Pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan telah mengeluarkan Ethiopia, Mali, Guinea dari pejanjian dagang AS-Afrika pada Sabtu (31/12). Tetapi dalam situs lama Perwakilan Dagang AS atau US Trade Respresentative (USTR), Ethiopia, Mali, dan Guenia masih dapat bergabung kembali dalam pakta perdagangan jika  mereka memenuhi syarat-syarat pakta. Ada pun keputusan itu sebagai bentuk tindak lanjut ancaman  Presiden Joe Biden, karena tiga negara tersebut karena telah melanggar prinsip-prinsip AS, terkait dengan HAM dan kudeta baru-baru ini. Sebelumnya pada November, Biden mengatakan bahwa Ethiopia bakal terputus dari sistem perdagangan  bebas dibawah Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika karena dugaan pelanggaran HAM di Tigray. Tindakan AS diprediksi memberikan tekanan lebih banyak kepada perekonomian negara yang tersendat akibat konflik, Covid-19, serta inflasi yang tinggi. (Yetede)

Bank Indonesia memperikarakan laju inflasi  nasional akan mencapai 1.9% sepanjang tahun lalu. Hal ini melihat perkembangan terakhir inflasi  Desember 2021 yang diproyeksikan sebesar 0,60% secara bulanan. "Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi 2021 sebesar 1,90%," kata Direktur Eksekutif sekaligus kepala Departemen Komunikasi BI Haryono. Badan Pusat Statistik (BPS) pada hari ini, Senin (3/1), dijadwalkan menggelar konferensi pers yang diantaranya untuk mengumumkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (HK) atau inflasi periode Desember 2021. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Abdurrahman sempat menyebutkan, ditengah tekanan inflasi di berbagai negara maju, laju inflasi domestik  tetap terkendali. Namun, terdapat beberapa potensi tekanan yang dapat mendorong kenaikan inflasi, oleh karena itu pemerintah dan BI akan terus berupaya mengendalikan tekanan inflasi. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menghentikan sementara ekspor batu bara di bulan ini, Keputusan itu diambil untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai kebijakan larangan ekspor batu bara yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sangat tepat. Sebab jika tidak dilakukan, pasokan listrik ke 10 juta pelanggan PT PLN (Persero) bakal terganggu akibat defisit batu bara yang dialami pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik BUMN kelistrikan tersebut.

Mamit menilai, di tengah kondisi perekonomian yang sudah mulai bergeliat sangat disayangkan jika keandalan suplai listrik ke masyarakat dan industri serta perkantoran terganggu karena stok batu bara bagi pembangkit milik PLN dan IPP terganggu.

Presiden Joko Widodo, bendungan merupakan kunci pertahanan air dan pangan. Hal itu diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan  Bendungan Ladongi, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Bendungan Pidekso, Wonogiri, Jawa Tengah (Jateng) pada Sekasa (28/12), Bendungan Pidekso dibangun menggunakan dana APBN sebesar Rp772 milair, "Bendungan ini memiliki kapasitas 25 juta meter kubik (m3) dengan luas genangan 232 ha. Ini bisa mengairi kurang lebih 1.500 ha sawah di Kabupaten Wonogiri," ujar Presiden. Selain itu Kepala Negara menuturkan, Bendungan Ladongi memiliki potensi  besar untuk menjadi salah satu destinasi pariwisata air di Kabupaten Kolaka Timur. Sementara itu, Kementerian PUPR menargetkan menyelesaikan pembangunan 15 bendungan pada tahun ini. Adapun 13 bendungan sudah diresmikan sehingga tinggal menyisakan dua bendungan, yakni Bendungan Bintang Bano (NTB) dan Randugunting ( Jawa tengah). (Yetede)

Wakil Presiden (Wapres) Ma'aruf Amin mendorong dunia usaha untuk lebih proaktif dalam mengatasi perubahan iklim. Wapres menekankan agar pelaku industri turut berpartisipasi dalam rencana target Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk mengurangi dampak buruk dari  perubahan iklim. "Saya mengharapkan peran aktif dunia usaha  dalam mengatasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Indonesia berkomitment tinggi terhadap pengurangan  emisi rumah kaca dan mendukung target Indonesia mencapai net-zero emission." kata Wapres Ma'aruf Amin serperti dilansir dari situs resmi Setkab, Rabu (29/12). Dunia usaha telah mengawali dukungan dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu melalui keterlibatan  dalam pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau  berbasis keanekaragaman hayati. (Yetede)

