Ekonomi
( 40465 )Sri Lanka Gagal Bayar Semua Utang Luar Negeri
Pemerintah Sri Lanka gagal membayar (default) utang luar negerinya senilai US$ 51 miliar pada Selasa (12/4) saat negara kepulauan itu bergulat dengan krisis ekonomi terburuknya. Sementara itu, protes kuat telah menuntut pengunduran diri pemerintah. Kekurangan makanan dan bahan bakar yang akut, disamping pemadaman listrik setiap hari yang panjang, telah membawa penderitaan yang meluas ke 22 juta orang di negara itu. Ini menjadi penurunan paling menyakitkan sejak kemerdekaan Sri Lanka pada 1948. Kementerian Keuangan Sri Lanka mengatakan, negara ini gagal membayar semua kewajiban eksternalnya, termasuk pinjaman dari pemerintah asing, menjelang dana talangan (bailout) IMF. Krisis ekonomi bola salju Sri Lanka dimulai dengan ketidakmampuan mengimpor barang-barang penting, setelah pandemi virus corona merusak pendapatan vital dari pariwisata dan pengiriman uang. (Yetede)
Honda Investasikan US$ 40 Miliar Untuk Teknologi EV Dalam 10 Tahun
Produsen mobil Jepang Honda pada Selasa (12/4) mengatakan akan menginvestasikan hampir US$ 40 miliar ke dalam teknologi kendaraan listrik sebagai program satu dekade berikutnya. Perusahaan tersebut berupaya mengalihkan semua penjualan dari mobil dengan bahan bakar fosil. Raksasa otomotif global semakin memprioritaskan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan kendaraan hybrid. Permintaan meningkat untuk kendaraan yang tidak terlalu berpolusi, seiring meningkatnya kekhawatiran tentang perubahan iklim global. Honda mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka berusaha meluncurkan 30 model EV pada 2030, dengan volume produksi tahunan lebih dari dua juta unit. Perusahan tersebut mengatakan akan mengalokasikan sekitar lima triliun yen (US$ 39,9 miliar) selama 10 tahun kedepan. (Yetede)
Perang Membelah Ekonomi Global
Organisasi Perdagangan Dunia, atau World Trade Organization (WTO) mengingatkan perang Rusia-Ukraina telah menggelapkan prospek perdagangan dunia dan bakal membahayakan ekonomi global, karena dapat membaginya menjadi blok-blok persaingan atas konflik tersebut. "Ini bukan waktunya untuk berubah arah. Dalam sebuah krisis, diperlukan perdagangan lebih banyak guna mendukung akses kebutuhan yang stabil dan adil. Membatasi perdagangan akan mengancam kesejahteraan keluarga, bisnis dan menambah tugas lebih banyak untuk membangun pemulihan ekonomi yang tahan lama pasca pandemi Covid-19," ujar Direktur Jendral (Dirjen) WTO Ngozi Okonjo-Iweala dalam konferensi pers di Jenewa, Swiss, yang dilansir AFP pada Selasa (12/4).
Inflasi Konsumen AS Capai 8,5% di Maret 2022
Harga-harga yang harus dibayar konsumen AS untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari pada Maret 2022 melonjak ke level tertinggi sejak masa-masa awal pemerintahan Ronald Reagen. Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) AS melaporkan pada Selasa (12/3), Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengukur harga barang dan jasa melonjak 8,5% pada Maret 2022 dari tahun sebelumnya. IHK pada Maret 2022 itu adalah yang tertinggi sejak Desember 1981. Sedangkan inflasi intinya mencapai level tertinggi sejak Agustus 1982. "Berita besar dari laporan Maret itu adalah tekanan inflasi inti akhirnya mulai melunak. Saya perkirakan kenaikan pada Maret ini akan menandai puncak inflasi tahunan, karena kedepannya angka-angka tersebut menurun dan harga energi juga menurun," tutur Andrew Hunter, ekonom senior Capital Economics untuk AS, seperti dikutip CNBC, Selasa (12/4).
BNI Tunggu Restu Beli Mayora dari OJK
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BNI telah menyetujui rencana akuisisi Bank Mayora pada 15 Maret 2022 lau. Sekretaris Perusahaan BNI, Mucharom mengatakan, mayoritas pemegang saham BNI telah menyetujui akuisisi saham Bank Mayora sebesar 63,92%. Dengan begitu, BNI menjadi pemegang saham mayoritas Bank Mayora. "Proses akuisisi terus berjalan, dan saat ini kami tengah menunggu persetujuan regulator (OJK) sehingga Bank Mayora dapat secara efektif menjadi anak perusahaan BNI," kata Mucharom, Selasa (12/4).
