;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Calon Investor Bank Neo Commerce di Right Issue

05 Apr 2022

Bank Neo Commerce (BBYB) akan kembali melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue. Penambahan modal untuk mendukung pengembangan digital perusahaan tersebut. Penambahan modal itu sejalan dengan pertumbuhan bisnis Bank Neo Commerce sebagai Bank Digital. Bank digital ini akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 5 miliar saham baru dengan nominal Rp 100 setiap saham. Sebelumnya, bank ini menyebutkan target dana yang dibidik dari right issue ini sekitar Rp 5 triliun. 

FinAccel Resmi Menjadi Pengendali Bank Bisnis

05 Apr 2022

Satu persatu financial technology (Fintech) terus menunjukkan dominasi di bisnis finansial, Misalnya, PT FinAccel Teknologi Indonesia, anak perusahaan FinAccel Pte Ltd, yang juga induk perusahaan Kredivo, mengumumkan akuisisi saham mayoritas Bank Bisnis. Purnawan Suriadi, Perwakilan Pemegang Saham dari Keluarga Suriadi mengatakan, Bank Bisnis memiliki sejarah yang panjang dan juga membanggakan. "Kami mendukung visi FinAccel untuk membangun franchise digital bank terdepan di Indonesia," ucap Purnawan. 

Ambisi Presiden Tiga Periode dan Imajinasi Otoritarianisme

05 Apr 2022

Kendati ditangkis dan ditolak oleh Presiden Jokowi Widodo, gelombang besar usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga periode ketiga  adalah abnormalitas demokrasi. Bersamaan dengan itu adalah ide penundaan Pemilihan Umum 2024 dengan implikasi yang sama dalam memberi ruang dan waktu berkuasa presiden dalam masa jeda tanpa transisi kekuasaan melalui pemilihan umum. Para elite partai dan kelompok politik yang mendorong  gagasan tersebut membawa serta kepentingan yang bahkan oleh mata yang tak terlatih pun dinilai sebagai paradoks bernegara. Beberapa dari mereka bahkan menukil riset dan mengatasnamakan rakyat yang menghendaki usul tiga periode sekaligus menjustifikasi klaim bahwa mayoritas dari kita memang ingin pemilihan umum ditunda. Atas dan demi alasan apapun, justifikasi ini merupakan pertanda kuat  bahwa usulan tiga periode masa jabatan presiden bukanlah sekedar usul. Lebih jauh dan terus terang, ia adalah rencana politik yang rapi. (Yetede)

Kelangkaan Bahan Baku, Industri Bersiap Naikkan Harga

05 Apr 2022

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 diklaim tidak akan banyak memengaruhi rencana ekspansi. Sejumlah industriawan justru bersiap untuk menaikkan harga produknya sebagai akibat dari perkembangan situasi yang terjadi. Pengusaha makanan dan minuman (mamin) mengaku siap kembali menaikkan harga produknya usai Lebaran, meski hal tersebut telah dilakukan pada akhir tahun lalu dan pada awal 2022. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan bahwa lonjakan harga bahan baku akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina dan kenaikan PPN menjadi 11% membuat pengusaha berencana melakukan kajian terhadap harga produknya. Sejauh ini, kata dia, pengusaha masih menahan diri untuk kembali menaikkan harga jual.

Direktur produsen fast moving consumer goods (FMCG) PT Kino Indonesia Tbk. (KINO) Budi Muljono mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 11% mulai bulan ini akan langsung diikuti dengan kenaikan harga jual di tingkat konsumen. Begitu pula dengan pembayaran PPN masukan dari para supplier. “Karena kenaikan PPN itu merupakan kebijakan pemerintah, kami merespons dengan seharusnya, yaitu mengenakan PPN 11% terhadap pembeli kami dan membayarkan PPN 11% terhadap supplier kami. Kenaikan PPN tidak terlalu berimbas pada rencana ekspansi,” imbuh Budi. KINO justru berencana melakukan evaluasi rencana ekspansi pada tahun ini karena imbas lonjakan harga bahan baku.