Pertumbuhan Ekonomi Singapura diprediksi melambat pada kuartal IV-2021, sebagian pemicunya adalah gangguan ketidakpastian dari varian Covid-19 Omicron. Menurut para analis, prospek tahun depan bakal bergantung pada kemajuan global yang dihasilkan untuk melawan pandemi. "Penurunan tingkat pertumbuhan year-on-year (yoy) sebagian besar akan disebabkan oleh  efek dasar yang tidak menguntungkan," demikian laporan Ekonom Regional di Barclays Brian Tan, seraya mencatatkan capaian rebound tajam tahun lalu dari  penurunan yang disebabkan oleh pandemi. "Dengan asumsi Omicron berakhir pada awal tahun 2022 maka langkah-langkah meningkatan dalam  momentum layanan harus terwujud. Begitu pula untuk konstruksi, di mana relaksasi perbatasan memungkinkan lebih banyak pekerja asing untuk kembali," kata Selena Ling, kepala peneliti dan strategi perbendaharaan OCBC Bank. (Yetede)

PT Grab Teknologi Indonesia, PT Jatelindo Perkasa Abadi Indonesia (Jaklingko), dan PT Aino Indonesia,bersama dengan PT Jaklingko Indonesia, resmi menjali kemitraan strategi. Dengan kemitraan tersebut, kini Grab pun menjadi aplikasi transportasi online pertama yang terintegrasi dengan Jaklingko. Kemitraan tersebut akan menyatukan kekuatan perusahaan teknologi, konsorsium perusahaan swasta, dan pemerintah akan mewujudkan sistem transpotasi pintar, untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, keamanan, dan keindahan transportasi umum. Sementara itu, lima fitur dan layanan Grab yang akan terintegrasi ke aplikasi Jaklingko mencakup transportasi, yang kini sudah berjalan, kemudian, kesehatan, asuransi, voucher & rewards, dan pemasaran digital yang akan diperkenalkan secara bertahap kedepan. (Yetede)

Tahun bakal berganti, Pandemi masih setia. Apa makna penting dua tahun pandemi Covid-19? Dunia berulang kali didera pandemi dan resesi. Tidak melulu muram, pandemi dan resesi juga menyingkap berkah. Ketika pandemi menerjang semua negara-negara kaya dan miskin, eksportir pangan dan importir pangan didera kepanikan. Karantina, lockdown, dan kebijakan sejenis membuat arus barang dan jasa terhambat. Indeks harga pangan merayap tinggi, bukan kebetulan dua tahun ini FAO dan PBB kosisten mengangkat tema baru: sistem pangan. Intinya mengajak berefleksi: bagaimana sistem pangan menjadi lebih baik, lebih sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan. Secara garis besar, sebanyak 7,8 miliar penghuni Bumi saat ini bertumpu pada dua sistem pangan: jejaring pangan petani dan rantai pangan industri. Sistem pangan dunia rapuh dan tidak adil. Rapuh karena pangan dunia kian seragam. Dari 3.000 spisies tumbuhan pangan, hanya 16 yang dibudidayakan, yang patennya dikuasai segelintir korporasi multinasional. (Yetede)

PT Tol Nusantara (Astra Infra)  menuntaskan akuisisi 49% saham PT Jasamarga Pandaan-Malang (pengelolaa ruas Jalan Tol Pandaan-Malang) dari PT PP (persero) Tbk (PTPP), PT Sarana Multi Infrastruktur (persero), dan PT Jasa Marga (persero) Tbk (JSMR). Dengan selesainya proses akuisisi ini, saham PT Jasa Marga Pandaan Malang (JPM) kini dimiliki oleh PT Jasa Marga (persero) Tbk sebesar 51% dan Astra Infra 49%. Group CEO Astra Infra Djap Tet Fa mengatakan, penguatan portfolio bisnis  jalan tol dengan berinvestasi pada ruas tol Pandaan-Malang merupakan salah satu wujud ikhtiar Astra Infra pada tahun ini untuk terus bertumbuh dan berkontribusi. Adapun PTPP dan Jasa Marga telah menandatangani akta jual beli saham atau sales purchase agreement (SPA) atas kepemilikan saham di PT Jasa Marga Pandaan Malang Tol. Keberadaan ruas tol ini diharapkan akan dapat mengembangkan potensi ekonomi wilayah sekitarnya sehingga mencipatkan efek berganda  bagi kesejahteran masyarakat Jawa Timur. (Yetede)

Menteri Perindutrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita akan  memberantas calo sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang memalsukan data dan merugikan negara. Praktik pencaloan tersebut sangat merugikan, mengingat Pemerintah tengah berupaya keras untuk mengurangi ketergantungan impor melalui program peningkatan TKDN. Menperin mendapat laporan bahwa di lapangan telah terjadi pemalsuan data  TKDN kepada pelaku usaha yang sedang mengurus sertifikasi TKDN. Menteri AGK menerangkan, Kemenperin bersama Kementerian /Lembaga tengah menyoroti hal tersebut. Sanksi tegas terhadap calo tersebut  akan melibatkan kementerian-kementerian yang lain. "Dalam aturannya, Peraturan Pemerintah  29 Tahun 2021, kalau sudah ada produk dengan nilai TKDN 40%, wajib hukumnya kementerian/lembaga belanja produk tersebut. Ini agar produk impor dapat di take down, agar tidak ada lagi dalam belanja kementerian/lembaga." jelas Agus. (Yetede)