Bersama Digital Infrastucture Asia Pte Ltd (BDIA) berencana melakukan penawaran tender sukarela sebanyak 2,4 miliar saham PT Tower Bersama Infrastucture Tbk (TBIG) atau mewakili 10,97% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh. Edwin Soeryadjaya dan Winanto Kartono, selaku pengendali akhir TBIG melalui kepemilikan di BDIA, mematok harga penawaran ini sebesar Rp 3.200 per saham. Dengan demikian, total nilai penawaran tender sukarela ini sebanyak Rp 7,9 triliun. "BDIA pun berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan kegiatan usaha TBIG di masa mendatang serta meyakini BDIA dapat membantu perusahaan sasaran untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan dengan berbagai kesepakatan jaringan dan pengalaman dari  BDIA," jelas manajemen manajemen dalam keterbukaan informasi, Kamis. Saat ini BDIA memiliki sebanyak 62,38% dari total saham TBIG, Sedangkan Edwin Soeryadjaya dan Winanto Kartono menggenggam sebanyak 67,04% saham BDIA. Tidak ada perubahan ultimate beneficial owner dari perusahaan sasaran  setelah penawaran tender sukarela. (Yetede)

Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik Indonesia (Inaplas) optimis pertumbuhan industri plastik bisa mencapai 5,2% pada tahun ini, naik dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3,70%. Pertumbuhan ekonomi  Indonesia sebesar 5,01% dan diiringi dengan  meningkatnya utilitas baik di hulu dan hilir industri plastik, menjadi landasan optimisme itu. Sekjen Insplas Fajar Budiono menerangkan utilitas industri plastik di sektor hulu sebesar 80-85%. Peningkatan utilitas di hulu dikarenakan  produsen Propylen PT Pertamina (persero) Refinery Unit (RU) VI Balongan selesai maintenance shutdown pada April 2022. Sementara untuk hilir, terang dia, disebabkan pandemi Covid yang mulai ke arah normal. Meskipun minggu-minggu ini DKI kembali ke level 3, tetapi setelah dilihat dengan kasus harian yang di 5 ribu dampaknya tidak separah waktu Covid varian delta maupun varian yang lain. Dia berharap semua masih taat pada protokol kesehatan, sehingga diharapkan pada Agustus kasusnya sudah mulai turun dan bisa kembali ke normal. (Yetede)

Di tengah inflasi yang terus meningkat dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap USD, BI memutuskan tetap mempertahankan suku bunga acuan. BI menilai inflasi inti masih terkendali sehingga belum perlu menaikkan suku bunga. Selain itu, BI akan memaksimalkan bauran kebijakan dan operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Rapat Dewan Gubernur BI pada 20 Juli-21 Juli memutuskan untuk  mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5 %, suku bunga deposit facility sebesar 2,75 %, dan suku bunga lending facility sebesar 4,25 %.

Dalam jumpa pers hasil Rapat Dewan Gubernur, Kamis (21/7), Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, kendati inflasi dalam negeri terus meningkat, sejatinya itu merupakan inflasi umum, bukan inflasi inti. Inflasi inti merupakan indikator untuk melihat konsumsi masyarakat yang sesungguhnya, bukan  inflasi umum yang sudah memasukkan unsur harga-harga bergejolak. Mengutip data BPS, inflasi umum Juni 2022 sebesar 0,61 %, meningkat dibandingkan inflasi umum Mei 2022 sebesar 0,40 %. Adapun inflasi umum tahun berjalan (Januari-Juni 2022) 3,19 % dan inflasi umum tahunan (Juni 2022 dibandingkan pada Juni 2021) mencapai 4,35 %. Sementara, inflasi inti Juni sebesar 0,19 %. Nilai itu terus menurun sejak April dan Mei yang sebesar 0,36 % dan 0,23 %. Inflasi inti tahun berjalan 2022 mencapai 1,82 % dan inflasi umum tahunan 2,63  %. (Yoga)

Hari sudah malam, tetapi hiruk-pikuk aktivitas masyarakat belum surut di halaman Istana Maimun, Medan, Sumut, Selasa (19/7). Di sebuah kafe, Ibrahim Umar (47) yang di medsos akrab dipanggil ”Ketua Limpol” asyik mengobrol dengan sejumlah kreator konten medsos yang belakangan tumbuh pesat di Kota Medan. Malam itu, para kreator konten di Medan membahas berbagai hal, mulai dari sejarah Kota Medan, pengalaman mendapat konten promosi atau endorse, ketemu pejabat, hingga harga-harga bahan pokok yang mencekik leher rakyat kecil. Di sela-sela obrolan, ide membuat konten di medsos pun muncul dan langsung dieksekusi dengan shooting di tempat. Konten-konten itu memotret langsung realitas warga kota.

