Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, Rabu (30/3) mengemukakan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur melalui sistem kontrak penangkapan akan mengacu pada jumlah tangkapan ikan yang dibolehkan (JTB). Kuota tangkapan yang bakal dilelang ke pelaku usaha dan investor lewat sistem kontrak sebesar 4 juta ton per tahun. Pemerintah juga mencadangkan kuota tangkapan sebesar 2 juta ton yang pemanfaatannya akan disesuaikan dengan hasil evaluasi kebijakan penangkapan terukur. Nelayan lokal diberikan kuota tangkapan tanpa perlu mengikuti sistem kontrak. Pihaknya sudah menghimpun data kapal dan produksi nelayan sebagai landasan pembagian alokasi tangkapan bagi nelayan lokal pada zona industri perikanan.Jumlah kuota tangkapan nelayan lokal direncanakan 2,8 juta ton per tahun.

Sejauh ini, lanjut Zaini, sudah ada 21 investor dalam dan luar negeri serta koperasi perikanan yang menyatakan minat untuk mengikuti sistem kontrak, dengan usulan alokasi kuota total 2 juta ton. ”Ini baru menyatakan minat dan belum riil. Muncul pandangan seakan-akan sistem kontrak bakal menguntungkan investor baru, padahal susah mencari (investor),” kata Zaini. Setiap investor baru diwajibkan memiliki modal awal sebesar Rp 200 miliar. Selain itu wajib mengurus surat izin usaha perikanan (SIUP), garansi bank, dan uang muka pungutan hasil perikanan (PHP) dengan total biaya disetor di muka Rp 60 miliar. Berbeda halnya dengan perusahaan dalam negeri yang sudah memiliki SIUP dan sudah beroperasi.  Pelaku usaha cukup memiliki garansi bank, sedangkan modal awal cukup dipenuhi dari nilai aset kapal. (Yoga)

Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) diminta untuk terus memperluas pembiayaan kepada sebanyak mungkin penduduk. Ini  merupakan salah satu tuntutan peran Himbara yang tak hanya mencetak laba, tetapi juga menjadi motor perekonomian nasional. Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung, Rabu (30/3), mengatakan, Himbara memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses perbankan di seluruh Indonesia. (Yoga)

Sejumlah emiten, khususnya emiten pertambangan batubara, mulai merangsek ke dalam ekosistem pengembangan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), baik dari komponen pendukung, fasilitas, hingga kendaraan roda dua. Semisal PT Indika Energy Tbk (INDY) yang telah mendirikan anak perusahaan baru bernama PT Solusi Mobilitas Indonesia pada 25 Maret 2022. Entitas baru ini menjalankan kegiatan industri sepeda motor roda dua, perdagangan besar termasuk suku cadang, aksesori, dan jasa konsultasi manajemen. "Penyertaan saham Indika Energy dalam Solusi Mobilitas Indonesia merupakan langkah INDY untuk melakukan ekspansi usaha ke sektor kendaraan listrik di Indonesia," tulis Adi Pramono, Sekretaris Perusahaan Indika Energy, Selasa (29/3).

Beberapa perusahaan kurir ekspres memprediksi volume pengiriman barang selama periode Ramadan dan Idulfitri tahun ini meningkat dua digit seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat. Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir M. Feriadi mengatakan pelonggaran mobilitas masyarakat setelah pembatasan ketat selama 2 tahun akan berimbas positif bagi industri jasa pengiriman. “Saya bisa katakan kalau tahun ini pertumbuhan di atas 10% sudah bagus. Kuartal I/2022, so far so good. Masih ada ruang pertumbuhan,” katanya, Rabu (30/3). CEO SiCepat Ekspres The Kim Hai juga memproyeksikan lonjakan paket Ramadan hingga 10% dari rata-rata harian.Oleh karena itu, dia menyatakan SiCepat menyiapkan beberapa inisiatif dari produk layanan hingga kegiatan untuk menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat pada Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri. Sebaliknya, VP Sales dan Marketing Anteraja Andri Hidayat memperkirakan volume pengiriman yang ditangani Anteraja selama Ramadan mengalami peningkatan di atas 30% dibandingkan dengan hari biasa atau naik dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Akselerasi pemulihan ekonomi Sumatra Selatan diyakini dapat terwujud melalui penguatan sektor ekspor, hilirisasi, pemberdayaan UMKM, hingga mencari sumber pertumbuhan baru. Namun, pemulihan ekonomi Sumatra Selatan (Sumsel) diharapkan juga dapat mengatasi masalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi di daerah tersebut.Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel R. Erwin Soeriadimadja mengatakan ruang akselerasi untuk memulihkan ekonomi Sumsel sudah terbuka lebar.“Kita harus bangkit dan optimistis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai strategi,” katanya saat Webinar South Sumatra Economic Outlook 2022: Peluang dan Tantangan, Rabu (30/3).Erwin memaparkan komponen ekspor merupakan daya dorong terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Sumsel pada 2021 meski masih di tengah pandemi Covid-19.“Perbaikan harga komoditas-komoditas global yang juga menjadi andalan Sumsel turut menunjang sektor ekspor,” katanya.Erwin menilai perbaikan harga komoditas tak terlepas dari adanya peningkatan permintaan seiring pemulihan aktivitas industri yang terus berlanjut.Dia menyebutkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, komponen ekspor menempati peringkat tertingga dengan andil sebesar 19,30% terhadap pertumbuhan ekonomi.Terkait cerahnya prospek ekspor untuk menopang pertumbuhan ekonomi Sumsel juga berkaitan erat dengan lapangan usaha yang selama ini menonjol.

