PT Nestle Indonesia membeli biji kopi di Tanggamus, Lampung sebanyak 50.000 ton atau setara US$50 juta per tahun untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman itu. Technical Director Nestle Indonesia Jean-Luc DeVuyst mengatakan pembelian kopi itu merupakan komitmen perusahaan memperkuat kemitraan dengan petani kopi di wilayah Tanggamus, Lampung. “Selama 50 tahun di Indonesia, kami telah berkomitmen untuk terus berinvestasi di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” katanya dalam peringatan 50 Tahun Nestle Indonesia di Tanggamus Lampung, Kamis (4/11). Hingga kini, tim AgriService Nestlé telah bekerja sama dengan lebih dari 20.000 petani kopi di Tanggamus dan Lampung Barat. Nestlé juga memberikan pelatihan tentang praktik pertanian yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas biji kopi. “Sebanyak 55 kebun percontohan milik petani telah berhasil dibangun bersama para petani dan mencapai hasil yang menggembirakan,” lanjut DeVuyst. Untuk mencapai emisi karbon net-zero, Nestle juga telah menanam satu juta pohon di sekitar perkebunan kopi Lampung dan menerapkan metode tumpang sari.

Pemerintah mulai mengoptimalkan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing. Harapannya ada pasar karbon internasional sehingga bisa mengurangi pemanasan global dan meningkatkan investasi hijau di indonesia. Sektor strategis yang menjadi prioritas utama adalah sektor kehutanan, serta sektor energi dan transportasi. Sektor itu sudah mencakup 97% dari total target penurunan emisi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Indonesia juga menargetkan bisa mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal. Untuk bisa merealisasikan pasar karbon, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryadi Sasmita meminta pemerintah segera membuat peta jalan pasar karbon. Peta jalan itu harus memperhatikan perkembangan pasar karbon, target pencapaian NDC, kesiapan sektor serta kondisi perekonomian.

Bisnis, Jakarta - Jelang pengumuman keijakan tapering The Fed, kepemilikan asing pada surat berharga negara atau SBN terus menyusut. Namun, kondisi tersebut diperkirakan hanya berlangsung untuk sementara dengan dampak yang tidak terlalu signifikan bagi pasar obligasi Indonesia. Berdasarkan data dari laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementrian Keuangan, hingga akhir Oktober 2021, tingkat kepemilikan asing pada SBN tercatat senilai Rp 950,98 triliun atau 21,39% dari total surat utang. Adapun, pada periode Desember 2020 lalu, investor asing memiliki 25,16% atau Rp 966,11 triliun, mencakup 21,72% dari total surat utang. 

Program tapering yang dilaksanakan The Fed akan memicu investor untuk beralih ke pasar AS dari emerging market seperti Indonesia. Akibatnya, pasar obligasi Indonesia akan kembali merasakan capital outflow meski tidak setinggi pada masa awal pandemi Covid-19. Aliran dana yang keluar tersebutakan berimbas pada penurunan tingkat kepemilikan asing terhadap SBN Indonesia. Selain itu, tingkat likuiditas di pasar surat utang negara (SUN) Indonesia akan turut terdampak. 

Dampak kebijakan pengurangan pembelian aset oleh The Fed atau tapering off memang akan menekan pasar surat utang negara Indonesia. Kebijakan Tappering tersebut akan meningkatkan tingkat imbal hasil atau yield surat utang pemerintah AS atau US Treasury. Hal tersebut akan berimbas negatif terhadap pergerakan imbal hasil SUN Indonesia. 

Bisnis, Jakarta - Tercapainya konsensus global mengenai Pilar 2: Global Anti Base Erosion menyisakan dilema bagi Indonesia. Pilar 2 menuntut pemerintah menghapus tax holiday yang selama ini menjadi magnet investor sekaligus pendulang penerimaan negara. Secara konkret, pilar 2 mewajibkan 136 negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk menerapkan global minimum tax atau pajak penghasilan (PPh) minimum sebesar 15% pada 2023. Esensi ini mencakup dua hal yang menimbulkan dilema bagi Indonesia. Pilar 2 mengharuskan pemerintah menghapus tax holiday yang menjadi pemanis untuk mengundang investor asing. Bila Indonesia tetap memberikan fasilitas tersebut atau menetapkan tarif pajak korporasi di bawah 15%, pemerintah kehilangan potensi penerimaan dari perusahaan. 

