Jakarta - Pasar surat utang negara (SUN) dan surat berharga negara (SBN) terus membaik meski masih ada sejumlah sentimen negatif dari luar negeri. Menteri Keuangan mengatakan spread imbal hasil (yield) SUN dalam mata uang dolar Amerika tenor 5 dan 10 tahun terhadap US Treasury menurun. Imbal hasil SUN dolar bertenor 5 tahun turun dari 90 basis point pada Januari lalu menjadi 60 basis point pada 23 Agustus. Sedangkan spread imbal hasil SUN dolar dengan tenor 10 tahu turun dari 110 basis point menjadi 94 basis point. SUN berdenominasi rupiah bergerak positif. Obligasi dengan tenor pendek memiliki permintaan yang kuat dari dalam negeri, terutama dari perbankan. Di tengah volatilitas tinggi akibat pandemi Covid-19, instrumen investasi jangka pendek lebih banyak dilirik investor. 

Jika tingkat pengangguran kembali turun, ada potensi kebijakan moneter Amerika Serikat akan diperketat lebih cepat dari perkiraan. Hal ini akan mengancam pasar SBN hingga tahun depan. Kinerja positif pasar obligasi bisa bertahan hingga akhir tahun. imbal hasil surat utang dengan tenor 10 tahun akan mendekati 6,06 persen sampai akhir tahun nanti. Sementara itu, tahun depan dia memperkirakan yield obligasi tersebut berada di kisaran 6,2 persen hingga 6,7 persen. Surat utang negara masih akan mendominasi kepemilikan SBN. Alasan keamanan menjadi pertimbangan utamanya. 

Jakarta - Menteri Keuangan menyatakan target penurunan emisi karbon dioksida yang dicanangkan pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai sumber. Indonesia harus mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional pada 2030 setelah meratifikasi Perjanjian Paris. Pemerintah sudah menandai belanja negara (budget tagging) lewat anggaran kementrian dan lembaga untuk memenuhi mitigasi perubahan iklim sejak 2016. Namun, hingga 2020, totalnya 4,1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ke depan, upaya budget tagging untuk mengatasi perubahan iklim akan diterapkan pula di pemerintah daerah. Pada 2019, pemerintah sudah membina 11 pemerintah daerah untuk memulai program tersebut. Targetnya, akan ada tambahan enam daerah percontohan lain yang mampu mengalokasikan anggaran perubahan iklim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jakarta - Perusahaan teknologi raksasa di Tanah Air berlomba menyiapkan diri untuk melantai di bursa saham. Tren saham teknologi diproyeksikan masih terus menanjak dengan prospek yang menjanjikan. Minat investor untuk menyambut kehadiran emiten sektor ini pun diprediksi masih tinggi. Sebagaimana diketahui, saham PT. Bukalapak.com Tbk (BUKA) hanya melesat pada hari perdananya melantai di bursa. Namun, setelah itu, saham emiten tersebut amblas menyentuh auto rejection bawah. 

Fundamental perusahaan menjadi kunci utama untuk menentukan kesuksesan pergerakan saham setelah perusahaan melakukan IPO. rencana GoTo, entitas hasil merger Tokopedia dan Gojek, diproyeksikan berpeluang memiliki nasib yang berbeda dengan BUKA. Agar harga saham terdorong melesat dan stabil, perusahaan dinilai perlu lebih dulu membuktikan kinerja fundamentalnya yang cemerlang kepada investor. Secara umum saham-saham teknologi tetap memiliki prospek yang bagus seiring dengan tren yang terus bertumbuh. Di berbagai negara, saham emiten sektor teknologi banyak diburu investor dan menjadi unggulan, seperti saham Facebook, Apple, dan Microsoft di bursa Amerika Serikat. Tren tersebut juga didorong oleh kemajuan pesat sektor teknologi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas serta aktivitas ekonomi.

Merger atau penggabungan PT Indosat Tbk dengan PT Hutchison 3 Indonesia mengubah peta penguasaan pasar telekomunikasi seluler. Founder IndoTelkom Forum, Doni Ismanto Darwin, menyatakan perusahaan gabungan tersebut mampu mengeser PT XL Axiata Tbk dari sisi pelanggan meski masih sulit,untuk melibas dominasi PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Doni menuturkan, jika entitas hasil merger bernama PT Indosat Oredoo Hutchison Tbk mampu mengontrol harga, perang tarif bisa dihindari. Dampaknya, perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi bisa berfokus menggunakan dana untuk investasi peningkatan layanan. Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan konsolidasi kedua pemain bisa mendorong pemain lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan begitu, industri bisa lebih sehat.  

