Ekonomi
( 40487 )Dorong Investasi Berkualitas
Kondisi perekonomian global yang sedang tidak menentu dan tingginya inflasi di tingkat produsen membawa tantangan berat bagi iklim berusaha di Indonesia. Investasi yang lebih berkualitas dan memberdayakan UMKM dibutuhkan untuk menjawab tantangan serta mengatasi ekses kesenjangan sosial yang kian tajam. Kajian Litbang Kompas menunjukkan, kondisi perekonomian global yang rapuh saat ini mulai membebani dunia usaha, terlihat dari tren kenaikan inflasi di Indonesia yang lebih signifikan terjadi di sisi produsen. Per triwulan I-2022, inflasi produsen secara tahunan mencapai 9,06 %, sementara inflasi konsumen 2,64 %. Kondisi itu menunjukkan beban kenaikan harga akibat melejitnya biaya input bahan baku masih lebih banyak ditanggung oleh produsen demi menekan inflasi di tingkat konsumen dan menjaga daya beli masyarakat.
Beban di tingkat produsen tergambar dalam tren Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang terus menurun. Terakhir, per Juni 2022, PMI Manufaktur Indonesia berada di level 50,2, melambat dibandingkan bulan sebelumnya dan makin mendekati arah zona kontraksi meski secara teknis masih di zona ekspansi. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Forum Afternoon Tea Kompas Collaboration Forum (KCF), Jumat (15/7) mengatakan, pemerintah optimistis dengan realisasi investasi yang sejauh ini sesuai target. Namun, ia mengakui, kondisi perekonomian global sedang tak baik-baik saja dan ke depan sektor riil akan merasakan pukulan berat. Bahlil pun berharap pihak swasta dapat mengajukan solusi konkret untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah. (Yoga)
Muatan Tol Pelni Naik 117%
PT Pelayaran Nasional/Pelni (persero) mencatat muatan tol laut pada semester I-2022 mencapai 7.122 twenty-foot equivalent units (TEUs), naik 117% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 6.060 TEUs. "Masih banyak potensi muatan yang bisa diambil. Kami sudah mempersiapkan beberapa rencana strategis untuk mendongkrak kinerja muatan tol laut di semester kedua," kata Yosianis dalam pernyataan, Kontribusi Pelni atas angkutan tol laut nasional menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2019, kinerja produksi Pelni mencapai 3,593 TEUs atau 27,23% dari capaian nasional sebesar 11.773 TEUs. "Kontribusi tersebut sangat positif dan kami yakin akan terus meningkat. Di tahun ini, trayek yang ditugaskan kepada Pelni sebesar 11 trayek, atau 33% dari total 33 trayek yang diberikan pemerintah kepada BUMN dan swasta melalui skema lelang terbuka. Kami berterimakasih kepada BUMN dan swasta kepada pemerintah yang masih mempercayakan PT Pelni untuk mengoperasikan trayek tol laut dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan angkutan barang yang andal dan terjadwal dan terjadwal untuk daerah 3TP," terang Yossianis. (Yetede)
Efek Kolateral
Sekali lagi AS dan sekutunya di Eropa Barat mencoba meminggirkan Rusia dari arena perdagangan internasional. Rencana untuk menetapkan harga jual minyak dan jumlah minyak Rusia yang boleh dilepas ke pasar internasional adalah upaya baru mengurangi kemampuan Kremlin membiayai invasi mereka di Ukraina. Usulan harga sementara 40-60 USD per barel, jauh di bawah harga minyak dunia yang kini di atas 100 USD per barel. AS dan sekutunya menginginkan agar India dan China ikut serta dalam gelombang sanksi baru yang akan dijatuhkan pada Rusia.
Invasi Rusia ke Ukraina menyurutkan kembali harapan pemulihan ekonomi global yang sudah di depan mata, juga mendorong terhentinya ekspor gandum yang dibutuhkan banyak negara di Afrika dan Asia. PBB dan Program Pangan Dunia telah berulang kali mengingatkan, terhentinya pasokan gandum dari Ukraina telah membuat potensi kemiskinan meningkat. Begitu juga dengan potensi kelaparan akut di sebagian negara Afrika yang miskin.
