Ekonomi
( 40465 )Perjanjian Perdagangan, Indonesia Mengatasi Ketertinggalan
RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas melibatkan 10 negara Asia Tenggara serta 5 negara mitra, yakni China, Jepang, Korsel, Selandia Baru, dan Australia, yang ditandatangani 15 November 2020. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio mengatakan, Indonesia perlu segera mengimplementasikan RCEP demi menjamin keterlibatan industri domestik dalam rantai nilai di kawasan. Negara yang sudah meratifikasi bisa langsung menggelar kerja sama perdagangan dan investasi, seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Myanmar serta lima negara di luar ASEAN, yaitu China, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korsel. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto jelaskan, ratifikasi telah disepakati, namun persetujuan komisi belum sampai ke Rapat Paripurna DPR, sehingga belum ada persetujuan final dari lembaga legislatif. Riset pemerintah menunjukkan neraca perdagangan Indonesia defisit pada tahun awal implementasi RCEP , namun akan diimbangi kenaikan surplus sampai 979,03 juta dollar AS pada 2040 atau 2,5 kali surplus saat tidak mengikuti RCEP, 383,06 juta dollar AS. (Yoga)
Jateng Lepas Beban Tahun Ambyar
Juni 2021, Jateng juga dilanda gelombang kedua pandemi Covid-19, IGD sejumlah RS rujukan Covid-19 di Kudus tidak henti kedatangan pasien. RS kewalahan hingga sejumlah pasien dirujuk ke daerah lain. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Juni 2021, mengatakan, pandemi Covid-19 meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran di wilayahnya, 65.874 pekerja terdampak Covid-19, sebanyak 11.438 pekerja terkena PHK, 36.132 pekerja dirumahkan. Oktober 2021, pemerintah pusat menyatakan fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrem di 7 provinsi di Indonesia, salah satunya Jateng. Di Jateng ada 5 daerah fokus dan sudah mentas dari kemiskinan ekstrem akhir tahun ini, yaitu Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, dan Kebumen. Penanganan kemiskinan ekstrem diharap berjalan kolaboratif antara pemprov, pemkab, dan swasta. Sumber anggaran bisa dari Baznas, CSR, atau filantropi. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Andreas Lako mengingatkan, selain kemiskinan, persoalan ketimpangan di Jateng meningkat di perkotaan. Menatap 2022, semua berharap penanganan kemiskinan di Jateng kian signifikan. (Yoga)
Bantuan Anggaran Susut, Rakyat Harus Bersiap
Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah mengelontorkan dana besar Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN berlangsung sejak 2020 guna membantu masyarakat dan pengusaha mengurangi dampak pandemi. Berdasarkan catatan KONTAN, realisasi penyaluran anggaran PEN 2020 mencapai Rp 575,8 triliun. Adapun dana yang digelontorkan mencapai Rp 396,3 triliun berupa anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan usaha mikro, kecil dan menengah. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, anggaran PEN 2022 terlalu kecil. Padahal, tantangan pada tahun ini semakin kompleks. Bhima juga menilai, anggaran sosial dalam PEN idealnya berkisar antara Rp 200 triliun hingga Rp 300 triliun agar sejalan dengan ancaman inflasi yang rentan menggerus daya beli. (Yetede)
Pendukung Pertanian, Produksi Pupuk Tercatat Konstan
Sekjen Asosisi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Ahmad Tossin Sutawikarta memperkirakan pupuk Indonesia relative konstan di 12,24 juta ton, ditopang keandalan pabrik. APPI beranggotakan Pupuk Indonesia dan anak usahanya, yaitu Petrogres, Pusri, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Kaltim dan Pupuk Kujang, yang membidik produsen pupuk swasta dan distributor untuk menjadi anggota asosiasi. Wadirut Pupuk Indonesia Nugroho Christijanto mengatakan Pupuk Indonesia melalui anak usahanya merencanakan ekspansi pabrik untuk meningkatkan efisiensi produksi tahun ini, seperti pembangunn pabrik Pusri 3B di Palembang, pabrik urea, amoniak dan methanol di Papua barat, juga pabrik pupuk di Papua barat untuk pemanfaatan potensi gas alamnya. (Yoga)
Dugaan Praktik Monopoli, KPPU Surati Eksportir Gambir
Kakanwil I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ridho Pamungkas menyatakan, 7 eksportir di Sumbar telah disurati agar memberi data perdagangan pada KPPU untuk penelitian terkait praktik monopoli komoditas gambir. Menurutnya perlu dikatahui dulu bagaimana eksportir melakukan perdagangan dan menetapkan harga. Sesuai UU No 5/1999, KPPU berwenang meminta data, dan pelaku usaha wajib memberikannya. Gambir adalah mata pencaharian pokok 90 % petani Kabupaten Pesisir Selatan dan daerah lain di Sumbar, yang akhir-akhir ini, harga beli di tingkat petani rendah. Perusahaan eksportir gambir di Prov Sumbar membantah sorotan KPPU yang menyebut eksportir gambir di Sumbar melakukan praktik Monopoli. Dirut PT Radjdular Brother Rajeshwar Mandal berkata, surat yang didapat perusahaannya dari KPPU butuh penjelasan lebih lanjut; “Kami ada alasan harga gambir tidak tetap dan bisa anjlok dibawah 20 per kg-nya” ungkap Rajeshwar, dimana perbedaan harga gambir disebabkan oleh kualitas. (Yoga)
Minat Investasi, NFT Diyakini Makin Populer
NFT diyakini makin populer tahun ini seiring tingginya minat masyarakat dan perkembangan pesat teknologi digital. Ketum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) sekaligus COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Hamada mengungkap, NFT jadi sorotan sepanjang 2021, bahkan masuk pencarian terbanyak melampaui kripto dalam Google Trends global 2021. Saat pasar aset kripto turun volume transaksinya, penjualan NFT malah melonjak dan akan meningkat secara eksponensial pada 2022. Data DappRadar menunjukkan pada kuartal III/2021, penjualan NFT USD 10,7 miliiar atau Rp 152 triliun di seluruh dunia, naik tajam dari UDSD 1,3 milyar atau 18,5 triliun pada kuartal II/2021. Di Indonesia pasar industri NFT makin matang dengan banyaknya marketplace NFT yang bermunculan diantaranya TokoMall, produk Tokocrypto yang sejak diluncurkan Agustus 2021 memiliki 10.000 kolektor, 60 mitra resmi dan lebih dari 8.000 NFT. Investor digital memanfaatkan aset NFT untuk menghasilkan uang dalam waktu singkat, tapi pembeli harus membayar royalty 10 % pada pencipta asli.
Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan, pemerintah, OJK, Bappebti dan pemangku kepentingan lain wajib berkolaborasi membuat peraturan terkait tata cara transaksi NFT, pemberian izin dagang dan lain-lain, untuk melindungi masyarakat yang berinvestasi di NFT. (Yoga)
2022, Ekonomi dan Produksi Pangan jadi Fokus Utama Korut
Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un menyatakan akan mengutamakan dan memusatkan ekonomi pada 2022. Pernyataan itu disampakan pada agenda pidato rapat pleno komite pusat Partai Buruh Korea, tanpa menyinggung soal AS. Kantor Berita Korea atau Korean Central News Agency (KCNA) melaporkan, dalam pidato diakhir pertemuan partai pada Jumat (31/12) Kim mengakui situasi sulit yang dihadapi pada 2021 pada saat menysusun rencana untuk tahun mendatang. Kekhawatiran tentang krisis pangan besar-besaran di Korea Utara pun dilaporkan terus berkembang. Bahkan seorang pakar hak azasi manusia (HAM) dari PBB telah memperingatkan pada Oktober, bahwa kelompok paling rentang adalah yang paling beresiko mengalami kelaparan. "Pandemi terus membatasi Diplomasi Korea Utara, menghancurkan perekonomiannya, dan menjadikan kontrol perbatasan sebagai masalah keamanan utama," kata Leif-Eric Easley, seorang Profesor dari Ehwa Womans University di Seoul, kepada AFP. (Yetede)
Ethiopia, Mali, dan Guinea Dikeluarkan dari Pakta Perdagangan AS
Pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan telah mengeluarkan Ethiopia, Mali, Guinea dari pejanjian dagang AS-Afrika pada Sabtu (31/12). Tetapi dalam situs lama Perwakilan Dagang AS atau US Trade Respresentative (USTR), Ethiopia, Mali, dan Guenia masih dapat bergabung kembali dalam pakta perdagangan jika mereka memenuhi syarat-syarat pakta. Ada pun keputusan itu sebagai bentuk tindak lanjut ancaman Presiden Joe Biden, karena tiga negara tersebut karena telah melanggar prinsip-prinsip AS, terkait dengan HAM dan kudeta baru-baru ini. Sebelumnya pada November, Biden mengatakan bahwa Ethiopia bakal terputus dari sistem perdagangan bebas dibawah Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika karena dugaan pelanggaran HAM di Tigray. Tindakan AS diprediksi memberikan tekanan lebih banyak kepada perekonomian negara yang tersendat akibat konflik, Covid-19, serta inflasi yang tinggi. (Yetede)
2021, BI Proyeksikan Inflasi Capai 1,9%
Bank Indonesia memperikarakan laju inflasi nasional akan mencapai 1.9% sepanjang tahun lalu. Hal ini melihat perkembangan terakhir inflasi Desember 2021 yang diproyeksikan sebesar 0,60% secara bulanan. "Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi 2021 sebesar 1,90%," kata Direktur Eksekutif sekaligus kepala Departemen Komunikasi BI Haryono. Badan Pusat Statistik (BPS) pada hari ini, Senin (3/1), dijadwalkan menggelar konferensi pers yang diantaranya untuk mengumumkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (HK) atau inflasi periode Desember 2021. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Abdurrahman sempat menyebutkan, ditengah tekanan inflasi di berbagai negara maju, laju inflasi domestik tetap terkendali. Namun, terdapat beberapa potensi tekanan yang dapat mendorong kenaikan inflasi, oleh karena itu pemerintah dan BI akan terus berupaya mengendalikan tekanan inflasi. (Yetede)
Ekspor Batu Bara RI Disetop Demi Pembangkit Listrik Dalam Negeri
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menghentikan sementara ekspor batu bara di bulan ini, Keputusan itu diambil untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai kebijakan larangan ekspor batu bara yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sangat tepat. Sebab jika tidak dilakukan, pasokan listrik ke 10 juta pelanggan PT PLN (Persero) bakal terganggu akibat defisit batu bara yang dialami pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik BUMN kelistrikan tersebut.
Mamit menilai, di tengah kondisi perekonomian yang sudah mulai bergeliat sangat disayangkan jika keandalan suplai listrik ke masyarakat dan industri serta perkantoran terganggu karena stok batu bara bagi pembangkit milik PLN dan IPP terganggu.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









