;
Kategori

Ekonomi

( 40814 )

Pengendalian Harga Minyak Goreng Belum Sasar Pasar Tradisional

18 Nov 2021

Rata-rata harga minyak goreng di pasar-pasar tradisional relatif masih tinggi, berkisar Rp 18.000 per liter-Rp 19.000 per liter. Pemerintah baru menyediakan minyak goreng murah Rp 14.000 per liter di ritel modern. Harga minyak goreng di pasar tradisional atau rakyat makin tinggi. Saat ini, pemerintah baru berupaya menstabilkan harga minyak goreng di tingkat ritel modern, belum menyasar pasar tradisional. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, dalam sepekan terakhir, yakni selama kurun 10-17 November 2021, harga rata-rata nasional minyak goreng curah, kemasan sederhana (bermerek 2), dan kemasan premium (bermerek 1) di pasar tradisonal naik di kisaran 1,45-2,44 persen. Harga rata-rata nasional minyak goreng curah pada Rabu (17/11/2021) Rp 17.450 per kilogram atau Rp 18.706 per liter, sedangkan harga minyak goreng kemasan sederhana Rp 18.250 per kg atau 19.564 per liter. Untuk minyak goreng curah kemasan sederhana, harga rata-rata nasionalnya Rp 18.250 per kg atau Rp 19.564 per liter. Harga minyak goreng tertinggi berada di pasar tradisional di Papua Barat dan Gorontalo, masing-masing Rp 20.450 per kg atau Rp 21.922 per liter dan Rp 23.450 per kg atau Rp 25.138 per liter. Harga tersebut jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 11.000 per liter.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, rata-rata harga minyak goreng di pasar-pasar tradisional relatif masih tinggi, berkisar Rp 18.000 per liter-Rp 19.000 per liter. Kenaikan harga minyak goreng itu terjadi secara bertahap enam bulan terakhir. Hal ini menyebabkan para pedagang minyak goreng di pasar tradisional kesulitan menjual dan tidak bisa menjual dalam jumlah banyak karena modal terbatas. ”Saat ini, dengan modal Rp 1 juta, paling hanya bisa kulakan separuhnya dari jumlah biasanya. Itu pun jualnya susah dan tidak bisa banyak,” ujarnya.


Stagnasi Produksi CPO, Gapki Prediksi Ekspor Menurun

18 Nov 2021

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia memperkirakan volume ekspor minyak sawit mentah  atau crude palm oil (CPO) berpotensi terkoreksi sampai akhir tahun ini. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan prediksi itu mengacu  produksi dalam negeri yang menunjukkan kecenderungan tidak naik signifikan. Hingga September 2021, total ekspor CPO, dan turunannya, serta olahan minyak kemel sawit masih menunjukkan pertumbuhan dari 24,07 juta ton pada 2020 menjadi 25,67 juta ton. "Kita akan lihat selama Oktober samapi Desember 2021 seperti apa produksinya. Kalau flat, saya ekspor tetap akan terkoreksi sampai akhir tahun. Bagaimanapun kita harus penuhi dulu kebutuhan dalam negeri." Paparnya. Di sisi lain, produksi di dalam negeri pada September belum menunjukkan kenaikan seperti harapan, Produksi Indonesia pada September mencapai 4,17 juta ton atau turun 1% dibandingkankan dengan bulan sebelumnya. (Yetede)

Sri Mulyani: Aset Keuangan Syariah Global Capai 3,69 Triliun Dolar AS

18 Nov 2021


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan potensi aset keuangan syariah global akan mencapai 3,69 triliun dolar AS dalam periode 2019-2024 berdasarkan laporan dari Global Islamic Economic Report.“Global Islamic Economic Report memperkirakan keuangan Islam global akan tumbuh 5 persen selama periode 2019-2024. Ini akan mencapai yang diharapkan pada tingkat aset 3,69 triliun dolar AS pada 2024,” kata Menkeu dalam acara AICIF 2021 di Jakarta, Rabu.

