Meski Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang relatif kokoh, pemerintah diminta menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menangkal  ancaman resesi. Langkah yang perlu ditempuh pemerintah diantaranya memperkuat ketahanan pangan  nasional untuk mencegah inflasi, mengintensifkan bansos untuk menjaga daya beli masyarakat golongan bawah, dan menjamin subsidi energi tepat sasaran. Sementara itu, para investor di pasar saham diminta  tetap tenang dalam menghadapi volatilitas pasar seiring bakal digelarnya rapat Federal Open Market Committee  (FOMC) dan rilis data-data ekonomi AS sepanjang pekan ini. Adapun data ekonomi AS yang akan dipublikasikan  pekan ini antara lain pertumbuhan ekonomi kuartal II-2022 (Kamis, 28/7). Setelah minus 1,6% pada kuartal I-2022, ekonomi AS pada kuartal II diperkirakan kembali negatif. Sebagian ekonom menyimpulkan kontraksi dua kuartal berturut-turut sebagai resesi, namun sebagian lagi menyatakan resesi baru terjadi jika kontraksi dua kuartal  beruntun diikuti lonjakan angka pengangguran yang tinggi, di atas 5%. (Yetede)

Perkembangan sistem pembayaran yang  seirama dengan akselerasi perbankan digital telah mendorong Bank Mandiri untuk menghadirkan solusi layanan finansial terlengkap bagi nasabah. Sebagai wujud komitmen perseroan  dalam menjadi mitra finansial yang utama, Bank Mandiri telah menyempurnakan Super App Livin' Sukha. Melalui konsep one step solution for all your lifestyle, Livin' Sukha memungkinkan  nasabah untuk memenuhi kebutuhan transaksi dalam satu aplikasi. Sekarang, nasabah pengguna Livin' by Mandiri dapat menikmati kemudahan transaksi seperti pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, entertainment, pembelian voucher gim, pengajuan kredit, dan lain-lain tanpa berpindah aplikasi. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, fitur ini kian melengkapi  Livin' by Mandiri yang  tidak hanya menyajikan layanan perbankan yang lengkap namun juga menjangkau berbagai kebutuhan gaya hidup nasabah secara digital. (Yetede)

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)  mencetak laba bersih sebesar Rp 1,07 triliun pada 2021, meningkat 134% dibandingkan pencapaian 2020 sebesar Rp456,13 miliar. Sementara itu, perseroan berupaya menjaga kepercayaan dan reputasi melalui komitmen membentuk pencadangan klaim yang kuat. Pertumbuhan 2,3  kali lipat dari laba bersih tersebut didongkrak volume penjaminan Jamkrindo yang mencapai Rp247,61 triliun sampai akhir 2021. Dengan volume penjaminan sebesar itu, perseroan mencatat cadangan klaim mencapai Rp5,66 triliun atau naik 41% dari tahun sebelumnya. Direktur Utama Jamkrindo Putrama Wahju Setyawan menyatakan,  pertumbuhan pencadangan klaim tersebut merupakan  strategi perusahaan untuk  memitigasi risiko  dan menjaga kinerja perusahaan di tahun berikutnya. jamkrindo juga membukukan pertumbuhan aset sebesar 33% (yoy) pada 2021, dari Rp 19,12 triliun menjadi Rp 25,35 triliun. Sedangkan ekuitas tercatat Rp 12,83 triliun naik 45% dari tahun sebelumnya Rp 8,86 triliun. (Yetede)

