Pemerintah tengah menyusun regulasi pengenaan pajak atas aset kripto seiring meningkatnya transaksi instrumen ini dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas fiskal kemungkinan akan menggunakan skema PPh Final dalam pemajakan aset kripto. Kepala Bappebti Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, skema pungutan tengah dibahas oleh otoritas perniagaan dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu. Kemendag mencatat, nilai transaksi aset kripto di Indonesia sebesar Rp 64,9 triliun pada 2020. Pada 2021, nilai transaksi aset kripto naik signifikan hingga Rp 859,4 triliun. Penyusunan aturan yang memayungi pungutan pajak aset kripto mendesak, menyusul melonjaknya transaksi dan jumlah investor. Pada Januari-Februari 2022, transaksi aset kripto tercatat Rp 83,8 triliun dengan 12,4 juta investor. Jumlah calon pedagang fisik aset kripto di Indonesia yang memiliki tanda daftar Bappebti bertambah menjadi 18 perusahaan pedagang aset kripto.

Kepala BKF Kemenkeu Febrio N Kacaribu mengatakan, perlakuan perpajakan atas transaksi aset kripto masih menunggu kepastian dari regulator lain, yakni OJK, BI, dan LPS. Meski BKF belum dapat memastikan skema pajak yang akan digunakan untuk tarif pungutan aset kripto, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, implementasi pemajakan aset kripto di Indonesia dapat mengoptimalkan instrumen PPh Final. Wakil Mendag Jerry Sambuaga mengatakan, ”Kripto bukanlah alat pembayaran, melainkan komoditas atau aset. Aset kripto juga disyaratkan untuk dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme,” (Yoga)

Kenaikan biaya logistik laut akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina dapat memperburuk inflasi global. Kenaikan biaya pengiriman komoditas lintas samudra dapat meningkatkan inflasi global sebesar 1,5 basis poin atau 0,015 %. Kendati peningkatan inflasinya kecil, kenaikan biaya logistik laut juga akan berpengaruh pada pembentukan harga pangan dan energi baik di tingkat produsen maupun konsumen. Saat ini, harga kedua komoditas itu masih tinggi akibat gangguan produksi di sejumlah negara produsen, hambatan pengiriman, serta imbas perang Rusia-Ukraina. Hal itu mengemuka dalam laporan ilmiah mingguan tim ekonom IMF bertajuk ”Shipping Cost and Inflation,” yang menyebutkan, perdagangan maritim berkontribusi 80 % total volume perdagangan dunia. Sejak Maret 2020, biaya pengiriman peti kemas lintas samudra meningkat 7 kali lipat dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19. Per 25 Maret 2022, Indeks Pengiriman Kontainer Global (GCFI) sebesar 9.430 USD per kontainer (ukuran 40 feet), jauh di atas GCFI 26 Maret 2021 sebesar 4.367 USD per kontainer.

Pada Januari 2022, IMF memperkirakan, inflasi di negara-negara maju pada 2022 sekitar 3,9 % dan di negara-negara berkembang sebesar 5,9 %. Adapun BI dan Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga inflasi 2022 di kisaran 2-4 %. Khusus inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) akan dijaga di kisaran 3-5 %. Hamka Baco Kady, anggota Komisi V DPR meminta agar tol laut dioptimalkan untuk pendistribusian sejumlah komoditas pangan yang harganya tengah melambung tinggi. Dengan transportasi laut yang disubsidi pemerintah itu, harga sejumlah komoditas tersebut diharapkan bisa tetap terjangkau karena tidak terimbas kenaikan biaya logistik laut. Plt Dirjen Hubla Kemenhub Mugen Sartoto menuturkan, program tol laut telah berkontribusi positif terhadap ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok di daerah-daerah terpencil. (Yoga)

Selasa (29/3) siang, pengunjung masuk dan keluar secara berbondong-bondong di kompleks pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakpus, pasar tekstil dan produk tekstil terbesar di Asia Tenggara. Sebagian orang sibuk memanggul berbal-bal pakaian dan produk tekstil lainnya. Suasana itu merata terjadi di Pasar Tanah Abang Blok A, Blok B, hingga Blok F. Danu, pekerja toko pakaian wanita di Lantai 1 Blok B, mengatakan, penjualan mulai ramai dua minggu terakhir.Bahkan, Senin kemarin, pembeli tiba-tiba membeludak hingga membuat mereka harus buka toko sampai pukul 20.00 dari biasanya yang tutup pukul 15.00. Saat ini, mereka tetap melayani pesanan pelanggan dari beberapa daerah, bahkan pemesanan dari luar negeri, Filipina dan Nepal, meski demikian, ia mengakui daya beli pelanggannya masih lemah. Hendra Zoni, pemilik usaha grosir celana pria, mengaku kaget karena stok barang dagangannya cepat habis dalam dua minggu. Walau belum sepenuhnya kembali seperti sebelum pandemi, daya beli pelanggannya yang semuanya dari dalam negeri, dinilai lebih baik dari tahun 2021. Jika, tahun lalu satu pelanggan hanya membeli 5 bal celana, tahun ini bisa membeli 10-12 bal celana atau 50 % pembelian sebelum pandemi.

