;
Kategori

Ekonomi

( 40465 )

Kemenhub Siapkan Peraturan Pemerintah Soal Bandara Perairan

16 Oct 2021

Kementerian Perhubungan (Kemnehub) menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait bandara perairan guna  mendukung sektor pariwisata nasional. Menhub, Budi Karya Sumadi mengatakan, Indonesia adalah negara kepulauan sehingga seaplane atau pesawat apung dengan prasarananya berupa bandara perairan, sangat potensial dikembangkan untuk menjadi moda transportasi antar pulau, khususnya dalam meningkatan pariwisata. "Pembangunan bandara udara perairan diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif transportasi serta dapat meningkatkan nilai tambah dari kegiatan pariwisata," kata Menhub Budi dalam Public Expo, Jumat (15/10).

Dia mengungkapkan, saat ini pengaturan ransportasi pesawat apung dan bandara perairan di Indonesia masih sangat umum, bahkan terbilang minim.Hal tersbeut karena masih mengacu  pada peraturan di bidang transportasi udara saja. Sedangkan, pesawat apung dan bandara  perairan dalam praktiknya  juga berkaitan dengan sektor perhubungan laut. "Terima kasih pada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan konsep RPP Bandar Udara Perairan," jelas Menhub. Lebih jauh, dia menyampaikan, dalam pengembangan bandara perairan kedepanpun harus di kaji dari segi pembiayaannya.

"Bandar udara perairan di Indonesia bukan hal yang mudah. Butuh skema pendanaan kreatif dan harus kita berikan suatu rekomendasi," ucap Budi. Sementara itu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Umar Aris mengungkapkan, pihaknya bersama Universitas Gadjah Mada menyusun RPP bandara perairan ini. RPP itu kini sedang dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan secara konperhensif. "Kajian ini respon dari fenomena perkembangan meningkatknya permintaan transportasi water to water atau water to land  melalui penggunaan pesawat apung. (yetede)

Lonjakan Harga Komponen Tekstil, Bahan Pengganti Kapas Dipacu

15 Oct 2021

Kementerian Perindustrian tengah mengembangkan bahan baku pengganti kapas untuk mengantisipasi kenaikkan harga komoditas itu di pasar internasional yang melampaui US$1 per pon untuk pertama kalinya selama hampir satu dekade. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Elis Masitoh mengatakan bahan pengganti kapas seperti rayon, poliester hingga serat bambu menjadi solusi guna mengatasi gejolak harga kapas di pasar internasional. Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menegaskan kenaikkan harga kapas di pasar internasional tidak bakal berdampak langsung pada industri tekstil domestik.

Menurut Redma, kebutuhan kapas hanya mencapai 600.000 ton setiap tahunnya. Adapun, 60% atau 300.000 ton kebutuhan bahan baku kapas itu digunakan untuk produk ekspor. “Tidak akan ada gejolak harga di dalam negeri. Apalagi pasokan kapas tidak banyak dengan kondisi seperti ini.” Berdasarkan catatan APSyFI, harga bahan baku pengganti seperti poliester dan rayon relatif lebih murah dibandingkan dengan kapas. Dalam situasi normal, haga kapas berkisar US$1,2 per kg, poliester US$0,9 sampai US$1 per kg dan rayon US$1,2 per kg serta yang sudah bisa dihasilkan dari dalam negeri.

Ekonomi Digital, Sektor UMKM Bisa Naik Kelas

15 Oct 2021

Pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah di Indonesia berpeluang berkembang lebih cepat jika mengadopsi sejumlah strategi salah satunya memanfaatkan ekosistem ekonomi digital. Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Wilson Cuaca mengatakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mulai sadar dengan pandemi Covid-19 selama hampir 2 tahun mengubah pola belanja luring menjadi daring. Melihat dinamika perilaku pengguna selama pandemi, Wilson lantas mengutarakan sejumlah strategi yang bisa diadopsi UMKM untuk memanfaatkan momentum itu. 

Pertama, pelaku usaha disarankan menjadikan Indonesia sebagai lokasi untuk meluncurkan produk atau layanan. Dia mengatakan ekosistem pasar, permodalan, dan infrastruktur di Indonesia telah mumpuni untuk mendukung akselerasi. Kedua, pelaku UMKM harus menyiapkan pemasaran dan pengemasan produk dengan otentik dan dilengkapi dengan metode story telling. Hal ini, kata dia, akan memberi sentuhan bahwa produk yang ditawarkan berbeda dengan yang lain. Selain itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa produknya bisa dijangkau oleh konsumen yang luas dan tak menutup kemungkinan dalam skala global. “Beri tahu ke dunia bahwa ada produk unik di Indonesia. Jangkauan kita itu sekarang global dan masuk dalam rantai pasok global,” katanya.


