Struktur ekonomi nasional dalam menahan efek kejut tapering alias kebijakan pengetatan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, dapat diandalkan, karena sejalan dengan kokohnya fondasi makroekonomi. Keandalan ini ditargetkan dapat membuat sektor keuangan nasional mampu berkelit dari efek negatif tapering sekecil apapun. Sejauh ini, struktur ekonomi nasional ditopang oleh sejumlah faktor seperti besarnya dominasi investor domestik di pasar modal dan gemuknya cadangan devisa (cadev). Kedua hal itu telah memberikan ruang gerak bagi Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta kuatnya likuiditas di sektor perbankan. Adapun, tapering The Fed diejawantahkan melalui pemangkasan pembelian aset bulanan sebesar US$10 miliar untuk surat berharga dan US$5 miliar untuk jaminan berbasis mortgage atau agency mortgage-backed security (agency MBS). Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan Frankie Wijoyo Prasetio menjelaskan efek dari pengetatan The Fed tidak sesignifikan yang dibayangkan. Kondisi ini jauh berbeda dengan tapering pada 2013. The Fed pun cukup terbuka soal wacana tapering ke publik, sehingga investor telah melakukan antisipasi. “Kesiapan Bank Indonesia juga cukup kuat, sehingga efek tapering di Tanah Air kali ini cenderung minimal,” katanya, Kamis (4/11).

Sejauh ini, kepastian tapering oleh The Fed hanya menyengat pergerakan nilai tukar rupiah. Rupiah kembali melemah di tangan dolar AS pada penutupan perdagangan, kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot turun 0,37% atau 53 poin ke harga Rp14.366. Adapun indeks dolar AS menguat 0,4% atau 0,374 poin ke level 94,227 pada pukul 15.23 WIB dibandingkan dengan level pembukaan pada 93,853. Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai rupiah akan terus melemah terhadap dolar AS di periode krusial tapering The Fed. Namun, hentakan tapering terhadap rupiah masih dalam kendali otoritas moneter. “Untuk perdagangan hari ini, rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif dan ditutup melemah di rentang Rp14.340—Rp14.390,” ujarnya.

Perdagangan luar negeri dijadikan modal penting bagi pemulihan ekonomi Provinsi Jawa Barat karena menunjukkan kinerja menjanjikan hingga kuartal III/2021. Pelaku usaha diharapkan membuka pasar baru di luar negara tujuan utama ekspor. Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan pertumbuhan kinerja ekspor nonmigas Jabar menjadi modal penting bagi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Menurutnya pertumbuhan tersebut bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja perdagangan para pelaku usaha di Jabar. “Ini kita jadikan modal untuk kedepannya agar roda perekonomian berputar lebih baik lagi,” katanya, Kamis (4/11). Dia berharap para pelaku usaha Jabar bisa membuka tujuan ekspor baru. Salah satu negara tujuan ekspor yang menjanjikan adalah Tunisia yang selama ini bukan tujuan utama ekspor mulai memperlihatkan kenaikan kerja sama dagang.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan ekspor Jabar semakin membaik karena mitra dagang masih memberikan kepercayaan. Demikian pula dengan naiknya investasi di Jabar meski masih dalam situasi pandemi Covid-19. “Lobi dagang terus dilakukan, membuka pasar luar negeri yang saat ini mulai membaik membuat ekspor nonmigas Jabar yang didominasi produk industri tumbuh tinggi,” ujarnya. Produk yang ekspor yang dilepas antara lain serbuk kelapa, kerajinan rotan, kopi, buah-buahan, hingga tekstil. Pemprov Jabar juga mengikutsertakan produk-produk unggulan dalam kegiatan Trade Expo Indonesia-Digital Edition 2021, dan Dubai Expo 2020. “Selain itu produk ekspor Jabar rutin kami fasilitasi lewat business matching dan business meeting mulai dengan pengusaha Tunisia, Yunani, Senegal, China, Jepang hingga Malaysia,” ujar Kamil. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Moh Arifin Soedjayana mengatakan peningkatan kinerja ekspor nonmigas ditopang oleh upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus membuka banyak peluang ekspor di masa pandemi.

