lalu. Di China, produksi baja terpuruk 13,2 persen menjadi 83,2 juta ton. "Mengingat bahwa pihak berwenang di China secara proaktif mendorong produksi yang lebih rendah, kemungkinan penurunan baja lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang," ungkap Caroline Bain, Kepala Ekonom Komoditas Capital Economics, dilansir Antara, Jumat (24/9). "Namun, masih harus dilihat apakah pihak berwenang China dapat tetap berada di jalurnya, terutama jika harga melonjak atau kelangkaan mulai muncul," lanjut Bain.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat penerimaan negara lewat bea keluar meroket 1.056,72 persen per Agustus 2021. Kenaikan didorong oleh peningkatan ekspor dan lonjakan harga komoditas dari tembaga hingga CPO. "Bea keluar terutama untuk komoditas-komoditas kenaikan bahkan mencapai 1056,72 persen," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/9/2021). Ia merincikan penerimaan bea keluar paling besar disumbang dari bea keluar produk sawit yang tumbuh 3.163,9 persen untuk periode sama karena tingginya harga referensi CPO global. Kemudian, bea keluar untuk komoditas mineral tumbuh 118 persen juga dipengaruhi oleh kenaikan volume ekspor dan harga acuan yang melambung.

Sedangkan sepanjang tahun ini, bea masuk tumbuh 111,8 persen. Lonjakan terjadi berkat tren kinerja impor nasional yang meningkat. Khusus cukai tumbuh 17,7 persen didorong pertumbuhan cukai hasil tembakau (CHT) efek limpahan pelunasan kredit pita cukai tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai pada Agustus 2021 tumbuh dua digit yakni 30,4 persen secara tahunan (yoy). Sehingga, penerimaan kepabeanan dan cukai per 31 Agustus 2021 mencapai Rp158 triliun. "Bea cukai kita tahun ini tetap terjaga kelihatan komposisi dari non cukai luar biasa karena pemulihan ekonomi," pungkasnya. (yetede)

Reli harga minyak sawit mentah (CPO) diperkirakan masih berlanjut hingga pengujung tahun ini. Pengamat pasar modal dari LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo, mengatakan sebagian besar kenaikan harga komoditas dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia yang pada pekan lalu telah mencapai US$ 70 per barel. Ekonom dan peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai peningkatan permintaan dari India ditopang oleh insentif pengurangan pajak untuk impor minyak sawit yang masuk ke negara itu. Harga minyak sawit berjangka Malaysia menyentuh 4.400 ringgit per ton pada pertengahan September lalu di tengah prospek meningkatnya permintaan setelah India memotong pajak impor dasar pada minyak sawit, kedelai, dan bunga matahari. Meski begitu, harga tersebut masih di bawah rekor tertinggi 4.560 ringgit per ton pada Agustus lalu. Sementara itu, pengamat pasar modal dari Asosiasi Analis Efek Indonesia, Reza Priyambada, belum bisa memastikan keberlanjutan reli harga CPO karena bergantung pada sentimen dan kondisi pasar. Menurut Reza, harga CPO dunia yang diperdagangkan di pasar komoditas tidak jauh berbeda dengan pergerakan harga saham yang dipengaruhi oleh sentimen dan spekulasi.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merancang standar penilaian untuk mengukur tingkat kemudahan berusaha di sektor pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan standar ini dibangun agar Indonesia tidak bergantung pada ease of doing business (EODB) dari Bank Dunia, yang kredibilitasnya kini terancam. “Kami ingin ada satu asesmen terhadap competitiveness (daya saing),” kata Sandiaga, kemarin. Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan skandal EODB tak sedikit pun mempengaruhi Indonesia. Pemerintah dan pengusaha, kata dia, bisa berfokus membangun sektor bisnis yang tahan krisis lewat investasi baru, misalnya sektor sumber daya air, ekonomi hijau, industri kesehatan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Kepada Tempo, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Enoh Suharto Pranoto, mengatakan proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata bisa menjadi penampung investasi baru. Dia mencontohkan proyek KEK Lido di Bogor, Jawa Barat, yang ditargetkan meraup permodalan hingga US$ 2,4 miliar. Ada pula KEK Likupang di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang diproyeksikan menarik investasi hingga Rp 164 miliar pada masa pembangunan tiga tahun pertama. “Nilai investasi KEK bisa terus naik dengan adanya usul baru,” katanya.

Rencana pembentukan induk usaha (holding) industri gula badan usaha milik negara (BUMN) terus berjalan. Direktur Utama Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Muhammad Abdul Gani, mengatakan holding dengan nama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau SugarCo itu bakal menyatukan 35 pabrik gula. Menurut Gani, pembentukan SugarCo membutuhkan investasi Rp 20 triliun. Setelah SugarCo memperoleh inbreng atau penyerahan saham 35 pabrik gula dari pemerintah, akan ada divestasi saham untuk investor baru sebanyak 49 persen. “Artinya, BUMN tetap menjadi pemegang saham mayoritas," kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin. 

Meski begitu, kata Gani, ada sejumlah syarat bagi calon investor yang akan masuk ke SugarCo. Salah satunya adalah status sebagai pemain dalam industri gula, baik di sektor perkebunan (on farm) maupun pabrik (off farm). Calon investor juga harus memiliki jaringan pada industri gula di luar negeri, akses teknologi, hingga pendanaan.Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menilai sudah saatnya BUMN yang bergerak dalam industri gula bergabung dalam satu holding untuk mewujudkan swasembada. Ia berkaca pada restrukturisasi PTPN XII yang menghasilkan perbaikan kinerja keuangan dan memberi keuntungan. "Saya minta holding ini melibatkan perkebunan rakyat dan lahan milik Perhutani, sehingga ada peningkatan lahan produksi dari 45 ribu hektare menjadi 85 ribu hektare, sebelum kemudian menjadi 250 ribu hektare pada 2025," kata Erick.