Jika tidak ada halangan, pemerintah akan memakai neraca komoditas sebagai patokan untuk menentukan persetujuan ekspor atau impor (PE/PI) bagi pengusaha. Itulah salah satu manfaat dari neraca komoditas. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, pemerintah akan menetapkan neraca komoditas pada tahun 2022 lewat Peraturan Presiden yang masih tahap harmonisasi. Penerapan penggunaan neraca komoditas tersebut, katanya, akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, ada lima komoditas yang penerbitan persetujuan ekspor dan impor (PE dan PI) harus berdasarkan neraca komoditas. Yakni gula, garam, daging, beras dan produk perikanan. Tahap kedua, pelaksanaan bagi sejumlah komditas akan dilakukan pada tahun 2023.

Krisis energi yang terjadi belakangan, membawa berkah bagi Indonesia. Hal tersebut mendorong kinerja ekspor. Sehingga, neraca perdagangan Indonesia diperkirakan akan kembali mencatat surplus. Danareksa Research Institute (DRI) memperkirakan, neraca perdagangan Indonesia pada September 2021 mencetak surplus US$ 3,68 miliar. Walaupun angka ini lebih kecil dari surplus Agustus sebesar US$ 4,74 miliar. Indonesia juga ketiban berkah dari krisis energi di China dan India. Saat ini, China sedang mengalami kekurangan batubara untuk produksi listrik, sehingga mengganggu kinerja manufaktur. India juga sedang mengalami hal sama. Krisis energi di China dan India tersebut bisa mendorong kedua negara itu mengimpor batubara dari Indonesia lebih banyak lagi.

Kinerja manufaktur negara-negara mitra dagang Indonesia lain juga menggembirakan, salah satunya Thailand. Ini pun memperlebar peluang ekspor yang lebih tinggi. Sementara kinerja impor September, diperkirakan sebesar US$ 15,60 miliar atau turun 6,45% mtm. Hanya, secara tahunan impor masih tercatat naik 34,68% yoy. Peningkatan impor secara tahunan, didorong oleh ekspansinya kinerja manufaktur Indonesia karena ada pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang meningkatkan permintaan.

Bisnis bank digital di Indonesia punya potensi sangat besar untuk bertumbuh. Ini karena masih besarnya segmen pasar yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional. Digitalisasi dan inovasi layanan perbankan membuat bank digital lebih lincah dan bisa menjangkau segmen pasar yang belum tersentuh.Hal itu mengemuka dalam webinar Usulan Terkait Potensi Neobank di Indonesia yang diselenggarakan Indonesia Fintech Society (IFSOC), Kamis (14/10/2021). Hadir sebagai pembicara Ketua IFSOC Mirza Adityaswara dan anggota Steering Committee IFSOC, Rudiantara. Turut hadir sebagai penanggap ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini, dan Wakil Ketua Umum I Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Karaniya Dharma saputra. Rudiantara mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir banyak bermunculan neobank, model baru perbankan dengan layanan digital serta melayani nasabah tanpa keberadaan kantor cabang. Maraknya neobank juga menunjukkan tingginya permintaan akan layanan perbankan yang cepat, mudah,serta tanpa mengharuskan pertemuan fisik. ”Pandemi (Covid-19) mempercepat digitalisasi pada banyak aspek kehidupan, termasuk layanan perbankan,” ujar Rudiantara.

Minimnya pengawasan membuat kasus rumah bermasalah terus ada dan merugikan konsumen. Padahal, telah diatur wewenang dan kewajiban pengawasan ada di pihak pemerintah daerah selaku penerbit perizinan.  Penelusuran Kompas selama September 2021 menemukan sejumlah kasus rumah bermasalah terjadi di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.Ratusan konsumen menjadi korban wanprestasi dengan kerugian berkisar puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Sejumlah rumah komersial yang dijanjikan akan diserah terimakan pada 2019 dan 2020 justru tidak terbangun hingga kini. Setelah ditelusuri, pengembang ternyata belum memenuhi syarat legalitas meski sudah memasarkan unit.Konsumen terjebak dalam kegamangan karena pembangunan rumah yang diinginkan mangkrak, tetapi juga tidak bisa meminta uang kembali. Upaya advokasi perdata pun mandek tanpa ada kemajuan berarti.Situasi semacam itu dialami Sarjono (39), konsumen perumahan Villa Puncak Ciomas, Bogor. Rumah yang dia beli pada 2017 itu tidak kunjung rampung meski pembangunan dijanjikan selesai pada Desember 2019. Dia mendengar dari konsumen lain bahwa ada masalah kepemilikan lahan diperumahan itu. Upaya advokasi melalui lembaga bantuan hukum di sana juga stagnan.