Produsen gula terbesar kelima di dunia asal Dubai, Uni Emirat Arab, Al Khaleej Sugar Co. siap membenamkan investasi sebesar US$2 miliar atau sekitar Rp28,68 triliun dalam pengembangan etanol di Indonesia. Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengungkapkan Al Khaleej Sugar Co sangat tertarik untuk memasok bahan bakar di dalam negeri. “Mereka siap memasok etanol sebanyak 750.000 ton per tahun. Nilai investasinya sekitar US$2 miliar,” ujarnya di sela-sela World Expo 2020 Dubai, Rabu (3/11). Mengingat nilai investasinya yang besar, Kementerian Perindustrian sigap menginventarisir sejumlah persoalan demi menyiapkan jalan bagi investasi etanol dari UEA. 

“Kami sudah sampaikan ke Pertamina dan mereka menyambut baik. Tinggal bagaimana agar cukai dari etanol ini bisa dikecualikan agar bisa kompetitif,” jelasnya. Menurutnya, Al Khaleej Sugar Co, juga melirik sejumlah peluang dari pengembangan industri gula nasional. Saat ini, Al Khaleej Sugar Co memastikan kebutuhan Indonesia terhadap produk turunan dari gula tersebut. Dia menjelaskan 30% dalam proses produksi gula menghasilkan produk yang bernama biomassa, sedangkan 4% dalam industri gula menghasilkan etanol yang memiliki level industrial grade alcohol, yang dapat diolah menjadi monosodium glutamate (MSG) atau penyedap rasa, campuran bahan bakar hingga pakan ternak.

PT Nestle Indonesia membeli biji kopi di Tanggamus, Lampung sebanyak 50.000 ton atau setara US$50 juta per tahun untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman itu. Technical Director Nestle Indonesia Jean-Luc DeVuyst mengatakan pembelian kopi itu merupakan komitmen perusahaan memperkuat kemitraan dengan petani kopi di wilayah Tanggamus, Lampung. “Selama 50 tahun di Indonesia, kami telah berkomitmen untuk terus berinvestasi di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” katanya dalam peringatan 50 Tahun Nestle Indonesia di Tanggamus Lampung, Kamis (4/11). Hingga kini, tim AgriService Nestlé telah bekerja sama dengan lebih dari 20.000 petani kopi di Tanggamus dan Lampung Barat. Nestlé juga memberikan pelatihan tentang praktik pertanian yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas biji kopi. “Sebanyak 55 kebun percontohan milik petani telah berhasil dibangun bersama para petani dan mencapai hasil yang menggembirakan,” lanjut DeVuyst. Untuk mencapai emisi karbon net-zero, Nestle juga telah menanam satu juta pohon di sekitar perkebunan kopi Lampung dan menerapkan metode tumpang sari.

Pemerintah mulai mengoptimalkan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing. Harapannya ada pasar karbon internasional sehingga bisa mengurangi pemanasan global dan meningkatkan investasi hijau di indonesia. Sektor strategis yang menjadi prioritas utama adalah sektor kehutanan, serta sektor energi dan transportasi. Sektor itu sudah mencakup 97% dari total target penurunan emisi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Indonesia juga menargetkan bisa mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal. Untuk bisa merealisasikan pasar karbon, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryadi Sasmita meminta pemerintah segera membuat peta jalan pasar karbon. Peta jalan itu harus memperhatikan perkembangan pasar karbon, target pencapaian NDC, kesiapan sektor serta kondisi perekonomian.

Bisnis, Jakarta - Jelang pengumuman keijakan tapering The Fed, kepemilikan asing pada surat berharga negara atau SBN terus menyusut. Namun, kondisi tersebut diperkirakan hanya berlangsung untuk sementara dengan dampak yang tidak terlalu signifikan bagi pasar obligasi Indonesia. Berdasarkan data dari laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementrian Keuangan, hingga akhir Oktober 2021, tingkat kepemilikan asing pada SBN tercatat senilai Rp 950,98 triliun atau 21,39% dari total surat utang. Adapun, pada periode Desember 2020 lalu, investor asing memiliki 25,16% atau Rp 966,11 triliun, mencakup 21,72% dari total surat utang. 

Program tapering yang dilaksanakan The Fed akan memicu investor untuk beralih ke pasar AS dari emerging market seperti Indonesia. Akibatnya, pasar obligasi Indonesia akan kembali merasakan capital outflow meski tidak setinggi pada masa awal pandemi Covid-19. Aliran dana yang keluar tersebutakan berimbas pada penurunan tingkat kepemilikan asing terhadap SBN Indonesia. Selain itu, tingkat likuiditas di pasar surat utang negara (SUN) Indonesia akan turut terdampak. 