PT Telkom Tbk menyarankan  kepada generasi muda, terutama Generasi Z (Gen Z) untuk meng-update skill  digital demi memanfaatkan potensi ekonomi digital Indonesia yang  diprediksi akan menjadi yang terbesar ke-4  di dunia pada 2045. "Indonesia akan menjadi  negara dengan ekonomi yang besar. Di sektor digital saja, Indonesia akan tumbuh dua kali lipat  dalam 4-5 tahun, dari sekitar US$ 70 miliar pada 2021 menjadi US$ 146 miliar pada 2025. "Terlebih lagi di era digital ini, pekerjaan ini tidak lagi terbatas di geografis. Indonesia saja, contohnya sudah mulai hire orang dari negara India, ada orang dari India, Vietnam, Australia, dan lainnya. Jadi itu yang harus dilakukan Gen Z untuk mewujudkan mimpinya," ujar Fajrin Rasyid, Direktur Digital Business PT telkom Tbk. Fajrin mengingatkan lagi, jangan sampai dengan potensi ekonomi yang besar ini, justru tidak dimanfaatkan dengan baik oleh orang Indonesia sendiri. "Jangan sampai kita hanya jadi penonton, jangan sampai kita hanya jadi pasar saja. Kita harus jadi pelaku aktif  di digital Indonesia," tambah Fajrin. (Yetede)

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat memacu efek dua sisi bagi pengusaha. Ekspotir meraup berkah dari pelemahan rupiah. Sebaliknya, importir keteteran. Berdasarkan kurs referensi Jisdor Bank Indonesia (BI), rupiah kemarin Rp 14.992 per dollar AS. Pada Jumat (22/7) lalu, rupiah sempat menembus Rp 15.024 per dollar AS. Sedangkan eksportir meraup berkah. "Ini positif bagi kami karena kontribusi penjualan ekspor dalam dollar AS dan mendominasi penjualan," ungkap Corporate Secretary & Head of Investor Relation PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD), Wendy Chandra, Senin (25/7). Ekspor WOOD senilai Rp 1,8 triliun pada kuartal I-2022.  

Emiten farmasi, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), akan mengakuisisi 80% saham PT Aventis Pharma atau Sanofi Indonesia. Aksi korporasi ini ditargetkan tuntas pada Oktober 2022. KLBF bakal mencaplok saham Sanofi Indonesia yang Indonesia yang dimiliki Sanofi Aventis Participations dan Hoechst GMBH. Ketiganya telah telah menandatangani perjanjian pembelian saham pada 22 Juli 2022 lalu. Dengan akuisisi ini, KLBF akan mengambil 80% kepemilikan atas Sanofi Indonesia berserta hak distribusi, lisensi dan pemasaran atas produk-produk obat resep dan vaksin di seluruh Indonesia.

Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga di 3,5% demi menjaga pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini sempat membuat rupiah melemah ke level Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat (AS). Namun para analis yakin rupiah bisa kembali menguat. Analis Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian dalam riset 21 Juli menulis, BI membuat keputusan tersebut setelah mencermati ekspektasi inflasi inti akan terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Namun, BI memangkas ekspektasi pertumbuhan global pada 2022 menjadi 2,9% dari sebelumnya sebesar 3,5%. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto juga sepakat jika keputusan mempertahankan suku bunga ini tepat dilakukan. Ke depan, keputusan suku bunga akan sangat bergantung pada data inflasi inti. "Di sisi lain, BI menormalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan GWM rupiah," tutur Rully.

Pengetatan kebijakan moneter yang terus dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, membuat pasar surat utang di sejumlah negara tertekan, tak terkecuali Indonesia. Kendati demikian, bagi investor ritel, tekanan di pasar surat utang tak melulu membawa kabar buruk, lantaran ada sejumlah instrumen investasi yang masih menarik untuk dipertimbangkan, salah satunya reksa dana. Jika dicermati, cerminan pasar uang dalam negeri yang gamang terlihat pada pergerakan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) acuan tenor 10 tahun. Berdasarkan data World Government Bonds, Selasa (25/7), imbal hasil instrumen buatan pemerintah itu mencapai 7,55% atau melandai dibandingkan dengan kondisi jelang pengumuman suku bunga acuan Bank Indonesia pekan lalu yakni 7,6%. Perihal data tersebut, Vice President Infovesta Utama, Wawan Hendrayana mengatakan bahwa koreksi jangka pendek di pasar surat utang Tanah Air memang tak bisa dihindari. Sebab, dana asing keluar dari pasar untuk mencari aset yang lebih aman. Jika dibandingkan, katanya, selisih imbal hasil SUN dengan US Treasury makin dekat kala imbal hasil SUN menanjak. Namun, Wawan menilai investor reksa dana khususnya dari kalangan ritel bisa memanfaatkan momentum tersebut dengan membeli reksa dana pendapatan tetap beraset dasar obligasi negara bertenor minimal 3 tahun.