Perlindungan Investor, Jangan Mudah Tergiur Cuan Tinggi Investasi

15 Oct 2021

Di tengah lonjakan minat investor ritel dalam berinvestasi di pasar modal, perencana keuangan dan otoritas kembali mengingatkan publik ihwal pentingnya kehati-hatian dan ketelitian investor dalam berinvestasi. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengimbau masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memastikan legalitas perusahaan yang menawarkan investasi atau izin menawarkan produk dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. 

Sementara itu dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi disebutkan Pemegang Saham Pengendali (PSP) adalah badan hukum, orang perseorangan, dan atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham Manajer Investasi atau Penasihat Investasi. Serta mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengendalian atas Manajer Investasi atau Penasihat Investasi. Mereka dilarang untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada PSP, pemegang saham, pihak utama, pegawai, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan manajer investasi dan atau penasihat investasi serta investor.


Metamorfosa Dompet Digital Makin Jelas

15 Oct 2021

Peta persaingan ekosistem digital semakin luas dan terus bermetamorfosa semakin jelas. Tak hanya menyasar sektor pembayaran, kini, para pemain membidik sektor ritel offline. Eliot Dickson, Chief Executive Officer (CEO) MPPA bilang, GoTo akan berpartisipasi dalam peningkatan modal yang tengah dilakukan MPPS. Selaku standby buyer, GoTo bakal menyerap saham baru yang tidak terserap publik. Selanjutnya, GoPay menjadi unit usaha pembayaran GoTo. Ditambah, Tokopedia yang saat ini sudah mulai fokus terhadap pengembangan GoPay setelah melepaskan Ovo. Sementara BliBli milik Grup Djarum rajin berkolaborasi dengan Bank Central Asia (BCA). Memperkuat sistem pembayaran, BliBli menggandeng BCA Digital. Melalui kerjasama keduanya, memungkinkan membuka rekening lewat platform Blibli. Lain lagi dengan Dana. Dompet digital ini menjadi metode pembayaran di dua e-commerce sekaligus, yakni Bukalapak dan Lazada. Putri Dianita, VP Corporate Communications Dana mengatakan, platform terbuka Dana memberikan peluang integrasi yang lebih mudah. 

Rencana Penerapan Pajak Karbon, Industri Butuh Dukungan Insentif

15 Oct 2021

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah untuk memberikan insentif kepada industri manufaktur guna memudahkan upaya memperluas penggunaan energi bersih. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Bobby Gafur Umar mengatakan pajak karbon yang akan diberlakukan mulai 1 April 2022 bakal berdampak ke beban biaya yang berpotensi menurunkan daya saing. “Harus ada shifting [ke energi bersih], cuma kalau tidak dikondisikan ya tidak bisa. Peran pemerintah sangat penting dan ditunggu,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/10). Di sisi lain, Bobby juga memandang pengenaan pajak karbon sebagai kebijakan yang harus diberlakukan cepat atau lambat untuk memenuhi komitmen Indonesia di Perjanjian Paris. Hal itu juga seiring dengan arah pembangunan dunia menuju visi berkelanjutan. Konsekuensinya, industri dituntut bergerak ke arah yang sama.

Aset Kripto, Bitcoin Ditaksir Capai US$70.000

15 Oct 2021

Founder Traderindo.com Wahyu Laksono mengatakan, saat ini populasi aset-aset kripto seperti Bitcoint semakin meningkat. Hal ini terlihat dari paparan investor terhadap aset ini yang semakin besar. "Ini terutama terlihat dari pelaku-pelaku pasar di Wall Street, dimana CME, Chicago Board Option Exchange (CBOE), dan Nasdaq telah meluncurkan pasar berjangka untuk Bitcoint. Hal ini semakin memperkuat legitimasi aset-aset kripto di pasar aset," katanya pada Bisnis, Kamis (14/10). Wahyu melanjutkan, legitimasi dan regulasi memang telah menjadi isu laten bagi perkembangan aser-aset kripto. Meski demikian dia memandang prospek aset kripto masih sangat positif seiring dengan perkembangan teknologi, liberalisasi dan globalisasi. 

