Dalam beberapa hari terakhir ini kembali muncul kabar adanya perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Rencana ini tak terlepas dari hadirnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi pendukung pemerintah. Seperti reshuffle kabinet sebelumnya, rencana ini biasanya dijadikan ajang untuk menilai kinerja menteri yang ada di kabinet saat ini, apakah layak dipertahankan atau justru dicopot ditengah jalan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyorot sejumlah kementerian yang memiliki kerja minim saat ini. Misalnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Bhima menilai keduanya tak banyak terobosan dalam perbaikan data penerima bantuan sosial yang jadi indikator penting dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. "Sudah lebih dari 1,5 tahun pandemi Covid-19, masih ditemukan data yang tidak sinkron antar kementerian terkait program bansos," ujar saat dihubungi KONTAN, Selasa (28/9).

Sorotan juga datang ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang minim program mengatasi masalah tenaga kerja yang terpuruk akibat pandemi. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga perlu mendapat perhatian atas kinerja minornya, terutama rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebijakan Umum Perpajakan yang dinilai malah akan memperburuk pemulihan ekonomi Indonesia.Kinerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri BUMN Erick Thohir juga tak luput dari sorotan. Bhima menyoroti lemahnya pengendalian produk impor dari marketplace atau e-commerce yang menjadi area Kementerian Perdagangan. Sementara kenaikan beban utang BUMN menjadi catatan tersendiri atas kinerja Erick Tohir.

Acuan harga pokok produksi dan harga eceran tertinggi gula tani yang masih berpijak pada regulasi yang diterapkan pada 2026 dinilai sudah tidak relevan lagi dengan biaya produksi yang kian melambung. Ketua Umum Asosiasi Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikun mengatakan kondisi itu tidak menguntungkan petani tebu disejumlah daerah. Konsekuensinya, produksi tebu dari petani lokal relatif menyusut yang diimbangi dengan kebijakan impor dari pemerintah setiap tahun. “Dari tahun 2019 kami rugi. Keputusan Rp12.500 itu adalah HET (harga eceran tertinggi) yang ditetapkan pada tahun 2016, sampai tahun ini tidak berubah. Apakah benar bahwa kebutuhan kita untuk memprodukdi tanaman tebu itu makin murah?” kata Someitri, Selasa (28/9)

Berdasarkan catatan APTRI, rata-rata produksi gula dari petani sebanyak 5,14 ton per hectare (ha) per tahun diatas lahan seluas 418,000 ha. Setelah melalui bagi hasil dengan pabrik gula terkait, produksi gula dari petani berada di kisaran 3,39 per ton ha. “Ini menunjukkan biaya tebang, angkut, termasuk biaya produksi gula setelah digiling di pabrik gula dipotong bagi hasil atau upah, maka biaya pokok kita sangat tinggi,” kata dia. Laporan dari pabrik gula BUMN, swasta dan Perum Bulog memperlihatkan bahwa stok gula per 17 September berada diangka 1,9 juta ton. Dengan kebutuhan rata-rata bulanan sebesar 234.000 ton, stok tersebut diproyeksikan bisa memenuhi kebutuhan selama 5,1 bulan ke depan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics Finance (Indef) Bustanul Arifin mengatakan indeks biaya produksi biaya gula dalam negeri terbilang tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Bustanul berpendapat indeks tersebut disebabkan minimnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan produksi gula dalam negeri. Berdasarkan laporan Internasional Trade Center, imbuhnya, indeks biaya produksi gula Indonesia sebesar 192 atau hampir dua kali lipat dari milik brazil dengan angka 100. “Jika dilihat dari sisi saling bertentangan, disatu sisi Indonesia ingin mengejar swasembada gula disaat yang sama mengembangkan gula rafinasi, ini analoginya agak sulit,” kata Bustanul.

Pemerintah menyiapkan rencana ekspor energi listrik hingga 300 megawatt (MW) melalui transmisi bawah laut 400 kilo volt (kV) ke kawasan Asia Tenggara.

Adapun rencana itu dikemukakan usai pemerintah membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung sebesar 2,2 gigawatt peak (GWp) di Waduk Duriangkang, Batam, Kepulauan Riau. Untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, pemerintah lewat BP Batam menandatangani MoU dengan Sunseap Group untuk pembangunan PLTS dan ekspor listrik.

Kemungkinan salah satu importir energi listrik itu adalah Singapura. Hal ini terlihat dari asal Sunseap Group sebagai perusahaan penyedia energi bersih di Singapura.

Basilio menyebutkan Sunseap harus memenuhi tanggung jawabnya. Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, PLN, serta pemerintah daerah diharapkan telah memiliki sistem bisnis mumpuni. Tujuannya agar dapat mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong pembenahan sistem logistik perkotaan agar dapat menurunkan biaya logistik di Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan saat ini terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem logistik di Indonesia. Diantaranya yaitu biaya logistik pada 2020 di Indonesia menjadi yang termahal di kawasan ASEAN, yaitu mencapai 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan dari persentase tersebut sebanyak 8,5 persen disumbangkan transportasi darat.

Sesuai kajian ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe), angkutan barang di perkotaan menghasilkan emisi yang mencapai 25 persen CO2 dan 30-50 persen NOx serta beberapa partikel penyerta. "Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk bersama-sama berkolaborasi menciptakan sistem logistik perkotaan yang lebih baik ke depannya," ujarnya.