Hilangnya potensi penerimaan itu disebabkan oleh ketentuan di dalam Pilar 2 yang memberikan kewenangan kepada negara domisili atau negara asal korporasi untuk memungut pajak, jika negara pasar menetapkan tarif di bawah 15%. Tax Holiday tidak akan memberikan keuntungan bagi investor asing maupun Pemerintah Indonesia. Sebaliknya, fasilitas itu justru memberikan tambahan penerimaan bagi yuridiksi domisili perusahaan induk. Pilar 2 menyisakan problem bagi Indonesia. Peluang meningkatkan penerimaan memang cukup terbuka melalui global minimum tax. Namun, Indonesia wajib meninjau ulang rezim fasilitas pajak yang diberikan kepada perusahaan multinasional dengan adanya tarif pajak minimum itu. Versi terbaru dari tax holiday akan lebih terarah dengan menyasar sektor prioritas yang dianggap memiliki efek berganda bagi perekonomian nasional.

Bisnis, Jakarta -  Geliat bisnis di industri pembiayaan mulai terasa sepanjang tahun ini. Capaian sejumlah perusahaan multifinance sampai dengan kuartal III/2021, sudah melampaui capaian periode yang sama pada 2020. Capaian yang dibukukan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF), misalnya meningkat tajam sampai dengan September 2021. Upaya sentralisasi dan digitalisasi proses, serta terus menambah mitra digital sebagai kanal distribusi merupakan salah satu strategi yang berhasil mendongkrak penyaluran pinjaman. 

Meskipun demikian, total aset WOMF senilai Rp 4,8 triliun masih terkoreksi 23% secara tahunan dibandingkan Rp 6,3 triliun pada September 2020. Adapun, laba bersih selama sembilan bulan tahun ini menyentuh Rp 76 miliar, atau meningkat 34% YoY dibandingkan dengan periode September 2020 senilai Rp 56 miliar. Membaiknya penyaluran pembiayaan menjadi sinyal tren pulihnya perekonomian. Pada kuartal III/2021 ini, porsi penyaluran terbesar diambil pembiayaan multiguna beragunan mobil atau Mobilku Rp 438 miliar. Disusul pembiayaan sepeda motor baru Rp 401 miliar, dan pembiayaan multiguna beragunan motor atau MotorKu Rp 307 miliar.

Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Henry Kissinger pernah berujar, "Oil is much too important a commodity to be left in the hands of the Arabs," pernyataan Kissinger tersebut menandai betapa pentingnya minyak bagi ekonomi dunia dan politik luar negeri AS". Kepentingan AS untuk mengontrol supply chain minyak dunia dimulai sejak berakhirnya perang Arab-Israel tahun 1973 yang dikenal dengan Yom Kippur war. Perang tersebut diakhiri dengan kekalahan negara-negara Arab atas Israel serta diikuti dengan embargo minyak Arab terhadap AS.

Embargo minyak Arab tersebut mendorong terjadinya stagflasi di AS tahun 1973-1975, ditandai dengan tajamnya harga minyak dunia dari US$46,3 per barel di tahun 1974  dan mendorong kontraksi ekonomi AS. Sejak saat itu hingga kini, penguasaan AS terhadap supply chain minyak global begitu kuat, ditandai dengan kedekatan aliansi strategsi antara AS dan negara-negara Arab yang tergabung dalam Gulf Cooperation Countries (GCC). Jelang akhir tahun 2021, dunia kembali dibayangi resiko stagflasi global yang pernah terjadi di tahun 1973-75 akibat kenaikan harga energi global ditengah ancaman pandemi Covid-19 yang belum benar-benar usai.