Dampak kebijakan pengurangan pembelian aset oleh The Fed atau tapering off memang akan menekan pasar surat utang negara Indonesia. Kebijakan Tappering tersebut akan meningkatkan tingkat imbal hasil atau yield surat utang pemerintah AS atau US Treasury. Hal tersebut akan berimbas negatif terhadap pergerakan imbal hasil SUN Indonesia. 

Bisnis, Jakarta - Tercapainya konsensus global mengenai Pilar 2: Global Anti Base Erosion menyisakan dilema bagi Indonesia. Pilar 2 menuntut pemerintah menghapus tax holiday yang selama ini menjadi magnet investor sekaligus pendulang penerimaan negara. Secara konkret, pilar 2 mewajibkan 136 negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk menerapkan global minimum tax atau pajak penghasilan (PPh) minimum sebesar 15% pada 2023. Esensi ini mencakup dua hal yang menimbulkan dilema bagi Indonesia. Pilar 2 mengharuskan pemerintah menghapus tax holiday yang menjadi pemanis untuk mengundang investor asing. Bila Indonesia tetap memberikan fasilitas tersebut atau menetapkan tarif pajak korporasi di bawah 15%, pemerintah kehilangan potensi penerimaan dari perusahaan. 

Hilangnya potensi penerimaan itu disebabkan oleh ketentuan di dalam Pilar 2 yang memberikan kewenangan kepada negara domisili atau negara asal korporasi untuk memungut pajak, jika negara pasar menetapkan tarif di bawah 15%. Tax Holiday tidak akan memberikan keuntungan bagi investor asing maupun Pemerintah Indonesia. Sebaliknya, fasilitas itu justru memberikan tambahan penerimaan bagi yuridiksi domisili perusahaan induk. Pilar 2 menyisakan problem bagi Indonesia. Peluang meningkatkan penerimaan memang cukup terbuka melalui global minimum tax. Namun, Indonesia wajib meninjau ulang rezim fasilitas pajak yang diberikan kepada perusahaan multinasional dengan adanya tarif pajak minimum itu. Versi terbaru dari tax holiday akan lebih terarah dengan menyasar sektor prioritas yang dianggap memiliki efek berganda bagi perekonomian nasional.

Bisnis, Jakarta -  Geliat bisnis di industri pembiayaan mulai terasa sepanjang tahun ini. Capaian sejumlah perusahaan multifinance sampai dengan kuartal III/2021, sudah melampaui capaian periode yang sama pada 2020. Capaian yang dibukukan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF), misalnya meningkat tajam sampai dengan September 2021. Upaya sentralisasi dan digitalisasi proses, serta terus menambah mitra digital sebagai kanal distribusi merupakan salah satu strategi yang berhasil mendongkrak penyaluran pinjaman. 

Meskipun demikian, total aset WOMF senilai Rp 4,8 triliun masih terkoreksi 23% secara tahunan dibandingkan Rp 6,3 triliun pada September 2020. Adapun, laba bersih selama sembilan bulan tahun ini menyentuh Rp 76 miliar, atau meningkat 34% YoY dibandingkan dengan periode September 2020 senilai Rp 56 miliar. Membaiknya penyaluran pembiayaan menjadi sinyal tren pulihnya perekonomian. Pada kuartal III/2021 ini, porsi penyaluran terbesar diambil pembiayaan multiguna beragunan mobil atau Mobilku Rp 438 miliar. Disusul pembiayaan sepeda motor baru Rp 401 miliar, dan pembiayaan multiguna beragunan motor atau MotorKu Rp 307 miliar.

Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Henry Kissinger pernah berujar, "Oil is much too important a commodity to be left in the hands of the Arabs," pernyataan Kissinger tersebut menandai betapa pentingnya minyak bagi ekonomi dunia dan politik luar negeri AS". Kepentingan AS untuk mengontrol supply chain minyak dunia dimulai sejak berakhirnya perang Arab-Israel tahun 1973 yang dikenal dengan Yom Kippur war. Perang tersebut diakhiri dengan kekalahan negara-negara Arab atas Israel serta diikuti dengan embargo minyak Arab terhadap AS.