Secara tidak langsung, perang yang sebenarnya terlokalisasi di Eropa timur telah membuat harga-harga kebutuhan pokok di berbagai penjuru dunia mengalami kenaikan. Harga gas, meningkat lebih dari 30 % dalam beberapa bulan terakhir. Ibu-ibu rumah tangga menjerit karena selain gas, harga kebutuhan pokok lainnya juga melonjak tajam. Industri penghasil gas alam berlomba-lomba mengirimkan produk gas alam cair ke Eropa karena di sana kebutuhan sedang tinggi. Negara-negara kaya di Eropa berani membeli harga gas dengan tinggi karena terdesak kebutuhan menjelang musim dingin, terutama setelah Rusia memutuskan mengurangi pasokan gasnya. (Yoga)
Visi China di Dunia Siber
China membuka World Internet Conference di Kota Wuzhen, Provinsi Zhejiang, Kamis lalu. Konferensi Internet Dunia ini menandai visi negara di dunia siber. Pada acara pembukaan, China mengumandangkan semangat agar internet bisa diakses semua orang dan dikembangkan bersama-sama. World Internet Conference (WIC) dibuka dengan pembacaan surat Presiden China sekaligus Sekjen Partai Komunis China Xi Jinping. ”Kita harus menciptakan internet beserta segala teknologi digital yang kita kembangkan bersama-sama. Internet yang bisa diakses oleh semua, untuk kesejahteraan seluruh umat manusia,” demikian pidato itu, seperti dikutip oleh kantor berita nasional China, Xinhua (Kompas.id, 15/7).
China dengan berbagai perusahaan raksasa di industri digital telah menguasai pasar dunia, mulai dari peralatan, infrastruktur, perangkat lunak, fasilitas pusat data, hingga berbagai aplikasi. Produk mereka sudah dikenal berbagai usia di seluruh dunia, tetapi semua itu tidak cukup. WIC menjadi sarana China menggapai tujuan lebih besar. Forum itu bertransformasi menjadi organisasi internasional meski baru diikuti 20 negara. Mereka juga mengundang sejumlah perusahaan dan lembaga internasional. intinya mereka akan menyosialisasikan visi China tentang dunia siber yang menekankan kerja sama global untuk pemanfaatan ruang siber dan juga peran masing-masing negara untuk pembangunan dunia siber. Upaya ini merupakan upaya alternatif setelah visi dunia maya global juga dikemukakan AS dan Uni Eropa. China ingin menempatkan diri menjadi bagian yang ikut mengedepankan visi global tentang ruang maya. (Yoga)
Perekonomian Indonesia Dinilai dalam Kondisi Baik
Dana Moneter Internasional (IMF) menilai perekonomian Indonesia dalam kondisi baik. Hal itu terindikasi dari sejumlah hal, seperti pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, dan tingkat inflasi. Hal itu diungkapkan Menkeu Sri Mulyani seusai mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan delegasi IMF di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Minggu (17/7). Presiden juga didampingi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sementara delegasi IMF ialah Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, serta Representatif Senior IMF untuk Indonesia James Walsh.
