Kendati pengucuran penyertaan modal negara terus melonjak, sumbangsih perusahaan pelat merah terhadap penerimaan negara pada tahun ini diproyeksikan stagnan. Otoritas Usaha Badan Milik Negara berdalih, hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang masih berkutat pada problematika bisnis akibat pandemi Covid-19. Selama ini, perusahaan pelat merah memiliki kontribusi terhadap tiga pos penerimaan negara. Pertama, adalah sumbangsih terhadap penerimaan pajak, kedua dividen, serta ketiga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat, pada tahun lalu total sumbangsih perusahaan pelat merah terhadap penerimaan negara mencapai Rp375 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pada tahun ini kontribusi perusahaan pelat merah untuk mengisi kas negara tidak meningkat alias stagnan. Dia beralasan, hal itu disebabkan karena banyaknya BUMN yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk didalamnya kebutuhan investasi untuk menghadapi situasi ekonomi pasca Covid-19. Faktanya tekanan perusahaan pelat merah jauh lebih berat pada tahun ini, mengingat pada 2020 adalah warsa pertama pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Bisnis mencatat, Laporan Bendara Keuangan Negara (LKBUN) tahun 2019 (audited) menunjukkan hingga 31 Desember 2019 total PMN (penyertaan modal negara) yang telah digelontorkan negara mencapai Rp2.397,2 triliun.

Pengamat ekonomi IndiGo Network Ajib Hamdani berpendapat, idealnya makin besar PMN yang dikucurkan oleh pemerintah maka kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara juga turut melejit. Menurutnya, jika konsep ideal tersebut tidak terwujud, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi. Disisi lain BUMN juga perlu melakukan efisiensi dan menyusun rencana jangka pendek dengan tujuan untuk tetap memiliki prospek bisnis ditengah upaya pemerintah memulihkan ekonomi seperti pada tahun ini. "Karena PMN ini dibayarkan melalui uang pajak yang harus ditanggung oleh seluruh masyarakat." ujarnya (yetede)

Rumah tapak dengan harga hinggga Rp1 miliar masih menjadi pilihan nasabah dalam membeli hunian dengan fasilitas pembiayaan melalui perbankan. Tren pembelian properti diperdiksi masih tumbuh kendati ekonomi dibayangi pandemi. Executive Vice President Consumer Loans Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Ignatius Susatyo Wijoyo mengatakan bahwa sejauh ini pembiayaan rumah lewat bank cukup didominasi oleh pembeli rumah pertama. "Yang beli rumah saat ini masih mayoritas first home buyer, mereka biasanya (membeli rumah) di bawah Rp1 miliar," ujarnya (29/9)

Dalam festival itu, BMRI menghadirkan lebih dari 300 proyek properti dan menggandeng sejumlah platform e-commerce. Perseroan menawarkan pilihan suku bunga KPR sebesar 2,3% fix rate selasa 1-3 tahun untuk nasabah dan pengembang perumahan pilihan. Promo itu berlaku sepanjang Oktober 2021. Sementara itu, Direktur Consumer Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darwaman  menuturkan pertumbuhan bisnis KPR masih sangat baik.  "Bahkan sejak pandemi mulai melanda (KPR masih tumbuh) ," katanya kepada Bisnis. 

"Bank BTN berusaha sebaik mungkin untuk bisa memenuhi harapan dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah,"kata Haru melalui keterangan tertulis. Pada medio Maret-April bersamaan dengan kebijakan pemerintah memberi kelonggaran fasilitas pajak di sektor properti. Selain itu, regulator juga menerbitkan keringanan uang muka untuk pembiayaan properti yang berlaku hingga akhir tahun ini. Sampai Agustus 2021, KPR tumbuh 0,84% dibandingkan dengan posisi juli 2021. Secara umum, porsi KPR-KPA mencapai 33,87% dibandingkan dengan posisi Juli 2021. Secara umum, porsi KPR/KPA mencapai 33,87 dari total kelompok kredit konsumsi perbankan yang mencapai Rp1.627,9 triliun. (yetede)