Dua ton tanaman stevia diekspor perdana ke Korea Selatan, setelah berhasil dibudidayakan selama beberapa bulan di Desa Tountimomor, Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Stevia Farm Korea memutuskan Sulut sebagai daerah yang paling tepat untuk pengembangan tanaman berdaun manis tersebut dan akhirnya sukses dibudidayakan.

Ekspor perdana stevia oleh perusahaan tersebut menambah deretan eksportir baru Sulut tahun ini, total keseluruhan ada 16 eksportir baru yang dominasi oleh kaum milenial.

Ekspor perdana stevia sebanyak dua ton tersebut dilepas oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulut, Yeittij Fonnie Roring, didampingi jajaran Kementan yakni staf khusus, Erick Tamalagi, Direktur Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan Perkebunan, Dedi Junaedi, Kepala Karantina Pertanian Manado, Donni Muksydayan, Kepala Kantor Beacukai Sulbagtara, Cerah Bangun serta perwakilan pemerintah daerah sekitar.

Perusahaan baterai lithium China, Shenzhen Chengxin Lithium Group Co Ltd bersama afiliasi raksasa perusahaan baja dan nikel Tsingshan Holding Group akan membangun pabrik baterai lithium di Indonesia senilai US$ 350 juta, setara Rp 4,9 triliun (asumsi kurs: Rp 14.200). Investasi tersebut ditujukan untuk memenuhi permintaan dari sektor baterai kendaraan listrik (EV). Chengxin mengatakan para mitra akan membangun pabrik untuk membuat bahan kimia lithium di Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah.

Produsen baterai lithium itu mengatakan pabriknya akan menghasilkan 50.000 ton lithium hidroksida per tahun dan 10.000 ton lithium karbonat per tahun. Tapi belum dijelaskan kapan pabrik dibangun.

Pemerintah bersedia merevisi harga patokan ikan dan komponen pungutan hasil perikanan sepanjang nelayan dapat menunjukkan data faktur harga ikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyatakan akan merevisi pungutan hasil perikanan dengan mengubah harga patokan ikan dan komponen penghitungan tarif. Revisi tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP itu akan dilakukan dalam dua pekan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan, pemerintah terbuka untuk menerima masukan terkait tarif pungutan. Pihaknya telah menggelar pertemuan dengan perwakilan nelayan pantai utara Jawa di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (26/9/2021), guna membahas harga patokan ikan (HPI) dan komponen tarif pungutan hasil perikanan (PHP) praproduksi. Zaini mengatakan, pihaknya telah membuka data penghitungan tarif kepada pelaku usaha perikanan. Rumusan penghitungan PHP terdiri atas komposisi tangkapan, produktivitas, dan HPI. HPI tidak pernah naik sejak tahun 2011. Adapun dasar penentuan HPI yang baru adalah harga rata-rata ikan secara nasional untuk berbagai mutu ikan sepanjang tahun 2019 dan 2020. ”Masukan pelaku usaha sudah kami data dan akan diproses sepanjang datanya akurat. Hasil masukan akan dibawa ke rapat pimpinan. Saya janji (revisi) dalam dua minggu,” kata Zaini saat dihubungi, Selasa (27/9).

Wabah Covid-19 menyehatkan pendapatan produsen farmasi pelat merah. Semester I-2021, pendapatan Holding BUMN Farmasi melejit 164% secara tahunan atau year-on-year (yoy) menjadi Rp 15,26 triliun. Pencapaian tersebu tak lepas dari penugasan pemerintah terhadap BUMN Farmasi dalam penanganan Covid-19 sejak tahun lalu. Tugas itu antara lain penyediaan vaksin Covid-19, obat-obatan, multivitamin, serta alat kesehatan. Holding BUMN Farmasi meliputi PT Bio Farma, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indofarma Tbk (INAF). 

Pandemi Covid-19 membuat kebutuhan belanja pemerintah meningkat. Tekanan ekonomi yang berdampak pada seretnya penerimaan negara, utang menjadi jalan ninja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, pemerintah perlu waspada. Masih banyak tantangan yang bakal mempengaruhi kemampuan fiskal ke depan. Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2021 sebesar Rp 6.625,43 triliun. Dengan jumlah tersebut, berarti rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 40,85%.

Posisi ini, naik Rp 55,27 triliun bila dibanding posisi Juli 2021. "Kenaikan utang karena ada peningkatan belanja, terutama sektor kesehatan seperti penyediaan vaksin, infrastruktur kesehatan, dan hal lain terkait kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial," kata Kemkeu dalam dokumen APBN KiTA, dikutip Senin (27/9).Pemerintah memang berencana mengerem utang lewat optimalisasi skema non utang, terutama pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Namun, posisi utang hingga akhir tahun bakal lebih tinggi dari akhir 2020 karena membiayai defisit anggaran tahun ini.Beban bunga utang pun semakin berat. Dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2022, outlook pembayaran bunga utang tahun ini Rp 366,2, naik 16,59% dibanding realisasi tahun 2020.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui praktik pertambangan tanpa izin (peti) semakin menjamur karena penegakkan hukum yang masih lemah. Saat ini terdapat 2.741 titik lokasi peti yang didominasi oleh pertambangan mineral. Direktur Jendral Mineral dan Batubara ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, pertambangan tanpa izin bukanlah pertambangan rakyat. Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM, Lana Saria memeparkan, berdasarkan pendapatan Ditjen Minerba, ada 2.741 lokasi pertambangan ilegal, yang terdiri dari 96 lokasi komoditas batubara dan 2.645 lokasi adalah komoditas mineral di berbagai wilayah, baik di dalam maupun di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).