Inflasi Indonesia per Juni 2022 sekitar 4,35 % secara tahunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 % per triwulan I-2022. Adapun neraca perdagangan mencatat surplus selama 26 bulan berturut-turut. Menurut Sri Mulyani, IMF juga mengapresiasi penyelenggaraan Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting) G20 yang ketiga di Nusa Dua, Bali, Jumat (15/7). Indonesia dinilai sukses menjadi tuan rumah G20 Finance Track di tengah situasi dunia yang penuh tantangan, antara lain perang Rusia dan Ukraina yang membuat harga komoditas pangan dan energi melonjak. Kenaikan harga pada dua komoditas tersebut kemudian memacu inflasi di sejumlah negara. (Yoga)
Harga Sawit Terkerek Pelan
Pemerintah menghapus pungutan ekspor CPO beserta produk turunannya mulai 15 Juli hingga 31 Agustus 2022. Kebijakan tersebut sejauh ini baru sedikit mendongkrak harga jual sawit di tingkat petani, tetapi itu pun belum dirasakan semua petani. Penghapusan pungutan ekspor tertuang dalam Permenkeu No 115 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkeu No 103 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam revisi aturan disebutkan, tarif pungutan ekspor produk CPO dan turunannya menjadi nol berlaku 15 Juli sampai 31 Agustus 2022. Mulai 1 September 2022, berlaku kembali tarif maksimal 240 USD per ton untuk harga CPO di atas 1.500 USD per ton dengan perubahan tarif ad valorem yang progresif terhadap harga.
Bujang, petani sawit di Desa Jambi Tulo, Maro Sebo, Muaro Jambi, mengatakan, hingga Minggu (17/7) kebijakan itu belum mendongkrak harga buah sawit. Harga sawit masih Rp 600 per kg atau jauh lebih rendah dibandingkan beberapa bulan lalu. Pada April 2022, harganya menyentuh Rp 3.000 per kg. Di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, harga TBS sawit mulai terkerek naik dariRp 600 per kg menjadi Rp 800 per kg. ”Kami berharap harga sawit bisa lebih baik lagi. Meskipun sudah mulai naik, kenaikan harga saat ini belum menutupi biaya produksi,” kata Rismen Siahaan (56), petani sawit di Desa Transmini, Kecamatan Batahan. Menurut Rismen, harga TBS minimal Rp 1.000 per kg agar bisa menutupi harga pokok produksi. (Yoga)
MENGUJI KETAHANAN EKONOMI NASIONAL DI BAWAH BAYANG-BAYANG RESESI
Hasil survei Bloomberg menunjukkan, Indonesia masuk daftar negara yang berpotensi mengalami resesi. Dengan potensi risiko 3 %, Indonesia menempati posisi ke-14 dari 15 negara di Asia. Survei yang dirilis 6 Juli 2022 itu mencatat, rata-rata potensi resesi sejumlah negara AsiaTenggara lainnya sekitar 10 %. Untuk kawasan Asia Timur, potensinya berlipat dua kali lebih tinggi. Termasuk China yang menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Potensi resesi terbesar saat ini adalah di Sri Lanka dengan besaran risiko 85 % sehingga negara ini dalam status darurat ekonomi. Munculnya potensi resesi di sejumlah negara dan kawasan tersebut tak lepas dari dampak pandemic Covid-19 yang kembali teridentifikasi di sejumlah negara. Faktor lainnya adalah gejolak ekonomi global yang masih belum terbendung akibat invasiRusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu. Kombinasi keduanya semakin melemahkan sendi-sendi perekonomian masing-masing negara dan dunia yang sedang beranjak pulih.
Jika dibandingkan dengan negara lain, posisi Indonesia saat ini relatif lebih aman, indikatornya tergambar dari cukup tingginya tingkat keyakinan konsumen di Tanah Air. Rilis terbaru BI menunjukkan, indeks keyakinan konsumen sebesar 128,2 pada Juni 2022 lalu. Meskipun sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya, masih menunjukkan optimisme dengan besarnya indeks di atas angka 100. Keyakinan itu terpantau di seluruh kategori, seperti level pengeluaran, usia, dan tingkat pendidikan, serta pada kondisi ekonomi saat ini maupun yang akan datang. Pemerintah melalui Menkeu juga menyebutkan bahwa APBN, ketahanan PDB, hingga kebijakan moneter Indonesia masih lebih baik daripada negara lain. Surplus neraca perdagangan yang didorong peningkatan ekspor CPO serta komoditas mineral pertambangan diprediksi akan terus meningkat seiring tingginya harga komoditas global. (Yoga)
Airlangga Hartanto : Presiden Sampaikan Catatan Baik Ekonomi RI ke IMF
JAKARTA, SURYA - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Managing Director of the International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva di Istana Bogor, Minggu (17/7). Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dalam pertemuan itu Menko Perekonomian Airlangga menuturkan, ada sejumlah hal yang disampaikan Presiden Joko kepada perwakilan IMF. Antara lain. catatan bagus pemerintah terkait kondisi perekonomian Indonesia, penanganan pandemi Covid-19, dan presidensi G20 Indonesia. "Bapak Presiden menyampaikan ekonomi Indonesia relatif sedang baik dan dimana inflasi sekitar 4,2%, pertumbuhan ekonomi 5.01% kemudian juga dalam situasi ekonomi dibanding negara lain, kita punya GDP ratio 42%, beberapa negara itu mencapai 100%" kata Airlangga dikutip dari Sekretariat Presiden, Minggu (17/7).
Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan. Presiden juga menyampaikan defisit APBN masih sekitar 4% dan neraca perdagangan Indonesia selama 26 bulan surplus Airlangga mengatakan, situasi ekonomi Indonesia relatif baik dibandingkan negara-negara lain. Beberapa negara masuk resesi, tetapi Indonesia terlihat potensi dari resesinya dibanding berbagai negara lain relatif sangat kecil yaitu sekitar 3%." kata Airlangga. Airlangga menambahkan dalam pertemuan tersebut, pemerintah berharap IMP bisa terus mendukung kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 tahun ini.
Pemerintah Indonesia berharap narasi positif terus dilakukan emerging countries beserta IMF Sebab, pemerintah khawatir kondisi inflasi yang naik di berbagai negara dan tingkat suku bunga akan masuk rezim baru. "Yaitu kenaikan angka suku bunga global dan tentu sangat mempengaruhi terhadap investasi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia," kata Airlangga. Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengaku terkait penanganan Covid-19, Presiden Jokowi menyampaikan vaksinasi di Indonesia sudah tinggi yakni untuk dosis satu lebih dan 90% dan dosis kedua lebih 86%. Sementara, vaksin dosis penguat atau booster sedang digenjot peningkatannya. Di sisi lain, Airlangga mengatakan, Direktur Pelak Sana IMF Kristalina Georgeva ikut menyampaikan harapan agar Indonesia bisa berperan banyak melalui Presidensi 20 Khususnya untuk penanganan konflik di Ukraina. Sebab, secara politik G20 sangat krusial. "Terutama untuk penanganan konflik di Ukraina dan dunia berharap banyak kepada Indonesia terutama kepada Bapak Presiden Jokowi agar Indonesia bisa memberikan solusi menjelang G20 nanti." tegas Airlangga.
Tarik Investor Industri Halal
SURABAYA, SURYA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebut tingginya defisit neraca perdagangan produk halal di Indonesia. Untuk mengatasi itu, Sandiaga mengungkap pentingnya kolaborasi pemerintah, produsen, hingga investor. Hal ini disampaikan Sandi saat berbicara dalam forum Bootcamp dan Fitching Islamic Creative Economy Founders Fund (ICEFF) di Surabaya, Minggu (17/7). Ajang ini mempertemukan pelaku ekonomi kreatif halal dengan investor yang akan memberikan pendanaan.