Lebih dari 2.000 laporan hasil analisis dan pemeriksaan transaksi mencurigakan yang berpotensi merugikan negara diberikan PPATK kepada penegak hukum. Tindak lanjutnya masih rendah. Tindak lanjut penegak hukum atas laporan hasil pemeriksaan serta laporan hasil analisis yang diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan masih rendah. Selain ditengarai terkendala anggaran dan kapasitas penegak hukum, hal ini dinilai juga disebabkan Indonesia belum mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR, Rabu (29/9/2021),mengatakan, PPATK mendukung pengungkapan perkara dan penegakan hukum. Oleh karena itu, pihaknya selalu membuat laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan terhadap transaksi-transaksi mencurigakan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara. Selama kurun waktu 2016 hingga September 2021, PPATK membuat 2.607 laporan hasil analisis (LHA) dan 240 laporan hasil pemeriksaan (LHP). LHA dan LHP tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, tetapi tidak semuanya ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, PPATK terus berkoordinasi dan meminta aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti semua laporan tersebut.

Pandemi Covid-19 dua tahun terakhir membuat tingkat kesejahteraan masyarakat dunia, termasuk Indonesia melemah. Hasil survei skor kesejahteraan 360° Cigna pada kuartal kedua 2021 menunjukkan, indeks persepsi kesejahteraan Indonesia 2021 tercatat sebesar 63,8 poin atau lebih rendah dari tahun 2019 yakni 65,4 poin dan 66,3 poin di 2020.

Pelemahan indeks persepsi kesejahteraan ini terjadi di 21 negara yang disurvei akibat dampak pandemi Covid-19. Kendati demikian, indeks persepsi kesejahteraan Indonesia tahun 2021 masih lebih baik dari Singapura 59,2 dan Thailand 62,5.

President Director & CEO Cigna Indonesia, Phil Reynolds, mengatakan, Cigna menjalankan survei tersebut secara rutin selama tujuh tahun terakhir dengan tujuan memahami persepsi orang-orang tentang kesejahteraan.

Hasil survei ini mengonfirmasi data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin secara nasional pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta jiwa atau naik 1,12 juta orang (meningkat 0,36 persen) dibanding Maret 2020.

Tahun 2021 sepertinya menjadi tahunnya batubara. Harga si batu hitam ini terus mencatatkan rekor baru sepanjang tahun ini. Teranyar, harga batubara di pasar ICE Newcastle (Australia) tercatat mencapai US$ 212 per ton atau rekor tertinggi sepanjang sejarah. Padahal, pada akhir 2020, harga batubara masih berada di level US$ 79,55 per ton. Artinya secara year to date sudah melesat hingga 166,5%.

Research and Development ICDX Girta Yoga mengungkapkan, kenaikan harga batubara belakangan ini disebabkan oleh semakin derasnya desakan pengurangan emisi global untuk mencapai target nol bersih.

Harga batubara berpotensi melaju naik ke level resistance di kisaran US$ 225 per ton-US$ 250 per ton, dan level support di kisaran US$ 175 per ton-US$ 150 per ton, setidaknya hingga akhir tahun ini.

Kalla Lines mencatatkan pencapaian positif pada tahun ini. Per Agustus 2021, market share distribusi kendaraan untuk rute Jakarta-Makassar mencapai 65,5 persen.

Jumlah muatan sebanyak 4.548 unit. Kalla Lines konsisten memimpin distribusi kendaraan rute Jakarta-Makassar sepanjang Januari-Agustus 2021. Pencapaian market share 57,3 persen. Total jumlah muatan sudah mencapai 30.938 unit.

Hal ini membuktikan Kalla Lines masih menjadi pilihan utama customer dalam mendistribusikan produknya.