Pemerintah merancang cetak biru (blueprint) perkembangan ekonomi digital Indonesia. Kebijakan ini dilakukan melihat potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang tinggi. Pemerintah memprediksi tahun 2030, nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai Rp 4.531 triliun atau naik delapan kali lipat dari saat ini Rp 632 triliun. Sektor lain yang berhubungan business to business termasuk supply chain dan logistik akan menyumbang 13% ekonomi digital dengan nilai Rp 763 triliun pada 2030. Selain itu, ada pula pariwisata digital yang akan menyumbang sebesar Rp 575 triliun atau 10% di tahun yang sama. Ada tiga fokus utama dalam cetak biru ekonomi digital Indonesia. Pertama, pengembangan sumber daya manusia (SDM) berwawasan digital. Kedua, fokus pemerintah dalam mendorong ekonomi digital khususnya pada pembangunan Infrastruktur. Ketiga, pemerintah dalam cetak biru ekonomi digital adalah memastikan ekosistem ekonomi digital berjalan baik termasuk dalam inovasi dan regulasi. 

Upaya Indonesia mengoptimalkan pajak digital dan pajak perusahaan multinasional kian terbuka. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah membuat kesepakatan atas proposal inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Jumat (8/10). Dalam inclusive Framework on BEPS terdapat dua pilar yang disepakati. Pilar 1 yaitu Unified Approach yakni pemungutan pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan multinasional dengan tidak mempertimbangkan kehadiran fisik. Syaratnya perusahaan itu mengambil manfaat ekonomi di suatu negara, muka mereka harus bayar pajak. 

Pilar 2 adalah Global Anti Base Erosion (GloBE) untuk menghentikan upaya penghindaran pajak perusahaan multinasional yang umumnya dilakukan karena perbedaan tarif pajak korporasi antar negara. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional mengalihkan laba yang didapat ke negara yang menawarkan tarif pajak rendah. Hitungan OECD, melalui Pilar 1 dan PIlar 2 setidaknya akan mengalokasikan lebih dari US$ 125 miliar profit dari sekitar 100 perusahaan multinasional ke negara-negara di seluruh dunia. Hal ini memastikan perusahaan-perusahaan membayar bagian pajak yang adil baik di negara tempat beroperasi maupun menghasilkan keuantungan. 

Kebijakan penangkapan ikan akan berubah mulai tahun 2022. Skemanya: pemerintah akan menetapkan kuota penangkapan ikan untuk industri, nelayan kecil, dan hobi/rekreasi. Pertama, untuk kepentingan industri, pemerintah akan melelang kuota penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang sudah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proses lelang kuota penangkapan tersebut akan dilakukan secara terbuka. "Sistem kuota melalui kontrak penangkapan untuk jangka waktu tertentu dengan metoda lelang terbuka dan diberlakukan sistem PNBP pasca produksi," ujar Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi saat dihubungi Kontan, Rabu(13/10). Kedua, pemberian kuota penangkapan bagi nelayan kecil tidak dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kuota penangkapan ikan bagi nelayan kecil juga dijual kepada industri. Ketiga, kuota penangkapan ikan bagi kegiatan hobi akan diberikan kepada perusahaan pemancingan.

Jumlah Decacorn di Indonesia diproyeksikan akan segera bertambah minimal satu lagi menjadi dua, setelah Gojek. Hal tersebut ditopang dengan bisnis dan pendanaan terhadap usaha rintisan berbasis teknologi (star-up) yang tetap meningkat ditengah resiliensi ekonomi digital karena dampak pandemi Covid-19. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengharapkan, Indonesia segera memiliki minimal satu tambahan decacorn, perusahaan rintisan yang punya valuasi minimal US$10 juta miliar. Selain didukung pendanaan, hal ini akan didukung oleh lansekap ekonomi dan pengguna layanan digital yang tumbuh signifikan. 

Saat ini gojek menjadi satu-satunya decacorn di Indonesia yang menurut CB Insight bervaluasi US$ 10 juta miliar, atau sekitar RP 141,76 triliun. Selain itu, Indonesia punya tujuh start-up dengan valuasi minimal  US$ 1 miliar, atau sekitar RP14,17 triliun atau unicorn. Menurut CB Insight, tujuh unicorn Indonesia terdiri atas J&T Express yang bervaluasi US$ 7,8 miliar, Tokopedia US$ 7 miliar, Bukalapak US$ 3,5 miliar, Traveloka US$ 3 milair, OVO US$ 2,9 miliar, OnlinePajak US$ 1,7 miliar, dan Xendit US$ 1 miliar. 