Embargo minyak Arab tersebut mendorong terjadinya stagflasi di AS tahun 1973-1975, ditandai dengan tajamnya harga minyak dunia dari US$46,3 per barel di tahun 1974  dan mendorong kontraksi ekonomi AS. Sejak saat itu hingga kini, penguasaan AS terhadap supply chain minyak global begitu kuat, ditandai dengan kedekatan aliansi strategsi antara AS dan negara-negara Arab yang tergabung dalam Gulf Cooperation Countries (GCC). Jelang akhir tahun 2021, dunia kembali dibayangi resiko stagflasi global yang pernah terjadi di tahun 1973-75 akibat kenaikan harga energi global ditengah ancaman pandemi Covid-19 yang belum benar-benar usai.

Kenaikan harga tiga komoditas utama, gas, batu bara, dan minyak, tersebut menjadi kekhawatiran banyak ekonom dunia seperti Nouriel Roubini dan Peter Schiff yang memperkirakan bahwa inflasi global dapat terus berada di level yang tinggi sehingga mengancam proses pemulihan ekonomi akibat pendemi. Jika kita telaah akar masalah kenaikan energi dunia tersebut ternyata tidak terlepas dari naiknya tensi geopolitik yang semakin tinggi dibelahan bumi Pasifik maupun Atlantik. Di Pasifik, ketegangan antara Australia dan Tiongkok semakin memanas seiring masuknya Australia ke dalam aliansi militer baru yang dibuat Presiden Joe Biden.

Sementara itu, kenaikan harga gas di Eropa tidak terlepas dari konflik yang terjadi antara AS dan aliansi militernya di Eropa (NATO) dengan Rusia sejak tahun 2016. Sejak bergabungnya Crimea dari Ukrania ke Rusia di tahun 2016, hubungan  AS-NATO dengan Rusia semakin memanas. Terakhir, pada 21 Agustus 2021, AS kembali memberikan sanksi kepada dua perusahaan perkapalan  dan satu kontraktor yang terkait  dengan pembangunan proyek pipa gas Nord Stream 2 yang menghubungkan antara Rusia dan Jerman lewat perairan Baltik. (Yetede)

PT Hutama Karya (persero) atau HK menargetkan tiga ruas jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 1 akan selesai pada akhir 2021. Ketiga ruas tersebut adalah Tol Sigil-Banda Aceh Seksi 2 sepanjanag 6 km, Tol Binjai-Langsa segmen Binjai-Tsabat (12km), dan tol Pekanbaru-Bangkinang (31 km). "Saat ini ketiga ruas tersebut masih dalam proses penyelesaian konstruksi. Di tahun 2021 ini, Hutama Karya menargetkan penyelesaian  konstruksi pada Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 2 sepanjang 6 km, Tol Binjai-Langsa segmen Binjai-Tsabat (12 km), dan Tol Pekan Baru Bangkinang (31 km)," kata EVP Sekretaris perusahaan PT Hutama Karya (persero) Tjahjo Purnomo kepada Investor Daily, Selasa (2/11).

Selanjutnya, kata dia, proyek Tol Pekanbaru-Pangkalan (64 km) dengan progres konstruksi 61%, Tol Bengkulu-Taba Penanjang (18 km) dengan progres konstruksi 84%, dan Tol Bijai-Langsa seksi Binjai-Pangkalan Brandan (58 km) dengan progres konstruksi 41%. Tjahjo juga memaparkan PMN Tahap II sebesar Rp 9 triliun tengah dalam proses pencairan  dan Tahap III sebesar  Rp 10 ribu triliun dalam proses pengajuan. Saat ini, lanjut dia, Hutama Karya tengah fokus dalam penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I. Ke depannya, Hutama Karya berupaya untuk mengoptimalkan peluang perolehan kontrak baru pada proyek-proyek yang berasal pemerintah BUMN, dan swasta.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawijdaya mengatakan, periode Januari hingga Agustus 2021 sudah ada 13 ruas tol baru sepanjang 96,16 km yang tuntas konstruksi fisiknya, yakni 10 ruas diantaranya telah beroperasi. "Kementerian PUPR optimistis 11 ruas lagi sepanjang 189,36 km bisa dituntaskan konstruksi fisiknya hingga akhir tahun 2021. Itu akan melengkapi 13 ruas  yang sudah dituntaskan konstruksi fisiknya tersebut sehingga total panjang 312,02 km di tahun 2021 ditargetkan bisa selesai," kata Endra. (Yetede)