Inovasi Pembayaran

18 Nov 2021

PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) meluncurkan dompet dgital  KAI Pay sebagai alternatif metode pembayaran pada aplikasi KAI  Access. KAI Pay dihadirkan untuk memberikan keamanan, kemudahan, dan kecepatan bagi para pelanggan KAI saat bertransaksi di Aplikasi KAI Acces. "KAI Acces masih merupakan bagian dari transformasi digital yang saat ini tengah KAI gencarkan untuk mengakselerasi  kemajuan perusahaan," ujar Direktur Utama KAI Didiek Hartanto saat meluncurkan KAI Pay di stasiun Gambir. Menurut dia, KAI Pay memberikan kemudah transaksi,karena tidak hanya dapat digunakan untuk membayar tiket kereta api. KAI Pay juga dapat digunakan untuk membayar layanan first mile dan last mile, dan berbagai produk dan jasa yang memerlukan PIN KAI Pay sebagai verifikasi pembayaran pelanggan menggunakan KAI Pay juga beban biaya tambahan lainnya sehingga pelanggan hanya perlu membayar sesuai tarif yang tertera saja. (Yetede)

Usai IPO, BUKA Raih Utang Rp 2 Triliun

17 Nov 2021

Belum lama menggelar penjualan saham perdana atau initial public offering (IPO) dengan nilai jumbo, PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) menandatangani perjanjian fasilitas kredit dari PT Bank DBS Indonesia. Fasilitas kredit dalam bentuk uncommitted revolving short term loan facility itu, berjumlah Rp 2 triliun dengan bunga 4,5%. Kata manajemen BUKA, fasilitas itu memperkuat posisi keuangan dalam rangka diversifikasi sumber pendanaan. "Ini merupakan langkah yang wajar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, bahwa sumber dana tidak harus selalu melalui ekuitas," ujar Perdana A Saputro, Sekretaris Perusahaan BUKA, Selasa (16/11).

Bisnis Gurih, Investor Juga Menyerbu Fintech Kripto

17 Nov 2021

Industri financial technology (fintech) dalam negeri terus kebanjiran dana investasi. Salah satu lini bisnis yang sedang digemari oleh investor adalah fintech kripto. Berdasarkan laporan Fintech in ASEAN 2021 yang disusun oleh UOB, PwC Singapura, dan Singapore Fintech Association (SFA), pendanaan fintech kripto di ASEAN mengalami pertumbuhan 424% secara year to date (ytd). Nominalnya pun telah mencapai US$ 356 juta. Di Indonesia sendiri, porsi pendanaan fintech kripto pun termasuk 5 besar dengan memberikan kontribusi 8%.



Impor Pakaian Akan Dikenakan Bea Masuk Anti Dumping

17 Nov 2021

Pemerintah menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2021 tersebut telah berlaku secara efektif mulai 12 November 2021 selama tiga tahun. Dalam aturan tersebut, BMTP dikenakan terhadap 134 jenis pos tarif produk pakaian dan aksesori pakaian. Besarannya, antara Rp 19.260 hingga Rp 63.000 per piece untuk tahun pertama dan berangsur menurun.


Perdagangan Minyak Goreng

17 Nov 2021

Gorengan dan minyak goreng di Indonesia memiliki sejarah tersendiri. Indonesia merupakan produsen CPO dan minyak goreng terbesar di dunia. Miris rasanya jika harga minyak goreng tinggi di negeri sendiri. Pada 2020, Indonesia telah memiliki 74 pabrik minyak goreng dari kelapa sawit. Dari jumlah itu, 45 pabrik berada di Jawa. Konsumsi minyak goreng sawit pada 2015-2020 juga terus tumbuh sebesar 2,32 persen. Pada 2015, konsumsi minyak goreng sawit di tingkat rumah tangga sebesar 10,33 liter per kapita per tahun. Angka ini meningkat menjadi 11,58 liter per kapita per tahun. Dalam laporannya tentang Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia 2021, Badan Pusat Statistik menunjukkan, pendistribusian minyak goreng dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 3-7 pelaku usaha perdagangan, tergantung daerah-daerah yang dituju. Namun, pola utama atau pada umumnya adalah terdiri dari tiga rantai yang melibatkan distributor dan pedagang eceran.