Kenaikan harga tiga komoditas utama, gas, batu bara, dan minyak, tersebut menjadi kekhawatiran banyak ekonom dunia seperti Nouriel Roubini dan Peter Schiff yang memperkirakan bahwa inflasi global dapat terus berada di level yang tinggi sehingga mengancam proses pemulihan ekonomi akibat pendemi. Jika kita telaah akar masalah kenaikan energi dunia tersebut ternyata tidak terlepas dari naiknya tensi geopolitik yang semakin tinggi dibelahan bumi Pasifik maupun Atlantik. Di Pasifik, ketegangan antara Australia dan Tiongkok semakin memanas seiring masuknya Australia ke dalam aliansi militer baru yang dibuat Presiden Joe Biden.

Sementara itu, kenaikan harga gas di Eropa tidak terlepas dari konflik yang terjadi antara AS dan aliansi militernya di Eropa (NATO) dengan Rusia sejak tahun 2016. Sejak bergabungnya Crimea dari Ukrania ke Rusia di tahun 2016, hubungan  AS-NATO dengan Rusia semakin memanas. Terakhir, pada 21 Agustus 2021, AS kembali memberikan sanksi kepada dua perusahaan perkapalan  dan satu kontraktor yang terkait  dengan pembangunan proyek pipa gas Nord Stream 2 yang menghubungkan antara Rusia dan Jerman lewat perairan Baltik. (Yetede)

PT Hutama Karya (persero) atau HK menargetkan tiga ruas jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 1 akan selesai pada akhir 2021. Ketiga ruas tersebut adalah Tol Sigil-Banda Aceh Seksi 2 sepanjanag 6 km, Tol Binjai-Langsa segmen Binjai-Tsabat (12km), dan tol Pekanbaru-Bangkinang (31 km). "Saat ini ketiga ruas tersebut masih dalam proses penyelesaian konstruksi. Di tahun 2021 ini, Hutama Karya menargetkan penyelesaian  konstruksi pada Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 2 sepanjang 6 km, Tol Binjai-Langsa segmen Binjai-Tsabat (12 km), dan Tol Pekan Baru Bangkinang (31 km)," kata EVP Sekretaris perusahaan PT Hutama Karya (persero) Tjahjo Purnomo kepada Investor Daily, Selasa (2/11).

Selanjutnya, kata dia, proyek Tol Pekanbaru-Pangkalan (64 km) dengan progres konstruksi 61%, Tol Bengkulu-Taba Penanjang (18 km) dengan progres konstruksi 84%, dan Tol Bijai-Langsa seksi Binjai-Pangkalan Brandan (58 km) dengan progres konstruksi 41%. Tjahjo juga memaparkan PMN Tahap II sebesar Rp 9 triliun tengah dalam proses pencairan  dan Tahap III sebesar  Rp 10 ribu triliun dalam proses pengajuan. Saat ini, lanjut dia, Hutama Karya tengah fokus dalam penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I. Ke depannya, Hutama Karya berupaya untuk mengoptimalkan peluang perolehan kontrak baru pada proyek-proyek yang berasal pemerintah BUMN, dan swasta.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawijdaya mengatakan, periode Januari hingga Agustus 2021 sudah ada 13 ruas tol baru sepanjang 96,16 km yang tuntas konstruksi fisiknya, yakni 10 ruas diantaranya telah beroperasi. "Kementerian PUPR optimistis 11 ruas lagi sepanjang 189,36 km bisa dituntaskan konstruksi fisiknya hingga akhir tahun 2021. Itu akan melengkapi 13 ruas  yang sudah dituntaskan konstruksi fisiknya tersebut sehingga total panjang 312,02 km di tahun 2021 ditargetkan bisa selesai," kata Endra. (Yetede)

Pola bisnis yang menyediakan layanan penjualan melalui media sosial atau social commerce dinilai prospektif dan diperkirakan akan terus disasar pendanaan dalam beberapa tahun kedepan. Bendahara Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani menyebut penetrasi pasar yang dilakukan oleh e-commerce cenderung menyasar konsumen di daerah tingkat satu. "Masyarakat disana terbukti lebih sering  mengakses media sosial untuk berbelanja," ujarnya, Selasa (2/11)

Menurut Edward, hal itu terkait masalah kepercayaan di masyarakat yang belum terbiasa mengakses platform e-commerce. Kendati banyak menyasar daerah tingkat dua dan tiga, sosial commerce juga menarik konsumen didaerah tingkat satu. Hal ini dibuktikan dengan capaian penetrasi yang menyentuh angka 30%. Terkait tren dan pendanaan, Edward menyebutkan saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan investasi pada startup social commerce. Menurutnya tren tersebut diperkirakan bertahan 2 hingga 5 tahun kedepan.

