Minimnya pengawasan membuat kasus rumah bermasalah terus ada dan merugikan konsumen. Padahal, telah diatur wewenang dan kewajiban pengawasan ada di pihak pemerintah daerah selaku penerbit perizinan.  Penelusuran Kompas selama September 2021 menemukan sejumlah kasus rumah bermasalah terjadi di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.Ratusan konsumen menjadi korban wanprestasi dengan kerugian berkisar puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Sejumlah rumah komersial yang dijanjikan akan diserah terimakan pada 2019 dan 2020 justru tidak terbangun hingga kini. Setelah ditelusuri, pengembang ternyata belum memenuhi syarat legalitas meski sudah memasarkan unit.Konsumen terjebak dalam kegamangan karena pembangunan rumah yang diinginkan mangkrak, tetapi juga tidak bisa meminta uang kembali. Upaya advokasi perdata pun mandek tanpa ada kemajuan berarti.Situasi semacam itu dialami Sarjono (39), konsumen perumahan Villa Puncak Ciomas, Bogor. Rumah yang dia beli pada 2017 itu tidak kunjung rampung meski pembangunan dijanjikan selesai pada Desember 2019. Dia mendengar dari konsumen lain bahwa ada masalah kepemilikan lahan diperumahan itu. Upaya advokasi melalui lembaga bantuan hukum di sana juga stagnan.

Pemerintah merancang cetak biru (blueprint) perkembangan ekonomi digital Indonesia. Kebijakan ini dilakukan melihat potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang tinggi. Pemerintah memprediksi tahun 2030, nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai Rp 4.531 triliun atau naik delapan kali lipat dari saat ini Rp 632 triliun. Sektor lain yang berhubungan business to business termasuk supply chain dan logistik akan menyumbang 13% ekonomi digital dengan nilai Rp 763 triliun pada 2030. Selain itu, ada pula pariwisata digital yang akan menyumbang sebesar Rp 575 triliun atau 10% di tahun yang sama. Ada tiga fokus utama dalam cetak biru ekonomi digital Indonesia. Pertama, pengembangan sumber daya manusia (SDM) berwawasan digital. Kedua, fokus pemerintah dalam mendorong ekonomi digital khususnya pada pembangunan Infrastruktur. Ketiga, pemerintah dalam cetak biru ekonomi digital adalah memastikan ekosistem ekonomi digital berjalan baik termasuk dalam inovasi dan regulasi. 

Upaya Indonesia mengoptimalkan pajak digital dan pajak perusahaan multinasional kian terbuka. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah membuat kesepakatan atas proposal inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Jumat (8/10). Dalam inclusive Framework on BEPS terdapat dua pilar yang disepakati. Pilar 1 yaitu Unified Approach yakni pemungutan pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan multinasional dengan tidak mempertimbangkan kehadiran fisik. Syaratnya perusahaan itu mengambil manfaat ekonomi di suatu negara, muka mereka harus bayar pajak. 

Pilar 2 adalah Global Anti Base Erosion (GloBE) untuk menghentikan upaya penghindaran pajak perusahaan multinasional yang umumnya dilakukan karena perbedaan tarif pajak korporasi antar negara. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional mengalihkan laba yang didapat ke negara yang menawarkan tarif pajak rendah. Hitungan OECD, melalui Pilar 1 dan PIlar 2 setidaknya akan mengalokasikan lebih dari US$ 125 miliar profit dari sekitar 100 perusahaan multinasional ke negara-negara di seluruh dunia. Hal ini memastikan perusahaan-perusahaan membayar bagian pajak yang adil baik di negara tempat beroperasi maupun menghasilkan keuantungan. 

