Ekonomi
( 40554 )Peminat Turun, Pemerintah Tambah Lelang SUN Lagi
Partisipasi investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) menurun. Pemerintah mulai gencar melakukan alternatif pendanaan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengumumkan jumlah penawaran yang masuk pada lelang SUN Selasa (29/3) sebesar Rp 41,62 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan hasil lelang SUN dua pekan lalu yang sebesar Rp 49,16 triliun. Lantaran target penyerapan lelang SUN yang tidak terpenuhi, akhirnya membuat pemerintah kembali melakukan lelang SUN tambahan dengan jenis greenshoe option pada Rabu (30/3). Pemerintah menargetkan penyerapan maksimal di Rp 2,95 triliun.
Strategi Bisnis 2022: KEJU Amankan Bahan Baku
Berlarutnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina mulai berdampak terhadap pasokan bahan baku produsen keju PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU). Direktur Utama Mulia Boga Raya Bobby K Gandasaputra mengatakan bahwa kendala suplai dan kenaikan harga akibat konflik tersebut hampir merata dirasakan oleh pelaku usaha di dalam negeri. Pihaknya pun mulai mengupayakan kecukupan pasokan bahan baku sejak akhir tahun lalu untuk menjaga utilitas kapasitas produksi tak turun. “Tentunya pasokan bahan baku selama konflik Rusia-Ukraina ber-impact ke semua perusahaan, tetapi tentunya kami sudah mempunyai banyak rencana efisiensi, memastikan supplier bahwa bahan baku tersedia dengan jumlah yang kami sudah order,” kata Bobby dalam public expose, Selasa
Pemilik merek Prochiz itu membukukan penjualan bersih Rp1,04 triliun sepanjang tahun lalu dengan pertumbuhan 8,4%. Bobby mengatakan, volume produksi perseroan sepanjang tahun lalu juga tumbuh di atas 10%. Mayoritas penjualan KEJU masih dalam produk keju blok, yaitu sekitar 85,1%. Sisanya, dari keju lembaran 13,6%, dan kategori lainnya 1,3%.
DPR : Ada Kebun Sawit Ilegal 1,8 Juta Ha di Riau
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkap modus praktik perkebunan ilegal di Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang diperoleh DPR ada kebun sawit seluas 1,8 juta hektare (ha) ilegal. Perusahaan ini tak pernah membayar pajak maupun menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara.
Maka, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mengatasi masalah ini.
Minim, Peluang Nelayan Manfaatkan Sistem Kontrak
Kebijakan penangkapan ikan terukur melalui sistem kontrak penangkapan berbasis kuota dinilai tidak berpihak pada nelayan kecil dan menengah. Zona industri perikanan yang menerapkan sistem kontrak penangkapan ikan meliputi empat zona di tujuh wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Dalam sistem kontrak itu, kuota penangkapan ikan yang ditawarkan kepada setiap badan usaha perikanan minimal 100.000 ton per tahun dengan masa kontrak 15 tahun dan dapat diperpanjang. Pelaku usaha perorangan disyaratkan membentuk badan usaha, koperasi, atau berbentuk konsorsium. Dengan sistem itu, negara menargetkan PNBP dari perikanan tangkap meningkat hingga Rp 4 triliun pada 2023.
Pengurus Asosiasi Tuna Indonesia Muhammad Bilahmar mengemukakan, sistem kontrak masih membingungkan pelaku usaha. Dengan keterbatasan kapal, pilihannya adalah membentuk koperasi atau konsorsium. Namun, pembentukan koperasi tidak mungkin dilakukan perusahaan atau perseroan terbatas karena koperasi menaungi perorangan. Sementara itu, pembentukan konsorsium memerlukan kerja sama antar perusahaan swasta, sedangkan alat tangkap berbeda-beda, ukuran kapal dan jenis tangkapan ikan berbeda, dan daerah tangkapan beragam sehingga sulit menyatukan perusahaan dalam badan hukum.
Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Muhammad Abdi Suhufan menilai, pemerintah kerap menyebutkan akan mengutamakan nelayan lokal untuk mendapatkan sistem kontrak. Namun, persyaratan sistem kontrak penangkapan terukur sangat memberatkan nelayan lokal dan pelaku usaha skala menengah. Di antaranya, persyaratan modal usaha minimal Rp 200 miliar. Tidak ada kemudahan persyaratan bagi nelayan lokal yang bergabung dalam koperasi perikanan untuk mengikuti sistem kontrak, padahal kapasitas koperasi perikanan di Indonesia masih sangat terbatas jika dibandingkan perusahaan besar atau investor asing. (Yoga)
Target Bangkit seperti Prapandemi
Sebelum pandemi, 5 juta wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Bali. Tahun 2019 menjadi puncak jumlah kedatangan wisman ke Bali, 6,275 juta turis asing masuk ke Bali atau 40 % dari total turis asing yang masuk ke Indonesia. Begitu pandemi melanda dunia, pergerakan manusia di berbagai belahan dunia melambat. Pembatasan perjalanan diberlakukan di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah melarang warga negara asing masuk ke Indonesia pada 2 April 2020. Akibatnya, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia anjlok 75 %. Dari 16,1 juta orang di tahun 2019 menjadi 4 juta orang tahun 2020. Penurunan jumlah kunjungan wisman ke Bali 83 % dari 6,25 juta orang pada 2019 menjadi 1,07 juta orang pada 2020. Tahun 2021, BPS mencatat hanya 51 wisman yang berkunjung ke Bali. Dengan berkurangnya tingkat hunian hotel di Bali karena minimnya jumlah tamu yang datang, roda perekonomian Bali pun melambat. Pertumbuhan ekonomi Bali 2020 menjadi minus 9,33 %, jauh lebih rendah dibandingkan kondisi nasional yang minus 2,07 %.
Perekonomian Bali 2021 sebenarnya sudah membaik dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi hanya minus 2,47 persen, namun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif 3,69 %. Perbaikan itu tak lepas dari kebijakan pemerintah meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali melalui beberapa program, antara lain mengajak masyarakat, khususnya aparatur sipil negara, untuk work from Bali serta adanya kegiatan internasional di akhir tahun. Perekonomian Bali 2022 diperkirakan akan lebih baik seiring membaiknya perekonomian global dan lalu lintas perjalanan internasional yang sudah lebih tinggi. Jika pengendalian pandemic tetap berlangsung baik di Bali, serta tidak ada varian baru Covid-19, sektor pariwisata akan segera pulih. Bukan tidak mungkin, satu atau dua tahun ke depan, kejayaan pariwisata Bali sudah kembali seperti sebelum pandemi. (Yoga)
Cetak Sawah ”Food Estate” Hampir Rampung
Perluasan lahan baru untuk cetak sawah dalam program food estate (lumbung pangan) di Kalteng masih berjalan, 16.644 hektar lahan sudah dibuka untuk ditanami padi. Namun, baru 146 hektar yang bakal ditanami. Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kalteng Riza Rahmadi, Senin (28/3) menjelaskan, target ekstensifikasi lahan sudah tercapai oleh Korem 102/Panju Panjung bersama instansi terkait. (Yoga)
APR Dukung Peluncuran Melayu Merindu
Produsen serat viscose, Asia Pacific Rayon (APR) mendukung peluncuran kampanye Melayu Merindu untuk memajukan fesyen Indonesia sekaligus melestarikan kekayaan budaya khususnya wastra melayu. Program tersebut digagas oleh Asosiasi Pertextilan Indonesia (API) BPD Riau, berkolaborasi dengan APR, Wiyasa TFA, Tokopedia, dan Swara Gembira, dalam mengembangkan potensi UMKM fesyen dengan memaksimalkan potensi budaya wastra Riau, dalam kreasinya, "Kami akan selalu mendukung setiap upaya dan aspirasi untuk memajukan UKM di bidang tekstil dan fesyen serta memperkenalkan budaya Riau Melayu kepada generasi yang akan melestarikan budaya ini kedepannya. (Yetede)
Timbul Tenggelam Nama Grup Salim di Bank Mega
Sudah lama beredar kabar bahwa Anthoni Salim, petinggi Grup Salim, turut berada di balik imperium bisnis milik Chairul Tanjung, pemilik CT Corp. Keduanya juga kerap terlibat kongsi bisnis bersama. Sebagai contoh di bisnis keuangan. Selain sama-sama memiliki Allo Bank Indonesia (BBHI), sejumlah korporasi di bawah Grup Salim rupanya juga tercatat memiliki saham di Bank Mega yang dikendalikan oleh CT Corp. Pekan lalu, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengumumkan beberapa perusahaan Grup Salim yang tercatat sebagai pemegang saham di atas 5% di emiten berkode MEGA (Harian KONTAN, 28 Maret 2022). Nama INDF, ICBC, Indolife, Megah Eraraharja dan Asuransi Central Asia merupakan perusahaan di bawah Grup Salim. Sementara nama PT Lintas Sejahtera Langgeng dikendalikan oleh Axton Salim, anak Anthoni Salim. Kemunculan nama-nama Grup Salim di MEGA terungkap seiring proses pembagian dividen saham dan saham bonus Bank Mega yang menerbitkan 4,77 miliar saham baru. Alhasil, total saham ditempatkan dan disetor penuh Bank Mega yang semula berjumlah 6,96 miliar bertambah menjadi 11,74 miliar.