Terkait dengan pasar industri halal, Sandi mengungkapkan besarnya potensi yang bisa dikembangkan. "Tren industri halal saat
ini menjadi salah satu topik perbincangan di dunia bisnis internasional," kata Sandi melalui virtual. Mengutip data Indonesia Halal Market Report tahun 2021/2022, Indonesia adalah pasar konsumen halal terbesar di dunia. Di Indonesia, konsumsi produk halal mencapai 184 miliar dolar AS pada tahun 2020. Untuk tahun yang sama, nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai 8 miliar dolar AS. Sayangnya, nilai impor produk halal mencapai 10 miliar dolar AS. "Kita masih ada defisit 2 Miliar dolar AS sementara investasi sektor ekonomi halal di Indonesia baru hanya sekitar 5 miliar dolar AS Untuk itu, ayo kita kuatkan produksi halal kata," kata Sandi
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menjelaskan ada tiga peluang yang bisa dikembangkan dalam menutup defisit perdagangan tersebut. Masing-masing perlu kerjasama antara investor, produsen, dan konsumen di Indonesia. Pertama, meningkatkan ekspor produk halal. Sandi optimistis produsen halal di Indonesia bisa memenuhi pasar yang lebih luas di Indonesia. Di dalam negeri, konsumen seharusnya melakukan substitusi kebutuhan produk halal dalam negeri yang selama ini masih impor. Strategi lainnya, dengan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dalam mendukung produk halal Indonesia. Apalagi, investasi sektor ekonomi halal di Indonesia baru sekitar 5 Miliar dolar AS. Untuk memperbesar peluang tersebut, Kemenparekraf menggelar ajang ICEFF30 Pelaku usaha
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf Henky Hotma Parlindungan Manurung optimistis akan ada banyak
investor ikut memberikan investasi di sektor industri halal. Apalagi, ajang ini bukan sekadar pertemuan institusi permodalan syariah dengan pelaku usaha sektor parekraf saja.Namun, ICEFF 2022 juga akan memberikan edukasi. "Lewat ajang ini, ada 18 investor yang akan melihat peluang partnership. pembiayaan kepada para pelaku usaha," kata Henky sesuai cara. Sebanyak 30 pelaku usaha akan bertemu dengan lembaga / institusi permodalan syariah Mulai dari sektor kuliner, fashion, kriya, hingga aplikasi. Henky mengatakan, hal ini sebagai stimulan mendukung pasar ekspor produk halal di Indonesia. "Kami juga berikan program halal certificate. Baik untuk produk halal dan produk lainnya," katanya. Pihaknya juga mendukung Scaleup pelaku industri kreatif melalui berbagai intervensi di beberapa kantong produsen.
BTPN Mulai Lirik Green Bond
JAKARTA, TRIBUN - PT Bank BTPN Tbk terus menyalurkan kredit ke sektor berkelanjutan atau Environmental, Social, & Governance (ESG) di tengah pemulihan ekonomi nasional. Guna mendukung pembiayaan ke sektor ESG, BTPN mulai melirik sumber pendanaan alternatif selain dana pihak ketiga (DPK) yakni greenbond. Sebab, SMBC Grup juga sudah aktif menggunakan Instrumen alternatif berwawasan lingkungan. Head of Wholesale & Commercial Banking Bank BTPN Nathan Christianto menyatakan selama ini, sumber pendanaan dalam penyaluran kredit ke sektor berkelanjutan masih berasal dari DPK.
la menyebut dengan penyaluran kredit terkait ESG sekitar Rp 12 triliun per Desember 2021, maka Bank BTPN sudah bisa menciptakan produk berwawasan lingkungan dari sisi liability. Sehingga BTPN bisa memiliki sumber pendanaan di luar DPK untuk mendukung pembiayaan ESG. Bisa bond (surat utang Instrumen maupun deposit yang bisa dibilang dikhususkan untuk sumber pendanaan. Ini memang masih dalam pemikiran kami, masih menunggu waktu yang tepat, kapan ini bisa kita keluarkan," papar Nathan secara virtual, Jumat (15/7).
Hingga akhir 2021, BTPN mampu mengucurkan kredit pembiayaan hijau senilai Rp 12.35 triliun. Terdiri dari kredit ke sektor aktivitas UMKM sebesar Rp 6.16 triliun. Lalu ke properti hijau Rp 1,06 triliun. Selain itu, penyaluran kredit ESG juga disalurkan ke sektor energi terbarukan Rp 1.83 triliun, efisiensi energi Rp 580 miliar. Ada juga pengelolaan SDA Hayati dan lahan berkelanjutan Rp 2.29 triliun. Juga sektor transportasi ramah lingkungan Rp 430 miliar.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