Sebanyak 1,5 juta produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia telah berhasil diekspor ke sejumlah negara ASEAN hingga Amerika Selatan. Tepatnya Brasil dan Meksiko melalui program ekspor lokapasar Shopee.

Radynal menjelaskan ekspor produk UMKM telah menjangkau sejumlah negara yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Bahkan sudah ada produk yang diekspor ke Brasil dan Meksiko.

Program Kampus UMKM Shopee dan Kampus UMKM Shopee Ekspor merupakan komitmen platform tersebut untuk membantu perkembangan UMKM lokal di Indonesia. Kampus ini diharapkan dapat menjadi one stop solution bagi UMKM lokal untuk memulai digitalisasi usaha serta mengembangkan usaha ke pasar ekspor, melalui serangkai pelatihan, pendampingan dan berbagai fasilitas penunjang yang disediakan.

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menyebut jika pemerintah akan kehabisan uang tunai pada 18 Oktober mendatang. Uang ini digunakan untuk pembiayaan belanja pemerintah. Debt ceiling alias batas utang menjadi masalah utama dalam kegegeran ini. Batas utang AS baru saja diakhiri penangguhannya.

Dana dari utang ini akan digunakan untuk membayar sejumlah besar kewajiban keuangan setiap bulan. Mulai dari pembayaran Jaminan Sosial, pembayaran asuransi kesehatan AS Medicare, dan program lain seperti pengembalian pajak.

Dikutip dari CNN disebutkan, Yellen menyebutkan risiko gagal bayar utang ini masih membayangi. Bahkan ada potensi default yang disebut-sebut menjadi rencana besar. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi dan menggoyang ekonomi AS yang sebelumnya sudah menuju masa pemulihan.

Dikutip dari datalab.usaspending.gov, jumlah utang sebanyak US$ 26,95 triliun (data 2020) atau setara dengan Rp 384,03 ribu triliun (asumsi kurs Rp 14.250). Ini artinya utang AS nyaris Rp 400 ribu triliun.

Setelah membangun 600.000 rumah setiap tahun, beban utang Evergrande melonjak 56 kali dari posisi satu dekade lalu. Utang Evergrande lebih besar daripada utang perusahaan non-keuangan lain di China. Ada hal menarik sekaligus aneh dari pengumuman Evergrande Group pada awal September 2020. Perusahaan properti raksasa terbesar kedua di China itu berperilaku layaknya toko pakaian. Evergrande mengumumkan program obral berbunyi ”Diskon 30 persen untuk semua properti, hanya satu bulan!”.Sebagian masyarakat cukup terperanjat dengan informasi diskon itu. Orang memperdebatkan apakah sekadar gimmick atau diskon asli. Namun, bagi para analis dan ekonom, informasi itu menyiratkan misteri atas kondisi Evergrande. Diskon tersebut mengungkapkan adanya kebutuhan Evergrande atas uang tunai dalam waktu cepat. Para analis pun berupaya melihat lebih jauh kondisi keuangan perseroan itu. Sinyal adanya masalah di Evergrande Group juga tergambar pada sebuah surat yang tersebar secara daring pada September tahun lalu. Dalam surat itu disebutkan, bangunan dasar grup mulai goyah. Muncul peringatan soal gagal bayar kewajiban utang perseroan yang bisa menyebabkan risiko keuangan sistemik.

Perpanjangan penerapan diskon Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mobil baru bakal meningkatkan bisnis industri pembiayaan (multifinance) hingga akhir tahun. Namun sejauh ini dampak perpanjangan insentif PPnBM itu belum menjadikan kinerja pembiayaan positif. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno. mengatakan, perpanjangan diskon PPnBM membawa optimisme lebih pada kinerja industri. "Insentif PPnBM ini kami lihat akan menjaga minat masyarakat terhadap pembelian mobil, dan kalau target industri otomotif terlampaui di akhir 2021, kontraksi outstanding kami bisa ditekan 1% sampai 3% saja," kata Suwandi, Rabu (29/9).