Go Public April 2022: Enam Calon Emiten Antre IPO
Setelah kedatangan 12 emiten baru hingga pengujung kuartal I/2022, sebanyak enam calon perusahaan terbuka sedang menuntaskan initial public offering (IPO) agar dapat melantai di Bursa Efek Indonesia pada April 2022.
Para calon emiten itu ialah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT WIR Asia Tbk. (WIRG), PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN), PT Winner Nusantara Jaya Tbk. (WINR), PT Murni Sadar Tbk. (MTMH), dan PT Sigma Energy Compressindo Tbk. (SICO).WIR Asia baru saja menetapkan harga pelaksanaan IPO di level Rp168 per saham. Harga itu berada di level tengah harga penawaran awal di kisaran Rp150—Rp175 per saham.Dalam IPO, perusahaan sektor teknologi informasi itu bakal melepas 2,33 miliar saham biasa sehingga berpotensi menggalang dana segar Rp392,63 miliar dari aksi go public tersebut. Apabila terjadi kelebihan pemesanan dalam penjatahan terpusat, WIR Asia bakal mengeluarkan saham tambahan maksimal 233,7 juta. Dengan begitu, dana hasil IPO dapat meningkat menjadi Rp431,89 miliar.
Dampak Krisis Ukraina bagi ASEAN dan Indonesia
Pada 24 Februari 2022, Presiden Vladimir Putin menggelar operasi militer khusus ke wilayah Donbas di Ukraina timur dan beberapa kota di Ukraina (Kharkiv, Kiev, dan Mariupol). AS dan UE mengecam operasi militer itu dan menjatuhkan sanksi ekonomi lanjutan kepada Rusia (BBC, 2022) seperti pengeluaran 7 bank besar Rusia dari SWIFT dan embargo energy Rusia. Konflik bersenjata Rusia-Ukraina memasuki minggu ketiga dan masih berlangsung sampai sekarang. Negara-negara ASEAN merespons krisis Ukraina dengan posisi beragam. Singapura mengecam operasi militer Rusia terhadap Ukraina dan ikut serta dengan AS dan UE menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam tidak memihak dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina dan tak ikut menjatuhkan sanksi unilateral terhadap Rusia. Myanmar tak mengecam operasi militer Rusia karena kedekatan hubungan pertahanan dan militernya dengan Rusia.
Rivalitas AS, UE, dan pendukungnya versus Rusia akan meluas ke pelbagai forum multilateral dan regional, termasuk ASEAN, yang berpotensi memperlemah pelbagai kerja sama yang diinisiasi ASEAN, seperti The ASEAN Regional Forum dan The East Asia Summit, karena AS, UE, Jepang, dan Rusia adalah bagian dari beragam kerja sama ASEAN. Negara-negara ASEAN akan menjadi korban/obyek dari rivalitas tersebut dan cukup rentan serta terjepit posisinya. Presidensi G20 Indonesia 2022 juga menghadapi tantangan berat akibat krisis Ukraina dan meluasnya persaingan negara-negara besar tersebut ke Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Saat pertemuan menkeu dan gubernur bank sentral negara-negara G20 17-18 Februari 2022 di Jakarta, ada tarik-menarik antar anggota G20 terkait eskalasi tensi geopolitik Rusia-Ukraina dalam perumusan komunike bersama G20. Krisis Ukraina membuat perang energi antara AS-UE versus Rusia. AS menghentikan impor minyak, gas, dan batubara dari Rusia sejak 8 Maret 2022. Respons Rusia adalah membuka kemungkinan penghentian ekspor migasnya. Akibatnya, pasar energi bergerak dinamis dan harga minyak dan gas dunia melonjak. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