Inovasi Pinjaman Bank Digital Didorong
Inovasi layanan perbankan digital saat ini baru menyentuh sisi tabungan dan pembayaran. Padahal, perbankan digital seharusnya juga mengembangkan inovasi pemberian pinjaman secara daring. Pengamat teknologi digital Richardus Eko Indrajit, Selasa (12/4) mengatakan, perbankan digital ke depan perlu mengembangkan mahadata sebagai basis data untuk validasi identitas calon debitor. (Yoga)
Harapan Manis Budidaya Pisang Cavendish
Budidaya pisang ambon putih atau Cavendish menjadi harapan baru bagi ekonomi warga sejumlah desa di Banyumas, Jateng. Dari kebun-kebun yang dikelola secara swadaya oleh desa, pisang-pisang nan segar dikirim hingga tersaji di swalayan ataupun toko buah premium di kota-kota besar. ”Ini hanya ada tiga tandan yang bisa dipanen. Kalau dikirim ke perusahaan, minimal 20 tandan,” ujar Ruswanto, pengelola kebun pisang cavendish milik BUMDes Maju Bersama Desa Kedondong, Sokaraja, Banyumas, Jateng, Selasa (5/4). Oleh BUMDes Maju Bersama, 1.500 tanaman pisang cavendish ditanam di tanah bengkok desa seluas sekitar 1 hektar pada Maret 2021. Ruswanto mengatakan, panen perdana Oktober-Desember 2021, menghasilkan 17 ton pisang. ”Satu tandan rata-rata 17 kg. Perusahaan membeli Rp 6.500 per kg, Jika sudah diolah di perusahaan dan dijual di supermarket, harganya bisa Rp 24.000 per empat buah,” ujarnya.
Sekdes Kedondong Wiwit Eko Budiantoro menyampaikan, pada panen perdana 2021, kebun pisang cavendish menghasilkan pemasukan kotor Rp 90 juta. ”Dibandingkan dengan menanam padi di luasan yang sama, hasil dari padi hanya Rp 15 juta per hektar,” katanya. Wiwit mengatakan, kebun pisang diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan asli desa sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, jika ada buah yang tak bisa diserap perusahaan karena kualitas kurang, pihak BUMDes memberdayakan kelompok wanita tani untuk membuat makanan olahan dari pisang. Selain Desa Kedondong di Sokaraja, budidaya pisang cavendish juga dikembangkan warga Desa Karangkemiri dan Cibangkong, Kecamatan Pekuncen. Di wilayah Banyumas sebelah barat ini budidaya dilakukan pula dengan menyewa lahan desa. (Yoga)
Relaksasi Bisnis Kartu Kredit Segera Berakhir
Pemegang kartu kredit harus bersiap. Mulai 1 Juli mendatang, berbagai keringanan dalam menggesek kartu kredit segera dilucuti. Keringan itu berupa pembayaran minimal 5% dari total tagihan dan denda keterlambatan 1%. Beberapa bank sudah mengumumkan ke nasabah mereka, akan mengembalikan ketentuan pembayaran minimal 10% dan denda 3% per 1 Juli 2022. Artinya, aturan kartu kredit kembali diperketat seperti sebelum pandemi. Sementara bunga tetap 1,75% per bulan.
Pariwisata Longgar Belum Ungkit Devisa
Indonesia kembali memperlonggar masuknya wisata asing dengan pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata (BVKKW) dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (BVKKW) atau Visa on Arrival (VoA). Kini negara bebas visa ini menjadi 43 negara termasuk wisatawan ASEAN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan agar wisatawan mancanegara terus berdatangan ke Indonesia, Khususnya dari Australia. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo juga berharap dengan adanya kebijakan baru ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. "Dengan kebijakan ini, semoga target 1,8 juta hingga 3,6 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia dapat terwujud, sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif." tandasnya.
Namun, kebijakan ini belum tentu bisa mengerek devisa masuk ke dalam negeri. Sebab saat ini tantangan juga semakin kompleks, seperti situasi geopolitik, naiknya risiko inflasi global. naiknya harga tiket penerbangan karena biaya avtur naik serta pemerintah di beberapa negara asal wisman masih mempertimbangkan pandemi Covid-19.
Khusus Ibadah Keagamaan Tidak Kena PPN
Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak menegaskan, pemerintah tidak mengenakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa penyelenggaraan ibadah umroh maupun ibadah keagamaan lainnya. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor yang dikenakan PPN adalah jasa perjalanan ke tempat wisata dalam paket perjalanan ibadah keagamaan itu.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