"Social commerce lebih banyak menyediakan barang kebutuhan  sehari-hari dan bisa membentuk kelompok pembelian dengan menggunakan platform sosial media," ujar Peneliti Ekonomi Digital Indef Nailul Huda. Menurut Huda, investor melirik social commerce tersebut karena berpotensi melibatkan warga sekitar, Namun demikian, e-commerce dipandang akan lebih besar dibandingkan social commerce karena penetrasi pasarnya telah berbentuk kemitraan dengan pedagang. (Yetede)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada 1 November bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Biden menggaris bawahi pentingnya Kemitraan Strategi AS-Indonesia. Kedua kepala negara juga membahas cara dan upaya untuk memperkuat kemitraan tersebut. Biden menyambut baik Presiden Indonesia di Indo-Pasifik sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, serta sebagai pendukung kuat tatanan berbasis aturan internasional. Mereka juga berbicara tentang konferensi tingkat tinggi (KTT) AS-Asean dan KTT AsiaTimur baru-baru ini.

Mereka juga membahas isu-isu regional, termasuk keamanan maritim dan pentingnya kebebasan laut. Kedua kepala negara  juga menyatakan keprihatinan akan kudeta di Myanmar dan sepakat bahwa militer Myanmar harus menghentikan kekerasan, membebaskan semua tahanan politik, dan mendukung,  upaya proses mengembalikan demokrasi secara cepat dan lancar. Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Asean untuk meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas Lima Poin Konsensus Asean.

Biden juga menekankan Indonesia merupakan mitra strategis penting bagi Amerika Serikat. "Kepemimpinan Anda di Indo-Pasifik adalah esensial, saya mengharapkan kesuksesan presidensi G-20 Indonesia tahun depan," tuturnya. Adapun kedua negara memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi yang dimiliki bersama, serta kebersamaan, serta penghormatan terhadap terhadap supremasi hukum dan tatanan internasional. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, jumlah merchant yang terhubung QR Code Indonesia Standard (QRIS) telah melampaui target perluasan QRIS yang dicanangkan BI bersama pelaku industri pada Februari 2021 yaitu sebanyak 12 juta. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan posisi akhir 2020 yang mencatat baru 5,8 juta merchant. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, penerapan pembayaran nirsentuh QRIS untuk transaksi pembayaran di berbagai sektor terbukti memberikan banyak manfaat, diantaranya mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif.

Ia menjelaskan, pencapaian ini tak lepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dan seluruh elemen masyarakat, "Kolaborasi segitiga (triangle collaboration) antara BI, pemerintah, dan industri, baik ditingkat pusat maupun daerah, akan semakin diperkuat," tutur dia. Sementara itu, Ketua Umum ASPI Santoso Liem menyambut baik pencapaian tersebut sebagai  kontribusi industri sistem pembayaran untuk membantu aktivitas masyarakat di tengah pandemi.

Meskipun target merchant yang tersambung QRIS sebanyak 12 juta telah terpenuhi, namun Bank Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, dan penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) tetap terus melakukan edukasi dan on-boarding merchant ke QRIS mengingat masih banyak sektor dan pedagang yang membutuhkan. Secara rinci berdasarkan data per 1 November 2021, Filianingsih menjabarkan, 12 juta merchant yang telah terhubung QRIS mencakup jumlah merchant usaha makro sebanyak 7,4 juta, usaha 3,1 juta, usaha menengah 920 ribu, usaha besar 445 ribu, dan katagori lainnya sebanyak123. (Yetede)