Kebijakan penangkapan ikan akan berubah mulai tahun 2022. Skemanya: pemerintah akan menetapkan kuota penangkapan ikan untuk industri, nelayan kecil, dan hobi/rekreasi. Pertama, untuk kepentingan industri, pemerintah akan melelang kuota penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang sudah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proses lelang kuota penangkapan tersebut akan dilakukan secara terbuka. "Sistem kuota melalui kontrak penangkapan untuk jangka waktu tertentu dengan metoda lelang terbuka dan diberlakukan sistem PNBP pasca produksi," ujar Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi saat dihubungi Kontan, Rabu(13/10). Kedua, pemberian kuota penangkapan bagi nelayan kecil tidak dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kuota penangkapan ikan bagi nelayan kecil juga dijual kepada industri. Ketiga, kuota penangkapan ikan bagi kegiatan hobi akan diberikan kepada perusahaan pemancingan.

Jumlah Decacorn di Indonesia diproyeksikan akan segera bertambah minimal satu lagi menjadi dua, setelah Gojek. Hal tersebut ditopang dengan bisnis dan pendanaan terhadap usaha rintisan berbasis teknologi (star-up) yang tetap meningkat ditengah resiliensi ekonomi digital karena dampak pandemi Covid-19. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengharapkan, Indonesia segera memiliki minimal satu tambahan decacorn, perusahaan rintisan yang punya valuasi minimal US$10 juta miliar. Selain didukung pendanaan, hal ini akan didukung oleh lansekap ekonomi dan pengguna layanan digital yang tumbuh signifikan. 

Saat ini gojek menjadi satu-satunya decacorn di Indonesia yang menurut CB Insight bervaluasi US$ 10 juta miliar, atau sekitar RP 141,76 triliun. Selain itu, Indonesia punya tujuh start-up dengan valuasi minimal  US$ 1 miliar, atau sekitar RP14,17 triliun atau unicorn. Menurut CB Insight, tujuh unicorn Indonesia terdiri atas J&T Express yang bervaluasi US$ 7,8 miliar, Tokopedia US$ 7 miliar, Bukalapak US$ 3,5 miliar, Traveloka US$ 3 milair, OVO US$ 2,9 miliar, OnlinePajak US$ 1,7 miliar, dan Xendit US$ 1 miliar. 

Menkominfo menyatakan, kolaborasi antar kekuatan start-up Indonesia juga semakin terlihat dari bergabungnya Gojek dan Tokopedia dalam konsolidasi paltform e-commerce dan perusahaan teknologi. Hal ini pun diharapkan  mampu memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional melalui berbagai upaya kolaborasi. "Dengan geliat potensi dan resiliensi tersebut, maka diperkirakan valuasi ekonomi digital Indonesia kedepan akan terus meningkat, yakni mencapai US$ 124 miliar tahun 20215 dan sebesar US$315,5 miliar pada 2030 mendatang," ujar Menkominfo optimis. (yetede)

Hingga saat ini, dana pinjaman dari Tiongkok melalui China Development Bank (CBD) yang sudah cair untuk proyek Kereta Api (KA) Cepat Jakarta-Bandung mencapai 58%. Adapun total pinjaman dari China Development Bank adalah US$4,553 miliar. "Perlu diketahui, pinjaman dari Tiongkok berkontribusi pada 75% pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung," kata Sekretaris Perusahaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Mirza Soraya kepada Investor Daily, Rabu (13/10). Mirza sempat menjelaskan, pada proyek KA Cepat, saat ini pihaknya fokus pada penyelesaian konstruksi terowongan (tersisa tiga hari dari 10 terowongan yang sudah tembus, elevated track.

"Electric multiple unit (EMU) atau kereta yang akan digunakan ketika oprasional nanti saat ini sedang dalam tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Sifang yang berada di Qingdao, Tingkok. Termasuk juga pembuatan comprehenship inspection train (CIT) atau kereta inspeksi yang nanti digunakan untuk mengecek dan memastikan mengamankan jalur kereta cepat," papar dia. Sementara itu Direktur Kereta Api Indonesia/KAI (persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan akan ada penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 4,2 triliun pada tahun ini untuk penugasan perusahaan sebagai pemimpin konsosium BUMN.