Kesibukan juga terjadi di Pasar Cipulir di Jaksel, tempat parkir di muka, bagian dalam, dan tempat parkir Lantai 4 pasar terisi sepeda motor dan mobil. Para pedagang menyusun pakaian dan perlengkapan di kios atau lapak, mengemas barang belanjaan, dan tawar-menawar dengan pengunjung yang berseliweran. Nanang Sopian (36), pedagang di Lantai 3, bolak-balik memeriksa nota dan belanjaan yang akan dikirim kepada pembeli. ”Semenjak Covid-19, di sini sepi. Sempat ditutup saat PPKM darurat tahun lalu. Sekarang mulai ramai, orang belanja pakaian untuk Ramadhan. Paling ramai Senin dan Selasa,” katanya. Aris (30), pedagang di Lantai 2, juga menerima banyak pembeli atau pesanan jelang Ramadhan. Bahkan, pelanggannya dari wilayah Indonesia timur, sudah berbelanja sejak Februari. Icep Saifulloh (47), salah satu kuli panggul yang bisa mengantongi Rp 300.000 setelah pasar kembali ramai. Selama ini pendapatannya paling banter Rp 100.000. ”Sudah lumayan walaupun pengunjung dari luar daerah lebih sedikit,” ujarnya. Hery Supriatna, Manajer Promosi Blok A Tanah Abang, mengatakan, jumlah pengunjung tahun ini meningkat sejak Februari. Rata-rata 80-90 % kapasitas pusat perbelanjaan atau 2 sampai 3 kali rata-rata kunjungan pada 2021 dan 2020. (Yoga)

Lembaga Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI mencatat, jumlah investor saham, reksa dana, SBN, dan pasar modal terus meningkat. Dilihat dari tren periode 2018 hingga 19 Oktober 2021, pertambahan jumlah investor pada 4 instrumen investasi itu berkisar 45 % sampai 82 % per tahun. Jumlah investor saham meningkat 79,4 %  dari 1,7 juta investor pada 2020 menjadi 3,04 juta pada 19 Oktober 2021. Investor pasar modal meningkat 71,4 % dari 3,9 juta menjadi 6,7 juta pada periode yang sama. Pada reksa dana, jumlah investor meningkat 89 % dari 3,2 juta menjadi 6 juta investor. Berdasarkan profil kelompok usia, mayoritas investor pasar modal berasal dari kelompok usia milenial muda dan generasi Z dengan usia maksimal 30 tahun. Tak mengherankan, banyak yang mengatakan beberapa tahun ini sebagai eranya kelompok muda berinvestasi, mereka menyumbang 59,61 % dari total investor pada 2021. Dominasi milenial muda dan generasi Z dalam pasar modal juga terjadi pada 2020, sebanyak 54,90 %. Berdasarkan data jumlah investor ritel Agustus 2021, kelompok usia 18-30 tahun mendominasi investor baru di sektor ritel. Jumlahnya mencapai 684.400 investor.

Preferensi jenis investasi yang dipilih generasi milenial dan generasi Z tak lepas dari lekatnya mereka pada platform digital. Platform ini menyediakan layanan investasi yang sangat mudah digunakan, bahkan memberikan analisis singkat tentang situasi pasar investasi.Selain itu, syarat dan administrasi yang dibutuhkan untuk mendaftar tidak rumit. Pilihan investasi yang ditawarkan pun beragam, dari investasi saham, reksa dana, P2P lending, hingga mata uang kripto yang dapat diakses hanya melalui telepon pintar. Platform-platform digital untuk investasi juga membuka kesempatan bagi para investor muda serta pemula untuk berinvestasi mulai dari nilai yang kecil. Hal ini menjadi daya Tarik investor muda untuk memulai investasi sesuai dana yang dimiliki. Meningkatnya investor muda ditambah kuatnya literasi keuangan menjadi modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yang menjadi keuntungan bagi Indonesia yang sedang memasuki bonus demografi dengan generasi milenial dan generasi Z merupakan proporsi terbesar populasi. (Yoga)

Aksi financial technology (fintech) ke bank bermodal mini semakin semarak. Terbaru, beredar kabar, pelaku fintech peer to peer lending Amartha, sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi bank lokal di Indonesia. Mengutip Dealstreetasia Selasa (29/3), bank yang kemungkinan bakal diakusisi oleh Amartha adalah Bank Victoria Syariah. Adapun, fintech yang berfokus pada pemberdayaan perempuan ini dinilai akan mengambil 70% dari saham bank tersebut. Memang, saat ini Bank Victoria Syariah termasuk salah satu bank yang sedang berupaya menambah modal untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mensyaratkan bank memiliki modal inti Rp 3 triliun. CEO dan Founder Amartha, Andi Taufan Garuda Putra tak menampik maupun membenarkan isu tersebut.