Sementara itu, investor institusional juga terus menunjukkan ketertarikannya pada aset kripto. Menurut Wahyu, aset-asetdigital kedepannya akan menjadi bagian dari alokasi cadangan strategis sebuah institusi. Dia memaparkan, strategi umum dari aset-aset kripto adalah melawan dolar AS. Uang dolar AS fiat akan makin turun nilainya dan membutuhkan aset lindung nilai atau alternatif. Saat ini, aset-aset kripto juga perlahan menggeser kedudukan emas yang dulunya menjadi andalan. "Resikonya hanya soal kapan waktu dan modal yang tepat,"

Selain bitcoint, Wahyu juga merekomondasikan untuk mencermati aset Ethereum karena pergerakan masih memilki potensi upside. "Untuk strategi dalam jangka menengah dan panjang memang sebaiknya memang buy on weaknes." Senada, Komisaris Utama PT HFX Internasional PT Digital Aset Internasional Sutopo Widodo memprediksi aset kripto akan mencapai level tertingginya yang juga didukung dengan perkembangan pesat industri kripto.yang juga didukung dengan perkembangan pesat industri kripto."Dengan hadirnya bursa kripto di Indonesia akan menjadi hal positif terkait ekosistem investasi," ujar Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi. (yetede)

Basis Penentu Ekspor & Impor Komoditas

15 Oct 2021

Jika tidak ada halangan, pemerintah akan memakai neraca komoditas sebagai patokan untuk menentukan persetujuan ekspor atau impor (PE/PI) bagi pengusaha. Itulah salah satu manfaat dari neraca komoditas. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, pemerintah akan menetapkan neraca komoditas pada tahun 2022 lewat Peraturan Presiden yang masih tahap harmonisasi. Penerapan penggunaan neraca komoditas tersebut, katanya, akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, ada lima komoditas yang penerbitan persetujuan ekspor dan impor (PE dan PI) harus berdasarkan neraca komoditas. Yakni gula, garam, daging, beras dan produk perikanan. Tahap kedua, pelaksanaan bagi sejumlah komditas akan dilakukan pada tahun 2023.

Krisis Energi di China dan India Bisa Pacu Ekspor RI

15 Oct 2021

Krisis energi yang terjadi belakangan, membawa berkah bagi Indonesia. Hal tersebut mendorong kinerja ekspor. Sehingga, neraca perdagangan Indonesia diperkirakan akan kembali mencatat surplus. Danareksa Research Institute (DRI) memperkirakan, neraca perdagangan Indonesia pada September 2021 mencetak surplus US$ 3,68 miliar. Walaupun angka ini lebih kecil dari surplus Agustus sebesar US$ 4,74 miliar. Indonesia juga ketiban berkah dari krisis energi di China dan India. Saat ini, China sedang mengalami kekurangan batubara untuk produksi listrik, sehingga mengganggu kinerja manufaktur. India juga sedang mengalami hal sama. Krisis energi di China dan India tersebut bisa mendorong kedua negara itu mengimpor batubara dari Indonesia lebih banyak lagi.

Kinerja manufaktur negara-negara mitra dagang Indonesia lain juga menggembirakan, salah satunya Thailand. Ini pun memperlebar peluang ekspor yang lebih tinggi. Sementara kinerja impor September, diperkirakan sebesar US$ 15,60 miliar atau turun 6,45% mtm. Hanya, secara tahunan impor masih tercatat naik 34,68% yoy. Peningkatan impor secara tahunan, didorong oleh ekspansinya kinerja manufaktur Indonesia karena ada pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang meningkatkan permintaan.


Potensi Bank Digital di Indonesia Masih Sangat Besar

15 Oct 2021

Bisnis bank digital di Indonesia punya potensi sangat besar untuk bertumbuh. Ini karena masih besarnya segmen pasar yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional. Digitalisasi dan inovasi layanan perbankan membuat bank digital lebih lincah dan bisa menjangkau segmen pasar yang belum tersentuh.Hal itu mengemuka dalam webinar Usulan Terkait Potensi Neobank di Indonesia yang diselenggarakan Indonesia Fintech Society (IFSOC), Kamis (14/10/2021). Hadir sebagai pembicara Ketua IFSOC Mirza Adityaswara dan anggota Steering Committee IFSOC, Rudiantara. Turut hadir sebagai penanggap ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini, dan Wakil Ketua Umum I Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Karaniya Dharma saputra. Rudiantara mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir banyak bermunculan neobank, model baru perbankan dengan layanan digital serta melayani nasabah tanpa keberadaan kantor cabang. Maraknya neobank juga menunjukkan tingginya permintaan akan layanan perbankan yang cepat, mudah,serta tanpa mengharuskan pertemuan fisik. ”Pandemi (Covid-19) mempercepat digitalisasi pada banyak aspek kehidupan, termasuk layanan perbankan,” ujar Rudiantara.