Pelaku pasar dan masyarakat jangan terlalu khawatir terhadap kemungkinan terjadinya kembali taper tantrum seperti 2013. Cadangan devisa Indonesia saat ini dalam posisi sangat baik untuk menciptakan stabilitas moneter. Bank Sentral Amerika Serikat juga mengomunikasikan rencana tapering sehingga pasar lebih siap mengantisipasi.Sebutan tapering merujuk pada pengetatan kembali kebijakan moneter, lewat kenaikan suku bunga dan pengurangan uang beredar. Saat Bank Sentral AS melakukan itu, banyak negara berkembang ketiban masalah akibat gejolak kurs.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede memperkirakan, dampak tapering tidak akan menimbulkan gejolak besar seperti pada 2013. ”Saya kira relatif kecil dampaknya,” ujarnya pada webinar ”What Will Happen in 2022 Economic Outlook” dalam rangkaian acara Wealth Wisdom, digelar Bank Permata, Sabtu (18/9/2021).Menurut dia, cadangan devisa Indonesia dalam posisi sangat baik untuk menjaga stabilitas kurs rupiah dan keuangan. Per 31 Agustus 2021, cadangan devisa Indonesia 144,78 miliar dollar AS. Jumlah ini termasuk tambahan alokasi Special Drawing Rights (SDR) senilai 4,46 miliar SDR yang setara 6,31miliar dollar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Pelaku bisnis digital dan konvensional mulai konsolidasi. Fakta ini terlihat pada e-commerce dan jaringan ritel konvensional. Terbaru, Grup Djarum melalui PT Global Digital Niaga (Blibli.com) berencana mengakuisi 51% saham PT Supra Boga Lestari Tbk. Selama ini, Supra Boga Lestari menjalani bisnis supermarket premium memiliki gerai Ranch Market dan Farmers Market. Hingga tahun lalu, Ranch memiliki 53 gerai. Saat ini, kapitalisasi pasar Ranch di Bursa Efek Indonesia mencapai Rp. 3.79 triliun. Sejatinya, Blibli bukanlah perusahaan digital pertama yang membeli saham peritel konvensional. Sebelumnya, Gojek melalui perusahaan afiliasi, PT Pradipa Darpa Bangsa, membeli 4,76% saham PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA). MPPA mengelola jaringan ritel seperti Hypermart, Foodmart, Hyfresh, Boston HBC, FMX dan SmartClub.  

PT Indosat Ooredoo Tbk (ISAT) dan PT Hutchison Tbk (H3I) bakal menjelma menjadi operator terbesar kedua di Indonesia. Posisi ini bisa diraih setelah keduanya resmi melakukan penggabungan usaha atau merger. Berdasarkan keterangan resmi, Kamis (16/9), induk kedua perusahaan, Ooredoo Q.P.S.C. (Ooredoo Group) dan CK Hutchinson Holdings Limited melakukan penandatanganan dari kesepakatan transaksi definitif atas merger ISAT dan H3I. Penandatanganan ini dilakukan di Doha, Qatar. Ooredoo Group saat ini memiliki 65% saham ISAT melalui Ooredoo Asia. Merger bakal menyebabkan CK Hutchison menerima 21,8% saham ISAT. Pada saat yang bersamaan, PT Tiga Telekomunikasi Indonesia menerima 10,8% saham ISAT dari Ooredoo Group. Bersamaan dengan transaksi tersebut, CK Hutchison akan mendapat 50% saham dari Ooredoo Asia dengan menukar 21,8% sahamnya di Indosat Ooredoo Hutchison untuk 33% saham di Ooredoo Asia. Selain menjadi yang terbesar kedua, entitas hasil merger berpotensi menggarap pasar dengan perkiraan pendapatan tahunan hingga US$ 3 miliar. Keduanya juga bakal mendapat keuntungan berupa sinergi belanja modal. Perusahaan memperkirakan rasio proses (run rate) tahunan sinergi sebelum pajak akan mencapai US$ 300-US$ 400 juta dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Meski menghadapi financial technology (fintech), bisnis remitansi atau pengiriman uang dari dan ke luar negeri sejumlah bank tercatat bertumbuh hingga Agustus 2021. Bank BNI misalnya, mencatatkan frekuensi dan volume transaksi remitansi  tumbuh sekitar 5% secara year on year (yoy) hingga Agustus 2021. Direktur Tresuri & Internasional BNI, Henry Panjaitan mengungkapkan, jumlah transaksi remitansi BNI pada periode tersebut mencapai 2,9 juta. Volume lebih dari US$ 50 miliar. Dari situ, BNi mengantongi fee based income Rp 125 miliar. Bank Mandiri mencatat penurunan transaksi remitansi retail sebesar 5% yoy akibat pembatasan kegiatan. Namun, volume transaksi naik 40% yoy, fee based tumbuh sekitar 1%.