Menkominfo menyatakan, kolaborasi antar kekuatan start-up Indonesia juga semakin terlihat dari bergabungnya Gojek dan Tokopedia dalam konsolidasi paltform e-commerce dan perusahaan teknologi. Hal ini pun diharapkan  mampu memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional melalui berbagai upaya kolaborasi. "Dengan geliat potensi dan resiliensi tersebut, maka diperkirakan valuasi ekonomi digital Indonesia kedepan akan terus meningkat, yakni mencapai US$ 124 miliar tahun 20215 dan sebesar US$315,5 miliar pada 2030 mendatang," ujar Menkominfo optimis. (yetede)

Hingga saat ini, dana pinjaman dari Tiongkok melalui China Development Bank (CBD) yang sudah cair untuk proyek Kereta Api (KA) Cepat Jakarta-Bandung mencapai 58%. Adapun total pinjaman dari China Development Bank adalah US$4,553 miliar. "Perlu diketahui, pinjaman dari Tiongkok berkontribusi pada 75% pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung," kata Sekretaris Perusahaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Mirza Soraya kepada Investor Daily, Rabu (13/10). Mirza sempat menjelaskan, pada proyek KA Cepat, saat ini pihaknya fokus pada penyelesaian konstruksi terowongan (tersisa tiga hari dari 10 terowongan yang sudah tembus, elevated track.

"Electric multiple unit (EMU) atau kereta yang akan digunakan ketika oprasional nanti saat ini sedang dalam tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Sifang yang berada di Qingdao, Tingkok. Termasuk juga pembuatan comprehenship inspection train (CIT) atau kereta inspeksi yang nanti digunakan untuk mengecek dan memastikan mengamankan jalur kereta cepat," papar dia. Sementara itu Direktur Kereta Api Indonesia/KAI (persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan akan ada penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 4,2 triliun pada tahun ini untuk penugasan perusahaan sebagai pemimpin konsosium BUMN.

Pemegang saham terbesar di konsorsium PSBI sebelumnya diamanatkan kepada PT Wijaya Karya (persero) Tbk sebanyak 38%. Kemudian, KAI dengan kepemilikan 25% dan PT Jasa Marga (persero) Tbk 25%, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII sebanyak 12%. Sementara itu, Kementerian BUMN menggandeng Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui pasti kebutuhan dana tambahan proyek KA Cepat Jakarta-Bandung. Audit BPKP ditargetkan tuntas Desember 2021. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan,  memang ada potensi penambahan biaya untuk proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, karena pandemi, masalah lahan hingga perubahan desain karena kondisi geografis, dan geologi. (yetede)

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) Kalimantan Timur dan Pertamina SMEXPO 2021 resmi diluncurkan di Samarinda, Kalimantan pada 12 Oktober 2021. Peresmian GBBI Kalimantan Timur dilakukan Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan. Peluncuran ini juga dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Wakil Menteri Perdagangan Jefry Sambuaga, Gubernur Kalimantan Timur Isnan Noor dan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (persero) Dedi Sunardi. Hadir juga secara online Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Dalam sambutannya, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan UMKM adalah tulang pungggung ekonomi Indonesia, karena itu harus terus didorong untuk maju dan masuk ke ekosistem digital. "UMKM ini menyangkut jutaan lapangan kerja. Ini ada orang 60 juta orang yang bekerja dalam UMKM, dan saya berharap itu semua kita dorong," ujar Menko Luhut dalam siaran pers yang diterima Investor Daily, Selasa (12/10). Menko Luhut menambahkan, sejak diluncurkan GBBI oleh Presiden Joko Widodo pada tahun lalu, jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital telah lebih dari 8 juta bahkan untuk saat ini hampir 16 juta UMKM.

Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (persero), Dedi Sunardi mengatakan GBBI Kalimantan Timur dan Pertamina SMEXPO 2021, merupakan hasil kolaborasi yang sangat baik antara Kementerian Desa,  Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, selaku brand ambasador dan Pertamina selaku top brand, yang didukung penuh oleh Kemenko Maritim  dan Investasi, Pemprov Kalimantan Timur dan Bank Indonesia. Menurut Dedi, beragam pelatihan secara digital telah dilakukan mulai Agustus 2021 yang lalu sebagai bagian pre-event dari GBBI dan SMEXPO 2021, sekaligus sebagai bekal bagi UMKM dan BUMDES agar siap dalam menyongsong era teknologi informasi. (yetede)