Pemerintah Provinsi Sumetra Barat terus berupaya meningkatkan produksi beras solok premium tetapi lahan yang kian menyempit jadi persoalan. Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan intensifikasi lahan menjadi salah satu kunci meningkatkan produksi beras di kota Solok yang memiliki lahan sempit "Intensifikasi lahan perlu dilakukan. Setelah masa panen, lahan kembali ditangani sehingga produktivitas bisa terus ditingkatkan," ujarnya, Senin (27/9).

Wali Kota Solok Zul Elfian mengatakan untuk perluasan lahan pertanian di Kota Solok sudah tidak memungkinkan sehingga jalan keluarnya adalah denga  intensifikasi lahan serta pemanfaatan teknologi dan alsintan. "Kami sudah punya Perda untuk mempertahankan luas lahan sawah yang ada saat ini. Jika intensifikasi dilakukan, ada potensi produksinya ditingkatkan,"ujarnya. Produksi beras premium pada 2019 sebanyak 13.700 ton dan meningkat jadi 16.200 ton pada 2020.

Dalam perkembangan lain, potensi kopi di Desa Rempek Kabupaten Lombok Utara mencapai 2.000 ha meliputi 1200 ha di hutan masyarakat dan 800 ha berada di perkebunan. Pengelola Bumdes desa Rempek Sumardi Haris mengatakan kopi yang di produksi sudah menembus pasar ekspor dengan permintaan tetap. "Kami sudah berhasil mengekpor 20 ton kopi setiap bulan sesuai dengan permintaan dari buyer. Jenis kopi desa Rempek adalah robusta, kami olah menjadi kopi bubuk dengan brand IKM Kopi Mentari," katanya, Senin (27/9). (yetede)

Otoritas ekonomi China dinilai memiliki perangkat memadai untuk mengatasi permasalahan potensi gagal bayar utang yang menimpa raksasa properti asal China,Evergrande. Karena itu, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia diperkirakan akan minim.”China adalah negara besar. Banyak perusahaan besar disana yang pasti punya permasalahan bisnis. Perlu diingat bahwa negara ini punya likuiditas yang mumpuni untuk menangani krisis agar tidak merembet ke banyak sektor lain,”kata Kepala Ekonom Bank Dunia Kawasan Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo secara virtual, Selasa (28/9/2021),waktu Jakarta.

Diberitakan sebelumnya, krisis likuiditas Evergrande yang berpotensi mengakibatkan gagal bayar utang senilai 305 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau Rp 4.355 triliun dikhawatirkan berdampak pada terganggunya kinerja ekspor para negara mitra dagang China, termasuk Indonesia. Otoritas ekonomi China pun sudah memperingatkan grup konglomerasi Evergrande bahwa kewajiban utang yang jumlahnya lebih besar dari cadangan devisa Indonesia per Agustus 2021 (144,8 miliar dollar AS) tersebut dapat memicu risiko yang lebih luas atas sistem keuangan di China jika tidak tertangani dengan baik. 

Kepala Ekonom PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) Budi Hikmat memperkirakan, potensi gagal bayar Evergrande akan berdampak minim terhadap ekonomi Indonesia dan tidak akan sistemik seperti krisis 2008. ”Sejauh ini regulator dan pelaku pasar nasional masih optimistis menyikapi isu gagal bayar Evergrande. Jika memang terjadi gagal bayar, dampaknya diperkirakan tidak akan separah krisis yang disebabkan kredit macet fasilitas kredit perumahan AS ditahun 2008,” ujarnya

Emiten pertambangan yang mengelola tambang batubara, PT Adaro Energy Tbk, merencanakan pembelian kembali sahamnya dari pasar. Jumlah saham yang akan dibeli kembali bernilai Rp 4 triliun. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia, dana yang digunakan untuk melakukan buyback tersebut didapatkan dari kas internal. Adaro akan membeli kembali sahamnya secara bertahap dalam periode tiga bulan terhitung sejak 27 September 2021 sampai 26 Desember 2021.Sejak awal tahun ini, harga saham Adaro terpantau menguat 5,59 persen dengan nilai kapitalisasi pasar Rp 48,30 triliun. Pada awal perdagangan Selasa (28/9/2021), harga saham Adaro naik 9 persen menjadi Rp 1.160 per saham. Sementara itu, emiten lain yang juga sedang melakukan buyback saham adalah PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Emiten pengelola rumah sakit Mitra Keluarga ini melakukan buyback pada periode 23 Agustus hingga 22 November. Menurur rencana, Mitra Keluarga akan membeli kembali saham sebanyak-banyaknya 83 juta saham.