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pemerintah diperbolehkan belanja besar-besaran hingga defisit anggaran melampaui 3 persen terhadap produk domestik bruto guna menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian.Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Co-vid-19. UU tersebut menyebutkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) boleh dilebarkan melampaui ambang batas 3 persen dari PDB selama kurun 2020-2022. Apabila UU ini tak direvisi, mulai 2023, defisit anggaran harus kembali maksimal 3 persen PDB.Pemerintah mencoba memanfaatkan kesempatan terakhir ini seoptimal mungkin. Berdasarkan Rancangan APBN 2022,pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp 868 triliun atau 4,85 persen PDB. Defisit tersebut untuk menyokong belanja negara yang ditargetkan sebesar Rp 2.708,7triliun. Seperti halnya pada 2020 dan 2021, pemerintah masih akan mengalokasikan anggaran yang besar untuk penanganan Covid-19 serta percepatan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Terkait hal itu, pemerintah menetapkan sejumlah sektor strategis, antara lain,kesehatan, perlindungan sosial, subsidi dan dukungan UMKM, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan teknologi informasi.

Utang yang kian besar sebenarnya akan mengurangi efektivitas belanja negara. Sebab, semakin besar utang, pembayaran bunga utang juga semakin besar. Berdasarkan Rancangan APBN 2022, proyeksi beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp 405,86 triliun. Dengan proyeksi belanja negara Rp 2.708,7 triliun, rasio beban bunga utang terhadap belanja negara mencapai 15 persen, terbesar dalam sejarah Indonesia. Ini berarti porsi belanja negara yang digunakan untuk membayar bunga utang semakin besar. Sebaliknya, porsi belanja untuk program pembangunan semakin mengecil.Adapun dibandingkan dengan pendapatan negara yang diproyeksikan sebesar Rp 1.840,7 triliun pada 2022, rasio beban bunga utang akan mencapai 22 persen, juga terbesar sepanjang sejarah. Artinya, lebih dari seperlima penerimaan negara hanya untuk membayar bunga utang.

Kajian kelayakan mendalam perlu dilakukan pemerintah sebelum menetapkan status kawasan ekonomi khusus. Tidak semua pengusul memiliki kapasitas pendanaan serta jaringan yang memadai untuk mengembangkan KEK. Pelaksanaan kawasan ekonomi khusus atau KEK selama sepuluh tahun terakhir masih dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat pengembangannya sesuai target. Berkaca dari evaluasi satu dekade, pemerintah akan lebih selektif dalam menetapkan status KEK. Sejumlah hambatan utama dalam pengembangan KEK pun mendesak untuk segera dibenahi. Evaluasi Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap 15 KEK yang sudah beroperasi menunjukkan, masih banyak kawasan yang pengembangannya jauh dari rencana. KEK yang dinilai sudah optimal sesuai rencana dan perlu pengembangan lebih lanjut adalah KEK Galang Batang, KEK Mandalika, KEK Kendal, dan KEK Sei Mangkei. Adapun 11 KEK lainnya masih belum berjalan optimal. Ada empat KEK yang masuk dalam kategori sudah berjalan, tetapi belum optimal, yaitu KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Arun Lhokseumawe, dan KEK Tanjung Kelayang. Enam KEK yang butuh perhatian khusus adalah KEK Bitung, KEK Sorong, KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan, KEK Morotai, KEK Singhasari, dan KEK Likupang. Sementara, KEK Tanjung Api-Api ”jalan di tempat” meski sudah diberi perpanjangan masa pembangunan sejak 2014. Karena tak ada perkembangan, KEK Tanjung Api-Api diusulkan dicabut.

Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Nasional KEK Elen Setiadi, Kamis (16/9/2021), mengatakan, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengembangan KEK gencar dilakukan karena pemerintah ingin menyebarkan pusat pertumbuhan di luar Jawa. Elen mengatakan, ke depan pemerintah akan lebih selektif dalam menyikapi usulan dan penetapan KEK. ”Hal-hal seperti kemampuan pendanaan dan kemampuan menarik investor itu yang harus kami perhitungkan lebih awal. Kami melihat, ke depan, penetapan KEK akan lebih selektif,” katanya.