Berangkat dari profesi sebagai penyanyi dan MC pesta pernikahan, ia boleh dibilang menjadi artis medsos yang sangat digandrungi belakangan ini. Konten-kontennya mengangkat realitas kehidupan dengan menggunakan bahasa Indonesia dialek ”Medan” dengan ribuan istilah yang unik. Ibrahim alias Ketua Limpol, yang juga dipanggil Jack India itu, meraup penggemar yang banyak dari konten yang dibungkus cerita humor. Tidak hanya dari Kota Medan, tetapi juga dari sejumlah daerah hingga luar negeri. Di akun Tiktok @jackindia75, Ibrahim mempunyai pengikut lebih dari 213.000 dengan setiap video ditonton 100.000 hingga 3 juta penonton.

Sejumlah pejabat mengundangnya untuk membuat konten bersama, mulai dari Gubernur Sumut Edy  Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, bupati, sejumlah wakil rakyat, pejabat kepolisian dan TNI, hingga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Malam itu, Ibrahim kedatangan tamu Profesor Umar Zein, guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumut. Umar belakangan sangat produktif membuat video di Youtube, yang tidak hanya bertema kedokteran, tetapi juga sastra dan kebudayaan. Minat Umar di Youtube muncul setelah videonya tentang temuan cacing pita sepanjang 10,5 meter di Kabupaten Simalungun, 2018, viral di medsos. Ia pun mengulas berbagai topik keseharian yang kental dengan Sumut, mulai dari pantun Melayu, sastra, kapur barus, hingga kemenyan. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) merevisi target pertumbuhan  kredit perbankan dari  semula 6-8% menjadi 9-11% secara tahunan (year on year/yoy) pada akhir tahun ini. Revisi tersebut dikarenakan realisasi intermediasi industri perbankan yang semakin  tinggi baik dari sisi permintaan maupun  penawaran. "Pertumbuhan kredit pada 2022 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan prakiraan sebelumnya menjadi dalam kisaran 9-11% (yoy), dengan kecukupan likuiditas perbankan yang tetap terjaga," ujar Gubernur Perry Warjiyo dalam konferensi pers BI di Jakarta, Kamis (21/7). Dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit  perbankan tetap longgar, terutama di sektor industri, perdagangan dan pertanian seiring dengan membaiknya persepsi resiko kredit. Dari sisi permintaan,  pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut, tercermin dari perbaikan penjualan terutama di sektor perdagangan dan industri, perbaikan kinerja tersebut meningkatkan kemampuan  membayar dan berbelanja modal korporasi, serta meningkatkan permintaan pendanaan dari korporasi. (Yetede)

KPK bakal menjemput paksa tersangka Bupati Tanah Bumbu, Kalsel, periode 2010-2018, Mardani H Maming karena telah dua kali mangkir dari pemeriksaan penyidik. Mardani dituding telah menerima suap dan gratifikasi dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) sebesar Rp 104,3 miliar. Korupsi izin pertambangan bukan kali ini terjadi, bahkan berpeluang akan terus terjadi selama celah korupsi masih menganga. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, mengacu pada KUHAP, setelah dua kali tersangka dipanggil untuk pemeriksaan dan tidak hadir, KPK punya kewenangan menghadirkan secara paksa tersangka. Dengan demikian, untuk Mardani yang telah dua kali mangkir dari pemeriksaan, KPK bisa menjemputnya secara paksa.

Dalam kasus ini, Mardani diduga mendirikan beberapa perusahaan yang difasilitasi dan dibiayai PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN). Direksi dan pemegang saham beberapa perusahaan itu masih berafiliasi dengan Mardani. Dalam aktivitasnya dibungkus dalam formalisme perjanjian kerja sama underlying. Diduga ada aliran uang dari direktur PT PCN melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Maming tersebut, Rp 104,3 miliar. Uang hasil korupsi yang mengalir lewat perusahaan, menurut Alexander, merupakan salah satu modus dari tindak pidana pencucian uang. Perusahaan-perusahaan sengaja didirikan untuk menyamarkan hasil dari tindak pidana sehingga seolah-olah uang itu hasil dari kegiatan usaha atau bisnis. (Yoga)

Uni Eropa menjatuhkan paket sanksi ketujuh terhadap Rusia, termasuk larangan impor emas dari negara itu. Sebagai balasan, Kremlin diperkirakan akan memainkan kartu mereka, yaitu pasokan gas ke Eropa. Perang ekonomi ini menyeret mundur ekonomi Eropa secara keseluruhan. ”Kami akan menekan sekuat mungkin selama diperlukan,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada keterangan pers di Brussels, Belgia, Kamis (21/7).

Sanksi terbaru dari Uni Eropa (UE) itu, antara lain, larangan mengimpor emas dari Rusia. Langkah ini sejalan dengan komitmen negara-negara G7 yang sebulan lalu telah berniat melarang Rusia melakukan transaksi dengan menggunakan emas miliknya. Barat menilai Kremlin menggunakan cadangan emasnya untuk membiayai perekonomian Rusia. Langkah ini untuk menghindari dampak berbagai sanksi yang telah dijatuhkan oleh Barat.