Sepanjang Maret 2022, pemerintah gencar merilis surat utang negara (SBN) melalui private placement. Hingga Selasa (29/3), total nilai penerbitan SBN lewat private placement mencapai Rp 7,5 triliun dan US$ 650.000. Selain untuk pembiayaan anggaran, penerbitan surat utang baik di pasar dalam negeri maupun pasar global secara private placement untuk menampung duit para peserta program pengampunan pajak atau tax ammnesty II serta penjualan ke Bank Indonesia (BI) sesuai skema burden sharing. Hal ini sesuai surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Khusus peserta tax amnesty II, penerbitan SBN khusus sudah dilakukan tiga seri SBN. Pertama, seri FR0094 sebesar Rp 46,35 miliar dengan imbal hasil (yield) 5,6% dan tenor enam tahun. Kedua, seri USDFR0003 sebesar US$ 650.000 dengan yield 3% untuk tenor 10 tahun. Ketiga, seri PBS035 yang akan settlement pada hari ini, Rabu (30/3) dengan yield 6,75% dan tenor 20 tahun. Sementara surat utang khusus untuk BI, terakhir pemerintah menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) seri PBS-003 sebesar Rp 4,01 triliun. Besaran yield yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,75% untuk tenor 25 tahun.

Emiten konsumer primer (consumer non-cyclical) belum kompak mencatatkan kenaikan kinerja di tahun 2021 lalu, baik pendapatan maupun laba dibanding tahun 2020. Harga saham-saham sektor ini pun belum semuanya ikut semringah. Datangnya bulan suci Ramadan yang berlanjut pada hari raya Idul Fitri dinilai bakal menjadi angin segar bagi emiten konsumer dan ritel. Analis Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora melihat, kinerja emiten konsumer di tahun lalu masih tertahan. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana juga memprediksi, terbukanya lagi pintu mudik dan kegiatan keagamaan bisa mengangkat kinerja emiten sektor ini, meski masih cenderung selektif. Sementara Analis Panin Sekuritas William Hartanto mengingatkan, prospek kinerja emiten konsumer masih tergantung pada harga produk dan daya beli masyarakat.

Partisipasi investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) menurun. Pemerintah mulai gencar melakukan alternatif pendanaan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengumumkan jumlah penawaran yang masuk pada lelang SUN Selasa (29/3) sebesar Rp 41,62 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan hasil lelang SUN dua pekan lalu yang sebesar Rp 49,16 triliun. Lantaran target penyerapan lelang SUN yang tidak terpenuhi, akhirnya membuat pemerintah kembali melakukan lelang SUN tambahan dengan jenis greenshoe option pada Rabu (30/3). Pemerintah menargetkan penyerapan maksimal di Rp 2,95 triliun.

Berlarutnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina mulai berdampak terhadap pasokan bahan baku produsen keju PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU). Direktur Utama Mulia Boga Raya Bobby K Gandasaputra mengatakan bahwa kendala suplai dan kenaikan harga akibat konflik tersebut hampir merata dirasakan oleh pelaku usaha di dalam negeri. Pihaknya pun mulai mengupayakan kecukupan pasokan bahan baku sejak akhir tahun lalu untuk menjaga utilitas kapasitas produksi tak turun. “Tentunya pasokan bahan baku selama konflik Rusia-Ukraina ber-impact ke semua perusahaan, tetapi tentunya kami sudah mempunyai banyak rencana efisiensi, memastikan supplier bahwa bahan baku tersedia dengan jumlah yang kami sudah order,” kata Bobby dalam public expose, Selasa

Pemilik merek Prochiz itu membukukan penjualan bersih Rp1,04 triliun sepanjang tahun lalu dengan pertumbuhan 8,4%. Bobby mengatakan, volume produksi perseroan sepanjang tahun lalu juga tumbuh di atas 10%. Mayoritas penjualan KEJU masih dalam produk keju blok, yaitu sekitar 85,1%. Sisanya, dari keju lembaran 13,6%, dan kategori lainnya 1,3%.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkap modus praktik perkebunan ilegal di Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang diperoleh DPR ada kebun sawit seluas 1,8 juta hektare (ha) ilegal. Perusahaan ini tak pernah membayar pajak maupun menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara. Maka, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mengatasi masalah ini.