Empat operator seluler di Tanah Air, yakni Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooderedoo, Hutchison, dan Smartfren kompak akan menaikkan tarif layanannya mulai Jumat (1/4/2022). Namun, mereka lebih suka menyebutnya sebagai penyesuaian terhadap kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) oleh pemerintah dari sebelumnya 10% menjadi 11%. Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomuikasi Seluruh Indonesia (ATSI) yang juga CEO Smartfren Merza Fachys mengatakan, rencana penyesuaian tarif layanan voice, SMS, dan kuota data, oleh operator seluler tersebut merupakan inisiatif masing-masing dan bukan sebuah kesepakatan yang berinduk di ATSI. Diapun menegaskan, kali ini rencana para operator seluler di Tanah Air hanya menyesuaikan tarif PPN layanannya yang dinaikkan oleh pemerintah dari 10% menjadi 11% berlaku mulai Jumat (30/3). 

Ketua Umum Kamar Dagang dan industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah pulih, setelah dihantam pandemi Covid-19 sejak 2020. Hal tersebut terlihat dari mulai bergeraknya roda ekonomi, terutama digital dibidang konsumsi. "Saat ini, ekonomi Indonesia sudah pulih, dengan angka pertumbuhan  PDB (produk domestik bruto) 2021 3,7% (year on year/yoy), dibanding 2020 yang minus. Arsjad mengatakan, pandemi mendorong percepatan digitalisasi secara signifikan, dimana kebutuhan teknologi meningkat  akibat PPKM. "Transformasi ekonomi dan digital merupakan salah satu dari tiga isu prioritas". (Yetede)

Utang pemerintah menembus Rp 7.000 triliun atau tepatnya Rp 7.014,58 triliun hingga akhir Februari 2022. Adapun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) naik menjadi 40,17%, dibandingkan akhir Januari 2022 sebesar 39,63%. Berdasarkan laporan APBN Kita edisi Maret 2022, yang dikutip Rabu (30/3), terjadi peningkatan total utang pemerintah, seiring penerbitan surat berharga (SBN) dan penarikan pinjaman pada Februari 2022. Laporan itu menyebutkan, utang pemerintah masih didominasi SBN, dengan kontribusi 87,88% atau ekuivalen Rp6.164,2 triliun. "Penurunan kepemilikan SBN oleh asing salah satunya akibat ketegangan global serta volatilitas pasar," demikian isi laporan tersebut. Pemerintah memastikan komposisi utang pada akhir Februari 2022 tetap terjaga dalam batas aman, wajar, serta terkendali. (Yetede)

Saat APBN 2022 disusun, risiko lonjakan harga minyak dunia mengarah pada pemangkasan produksi negara-negara anggota OPEC. Faktanya terjadi perubahan penawaran dan permintaan secara fundamental yang memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Ditambah faktor geopolitik Rusia-Ukraina yang memicu kenaikan harga minyak saat ini. Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian ESDM, setiap kenaikan harga minyak mentah 1 USD per barel menaikkan anggaran subsidi elpiji Rp 4,7 triliun, subsidi minyak tanah Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM kepada Pertamina Rp 2,65 triliun. Sementara dalam APBN 2022, subsidi BBM dan elpiji 3 kg dialokasikan Rp 77,5 triliun dengan perhitungan ICP 63 USD per barel. Hitungan pemerintah atas sensitivitas kenaikan ICP akan menyebabkan harga keekonomian BBM meningkat. Imbasnya menambah beban subsidi BBM dan elpiji serta kompensasi BBM dalam APBN. Hingga akhir Januari 2022, realisasi subsidi energi, termasuk subsidi listrik, Rp 10,2 triliun, melonjak 347,2 % dibandingkan belanja subsidi Januari 2021 sebesar Rp 2,3 triliun.

Perubahan ICP yang terjadi tidak harus direspons dengan perubahan APBN mengingat asumsi makro dalam anggaran tak hanya menyangkut ICP, tetapi juga angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga surat utang negara, serta lifting minyak dan gas. APBN juga telah mengamanatkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga jika ICP tidak sesuai dengan perkiraan. Kebijakan kenaikan harga dapat diambil setelah melalui perhitungan yang matang karena ada risiko lain yang telah menunggu, yakni terkereknya inflasi yang dapat menekan daya beli masyarakat. Memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke pos pembiayaan subsidi energi patut diperhitungkan. Upaya menyelamatkan APBN dari lonjakan harga ICP memang membutuhkan kebijakan dengan kalkulasi tepat, yang menjaga dua sisi kepentingan, yakni mengurangi beban APBN, tetapi tetap meminimalisasi risiko inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat. (Yoga)

Perusahaan pulp dan kertas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) atau Grup April menginvestasikan Rp 33,4 triliun untuk membangun pabrik kertas kemasan di Kabupaten Pelalawan, Riau. Peningkatan aktivitas e-dagang dinilai mendongkrak permintaan kertas kemasan dan membuka peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Presdir RAPP Sihol Aritonang dalam sambutannya saat peninjauan investasi di kawasan pabrik Grup April di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Selasa (29/3) mengatakan, permintaan akan kemasan yang bisa didaur ulang dan mudah diurai meningkat sejalan dengan meningkatnya aktivitas e-dagang. Menurut Syamsuar, investasi Grup April menyumbang lebih dari separuh target investasi Pemprov Riau 2022 yang ditetapkan Rp 63 triliun. Investasi ini diharapkan menciptakan efek berganda, khususnya terkait penciptaan lapangan kerja baru. (Yoga)