Rusia adalah pengekspor emas terbesar keempat di dunia. Emas menjadi salah satu barang ekspor utama negara itu setelah energi, seperti minyak dan gas. Ekspor logam mulia dari Rusia, dikutip dari laman Euronews, bernilai lebih dari 18,9 miliar USD pada 2020. Sebagian besar emas Rusia dikirim ke Inggris pada tahun tersebut. Sisanya diekspor ke Swiss, Kazakhstan, Turki, dan India. (Yoga)

Pemerintah Tiongkok (RRT) pada Kamis (21/7) menjatuhkan denda sebesar lebih dari 8 miliar yuan (US$ 1,2 miliar) terhadap raksasa perusahaan transportasi daring, Didi. Hukuman itu jatuh didasari hasil penyelidikan selama  setahun atas dugaan pelanggaran keamanan data. "Penyelidikan menemukan bukti konklusif bahwa Didi telah melakukan pelanggaran yang sangat serius," demikian pernyataan yang dikeluarkan Administrasi Siber Tiongkok (Cyberspace Adminitration of China/CAC), yang dilansir AFP. "Operasi ilegal Didi telah membawa risiko  keamanan serius terhadap infrastruktur informasi, dan keamanan data utama  negara itu. Bahkan ketika otoritas pengatur  memerintahkan koreksi, koreksi konprehenshef dan pendalaman (yang) tidak dilakukan," kata CAC. Perusahaan tersebut juga ditemukan telah melanggar Undang-Undang Keamanan Siber Tiongkok, Undang-Undang Perlindungan data, dan Undang-Undang Perlindungan  Informasi Pribadi- kode penting yang diperkenalkan tahun lalu mengikuti undang-undang  GDPR Uni Eropa. (Yetede)

Upaya pengosongan tangki pabrik pengolah kelapa sawit dinilai makin krusial guna mendongkrak harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani. Tumpukan stok minyak sawit di tengah panen yang diproyeksikan meningkat pada Agustus 2022 bakal menghambat penyerapan TBS petani. Ekonom dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy (PASPI) Tungkot, pada diskusi Kompas Talks bertajuk ”Kondisi Perdagangan Kelapa Sawit Nusantara”, Kamis (21/7) mengatakan, harga TBS di tingkat petani terjun bebas setelah ada pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya akhir April 2022. Setelah aturan itu dicabut dan digantikan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) disertai batasan harga (DPO) pada akhir Mei 2022, harga TBS justru semakin anjlok. Menurut dia, solusi mendesak saat ini ialah merelaksasi ekspor CPO secara maksimal guna menyerap tumpukan stok.

Upaya mendorong ekspor itu bukan berarti seluruh produksi digelontorkan ke pasar internasional. Sebab, hal itu akan membuat harga CPO internasional makin jatuh mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Oleh karena itu, penyerapan dalam negeri juga mesti dipercepat, antara lain melalui program pengembangan energi. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah PASPI, stok akhir minyak sawit pada Januari-Mei 2021 mencapai 3,07 juta ton. Sementara pada Januari-Mei 2022, jumlahnya melonjak jadi 7,23 juta ton. Menurut Tungkot, volume itu sangat besar sehingga upaya menyerapnya perlu kerja ekstra. (Yoga)

KKP terus menggulirkan rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. Kebijakan ini diyakini mampu mendorong nelayan keluar dari jerat kemiskinan. Jumlah nelayan kecil hingga kini mendominasi, yakni sekitar 96 % dari 2,2 juta nelayan di Tanah Air. Kebijakan penangkapan ikan terukur yang menitik beratkan model penangkapan berbasis kuota membuka peluang bagi pelaku usaha kapal perikanan, termasuk nelayan kecil dan tradisional, untuk memanfaatkan sumber daya ikan dengan kuota tertentu. Sejalan dengan itu,  pemerintah juga bakal menerapkan sistem kontrak penangkapan ikan bagi korporasi dalam dan luar negeri.

Dalam pembagian kuota tangkapan, nelayan kecil dan tradisional dijanjikan memperoleh prioritas. Jika kuota  tangkapan untuk nelayan kecil dan tradisional sudah terpenuhi, sisanya dilelang untuk korporasi dan badan usaha luar negeri. Targetnya, regulasi itu berjalan mulai tahun ini. Namun, ada syarat yang wajib dipenuhi nelayan kecil dan tradisional, yakni mereka harus berhimpun dalam koperasi nelayan. Koperasi diyakini mampu menaungi usaha nelayan agar memiliki daya tahan dan berdaya saing. Di lain pihak, pemerintah menilai pemberdayaan dan pengembangan ekonomi perikanan akan lebih mudah dilakukan lewat wadah koperasi. (Yoga)