Permintaan talenta digital tumbuh. Karena itu, pelatihan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu digenjot. Mengacu laman LinkedIn, ada lebih dari 5.000 lowongan kerja bidang pemasaran digital di Indonesia. Menurut Co-Founder Binar Academy Dita Aisyah, Senin (4/4), Digital Marketing Bootcamp digelar untuk mendorong akses belajar dengan biaya terjangkau. (Yoga)

Baru-baru ini, pemerintah menetapkan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap impor produk baja hot rolled coil (HRC) Alloy asal China. Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia Kemendag membuktikan terjadinya dumping untuk produk tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi industri domestik. BMAD itu ditetapkan dalam Permenkeu No 15 Tahun 2022 yang berlaku selama lima tahun sejak 22 Februari 2022 lalu. Besaran pungutan bea masuk yang dikenakan terhadap eksportir asal China itu bervariasi 4,2-50,2 %.

Menurut Ketua Cluster Flat Product The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Melati Sarnita, instrumen trade remedies seperti itu sangat dibutuhkan industri untuk bertahan menghadapi gempuran impor. Namun, langkah itu perlu didorong agar lebih optimal. IISIA mencatat, masih ada empat produk baja lainnya yang telah diusulkan industry untuk dikenai BMAD, yaitu produk cold rolled coil/sheet (CRC/S) dari Jepang, Korea, China, Taiwan, dan Vietnam;produk HRC asal Korea dan Malaysia; baja lapis aluminium seng asal China dan Vietnam; serta cold rolled stainless steel (CRS) China dan Malaysia.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho mengatakan, impor sebenarnya bukan sesuatu yang haram karena bisa meningkatkan daya saing industri dalam negeri, salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyusun neraca komoditas untuk produk besi dan baja domestik. Hal-hal yang perlu didata, antara lain, kebutuhan domestik, utilisasi industri, kapasitas produksi industri, dan kebutuhan impor. (Yoga)

Bank Indonesia menyiapkan uang tunai Rp 175,26 triliun untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini. Jumlah uang yang disiapkan bertambah 13,42 % dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan pemulihan ekonomi yang berlanjut. ”Peningkatan uang yang kami siapkan tersebut didasarkan pada pertimbangan peningkatan indikator ekonomi dan peningkatan aspek mobilitas,” kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Marlinson Hakim, Senin (4/4). (Yoga)

Penyesuaian tarif sejumlah jalan tol berdampak pada biaya operasional sektor jasa terkait yang menggunakan akses jalan bebas hambatan itu dalam kegiatan bisnisnya. Salah satunya adalah jasa transportasi dan logistik. Direktur Operasional J&T Express Indonesia, Mike mengungkapkan adanya kenaikan tarif jalan tol cipali akan berdampak terhadap kenaikan biaya operasional J&T Express. Setali tiga uang, PT Weha Transportasi Indonesia Tbk (WEHA) juga bersiap menyesuaikan tarif jasa layanan menyusul adanya kenaikan tarif tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Dari sisi layanan bus pariwisata, yakni White Horse, Andrianto bilang, tidak begitu terdampak signifikan.

Pengendalian Covid-19 yang diiringi pemulihan ekonomi mengerek kinerja emiten di jejaring konglomerat. Sepanjang tahun lalu, sejumlah grup bisnis raksasa sukses mencetak pertumbuhan kinerja signifikan. Rata-rata, emiten yang bergerak di sektor komoditas mampu mencetak pertumbuhan laba bersih tinggi, bahkan hingga ratusan persen. Sejumlah emiten juga sukses membalikkan posisi rugi bersih di tahun 2020 menjadi untung di tahun 2021. Secara umum, hampir semua lini bisnis emiten anggota grup konglomerat mencetak peningkatan laba di tahun 2021. Di Grup Astra misalnya, hanya ACST yang merugi, itu pun ruginya turun 47% dari tahun sebelumnya.

Nilai transaksi e-commerce diperkirakan akan semakin moncer pada kuartal kedua 2022. Hal tersebut sejalan dengan adanya momentum Ramadan dan Lebaran yang akan meningkatkan belanja daring masyarakat. Bank Indonesia (BI) mencatat, total transaksi e-commerce pada Februari 2022 sebesar Rp 30,8 triliun, naik 12,82% year on year (yoy). Pada Februari 2021, nilai transaksi e-commerce sebesar Rp 27,3 triliun.

PT AKR Corporindo Tbk (AkRA) akan diuntungkan oleh berbagai segmen bisnisnya tahun ini. Pemulihan ekonomi akan membuat penjualan lahan industri di tahun ini meningkat, setelah pada tahun lalu sedikit lebih rendah. Tak hanya itu, AKRA juga akan menuai dari sektor pertambangan. Pada tahun lalu, AKRA sukses membukukan pendapat sebesar 45,1% jadi Rp 25,71 triliun. Peningkatan pendapatan terjadi cukup pesat di kuartal IV -2021. Kepala Riset Henan Putihrai Sekuritas Robertus Yanuar Hardy mengatakan, realisasi laba bersih AKRA memenuhi 100,6% dari proyek mereka. Robertus memperkirakan, penjualan lahan industri JIIPE AKRA meningkat jadi 40 hektare (ha) dari sebelumnya hanya 14,1 ha. Tahun ini, AKRA memiliki 1.000 ha land bank, di mana 340 ha telah dikembangkan dan siap dijual. 

Bank Neo Commerce (BBYB) akan kembali melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue. Penambahan modal untuk mendukung pengembangan digital perusahaan tersebut. Penambahan modal itu sejalan dengan pertumbuhan bisnis Bank Neo Commerce sebagai Bank Digital. Bank digital ini akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 5 miliar saham baru dengan nominal Rp 100 setiap saham. Sebelumnya, bank ini menyebutkan target dana yang dibidik dari right issue ini sekitar Rp 5 triliun. 

Satu persatu financial technology (Fintech) terus menunjukkan dominasi di bisnis finansial, Misalnya, PT FinAccel Teknologi Indonesia, anak perusahaan FinAccel Pte Ltd, yang juga induk perusahaan Kredivo, mengumumkan akuisisi saham mayoritas Bank Bisnis. Purnawan Suriadi, Perwakilan Pemegang Saham dari Keluarga Suriadi mengatakan, Bank Bisnis memiliki sejarah yang panjang dan juga membanggakan. "Kami mendukung visi FinAccel untuk membangun franchise digital bank terdepan di Indonesia," ucap Purnawan. 

Kendati ditangkis dan ditolak oleh Presiden Jokowi Widodo, gelombang besar usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga periode ketiga  adalah abnormalitas demokrasi. Bersamaan dengan itu adalah ide penundaan Pemilihan Umum 2024 dengan implikasi yang sama dalam memberi ruang dan waktu berkuasa presiden dalam masa jeda tanpa transisi kekuasaan melalui pemilihan umum. Para elite partai dan kelompok politik yang mendorong  gagasan tersebut membawa serta kepentingan yang bahkan oleh mata yang tak terlatih pun dinilai sebagai paradoks bernegara. Beberapa dari mereka bahkan menukil riset dan mengatasnamakan rakyat yang menghendaki usul tiga periode sekaligus menjustifikasi klaim bahwa mayoritas dari kita memang ingin pemilihan umum ditunda. Atas dan demi alasan apapun, justifikasi ini merupakan pertanda kuat  bahwa usulan tiga periode masa jabatan presiden bukanlah sekedar usul. Lebih jauh dan terus terang, ia adalah rencana politik yang rapi. (Yetede)