Ekonomi
( 40487 )Rupiah Cepat Targetkan Penyaluran Pinjaman Rp 6 Triliun
PT Kredit Utama Fintech Indonesia ( Rupiah Cepat) sebagai penyelenggara fintech p2p lending klaster multiguna menargetkan penyaluran pinjaman baru pada tahun ini mencapai Rp 6 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Rupiah Cepat menggandeng sejumlah bank umum sebagai pemberi pinjaman (lender). Direktur Utama Rupiah Cepat Yolanda menyampaikan, akumulasi pinjaman tersalurkan sampai dengan Juni 2022 hampir mencapai Rp 15 triliun, sejak perusahaan berdiri pada Maret 2018. Khusus tahun ini, Rupiah Cepat berupaya secara konsisten dapat menyalurkan pinjaman sebesar Rp400-500 miliar per bulan "Pada tahun ini sesuai target, kami ingin tumbuh mencapai Rp 6 triliun. Pada tahun lalu pencapaiannya Rp 4 triliun, jadi ada pertumbuhan sekitar 50%," kata Yolanda pada saat media visit ke Kantor BeritaSatu Media Holdings di Jakarta, Rabu (20/7)
UE Desak Permintaan Gas Dikurangi 15%
Komisi Eropa mendesak negara-negara anggota Uni Eropa (UE) untuk mengurangi permintaan gas alam sebesar 15% selama beberapa bulan mendatang guna mengamankan persediaan di musim dingin dan memerangi tindak "pemerasan" oleh Rusia. Sebagai informasi, penghentian total impor atau pengurangan tajam dalam aliran gas timur ke barat dapat menimbulkan efek bencana terhadap ekonomi Eropa, menutup pabrik-pabrik dan memaksa rumah tangga untuk mematikan alat pemanas. "Rusia sedang memeras kami. Rusia menggunakan energi sebagai senjata oleh karena itu, dalam hal apapun, apakah itu penghentian sebagian besar atau pemutusan total gas rusia, Eropa harus siap," ujar Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen kepada wartawan, yang dilansir AFP. UE pun meminta negara-negara anggotanya untuk bersiap menghadapi yang terburuk. Sejak Negeri Beruang Merah menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 dan di respon oleh barat dengan menjatuhkan sanksi-sanksi maka Rusia mulai mengurangi pengiriman gasnya. Langkah ini sepertinya ditujukan mencegah negara-negara UE untuk mengisi ulang cadangannya. (Yetede)
Menkominfo: 2030 RI Sumbang 42% Ekonomi Digital ASEAN
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital sebesar US$ 315 miliar atau setara Rp 4,720,12 pada 2030. Angka itu setara dengan 42% ekonomi digital di Asia tenggara (Asean). "Ini menjadi tantangan dan tugas bagi kita semua, bahwa kekuatan ekonomi dalam negeri mengambil bagian yang aktif di dalamnya. Sehingga manfaat ekonomi digital yang tengah berkembang pesat ini bisa dinikmati masyarakat, terutama UMKM," Kata Johnny G Plate. Presiden, lanjut dia, telah memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa pengembangan infrastruktur digital harus di semua wilayah. Pembangunan infrastruktur hulu ini juga akan diimbangi dengan kemampuan memanfaatkan di sektor hilir. "Ini termasuk tiga agenda prioritas G20 dalam rangka empowerment untuk center digital development. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur digital hulu, tapi juga mendorong agar infrastruktur hilir digital dikembangkan dengan serius," tegas Johhny. (Yetede)
BI Diproyeksikan Masih Tahan Suku Bunga Acuan
Bank Indonesia (BI) diprediksi, tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% dalam Rapat Dewan Gubernur BI Juli 2022, meski inflasi Juni 2022 sudah melebihi atas dari target inflasi BI yang sebesar 4% year on year (yoy). Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, BI masih akan mempertahankan suku bunga acuan., karena inflasi inti yang merupakan proxy dari inflasi fundamental belum menunjukkan peningkatan yang signifikan "Selain itu BI juga mengimplementasi kebijakan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ucapnya saat dihubungi. "Surplus neraca transaksi berjalan sejak Indonesia kuartal III-2021 yang ditopang oleh tren kenaikan harga komoditas mengindikasikan bahwa kondisi keseimbangan eksternal tetap solid sehingga tetap dalam mendukung stabilitas rupiah," kata dia. Meski demikian, dalam Lelang Operasi Pasar Terbuka pada Juli. Reserve Repo dengan tenor dua minggu, i bulan, 3 bulan, tercatat naik sekitar 25-35 bps jika dibandingkan akhir bulan Juni ke level 3,8%, 3,85%, 3,9%. Hal tersebut secara umum juga memberi indikasi bahwa BI juga memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga acuannya. (Yetede)
RMKE Menyiapkan Belanja Modal Rp. 174 Miliar
PT RMK Energy Tbk (RMKE) punya agenda melebarkan sayap bisnisnya. Emiten yang bergerak di bidang logistik dan perdagangan batubara ini mengalokasikan belanja modal senilai Rp 174 miliar di tahun 2022. “Pada kuartal pertama 2022 terserap Rp 18 miliar. Sebesar 13 miliar untuk pembelian mesin dan peralatan. Sementara Rp 5 miliar lainnya untuk pengerjaan aset,” ujar Direktur keuangan RMKE Vincent Saputra, Rabu (20/7). Selain itu perusahaan ini juga akan mengembangkan sayap ke bisnis jasa penunjang batubara seperti kontraktor hauling, dan kontraktor tambang. Karena itu RMKE optimis, tahun ini pendapatannya bisa naik 32,8 % menjadi 2,74 triliun. (Yoga)
Rapor Hijau Investasi