Dia menjelaskan secara tahun berjalan, indeks reksa dana berbasis obligasi pemerintah memang tertekan. Namun, dia optimistis kinerja bakal membaik menjelang akhir tahun. Adapun, untuk investor yang memiliki profil risiko moderat, dapat memilih produk lain seperti reksa dana pendapatan tetap dengan obligasi korporasi sebagai aset dasar. Pilihan lain yang bisa dicermati yakni reksa dana campuran yang menggunakan saham dan obligasi sebagai aset dasar. Kala pasar surat utang bergejolak, kinerja bisa diimbangi dengan cuan di pasar saham atau sebaliknya. Terakhir, pilihan bisa tertuju pada reksa dana pasar uang karena berisiko rendah dari aset dasarnya berupa deposito dan obligasi korporasi yang menawarkan cuan menarik.

Indonesia menawarkan peluang investasi di sejumlah sektor baru, utamanya pangan, pupuk dan kesehatan, kepada Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Melalui investasi di sejumlah sektor baru tersebut, pemerintah mengincar peningkatan investasi dari lembaga keuangan publik Jepang itu, sehingga posisi Indonesia dapat mengungguli Thailand dan Vietnam. Tawaran itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan Gubernur JBIC Nobumitsu Hayashi di Tokyo, Senin (25/7). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Kendati dari sisi nilai terus mengalami peningkatan, posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi oleh Jepang sejauh ini masih berada di bawah peringkat Thailand dan Vietnam. Padahal, dari sisi ukuran ekonomi dan populasi, posisi Indonesia di atas kedua negara tersebut. Adapun, investasi Jepang sepanjang semester I/2022 mencapai US$1,74 miliar yang terdiri atas 2.821 proyek. Peningkatan investasi dari JBIC, menurut Airlangga, menjadi salah satu faktor penting dalam upaya menggeser posisi Thailand dan Vietnam. JBIC sendiri memiliki spesialisasi pembiayaan di beberapa sektor, salah satunya energi.

Perkembangan teknologi digital makin berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian, tidak hanya pada sektor swasta tetapi juga di sektor publik. Pesatnya perkembangan digitalisasi keuangan publik di Indonesia, yakni dalam pengelolaan penerimaan dan belanja pemerintah, saat ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi sudah merambah hingga ke daerah-daerah. Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa transformasi digital dalam keuangan publik menjadi makin populer. Pertama, bagi pemerintah daerah, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mampu mendongkrak pen dapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengadaan barang dan jasa publik yang semakin meningkat. Kedua, transformasi pelayanan publik mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik termasuk di daerah-daerah makin menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dapat diwujudkan melalui digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, perkembangan pesat teknologi digital yang dibarengi dengan lonjakan penggunaan transaksi digital sejak pandemi Covid-19, merupakan peluang yang semestinya dimanfaatkan untuk mendorong reformasi pelayanan publik. Dalam hal soft infrastructur, literasi keuangan digital dari sumber daya manusia juga menjadi salah satu kunci keberhasilan digitalisasi keuangan daerah. Dalam hal ini, Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Data dari OECD menunjukkan bahwa tingkat pemahaman keuangan digital Indonesia masih berada di bawah negara-negara Asia lainnya seperti China, Korea dan Thailand.