Dalam beberapa hari terakhir ini kembali muncul kabar adanya perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Rencana ini tak terlepas dari hadirnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi pendukung pemerintah. Seperti reshuffle kabinet sebelumnya, rencana ini biasanya dijadikan ajang untuk menilai kinerja menteri yang ada di kabinet saat ini, apakah layak dipertahankan atau justru dicopot ditengah jalan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyorot sejumlah kementerian yang memiliki kerja minim saat ini. Misalnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Bhima menilai keduanya tak banyak terobosan dalam perbaikan data penerima bantuan sosial yang jadi indikator penting dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. "Sudah lebih dari 1,5 tahun pandemi Covid-19, masih ditemukan data yang tidak sinkron antar kementerian terkait program bansos," ujar saat dihubungi KONTAN, Selasa (28/9).

Sorotan juga datang ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang minim program mengatasi masalah tenaga kerja yang terpuruk akibat pandemi. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga perlu mendapat perhatian atas kinerja minornya, terutama rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebijakan Umum Perpajakan yang dinilai malah akan memperburuk pemulihan ekonomi Indonesia.Kinerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri BUMN Erick Thohir juga tak luput dari sorotan. Bhima menyoroti lemahnya pengendalian produk impor dari marketplace atau e-commerce yang menjadi area Kementerian Perdagangan. Sementara kenaikan beban utang BUMN menjadi catatan tersendiri atas kinerja Erick Tohir.

Acuan harga pokok produksi dan harga eceran tertinggi gula tani yang masih berpijak pada regulasi yang diterapkan pada 2026 dinilai sudah tidak relevan lagi dengan biaya produksi yang kian melambung. Ketua Umum Asosiasi Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikun mengatakan kondisi itu tidak menguntungkan petani tebu disejumlah daerah. Konsekuensinya, produksi tebu dari petani lokal relatif menyusut yang diimbangi dengan kebijakan impor dari pemerintah setiap tahun. “Dari tahun 2019 kami rugi. Keputusan Rp12.500 itu adalah HET (harga eceran tertinggi) yang ditetapkan pada tahun 2016, sampai tahun ini tidak berubah. Apakah benar bahwa kebutuhan kita untuk memprodukdi tanaman tebu itu makin murah?” kata Someitri, Selasa (28/9)

Berdasarkan catatan APTRI, rata-rata produksi gula dari petani sebanyak 5,14 ton per hectare (ha) per tahun diatas lahan seluas 418,000 ha. Setelah melalui bagi hasil dengan pabrik gula terkait, produksi gula dari petani berada di kisaran 3,39 per ton ha. “Ini menunjukkan biaya tebang, angkut, termasuk biaya produksi gula setelah digiling di pabrik gula dipotong bagi hasil atau upah, maka biaya pokok kita sangat tinggi,” kata dia. Laporan dari pabrik gula BUMN, swasta dan Perum Bulog memperlihatkan bahwa stok gula per 17 September berada diangka 1,9 juta ton. Dengan kebutuhan rata-rata bulanan sebesar 234.000 ton, stok tersebut diproyeksikan bisa memenuhi kebutuhan selama 5,1 bulan ke depan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics Finance (Indef) Bustanul Arifin mengatakan indeks biaya produksi biaya gula dalam negeri terbilang tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Bustanul berpendapat indeks tersebut disebabkan minimnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan produksi gula dalam negeri. Berdasarkan laporan Internasional Trade Center, imbuhnya, indeks biaya produksi gula Indonesia sebesar 192 atau hampir dua kali lipat dari milik brazil dengan angka 100. “Jika dilihat dari sisi saling bertentangan, disatu sisi Indonesia ingin mengejar swasembada gula disaat yang sama mengembangkan gula rafinasi, ini analoginya agak sulit,” kata Bustanul.

Pemerintah menyiapkan rencana ekspor energi listrik hingga 300 megawatt (MW) melalui transmisi bawah laut 400 kilo volt (kV) ke kawasan Asia Tenggara.

Adapun rencana itu dikemukakan usai pemerintah membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung sebesar 2,2 gigawatt peak (GWp) di Waduk Duriangkang, Batam, Kepulauan Riau. Untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, pemerintah lewat BP Batam menandatangani MoU dengan Sunseap Group untuk pembangunan PLTS dan ekspor listrik.