Kementrian Investasi / BKPM masih harus mengejar target investasi Rp 615,4 triliun hingga akhir tahun untuk memenuhi target Rp 1.200 triliun yang dicanangkan Presiden Jokowi. Data terakhir Kemeninves / BKPM menunjukkan realisasi penanaman modal semester I-2022 mencapai Rp 584,6 triliun, melonjak 32 % pencapaian periode yang sama tahun lalu. Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil lahadalia (20/7) mengatakan realisasi investasi yang moncer pada kuartal II-2022 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan menembus 5 %, melampaui kuartal I-2022. (Yoga)
Kenaikan Upah Perlu Lebih Proporsional
Tren kenaikan inflasi menggerus daya beli masyarakat di tengah kenaikan upah yang tidak seberapa. Untuk menjaga daya beli, kebijakan upah minimum yang akan kembali dibahas dalam waktu dekat bisa menjadi instrumen untuk mendorong kenaikan upah yang lebih proporsional dan selaras dengan tren inflasi. Dalam waktu setengah tahun, tingkat inflasi tahunan meningkat dari 1,87 % pada Desember 2021 menjadi 4,35 % pada Juni 2022. Meski masih lebih moderat dibandingkan dengan inflasi di negara lain, kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok telah menggerus daya beli masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada gaji dengan besaran upah minimum. Itu karena rata-rata kenaikan upah minimum tahun 2022 secara nasional hanya 1,09 %, di bawah inflasi yang terus meningkat dan diperkirakan menyentuh 5 % akhir tahun ini.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah (19/7) mengatakan, melihat kondisi saat ini, kebijakan upah minimum tahun 2023 yang akan segera dibahas dalam waktu dekat harus menyesuaikan dengan tren kenaikan inflasi agar daya beli pekerja tidak tergerus habis oleh kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ia menilai, kenaikan upah minimum yang sejalan dengan inflasi seharusnya dimungkinkan, dengan asumsi pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut. ”Indonesia diyakini tidak akan resesi. Dengan asumsi pemulihan ekonomi kita terus berlanjut upah minimum seharusnya bisa didorong naik, minimal sebesar angka inflasi tahun 2022, yaitu sekitar 5 %,” kata Piter. (Yoga)
Jokowi Dorong BUMN Bangun Timor Leste
Presiden Jokowi menyampaikan komitmennya untuk mendorong BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan di Timor Leste, termasuk di bidang infrastruktur. Presiden juga berharap, Indonesia dan Timor Leste segera menyelesaikan perjanjian bilateral investasi (investment treaty). Hal ini penting karena nilai investasi Indonesia di Timor Leste mencapai 818 juta USD. Investasi terutama di sektor perbankan, minyak dan gas, serta telekomunikasi. Hal ini terungkap dalam jumpa pers bersama Presiden Jokowi dan Presiden Timor Leste Ramos Horta di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (19/7).
Kunjungan kenegaraan ke Indonesia menjadi yang pertama dilakukan Horta setelah kembali dilantik sebagai Presiden pada 19 Mei 2022. Sebelumnya, Horta juga jadi Presiden Timor Leste periode 2007-2012. Presiden Horta pun mengapresiasi dukungan Indonesia dalam pembangunan di Timor Leste, khususnya di bidang pendidikan, sumber daya manusia, serta ekonomi. Ia berharap ada peningkatan hubungan perdagangan dan ekonomi. ”Kemungkinan penguatan kerja sama lewat pembangunan bendungan untuk penyediaan air, kawasan industri di bagian timur dan sekitar perbatasan, Timor bagian barat,” katanya. (Yoga)
Nelayan Didorong Berkoperasi untuk Akses BBM Subsidi
Nelayan kecil yang masih terjerat kemiskinan berpotensi kian terimpit karena kesulitan mengakses BBM bersubsidi. Upaya membenahi kesejahteraan nelayan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik (19/7) berpendapat, selama ini nelayan kecil berperan besar dalam pertumbuhan industri perikanan di Tanah Air. Pasokan bahan baku dan pangan dari laut Indonesia selama ini ditopang nelayan kecil yang jumlahnya mencapai 96 % total 2,2 juta nelayan di Indonesia. Meski demikian, persoalan kesejahteraan nelayan kecil dan tradisional masih jadi pekerjaan rumah. Nelayan di sejumlah daerah masih sulit mendapatkan BBM yang mudah dan murah. Pdahal, BBM mencakup 60 % ongkos melaut.
Menteri BUMN Erick Thohir, mengakui, harga BBM sangat tinggi dan berpotensi semakin mahal seiring berlanjutnya perang Rusia-Ukraina. Namun, Presiden Joko Widodo telah meminta agar harga solar untuk nelayan tidak dinaikkan. Erick menilai, persoalan akses solar bersubsidi untuk nelayan dapat dijembatani melalui kerja sama koperasi dengan Pertamina. Di sisi lain, perlu introspeksi untuk memastikan pasokan solar bersubsidi untuk nelayan kecil tepat sasaran dan tidak justru dimanfaatkan oleh industri besar. (Yoga)
Biak Jadi Pusat Ekspor Hasil Perikanan Papua
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan Kabupaten Biak Numfor sebagai sentra ekspor hasil perikanan di wilayah pesisir Papua. Upaya ini untuk menggenjot hasil produksi perikanan yang masih sekitar 10 persen dari potensi 8 juta ton. ”Kami optimistis produksi komoditas perikanan Papua meningkat,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Djuniawal, Selasa (19/7/). (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