Pembiayaan Rumah MBR Informal Masih Tertinggal

04 Apr 2022

Pembayaran perumahan informal masih tertinggal dalam target realisasi pembiayaan bersubsidi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu langkah nyata dalam bentuk kebijakan, instrumen, dan alokasi, guna mewujudkan kebijakan publik ekosistem pembiayaan mikro perumahan bagi MBR informal. Ketua Majelis Tinggi The HUD Institute Andrinof A. Chaniago, mengungkapkan bahwa untuk meluaskan kapasitas dan akses  pembiayaan rumah bagi MBR nonformal, penting disegerakan langkah nyata. "Tentu dengan tetap mencari kesamaan pandangan  antar pemangku kepentingan. Pemerintah bisa memfasilitasi, memudahkan lembaga dan sumber dana non-APBN/APBD dari masyarakat, partisipasi dan kolaborasi dunia/industri, dan sumber lainnya hingga  tercipta kewirausahaan sosial guna membangun pembiayaan perumahan bagi MBR non formal yang berkelanjutan," kata Andrinof, Jumat (31/3). (Yetede)

Industri Militer Amerika Serikat Akan Panen

04 Apr 2022

AS mengirimkan persenjataan ke Ukraina yang diambil dari stok, misalnya Stinger dan Javelin, rudal yang ditembakkan dari bahu. Senjata buatan perusahaan Lockheed Martin dan Raytheon Technologies itu sudah dibayar oleh Pemerintah AS beberapa waktu lalu. Pendapatan produsen senjata dari pasokan ke Ukraina itu diperkirakan tak banyak. Pendapatan lebih besar baru akan datang kemudian dari pesanan Pemerintah AS untuk isi ulang stoknya dan pesanan sejumlah negara. (Yoga)

Bappebti Daftar 18 Pedagang Aset Kripto

04 Apr 2022

Bappebti mencatat, hingga Maret 2022, jumlah calon pedagang aset kripto di Indonesia yang memiliki tanda daftar mencapai 18 perusahaan, naik dibandingkan situasi akhir 2021 sebanyak 11 perusahaan. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, pekan lalu, menyatakan, perkembangan itu perlu dikawal agar tetap berada di koridor yang benar. (Yoga)

Konsumsi Rakyat Dijaga

04 Apr 2022

Pemerintah berupaya memperkuat kepercayaan diri pelaku ekonomi sebagai upaya pemulihan nasional dan juga berupaya mempertahankan konsumsi masyarakat. Menurut Wapres Ma’ruf Amin yang juga Ketua Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), pemerintah juga mendorong lembaga keuangan untuk terus menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, seperti pariwisata serta UMKM. Hal itu disampaikan Wapres dalam Economic Challenges Special Ramadan, IAEI 2022, Sabtu (2/4) malam. Untuk mempertahankan konsumsi masyarakat, pemerintah juga berencana mempercepat pencairan bantuan sosial yang menyasar 18,8 juta penerima.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, kebijakan bekerja dari rumah untuk mengendalikan penularan virus Covid-19 di awal masa pandemi menyebabkan masyarakat tak bisa membayar utang ataupun bunganya. Karena itu, relaksasi restrukturisasi kredit diperpanjang hingga Maret 2023. Untuk keuangan sosial syariah terdapat pengembangan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf. Menurut Wapres, potensi zakat sekitar Rp 327 triliun per tahun. Namun, saat ini baru bisa digali sebesarRp 71 triliun. Untuk mengurangi scarring effect, Menkeu Sri Mulyani menyebut pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk menjadi katalis dalam memunculkan kembali kepercayaan diri pelaku ekonomi. Selama 2021, kepercayaan diri konsumen sudah tumbuh positif yang terlihat dari indeks penjualan ritel. Namun, tetap ada kelompok belanja yang perlu mendapatkan dorongan dari APBN. (Yoga)


Kenaikan Harga Menekan Optimisme Dunia Usaha

04 Apr 2022

Para pengusaha masih optimistis menjalani bisnis pada tahun ini. Hanya saja, keyakinan mereka tergerus oleh kenaikan harga energi dan berbagai barang kebutuhan pokok belakangan ini. Kesimpulan itu terekam dalam hasil survei Indeks Keyakinan CEO Indonesia atau Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) kuartal II -2022. Secara umum, keyakinan para chief excecutif officer (CEO) masih berada di jalur optimisme dengan skor 3,81. Namun, optimisme para pengusaha nasional berada di level terendah dalam dua kuartal terakhir. Skor Indeks di atas 3 memperlihatkan optimisme, sementara poin di bawah 3 menunjukkan pesimisme.

Importir Kosmetik dan Mobil Mewah Dibidik Pajak

04 Apr 2022

Semakin banyak saja produk dan barang yang terkena pungutan pajak, seperti adanya tambahan pajak untuk produk impor. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK0.10/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, maksud dikeluarkan beleid revisi tersebut adalah lantaran adanya perubahan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor tahun 2022. Dalam beleid tersebut, Sri Mulyani menambah dan mangubah daftar barang impor yang terkena PPh dengan tarif mulai dari 0,5%, 7,5%, dan 10%. Adapun salah satu produk yang terkena PPh 22 ini yakni produk kecantikan dan perawatan kulit, peralatan teknologi hingga mobil mewah.