Secara nasional, margin perdagangan dan pengangkutan total (MPPT) tahun 2020 pada pola utama pendistribusian minyak goreng sawit itu sebesar 17,41 persen, atau meningkat dari MPPT 2018 yang sebesar 17,05 persen. Angka ini mengindikasikan, kenaikan harga minyak goreng dari produsen hingga konsumen akhir sebesar 17,14 persen. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Selasa (16/11/2021), harga rata-rata nasional minyak goreng baik curah, kemasan sederhana, maupun kemasan premium, harganya antara Rp 17.450-Rp 18.650 per kilogram (kg) atau Rp 18.706-Rp 19.992 per liter. Harga tertinggi minyak goreng itu ada di Papua Barat dan Gorontalo, masing-masing Rp 20.450 per kg (Rp 21.992 per liter) dan Rp 22.900 per kg (Rp 24.548 per liter). Harga tersebut lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 11.000 per liter.

Pasar Properti Membaik

17 Nov 2021

Transaksi sektor properti di pasar primer dan sekunder selama dua tahun terakhir mencapai Rp 200 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 61 persen berasal dari pasar sekunder. Pasar properti terus bergeliat menjelang akhir tahun 2021. Tahun 2022, properti diprediksi terus membaik sepanjang tidak ada gelombang baru pandemi Covid-19. Namun, perubahan kebijakan terkait fiskal perlu disikapi pengembang dengan tidak jorjoran menggarap segmen menengah ke atas.Pergerakan pasar didorong oleh insentif berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk rumah dengan harga sampai Rp 2 miliar serta PPN DTP 50 persen untuk harga di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. Ada pula insentif pemerintah untuk kepemilikan rumah nonsubsidi meliputi pelonggaran rasio pinjaman terhadap nilai (LTV) rumah yang dibeli, bunga kredit pemilikan rumah yang cenderung menurun, serta diskon yang diberikan pengembang. Dengan proyeksi ekonomi yang semakin membaik, pihaknya memprediksi momentum pertumbuhan sektor properti semakin baik di tahun 2022. Pendanaan KPR BTN ditargetkan melampaui 200.000 unit, mencakup KPR subsidi 195.000 unit dan nonsubsidi 51.000 unit. Pihaknya mendorong kerja sama penyaluran dengan pengembang, pemerintah, hingga agen properti.

Pengendalian Iklim, Carbon Trading Bakal Lewat Bursa

17 Nov 2021

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia meminta PT Bursa Efek Indonesia menyiapkan skema perdagangan karbon atau carbon trading untuk memfasilitasi transaksi yang transparan dan berkelanjutan di masa mendatang. Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan operator pasar modal perlu menyiapkan skema carbon trading sesuai dengan rencana jangka panjang pemerintah. “Kita punya dua kekuatan terkait cabon capture dari sektor pertambangan dan energy,” katanya dalam CEO Networking 2021, Selasa (16/11). “Diharapkan carbon trading bisa diluncurkan dan ini jadi pekerjaan bagi BEI dan pemerintah akan menyiapkan regulatory framework.”

Apabila platform carbon trading sudah tersedia di BEI, Airlangga sangat berharap perdagangan karbon bisa dilakukan di Indonesia, bukan di negara lain. Ketika dihubungi Bisnis, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fawzi mengatakan secara singkat BEI sudah melakukan kajian untuk menyiapkan skema atau fasilitasi transaksi perdagangan karbon. Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi mengatakan operator pasar modal dan SRO telah melakukan implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG). Di antaranya melalui penerbitan green bond, green sukuk dan indeks green investment. “Kami juga terus melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan pasar modal.”