Pemegang saham terbesar di konsorsium PSBI sebelumnya diamanatkan kepada PT Wijaya Karya (persero) Tbk sebanyak 38%. Kemudian, KAI dengan kepemilikan 25% dan PT Jasa Marga (persero) Tbk 25%, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII sebanyak 12%. Sementara itu, Kementerian BUMN menggandeng Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui pasti kebutuhan dana tambahan proyek KA Cepat Jakarta-Bandung. Audit BPKP ditargetkan tuntas Desember 2021. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan,  memang ada potensi penambahan biaya untuk proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, karena pandemi, masalah lahan hingga perubahan desain karena kondisi geografis, dan geologi. (yetede)

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) Kalimantan Timur dan Pertamina SMEXPO 2021 resmi diluncurkan di Samarinda, Kalimantan pada 12 Oktober 2021. Peresmian GBBI Kalimantan Timur dilakukan Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan. Peluncuran ini juga dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Wakil Menteri Perdagangan Jefry Sambuaga, Gubernur Kalimantan Timur Isnan Noor dan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (persero) Dedi Sunardi. Hadir juga secara online Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Dalam sambutannya, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan UMKM adalah tulang pungggung ekonomi Indonesia, karena itu harus terus didorong untuk maju dan masuk ke ekosistem digital. "UMKM ini menyangkut jutaan lapangan kerja. Ini ada orang 60 juta orang yang bekerja dalam UMKM, dan saya berharap itu semua kita dorong," ujar Menko Luhut dalam siaran pers yang diterima Investor Daily, Selasa (12/10). Menko Luhut menambahkan, sejak diluncurkan GBBI oleh Presiden Joko Widodo pada tahun lalu, jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital telah lebih dari 8 juta bahkan untuk saat ini hampir 16 juta UMKM.

Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (persero), Dedi Sunardi mengatakan GBBI Kalimantan Timur dan Pertamina SMEXPO 2021, merupakan hasil kolaborasi yang sangat baik antara Kementerian Desa,  Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, selaku brand ambasador dan Pertamina selaku top brand, yang didukung penuh oleh Kemenko Maritim  dan Investasi, Pemprov Kalimantan Timur dan Bank Indonesia. Menurut Dedi, beragam pelatihan secara digital telah dilakukan mulai Agustus 2021 yang lalu sebagai bagian pre-event dari GBBI dan SMEXPO 2021, sekaligus sebagai bekal bagi UMKM dan BUMDES agar siap dalam menyongsong era teknologi informasi. (yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghentikan ekspor minyak sawit mentah (Crude palm oil/CPO) agar komoditas tersebut dapat diolah didalam negeri menjadi produk turunan yang bernilai tambah. Indonesia harus punya keberanian menghentikan ekspor komoditas perkebunan tersebut dan tidak boleh gentar apabila terdapat negara lain atau organisasi tertentu yang melayangkan gugatan atas keputusan tersebut. Jokowi mengatakan, Indonesia harus mengasilkan produk yang memiliki nilai tambah tinggi, yang mengombinasikan pemanfaatan kekayaan alam dan kearifan dan teknologi yang melestarikan.

"Sawit, juga sama. Suatu titik nanti setop yang namanya ekspor CPO. Harus jadi kosmestik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel, dan produk turunan lainnya" kata Jokowi saat memberikan pengarahan pada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dan Program Pendidikan Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Istana Jakarta, Rabu (13/10). Presiden mengatakan, kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia adalah anugrah, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sebuah musibah.

Merujuk data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), ekspor CPO Indonesia telah menunjukkan tren penurunan, artinya ekspor sawit dalam bentuk olahan atau hasil hilirisasi jauh lebih dominan ketimbang dalam bentuk mentah (CPO). Ekspor sawit pada 2017 mencapai 33,72 juta ton dengan ekspor CPO hanya 7,08 juta ton (20,99%) dan pada 2018 ekspor sawit 36,33 juta ton berupa CPO hanya 6,55 juta ton. Ketua Umum Gapki Joko Supriyono pernah mengatakan, komposisi ekspor sawit RI sudah didominasi komoditas olahan, seperti olein, fraksi refined, dll, Hal itu mengindikasikan bahwa hilirisasi sawit nasional sudah berjalan. (yetede)

