Pemerintah Perlu Atur Kouta Impor GPS Ayam
Pemerintah perlu mengatur kuota impor ayam/bibit induk (grand parent stocks/GPS) guna mengatasi anjloknya harga ayam hidup (live bird/LB) dan telur konsumsi (ayam layer) di Tanah Air. "Jumlah ayam over supply sepanjang 2021, ini dampak kuota impor GPS 2020, sebab ayam GPS menghasilkan ayam parent stock (PS) dan DOC, FS, jadi pemerintah harus cermat menghitung kebutuhan ayam di masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19," kata Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ali Usman.
Pada senin (11/10) di Jakarta, terjadi demonstrasi peternak rakyat broiler dan layer dengan menggandeng Aliansi Mahasiswa BEM Seluruh Indonesia. Aksi tersebut menyusul anjloknya harga LB dan telur ayam konsumsi. Salah satu tuntutan aksi peternak yaitu ingin SE Ditjen PKH Kementan tersebut dicabut karena tiap dilaksanakan berdampak pada harga DOC final stock (FS) yang melambung tinggi tapi harga LB berfluktuasi cenderung rendah.
Ali Usman menjelaskan, banjirnya pasukan DOC FS pada Oktober ini tidak lepas dari dampak alokasi kuota impor GPS sebanyak 675,999 ekor pada 2020, meskipun realisasi kuota impor 2020 dikurangi 31.001 ekor dari kuota 2019 sebanyak 707.000 ekor. Sedangkan pada 2019 data menunjukkan adanya kelebihan GPS sebanyak 53,229 ekor. BPS mencatat, angka konsumsi ayam masyarakat pada masa normal 12,79 kg/kapita/tahun, konsumsi ayam turun 9,08 kg/kapita/tahun pada masa pandemi. (yetede)
Tags :
#Kilas EkonomiPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023