Kemungkinan salah satu importir energi listrik itu adalah Singapura. Hal ini terlihat dari asal Sunseap Group sebagai perusahaan penyedia energi bersih di Singapura.

Basilio menyebutkan Sunseap harus memenuhi tanggung jawabnya. Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, PLN, serta pemerintah daerah diharapkan telah memiliki sistem bisnis mumpuni. Tujuannya agar dapat mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong pembenahan sistem logistik perkotaan agar dapat menurunkan biaya logistik di Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan saat ini terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem logistik di Indonesia. Diantaranya yaitu biaya logistik pada 2020 di Indonesia menjadi yang termahal di kawasan ASEAN, yaitu mencapai 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan dari persentase tersebut sebanyak 8,5 persen disumbangkan transportasi darat.

Sesuai kajian ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe), angkutan barang di perkotaan menghasilkan emisi yang mencapai 25 persen CO2 dan 30-50 persen NOx serta beberapa partikel penyerta. "Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk bersama-sama berkolaborasi menciptakan sistem logistik perkotaan yang lebih baik ke depannya," ujarnya.

Dua ton tanaman stevia diekspor perdana ke Korea Selatan, setelah berhasil dibudidayakan selama beberapa bulan di Desa Tountimomor, Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Stevia Farm Korea memutuskan Sulut sebagai daerah yang paling tepat untuk pengembangan tanaman berdaun manis tersebut dan akhirnya sukses dibudidayakan.

Ekspor perdana stevia oleh perusahaan tersebut menambah deretan eksportir baru Sulut tahun ini, total keseluruhan ada 16 eksportir baru yang dominasi oleh kaum milenial.

Ekspor perdana stevia sebanyak dua ton tersebut dilepas oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulut, Yeittij Fonnie Roring, didampingi jajaran Kementan yakni staf khusus, Erick Tamalagi, Direktur Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan Perkebunan, Dedi Junaedi, Kepala Karantina Pertanian Manado, Donni Muksydayan, Kepala Kantor Beacukai Sulbagtara, Cerah Bangun serta perwakilan pemerintah daerah sekitar.

Perusahaan baterai lithium China, Shenzhen Chengxin Lithium Group Co Ltd bersama afiliasi raksasa perusahaan baja dan nikel Tsingshan Holding Group akan membangun pabrik baterai lithium di Indonesia senilai US$ 350 juta, setara Rp 4,9 triliun (asumsi kurs: Rp 14.200). Investasi tersebut ditujukan untuk memenuhi permintaan dari sektor baterai kendaraan listrik (EV). Chengxin mengatakan para mitra akan membangun pabrik untuk membuat bahan kimia lithium di Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah.

Produsen baterai lithium itu mengatakan pabriknya akan menghasilkan 50.000 ton lithium hidroksida per tahun dan 10.000 ton lithium karbonat per tahun. Tapi belum dijelaskan kapan pabrik dibangun.

Pemerintah bersedia merevisi harga patokan ikan dan komponen pungutan hasil perikanan sepanjang nelayan dapat menunjukkan data faktur harga ikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyatakan akan merevisi pungutan hasil perikanan dengan mengubah harga patokan ikan dan komponen penghitungan tarif. Revisi tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP itu akan dilakukan dalam dua pekan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan, pemerintah terbuka untuk menerima masukan terkait tarif pungutan. Pihaknya telah menggelar pertemuan dengan perwakilan nelayan pantai utara Jawa di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (26/9/2021), guna membahas harga patokan ikan (HPI) dan komponen tarif pungutan hasil perikanan (PHP) praproduksi. Zaini mengatakan, pihaknya telah membuka data penghitungan tarif kepada pelaku usaha perikanan. Rumusan penghitungan PHP terdiri atas komposisi tangkapan, produktivitas, dan HPI. HPI tidak pernah naik sejak tahun 2011. Adapun dasar penentuan HPI yang baru adalah harga rata-rata ikan secara nasional untuk berbagai mutu ikan sepanjang tahun 2019 dan 2020. ”Masukan pelaku usaha sudah kami data dan akan diproses sepanjang datanya akurat. Hasil masukan akan dibawa ke rapat pimpinan. Saya janji (revisi) dalam dua minggu,” kata Zaini saat dihubungi, Selasa (27/9).