Terkendalinya pandemi Covid-19 di Indonesia, menjadikan pemerintah memutuskan mengizinkan kembali beberapa kegiatan masyarakat,  termasuk sektor pariwisata khususnya di pulau Bali. Kebijakan itu diambil sebagai upaya mendorong pemulihan aktivitas sosial ekonomi Bali, mengingat pariwisata adalah tulang penggung setempat yang terdampak oleh pandemi. Menyusul wisatawan domestik, kali ini pintu masuk Bali akan dibuka bagi wisatawan manca negara. Turis Bali akan diperbolehkan berwisata di Pulau Bali dengan menaati peraturan yang berlaku. Aturan dimaksud seperti protokol kesehatan (prokes) ketat, aturan terkait status vaksinasi, dan ketentuan karantina. 

Mengenai persiapan pembukaan Bali, staf ahli bidang menegemen Krisis Kemenparekraf Hengky Manurung menyatakan bahwa telah dilakukan simulasi kedatangan pesawat, penerimaan di bandara, proses karantina, serta prosedur-prosedur lain sesuai Prokes juga telah dibahas dan ditetapkan. Selain itu Henky menyebutkan bahwa penerapan standarisasi CHSE, yang baik di Bali juga dapat meyakinkan wisatawan yang akan datang. Diketahui CHSE adalah kepanjangan dari The Cleanliness atau Kebersihan, Health atau Kesehatan, Safety atau Keamanan dan Environmental Sustainability atau Kelestarian Lingkungan.

Kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Bali Tjocardo Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace mengakui  bahwa pariwisata adalah lokomotif perekonomian Bali menjadi perhatian banyak pihak dan persiapan dilakukan dengan seksama. Sedangkan untuk wilayah yang dapat dikunjungi turis, Cok Ace menjelaskan, bahwa sebelumnya, terdapat 3 zona hijau sebagai pilot project di Bali, yaitu Ubud, Nusa Dua, dan Sanur. Namun saat ini wilayah dengan kondisi aman di Bali semakin meluas, yakni dengan hampir seluruh Bali dengan vaksinasi lengkap, respon masyarakat menjadi lebih baik, disertai dengan aplikasi PeduliLindungi di lokasi wisata dan standarisasi CHSE. (yetede).

Perum Bulog bekerja sama dengan Kementerian Pertanian memetakan wilayah produsen jagung untuk persiapan penyerapan komiditas itu. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awalan Iqbal mengatakan perusahaan sudah menggelar survey dalam rangka ketersediaan stok. "Kami sudah melakukan survey. Belum lama ini bersama Kemenko Perekonomian sudah melihat lokasi yang sudah ditunjukkan Kementan," katanya, Rabu (13/10). Menurutnya, pemerintah menugasi Perum Bulog menyerap 30.000 ton jagung lokal. Nantinya, jagung yang diserap bakal menjadi cadangan guna disalurkan ke peternak ayam petelur ketika harga pakan diatas acuan, Iqbal mengatakan perusahaan mulai menyalurkan jagung ke peternak sesuai harga acuan Rp4.500 per kilogram. "Volume yang kami salurkan sekitar 2.000 ton," tambahnya. 

Perum Bulog telah memulai pembangunan fasilitas pengering jagung dan silo di beberapa lokasi sentra produksi jagung. Fasilitas itu diantaranya berlokasi di Gorontalo, Grobogan. Wonogiri, Tuban, Dompu, dan Lampung. Adapun masing-masing unit tersebut memiliki kapasitas pengering 90 ton per hari. Sementara itu, Pemerhati pertanian dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Indonesia (AEPI) Khudori menilai tugas penyerapan jagung domestik oleh Perum Bulog untuk stok cadangan pemerintah sulit terealisasi. Alasan, ketersediaan jagung pada akhir tahun menjadi kendala terbesar yang dihadapi perusahaan umum tersebut. Sekalipun perusahaan memeroleh pasokan, dia menyoroti aspek anggaran dalam tugas penyerapan kali ini. Harga jagung cenderung terus naik sejak April 2021. (yetede)